VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Presiden Joko Widodo meminta agar calon pemimpin TNI-Polri berani untuk membuat keputusan yang cepat dan efisien dalam bekerja. Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, dalam acara Program Kegiatan Bersama Kejuangan (PKB Juang) tahun anggaran 2020 yang dilangsungkan melalui "video conference", Selasa. Para peserta acara adalah gabungan dari Sekolah Staf dan Komando (Sesko) Angkatan dan Sekolah Staf dan Pimpinan tingkat Menengah (Sespimmen Polri) maupun Perwira Siswa (Pasis) Sesko TNI dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri.

Dalam suasana krisis kesehatan dan ekonomi karena pandemi COVID-19, menurut Presiden, para calon pimpinan TNI dan Polri itu harus berani mengubah cara berpikir. Perubahan itu juga termasuk perubahan dari yang tadinya prosedurnya normal dan panjang menjadi lebih pendek. Ia pun meminta agar TNI serta Polri mengawal beberapa agenda yang mendesak dan sekaligus penting bagi negara. Antara

Hari ini, 28 Juli  diperingati dunia sebagai Hari Hepatitis Sedunia (World Hepatitis Day). Pada saat dunia fokus mengatasi Covid-19 yang telah menginfeksi kurang lebih 16,39 juta orang, peringatan Hari Hepatitis Sedunia mungkin tak terlalu kuat gemanya. Tetapi, bagi Indonesia Hari Hepatitis Sedunia menjadi hari penting.

Sejarah telah mencatat,  penetapan Hari Hepatitis Sedunia tak lepas dari usulan Indonesia. Sidang Badan Eksekutif WHO ke-126, pada 23 Januari 2010 menyetujui usulan delegasi Indonesia untuk menetapkan 28 Juli sebagai Hari Hepatitis Dunia. Penetapan itu sebagai momentum memerangi hepatitis di setiap negara. Sejak ditetapkan, setiap  28 Juli dunia memperingati Hari Hepatitis Sedunia dengan tema kampanye khusus. Tema tahun ini adalah “Masa Depan Bebas-Hepatitis,” (Hepatitis-free future), dengan fokus yang kuat untuk mencegah hepatitis B di antara ibu dan bayi baru lahir. Pada 28 Juli 2020, WHO menerbitkan rekomendasi baru tentang pencegahan penularan virus dari ibu ke anak.

Menurut catatan WHO, saat ini kurang lebih 325 juta orang hidup dengan virus hepatitis B dan C. Setiap tahun, kurang lebih 900 ribu orang meninggal karena  terinfeksi virus hepatitis B. WHO menyerukan semua negara bekerja sama untuk menghilangkan virus hepatitis sebagai ancaman kesehatan masyarakat pada tahun 2030.

Di Indonesia, upaya pemutusan penularan Hepatitis B dari ibu ke anak saat ini masih menjadi prioritas penanganan pemerintah. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Direktorat Jenderal (Ditjen) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,  Wiendra Waworuntu saat diskusi daring dengan tema "Ayo Deteksi Dini Hepatitis B" Senin (27/7), mengemukakan bahwa sejumlah strategi percepatan yang dilakukan yaitu, pertama ialah perbaikan kualitas layanan standar hepatitis melalui program legislasi kesehatan 2020. Strategi kedua ialah meningkatkan cakupan deteksi dini Hepatitis B yang terintegrasi pada ibu hamil dalam menuju triple eliminasi HIV, Sphilis dan Hepatitis B pada 2022.

Upaya lebih keras harus dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Bukan saja karena hanya kurang dari dua tahun untuk mencapai target itu. Apalagi mengingat angka prevalensi Hepatitis B di Indonesia masih sangat tinggi. Menurut catatan Kementerian Kesehatan, setiap tahun diperkirakan  120.000 bayi akan menderita Hepatitis B dan 95 persen berpotensi mengalami Hepatitis kronis, seperti sirosis atau kanker hati 30 tahun ke depan.  Tanggung jawab itu tidak hanya terletak pada pemerintah Indonesia, tetapi juga seluruh komponen bangsa harus secara terintegrasi  ambil bagian, mulai dari melakukan deteksi dini, khususnya ibu-ibu yang sedang mengandung. Secara rutin, mereka melakukan pemeriksaan dan pengobatan.  Jika terbukti ada yang mengalami Hepatitis B tau C, mereka dapat langsung divaksin. Perusahaan farmasi atau BPJS Kesehatan dapat ikut ambil bagian dan  menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan untuk memberikan layanan pemeriksaan gratis kepada masyarakat. Dengan upaya bersama “masa depan yang bebas hepatitis” akan bisa terwujud. Semoga Anda selalu sehat dan terbebas dari Hepatitis. Selamat Hari Hepatitis Sedunia!

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah RI sepakat untuk tetap mengadakanpemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, meski di tengah pandemi COVID-19. Menurut rencanaPilkada akan digelar pada 9 Desember 2020 di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 Provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Meski dilaksanakan di tengah pandemi, seluruh masyarakat Indonesia,  terutama di  daerah yang melaksanakan Pilkada, diharapkan dapat menyukseskannya. Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Muhammad Hudori, di Jakarta, Minggu (26/7)mengatakan Pilkada Serentak 2020 merupakan agenda nasional.Program strategis nasional iniharus dilaksanakan dan disukseskan.

Pilkada Serentak 2020 tetap dilanjutkan setelah sempat tertunda akibat pandemi Covid-19. Semula akan dlaksanakan pada 23 September  namun diundur menjadi 9 Desember 2020.

Sedangkan pelaksanaan kampanye akan dimulai dari 26 September sampai 5 Desember 2020.Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, di Surabaya, Minggu (26/7) meminta agar kampanye terbuka dalam Pilkada kali ini  mengikuti protokol kesehatan. Misalnya dihadiri maksimal 40 persen dari kapasitas tempat atau ruangan. Selain itu, untuk kegiatan kampanye tatap muka, juga harus memiliki rekomendasi dari gugus tugas atau satgas penanganan Covid-19.

Demi menjamin keselamatan bersama  di tengah pandemi, penyelenggaraan Pilkada 2020 juga mendapat tambahan anggaran dari pemerintah yang akandigunakan di setiap tahapan.Antara lain untuk menyediakan  alat pelindung diri, vitamin dan tes cepat bagi petugas agar tidak terjangkit virus COVID-19 saat bekerja.

Pilkada tahun ini memang berbeda dengan pilkada tahun-tahun sebelumnya. Karena dilaksanakan dalam kondisi tidak normal ketika Indonesia, seperti juga negara-negara lain di dunia,  sedang berjuang  menghadapi pandemi COVID-19. Akibatnya, selain dilaksanakan sesuai dengan prinsip demokrasi, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)  tahun ini juga harus mengedepankan protokol kesehatan untuk menjamin keselamatan bersama.

Semoga Pilkada Serentak 2020 dapat terlaksana dengan aman, damai dan sukses, serta menghasilkan Kepala daerah yang berkualitas.

Pemerintah Indonesia menerima bantuan peralatan medis dari Pemerintah Australia untuk penanganan Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19. Bantuan  senilai 2 juta dolar Australia atau sekitar 19,8 milyar rupiah tersebut sebagai bentuk kepedulian tinggi Pemerintah Australia untuk mendukung percepatan penanganan penyakit akibat virus SARS-CoV-2.

Bantuan berupa 100 ventilator noninvasif sangat dibutuhkan untuk perawatan pasien COVID-19 di Indonesia. Seperti diberitakan dalam covid19.go.id, peralatan medis ini akan membantu Indonesia di garis depan dan mempercepat penanganan dalam konteks medis.

Secara simbolis bantuan itu sudah diserahterimakan dari Kuasa Usaha Kedutaan Besar Australia Allaster Cox kepada Ketua Satuan Tugas  Penanganan COVID-19 Doni Monardo di Graha BNPB, Jakarta, Jumat (23/7). Dalam kesempatan itu, Doni Monardo atas nama pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dan berterima kasih atas kepedulian Pemerintah Australia, tetangga dekat, teman baik, sebagai mitra strategis antara lain untuk bekerja sama menangani COVID-19.

Bagi Pemerintah Australia, sejumlah ventilator tersebut sebagai bagian dari paket peralatan medis dan laboratorium kritikal senilai 19,4 rupiah  miliar untuk mendukung respons dan pemulihan COVID-19 di Indonesia. Di samping itu, bantuan Pemerintah Australia ini merupakan bagian dari komitmen Australia untuk bekerja dengan Indonesia dalam mendukung kecepatan respons kesehatan, kemanusiaan dan ekonomi serta kebutuhan pemulihan di Indonesia.

Ventilator dan pasokan medis ini merupakan bagian dari paket respons COVID-19 Australia senilai 203,7 miliar rupiah untuk Indonesia, sebagai tambahan dari pengalihan program untuk aktivitas COVID-19 senilai hampir 436 miliar rupiah dari total nilai 2,9 triiun rupiah  program pembangunan Indonesia yang diberikan Pemerintah Australia .

Sementara itu, dalam website Kedutaan Besar Australia untuk Indonesia , Duta Besar – Dubes  Australia untuk Indonesia Gary Quinlan mengatakan, Australia berdiri berdampingan dengan Indonesia dalam perang melawan covid-19. Menurutnya pandemi telah sangat mempengaruhi kawasan Indo-Pasifik sehingga   Australia akan terus bekerja dalam kemitraan dengan Indonesia untuk meminimalkan dampak covid-19. Dubes Quinlan juga menjelaskan 100 ventilator non-invasif, pasokan medis terkait, dan peralatan laboratorium, yang dikirim ke Satuan Tugas Nasional Indonesia, akan membantu staf medis garis depan dalam memberikan bantuan menyelamatkan nyawa serta mendukung staf laboratorium dengan pasokan penting.