VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Presiden Joko Widodo meminta kepada para ulama untuk ikut serta menciptakan kesejukan di tengah masyarakat, menjelang penyelenggaraan pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 dan Pemilihan Presiden 2019 mendatang. Dalam sambutannya pada Dzikir Kebangsaan dan Pembukaan Rapat Kerja Nasional Majelis Dzikir Hubbul Wathon di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, Rabu (21/2), Presiden menyampaikan pesan tersebut kepada para ulama, terutama yang berada di daerah penyelenggara Pemilihan 2018. Menurut Presiden, penyelenggaraan pesta demokrasi sepatutnya tidak menjadi ajang saling menjelekkan dan menebar fitnah, baik antar kontestan Pilkada maupun pendukungnya.

“Saya ingin mengajak seluruh ulama untuk terus memberikan keteduhan, kesejukan di seluruh wilayah pelosok tanah air, terutama di tempat-tempat yang berlangsung Pilkada. Karena ini adalah pesta demokrasi rakyat kita. Jangan sampai di dalam Pilkada, yang ada, terutama di dalam media sosial adalah saling menjelekkan, saling memfitnah, saling menebar kabar yang tidak benar, kabar bohong, hoax, yang itu sangat dilarang oleh agama kita.”

Lebih lanjut Presiden menekankan pentingnya pemerintah untuk membangun hubungan baik dengan para ulama. Menurutnya, para ulama, selain menyebarkan ilmu agama, juga menjadi penyalur suara masyarakat kepada pemerintah. Di sisi lain, pemerintah juga membutuhkan keberadaan para ulama untuk menyampaikan program pembangunan yang saat ini tengah dijalankan oleh pemerintah. Dzikir Kebangsaan dan Rapat Kerja Nasional Majelis Dzikir Hubbul Wathon digelar dengan tema Memperkokoh Komitmen Islam Kebangsaan Menuju Orde Nasional. Rapat kerja nasional pertama ini diikuti oleh kurang lebih seribu orang undangan dan 500 peserta yang terdiri atas para ulama dan kyai dari seluruh wilayah Indonesia. (Ndy)

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko di Gedung Bina Graha Komplek Istana Presiden Jakarta, Rabu (14/2/2018) mengatakan pemerintah Indonesia terus mendorong implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sendi kehidupan masyarakat, terutama dalam program kementerian dan lembaga. Seperti dikutip laman Kompas.com Moeldoko mengatakan pihaknya  telah melakukan koordinasi dengan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) untuk mewujudkan hal tersebut. Menurut Moeldoko, Kantor Staf Presiden akan mensinergiskan seluruh kekuatan, program-program Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila masuk ke dalam kementerian dan lembaga, sehingga menjadi kekuatan besar. Terobosan itu dilakukan agar upaya pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila tak dilakukan parsial dan terkesan tumpang tindih.

Moeldoko mencontohkan salah satu bentuk kementerian di dalam menjalankan program Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika menyiarkan nilai-nilai Pancasila melalui lembaga penyiaran milik negara, baik TVRI atau RRI. Dijelaskan Moeldoko kedua media tersebut dapat  digunakan optimal dalam hal merespons isu-isu yang sarat dengan Pancasila.

Sementara itu, Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila Yudi Latief mengapresiasi terobosan ini. Sebagai 'tangan kanan' lembaga kepresidenan, Kantor Staf Presiden memang sudah sepantasnya melakukan hal ini. Menurut Yudi Latief terobosan itu memerlukan dukungan political will institusi kepresidenan  dalam hal ini Kantor Staf Presiden, untuk bersama-sama mengorganisir kementerian dan lembaga dalam pengarusutamaan Pancasila.

Yudi Latief menjelaskan, cara mensosialisasikan Pancasila ke masyarakat, yaitu dengan merespon isu-isu strategis dalam masyarakat yang ada impilikasinya dengan soal nilai Pancasila. Ia menjelaskan Pancasila menjadi sakti bila efektif merespon problem-problem yang ada. Ia menambahkan, nantinya Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila akan menyediakan konten serta peta persoalan, dan Kantor Staf Presiden akan mengeksekusinya.

Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila merupakan lembaga yang membantu presiden untuk mengarahkan kebijakan umum pembinaan Pancasila dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemahaman Pancasila. 

Dalam satu kesempatan, Presiden Joko Widodo mengungkapkan harapan, melalui Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila, Pancasila bisa diamalkan, dikonkretkan, diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan di dalam kehidupan sehari-hari. Presiden menegaskan Pancasila harus menjadi ideologi yang bekerja dan terlembagakan dalam sistem serta kebijakan, baik di bidang ekonomi, politik maupun sosial-budaya.

17 Februari lalu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengeluarkan Siaran Pers untuk mewaspadai periode rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tahun 2018. Menurut Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan KLHK, Raffles B. Panjaitan, tanggal 16 Februari malam terpantau oleh satelit NOAA, 38 hotspot atau titik api. Tersebar di Kalimantan Tengah 3, Kalimantan Barat 31, Sulawesi Selatan 1, Jawa Barat 2, dan Jawa Tengah 1 titik. Sedangkan, Satelit Terra-Aqua NASA mencatat ada 10 hotspot : satu di Sumatera Selatan, dua di Riau, enam di Kalimantan Barat dan satu titik di Kepulauan Riau.

Diperkirakan, peningkatan intensitas kebakaran hutan dan lahan di Riau dan Kalimantan terjadi pada bulan Februari hingga Maret dan Juni hingga Oktober, karena pada kedua periode tersebut cuaca di daerah-daerah itu sangat panas dan kering.

Menindaklanjuti peringatan tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama dengan pemerintah provinsi terus melakukan tindakan antisipasi dini melalui peningkatan sosialisasi dan patroli pencegahan kebakaran.

Provinsi Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan pun telah menetapkan Status Siaga Darurat Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan. Ini dimaksud untuk mengantisipasi dampak bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan secara cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur yang berlaku.

Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), ‘‘Manggala Agni’’, terus melakukan pemadaman di beberapa titik kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau dan Kalimantan Barat, bekerjasama dengan TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan masyarakat.  

Tindakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan didasarkan pada tiga sasaran strategis pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan 2015-2019. Pertama, menjaga kualitas lingkungan hidup, termasuk upaya untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat. Kedua, Potensi sumber daya hutan dan lingkungan hidup. Dan ketiga, melestarikan keseimbangan ekositem dan keanekaragaman hayati dan keberadaan sumber daya alam, sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Diharapkan, melalui penetapan status siaga darurat kebakaran hutan dan lahan, pengerahan sumber daya dalam pengendaliannya akan lebih optimal. Khususnya di daerah rawan kebakaran yang mempunyai banyak hotspot atau titik api.

Melalui penetapan siaga darurat ini pula, sinergi antarlembaga diharapkan akan semakin kuat. Semua elemen, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kehutanan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, TNI, POLRI, dan Manggala Agni KLHK akan bahu-membahu melakukan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Peran serta masyarakat setempat juga penting. Masyarakat didorong agar lebih mencintai lingkungan dan tidak melakukan tindakan yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan.

Informasi pertama datang dari Kedutaan Besar RI Brussel di Belgia. Indonesia telah mengambil prakarsa lanjutan bersama negara-negara penghasil minyak sawit menyikapi Report Parlemen Eropa pada 17 Januari, yang mengusulkan agar Uni Eropa  menghentikan biofuel berbasis kelapa sawit pada 2021. Melalui Kedutaan Besar RI Brussel, Indonesia telah mengoordinasikan sikap dan langkah bersama yang perlu dilakukan semua negara-negara produsen sawit, baik dari Asia Tenggara, Amerika Tengah dan Amerika Selatan, maupun Afrika, dalam menyikapi Report tersebut. Sebagai langkah awal para Duta Besar negara produsen minyak sawit mengirimkan surat kepada pihak Uni Eropa dengan harapan agar Presiden Parlemen Eropa, Komisi Eropa, dan Dewan Eropa dapat menerima posisi negara-negara produsen sawit, termasuk Indonesia. Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar RI Brussel, Dupito D. Simamora, mengatakan, dengan menggandeng perwakilan seluruh negara produsen sawit di Belgia, Indonesia berharap, keprihatinan, posisi Indonesia, dan posisi bersama didengar dan didukung oleh Uni Eropa. Meski telah diadopsi pada 17 Januari lalu, Report ini bukan merupakan keputusan final Uni Eropa. Agar menjadi sebuah dokumen mengikat, perlu ada kesepakatan antara Parlemen Eropa, Komisi Eropa, dan Dewan Eropa melalui suatu proses trialogue yang dimulai pada minggu ke empat Februari ini. Menghadapi proses tersebut, Kedutaan Besar RI Brussel telah dan akan terus mendorong sikap negara produsen sawit sebelum dan setelah proses trialogue, dengan harapan rencana Uni Eropa untuk menghentikan biofuel berbasis kelapa sawit pada 2021 tidak dilakukan, karena tidak sejalan dengan prinsip perdagangan bebas dan adil.

Informasi selanjutnya datang dari Kedutaan Besar Buenos Aires di Argentina.Industri pupuk dan agrokimia Indonesia akan merambah pasar Amerika Selatan. Hal tersebut disampaikan olehDirektur Utama PT Dalzon Chemicals Indonesia, Daryanto Wijaya dan Paras W. Bhojwani, pada pertemuan denganCámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicosatau Himpunan Perusahaan dan Industri Pupuk dan Agrokimia Argentina, di Buenos Aires, Jumat (16/02). Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari rencana PT Dalzon Chemicals Indonesia untuk mendirikan pabrik di Argentina. Menurut mereka, Argentina adalahhub yang strategis untuk memasarkan produk agrokimia di wilayah ini.Melalui pabrik di Argentina, PT Dalzon Chemicals juga berencana untuk mengekspor bahan-bahan agrokimia unggulan dari Indonesia ke pasar Amerika Selatan. Jenis-jenis bahan agrokimia yang rencananya akan diproduksi PT Dalzon Chemicals, antara lain herbisida, insektisida, dan fungisida. Selain Argentina, PT Dalzon Chemical Indonesia juga akan menjajaki pasar di Uruguay, Paraguay, dan Brazil.

Kami akhiri Beranda Diplomasi   dengan informasi dari New York, Amerika Serikat. Direktur Jenderal Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, Mayor Jenderal TNI Hartind Asrin, menyampaikan Pernyataan Nasional Indonesia dalam pertemuan United Nations Special Committee on Peacekeeping Operations –C34 di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Senin (12/2). Hartind Asrin selaku Ketua delegasi RI mewakili Pemerintah RI mengatakan, PBB harus meningkatkan dukungan logistik dan operasional bagi kelancaran misi pemeliharaan perdamaian. Dalam kesempatan itu, delegasi RI juga meminta agar C34 dapat memfokuskan pembahasan pada aspek keamanan dan keselamatan pasukan perdamaian, mengingat tahun 2017 telah menjadi tahun paling berbahaya dalam sejarah Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB, dimana 56 pasukan perdamaian gugur dalam tugas. Pertemuan tahunan C34 dimulai 12 Februari hingga 9 Maret. C-34 merupakan badan subsider Sidang Majelis Umum PBB, yang mengadakan pertemuan tahunan dengan tugas untuk membahas seluruh kebijakan Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB, termasuk analisa berbagai masukan dan evaluasi kinerja misi dengan hasil pembahasan dilaporkan kepada Majelis Umum PBB.