VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Kelompok Antarpemerintah bagi Indonesia ( Intergovernmental Group on Indonesia - IGGI ) adalah sebuah kelompok internasional yang didirikan pada tahun 1967, diprakarsai oleh Amerika Serikat untuk mengkoordinasikan dana bantuan multilateral kepada Indonesia. Anggota IGGI adalah Bank Pembangunan Asia, Dana Moneter Internasional, UNDP, Bank Dunia, Australia, Belanda, Belgia, Britania Raya, Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Selandia Baru, Swiss dan Amerika Serikat. IGGI mengadakan pertemuan pertamanya pada 20 Februari 1967 di Amsterdam. Indonesia saat itu diwakili Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Dari 1967 hingga 1974, IGGI mengadakan dua kali pertemuan setiap tahunnya, namun sejak 1975, pertemuan hanya diadakan sekali dalam setahun karena perkembangan ekonomi Indonesia yang membaik. Pada Maret 1992, pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa dana bantuan IGGI akan ditolak jika organisasi tersebut masih diketuai Belanda. Keputusan ini diambil setelah Ketua IGGI yang berasal dari Belanda, Jan Pronk, mengecam tindakan Indonesia terhadap pembunuhan para pengunjuk rasa di Timor Timur pada tahun 1991.IGGI kemudianpun digantikan Consultative Group on Indonesia (CGI).

Kami beralih ke peristiwa tanggal 20 Februari 1979 - Bencana Alam Gempa Dan Gas Beracun Di Dataran Tinggi Dieng, provinsi Jawa Tengah, menewaskan 149 Orang.

Pada tanggal 20 Februari 1979 terjadi bencana alam Gempa dan gas beracun di dataran tinggi Dieng yang terjadi kawah Sinila. Letusan Kawah Sinila disebabkan karena adanya gempa yang melanda kawasan Dieng. Letusan tersebut juga mengeluarkan gas karbondioksia dan H2S yang sangat beracun ke udara dan mencemari udara di sekitar pedesaan.

Menurut data dari berbagai sumber yang dikumpulkan, 149 orang, terdiri dari orang dewasa, orang tua, dan anak-anak ditemukan tewas karena menghirup udara beracun. Bahkan tidak hanya manusia, sejumlah hewan ternak pun ikut menjadi korban dalam tragedi mengerikan yang disebut Tragedi Sinila.

Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 20 Februari 1979 Anggota Dewan Garda Konstitusi Pertama Iran Diangkat.

Imam Khomeini, pemimpin besar Revolusi Islam Iran, menetapkan enam ahli fiqih yang menjadi anggota Dewan Garda Konstitusi pertama Iran pada 20 Februari 1979. Dewan Garda Konstitusi adalah sebuah lembaga yang bertugas memverifikasi segala hukum yang dikeluarkan oleh Parlemen Iran agar selalu sejalan dan sesuai dengan hukum syariah Islam. Tugas lain dari Dewan ini adalah mengawasi berlangsungnya berbagai pemilu dan referendum di Iran. Dewan ini terdiri dari enam ahli fiqih (hukum agama) dan enam ahli di berbagai bidang hukum lainnya. Keenam ahli fiqih ditunjuk oleh Pemimpin Revolusi Islam Iran. Sedangkan enam ahli hukum lainnya direkomendasikan oleh Ketua Mahkamah Agung Iran, yang kemudian dipilih dan ditetapkan oleh anggota Parlemen.

Vaksin Bio Farma sudah tersebar ke lebih dari 130 negara di dunia. Bahkan Bio Farma telah mampu memasok 70 persen kebutuhan vaksin dunia. Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama Bio Farma M Rahman Rustan ketika menerima kunjungan empat Duta Besar di heritage building Bio Farma, Bandung, Senin (19/2). Seperti dikutip Antara, ke empat Dubes RI tersebut adalah Octavino Alimudin, Dubes RI untuk Iran dan Turkmenistan mewakili Regional Timur Tengah, Amhar Azeth, Dubes RI untuk Rumania mewakili Regional Eropa, Sudirman Haseng, Dubes RI untuk Kamboja mewakili Regional Asia Tenggara dan Estella Anwar Bey, untuk Peru mewakili Regional Amerika latin.

Empat Duta Besar tersebut hadir setelah sebelumnya mengikuti rapat kerja 132 Duta Besar. Rahman Rustan mengatakan Bio Farma sangat membutuhkan saran, diskusi serta dukungan dari Kementerian Luar negeri, juga para duta besar RI dalam menggali potensi lain. Selain kerja sama suplai vaksin, Bio Farma juga ingin menjajajaki potensi kerja sama riset ataupun kerja sama produksi yang dapat disinergikan dengan negara-negara sahabat. Jika sebelumnya bekerja sama melalui jalur UNICEF selanjutnya, pihaknya berharap kemudahan akses kerja sama bilateral dengan bantuan dari para Duta Besar RI. Ia menambahkan yang paling berpotensi dijajaki adalah produk herbal mengingat potensi biodiversity atau keanekaragaman hayati untuk produk herbal di Indonesia cukup besar.   (republikaonline)

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar menargetkan setidak-tidaknya 50 persen penawaran lelang dari 26 blok minyak dan gas bumi (migas) pada 2018  laku terjual. Arcandra Tahar di Jakarta, Senin menjelaskan dari wilayah karya yang ditawarkan adalah wilayah yang dinilai memiliki kualitas baik dan ketersediaan data yang potensial bagi para investor. Ia juga memastikan akan memberikan data analisis yang selengkapnya bagi para investor agar lebih terinci.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah mengumumkan penawaran Wilayah Kerja Migas Tahun 2018 dengan menggunakan skema kontrak bagi hasil Gross Split sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 52 Tahun 2017. Arcandra mengumumkan jumlah Wilayah Kerja  yang ditawarkan sebanyak 26 WK Migas, dengan rincian 24 WK Migas Konvensional dan 2 WK Migas Non-Konvensional. Wilayah Kerja tersebut berada di provinsi antara lain Jambi, Jawa Barat dan Jawa Tengah, Makasar dan Papua. ant.

Kementerian Perdagangan  bersama dengan tim dari Kementerian lainnya akan bertolak ke Vietnam untuk menegosiasikan peraturan impor mobil. Salah satu yang dinegosiasi mengenai sertifikasi kelaikan kendaraan berstandar Nasional Indonesia (SNI) agar dapat diterima di Vietnam. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Oke Nurwan di Jakarta, Senin (19/2) menjelaskan, dengan adanya peraturan impor tersebut maka semua sertifikasi harus sesuai dengan ketentuan dari Vietnam.

Menurut Oke, jika dalam negosiasi tersebut tidak didapatkan titik temu antara kedua negara, maka dengan secara terpaksa pemerintah akan mengeluarkan sertifikat yang sesuai dengan ketentuan Vietnam. Saat ini Vietnam merupakan salah tujuan ekspor Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor mobil penumpang ke Vietnam pada Januari-November 2017 mencapai 3,25 trilun rupiah. kom.