VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati memastikan Indonesia terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang sudah baik dengan mempertahankan stabilitas kinerja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN. Sri Mulyani mengatakan hal tersebut di Jakarta, Rabu (7/2) menanggapi hasil penilaian terbaru Dana Moneter Internasional IMF terhadap perekonomian Indonesia. Sri Mulyani mengatakan, salah satu upaya untuk mempertahankan stabilitas kinerja APBN adalah menjaga defisit anggaran dalam tingkat yang terkendali serta berada dalam batas yang diperkenankan oleh Undang-Undang, yaitu tiga persen terhadap produk domestik bruto PDB. Menurut Sri Mulyani, konsolidasi terhadap APBN untuk menjaga agar defisit anggaran lebih terkendali menjadi landasan ketika terjadi gejolak ekonomi yang berasal dari luar.

Sebelumnya, Dana Moneter Internasional menerbitkan hasil penilaian yang dimuat dalam Laporan Konsultasi Artikel IV (empat ) untuk Indonesia 2017. Laporan tersebut telah dibahas dalam pertemuan Dewan Eksekutif IMF di Washington D.C, 10 Januari 2018. Dalam penilaian IMF, Indonesia saat ini berada dalam posisi yang baik untuk mengatasi berbagai tantangan sosial-ekonomi. Posisi itu didukung oleh membaiknya kinerja sektor investasi maupun ekspor,yang tumbuh positif sepanjang 2017. IMF memperkirakan dengan skenario reformasi fiskal dan reformasi lainnya pertumbuhan potensial Indonesia dapat mencapai 6,5 persen di jangka menengah pada 2022. Seluruh Direktur Eksekutif IMF dalam pertemuan tersebut memuji perekonomian Indonesia, dan menyambut baik fokus kebijakan jangka pendek otoritas yang ditujukan untuk mendukung pertumbuhan sekaligus menjaga stabilitas.

Dewan Direktur juga memandang positif upaya otoritas yang memfokuskan pengeluaran publik ke sektor-sektor prioritas dan menyambut baik kemajuan investasi infrastruktur di Indonesia. Direktur Eksekutif IMF juga menekankan tahapan reformasi fiscal struktural yang baik harus menjadi prioritas. Selain itu, Direktur Eksekutif melihat kebijakan moneter saat ini cukup memadai untuk menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta merekomendasikan adanya peningkatan transmisi kebijakan lebih lanjut.

Sementara itu Gubernur Bank Indonesia ( BI ) Agus DW Martowardojo, menyatakan, pandangan IMF tersebut sejalan dengan hasil penilaian BI yang meyakini resiliensi perekonomian Indonesia semakin membaik. Inflasi selama 2017 berada pada level yang rendah sebesar 3,61 persen (year on year). Sehingga dalam tiga tahun terakhir secara konsisten inflasi berhasil dikendalikan dalam kisaran sasaran. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi 2017 mencapai 5,07 persen ditopang oleh perbaikan investasi infrastruktur oleh pemerintah dan peran investasi swasta. Selain itu, membaiknya resiliensi ditandai oleh neraca transaksi berjalan yang sehat dan aliran masuk modal asing yang tinggi, serta nilai tukar Rupiah yang stabil. Dengan perkembangan tersebut, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir 2017 mencapai rekor tertinggi dalam sejarah, yakni sebesar 130,2 miliar dolar Amerika. Sejalan dengan hal itu, stabilitas sistem keuangan selama 2017 juga dinilai tetap terjaga. Pendengar, demikian Indonesiaku Kali ini.

Tanggal  9 Februari 1946 memang punya nilai historis bagi komunitas pers di Indonesia. Pada waktu itu sejumlah wartawan dari berbagai pelosok dan pulau di Indonesia berkumpul dan bersepakat untuk mendirikan sebuah organisasi Persatuan Wartawan Indonesia-PWI sebagai wadah persatuan para wartawan di Indonesia. PWI adalah organisasi wartawan pertama pasca kemerdekaan Indonesia.Namun, PWI bukanlah organisasi wartawan pertama yang didirikan di Indonesia. Jauh sebelum itu, di zaman Belanda sejumlah organisasi wartawan telah berdiri dan menjadi wadah organisasi para wartawan. Satu di antaranya yang paling menonjol adalah Inlandsche Journalisten Bond -IJB. Organisasi ini berdiri pada tahun 1914 di Surakarta. Pendiri IJB antara lain Mas Marco Kartodikromo,  Dr. Tjipto Mangunkusumo, Sosro Kartono dan Ki Hadjar Dewantara. IJB merupakan organisasi wartawan pelopor yang radikal, dimana sejumlah anggotanya sering diadili bahkan ada yang diasingkan ke Digul oleh penguasa kolonial Belanda.

Melalui Surat Keputusan Presiden Nomor  5 tahun 1985, maka hari lahir PWI itu resmi menjadi Hari Pers Nasional. Secara eksplisit Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1985 tersebut dengan tegas menyebutkan hari terbentuknya organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) 9 Februari 1946 di Solo merupakan tonggak bersejarah bagi kehidupan dan perkembangan pers nasional Indonesia.

Kami  akhiri  dengan  peristiwa tanggal 9 Februari 1967 Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong mengajukan resolusi dan memorandum kepada Presiden Sukarno 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara-MPRS meminta pertanggungjawaban terhadap Presiden Sukarno dalam Sidang Umum MPRS 1966 atas terjadinya pemberontakan Gerakan  30 September Partai Komunis Indonesia atau G30 S/ PKI, kemerosotan ekonomi dan moral. Untuk memenuhi permintaan MPRS tersebut maka Presiden Sukarno menyampaikan amanatnya pada tanggal 22 Juni 1966 yang berjudul Nawaksara atau sembilan pasal. Amanat tersebut oleh MPRS dipandang tidak memenuhi harapan rakyat karena tidak memuat secara jelas kebijaksanaan Presiden sebagai Mandataris MPRS mengenai peristiwa G 30 S /PKI serta kemerosotan ekonomi dan moral. Oleh karena itu MPRS meminta kepada Presiden untuk melengkapi Nawaksara tersebut. Pada tanggal 10 Januari 1967 Presiden Soekarno memberikan pelengkap Nawaksara. Akan tetapi isinya juga tidak memuaskan banyak pihak. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong mengajukan resolusi dan memorandum tanggal 9 Februari 1967 menolak Nawaksara berikut pelengkapnya. Selanjutnya DPR- GR mengusulkan kepada MPRS agar mengadakan Sidang Istimewa untuk memberhentikan Presiden Soekarno dari jabatan Presiden sebagai Mandataris MPRS dan mengangkat Pejabat Presiden.

Informasi pertama datang dari Frankfurt, Jerman.  Dalam rangka melestarikan budaya tari nasional Indonesia sebagai salah satu kekayaan bangsa Indonesia dan untuk memperkenalkan kebudayaan Indonesia kepada warga Jerman, Konsulat Jenderal RI Frankfurt kembali mengadakan Kursus Tari Tradisional untuk anak dan dewasa di tahun 2018. Semenjak tahun 2016, Konsulat Jenderal RI Frankfurt telah membuka kelas tari tradisional Indonesia yang diikuti oleh masyarakat Jerman dan Indonesia, baik dewasa maupun anak-anak. Tari yang diajarkan adalah tari Pendet, tari Japong, dan tari Ngaronjeng, serta tari Merak.  Untuk awal tahun 2018, Konsulat Jenderal RI Frankfurt menyelenggarakan kursus tari piring asal Sumatra Barat, yang akan diadakan selama 10 kali pertemuan. Kursus dilakukan tiap hari Sabtu, dan dibagi dalam 2 kelas, yaitu kelas anak-anak dan kelas dewasa,

Informasi berikutnya datang dari Colombo, Sri Lanka. Duta Besar RI Colombo, I Gusti Ngurah Ardiyasa, bersama beberapa staf Kedutaan Besar RI telah menyelenggarakan kegiatan promosi budaya dan pariwisata Indonesia di Wycherley International School Colombo Sri Lanka. Acara tersebut dibuka oleh seorang Guru Senior, Indranie Nallaiah, dan dihadiri oleh Kepala Sekolah  Wycherlle, Kingsley Jayasinghe. Seperti dilaporkan Kedutaan Besar RI Colombo, pada acara tersebut, Duta Besar RI menyampaikan kepada siswa mengenai sejarah hubungan diplomatik Indonesia Sri Lanka, letak geografis, dan budaya Indonesia. Selain itu, Duta Besar RI menyampaikan apresiasinya kepada Wycherley International School atas peran aktifnya dalam mengikuti kunjungan “Open Ship KRI Bima Suci" beberapa waktu lalu saat singgah di pelabuhan Colombo. Para siswa tertarik dengan fakta geografis, serta keberagaman etnis, budaya, bahasa, dan agama. Selain itu, mereka juga sangat tertarik mengetahui keberagaman destinasi tujuan wisata di Indonesia.

Informasi terakhir datang dari Kuala Lumpur, Malaysia. Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, menjadi pembicara di acara World Urban Forum atau Forum Perkotaan Dunia ke-9 yang digelar di Kota Kuala Lumpur, Malaysia, pada tanggal 7 sampai 13 Februari. Forum Perkotaan Dunia adalah forum non-legislatif tingkat dunia yang diselenggarakan setiap dua tahun sekali oleh United Nations Habitat sejak tahun 2002. Fokus dari forum ini adalah bidang pembangunan berkelanjutan dan pemukiman. Kepala Sub Bagian Kerja Sama Luar Negeri Pemerintah Kota Surabaya, Yanuar Hermawan, mengatakan, kunjungan Wali Kota Surabaya ini untuk memenuhi undangan dari Sekretariat Nasional Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, karena Surabaya sebagai salah satu perwakilan Indonesia. Ia menjelaskan, Surabaya merupakan salah satu kota yang memiliki peran penting dalam perumusan naskah agenda baru perkotaan, karena telah menjadi tuan rumah Preparatory Committee Meeting 3 Konferensi Habitat III yang membahas zero draf dokumen agenda baru perkotaan. Selain itu, model perkembangan perkotaan yang dilakukan oleh Surabaya dan inovasi-inovasi pembangunan yang diterapkan, serta perannya dalam perumusan agenda baru perkotaan telah diakui dunia. Yanuar memastikan, dialog Forum Perkotaan Dunia akan mengeksplorasi pengalaman beberapa negara dan daerah tentang inovasi yang telah dilakukan sejak 2015 untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan agenda baru perkotaan. Sebagai forum tingkat dunia, forum ini akan dihadiri oleh 193 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan menghadirkan sejumlah ahli dari berbagai bidang, termasuk dari pemerintah nasional, regional, daerah, lembaga penelitian dan pendidikan, lembaga PBB, dan lembaga internasional lainnya.

Marty Natalegawa, mengatakan, gagasan Indo-Pasifik dapat mempertahankan sentralitas dan kesatuan ASEAN baik secara geografis maupun geopolitik dalam menjaga stabilitas kawasan. Marty Natalegawa dalam diskusi di Jakarta, Rabu (7/2) menjelaskan, gagasan Indo-Pasifik sejalan dengan Treaty of Amity and Cooperation yang dimiliki oleh ASEAN. Ia menjelaskan,  gagasan Indo-Pasifik dicetuskan Marty pada  2013 di Washington D.C. dalam sebuah konferensi Internasional.

Namun, menurut Marty Natalegawa,  diperlukan pendekatan keseimbangan yang dinamis di kawasan Asia Pasifik, sehingga tidak ada kekuasaan yang mendominasi di kawasan tersebut. Keseimbangan yang dinamis tersebut dibangun dengan meningkatkan kerja sama dan membangun pola hubungan kerja sama dan kemitraan sehingga konfrontasi dapat dihindari.Ia menambahkan, pendekatan ini dapat mempromosikan keamanan, kemakmuran, dan stabilitas bersama di kawasan.ant