Thiodor

Thiodor

01
August

 

 

VOInews, Jakarta: Indonesia mendapat banyak komitmen khususnya di bidang investasi hijau yang menjadi daya tarik para stakeholders pada International Tourism Investment Forum (ITIF) 2023. Hal tersebut disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam The Weekly Brief with Sandi Uno, di Jakarta Senin (31/7). Sandiaga Uno menyampaikan pada forum tersebut ada beberapa Lembaga yang sepakat menjalin kerjasa sama, seperti UNDP, IFC, dan UNWTO.

Sementara itu untuk di dalam negeri, Sandiaga Uno menyampaikan, pemerintah berhasil menarik partisipasi dari Bank Indonesia dan stakeholders lainnya. Menurut Sandiaga Uno hasil penyelenggaraan ITIF masih ditabulasi, antara lain ada Letter of Intent  antara Danau Toba dengan Nimo Enterprise, Letter of Interest Danau Toba dengan Mitra Jaya serta Kesepakatan antara Marta Tilaar dengan 3 Badan Otorita Pariwisata.

“Hasil penyelenggaraan internasional Tourisim Investement Forum masih kita tabulasi, tapi antara lain nih ada LOI atau letter of intent antara Danau Toba dan Nimo Enterprise nilainya sekitar 10 miliar, LOI atau Letter of Interest dari Danau Toba dengan Mitra Jaya ini jumbo komitmen yaitu 510 miliar dan Martha Tilaar dan tiga badan Otorita pariwisata”, ujar Sandiaga

Sandiaga Uno lebih lanjut menyampaikan, berdasarkan data yang ia peroleh, pada tahun 2022, Indonesia memperoleh dana investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) di sektor pariwisata sebesar 225,28 miliar dolar AS dan investasi langsung domestik (Domestic Direct Investment) sebesar 577,87 miliar dolar AS. Ia pun menyampaikan pada kuartal pertama 2023, Indonesia telah  memperoleh investasi sebesar 803,15 miliar dolar AS.

Investasi hijau yang dimaksud adalah investasi yang mengedepankan keberlangsungan dan keberlanjutan lingkungan di sektor pariwisata dan tren ini akan terus berlanjut di masa mendatang. Di masa pandemi COVID-19 Kemenparekraf mengembangkan protokol CHSE (cleanliness, health, safety, and environmental sustainability) sebagai upaya meningkatkan kepercayaan wisatawan dan investor sebagai upaya mengembangkan sektor pariwisata yang berkelanjutan lingkungan.

28
July

 

VOInews, Jakarta: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengajak seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) pariwisata pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki kesadaran dan tanggung jawab bersama untuk mengatasi ancaman perubahan iklim sebagai salah satu upaya mewujudkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.

Menparekraf Sandiaga saat hadir di kegiatan panel discussion bertemakan "Exploring Best Practices of Decarbonization and Climate Actions in the Tourism Sector" yang merupakan side event dari International Tourism Investment Forum (ITIF) 2023 di Merusaka, Nusa Dua, Bali, Rabu (26/7/2023), mengatakan menjadi kewajiban bagi seluruh pemangku kepentingan pariwisata untuk ikut serta dalam upaya mengatasi perubahan iklim yang terjadi sekarang ini.

“Perubahan iklim sekarang tidak mengenal batas wilayah, setiap sudut di bumi telah mengalaminya. Kita bisa rasakan saat ini bagaimana terjadinya peningkatan temperatur, cuaca ekstrem, pencairan gletser, dan kenaikan debit air laut. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian kita semua,” ujar Menparekraf Sandiaga.

Menparekraf menekankan agar pelaku industri pariwisata terus berupaya dalam melakukan pengelolaan limbah agar dapat menuju zero waste yang merupakan salah satu bentuk dari sustainable tourism, sehingga dapat menjaga bumi ini untuk generasi selanjutnya.

“Dampak perubahan iklim tidak hanya menjadi masalah lingkungan, tapi juga menjadi masalah ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga kita perlu kerja sama untuk menjaga planet kita ini demi anak cucu kita agar terhindar dari masalah yang kita ciptakan pada saat ini,” katanya.

Kemenparekraf secara aktif menghadirkan berbagai program dalam mengatasi perubahan iklim sekaligus sosialisasi praktik pariwisata berkelanjutan dan mendorong seluruh stakeholder agar aware dengan lingkungan.

“Penandatanganan Deklarasi Glasgow tentang Climate-Action dalam Industri Pariwisata pada tahun 2022 memperkuat komitmen Kemenparekraf untuk menyelaraskan kebijakan pariwisata sesuai dengan climate goals. Kita juga memiliki program mangrove di lima tempat yaitu Plataran Menjangan Taman Nasional Bali Barat, Mangrove Tembudan Berseri Berau Kalimantan Timur, Pantai tiga Warna (Clungup Mangrove Conservation/CMC) Malang, Bukit Peramun Bangka Belitung dan Taman Wisata Mangrove Klawalu Sorong (Papua Barat) sebagai bentuk dedikasi kita dalam menciptakan solusi berbasis alam untuk ketahanan iklim,” ujar Menparekraf Sandiaga.

Menparekraf mengajak seluruh stakeholder yang ada agar saling berkolaborasi, baik itu pemerintah, swasta, organisasi internasional maupun regional, guna menciptakan pariwisata yang berkelanjutan dengan menciptakan climate-friendly tourism.

“Kemenparekraf akan bergandengan tangan dengan seluruh stakeholder baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, asosiasi, organisasi internasional seperti UNDP atau AIS Forum, untuk siap menjadi leader dalam upaya pengatasan isu perubahan iklim ini, apakah kita semua siap?” ujar Menparekraf Sandiaga.

Deputy Resident Representative United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia, MsSujala Pant, menyambut baik kerja sama yang dilakukan UNDP dengan Kemenparekraf dan berkomitmen penuh serta siap melaksanakan program guna penanggulangan isu perubahan iklim di Indonesia.

“Kami senang dapat berkolaborasi pada langkah pertama menuju pembuatan peta jalan dekarbonisasi untuk sektor pariwisata yang berkelanjutan di Indonesia, dengan pengalaman yang kita punya di beberapa negara tentunya dapat menjadi best practice bagi Indonesia,” ujar Ms. Sujala Pant.

28
July

 

VOInews, Jakarta: Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memastikan persiapan pemberlakuan kebijakan golden visa terus dilakukan pemerintah sehingga dapat menjadi pilihan bagi wisatawan berkualitas. "Kebijakan ini bisa menjadi pilihan bagi para wisatawan yang berkualitas, khususnya vagi mereka yang ingin berinvestasi di tanah air," kata Menparekraf Sandiaga kepada wartawan di Bali, Rabu (26/7/2023) malam.

Golden visa sendiri merupakan produk keimigrasian yang memungkinkan warga negara asing untuk masuk dan tinggal di Indonesia dalam jangka waktu 5 hingga 10 tahun. Pemegang golden visa ini nantinya akan memiliki manfaat berbeda dengan pemegang visa umum. Yakni prosedur dan persyaratan permohonan visa dan urusan imigrasi lebih mudah dan cepat, mobilitas dengan multiple entries, jangka waktu tinggal lebih lama, hak untuk memiliki aset di dalam negara, serta menjadi jalur fast track untuk pengajuan kewarganegaraan.

Rencananya ada 10 tipe golden visa yang diberikan yakni untuk investor perorangan diantaranya seperti investor pendiri perusahaan, investor tidak mendirikan perusahaan, diaspora WNA eks WNI, global talent, dan digital nomad.

Melansir situs Setkab RI, golden visa dikeluarkan pemerintah untuk menarik investasi asing yang signifikan serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.

"Jadi mereka masuk kategori wisatawan yang berkualitas karena mereka berinvestasi dan akan tinggal dalam jangka panjang 5-10 tahun," ujar Menparekraf Sandiaga.

Tidak hanya investasi, para investor juga diharapkan membawa teknologi ke Indonesia yang dapat diaplikasikan dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Respons terhadap kebijakan golden visa ini pun disambut sangat baik oleh para investor. Di ajang International Tourism Investment Forum (ITIF) 2023 di Bali banyak investor yang menanyakan hal tersebut.

"Permintaanya cukup banyak dari para investor dari pada investor karena mereka akan keluar masuk Indonesia dan itu butuh kepastian regulasi visanya dan ini sangat urgent," kata Sandiaga.

Saat ini proses terkait golden visa diungkapkan Sandiaga masih dalam tahap sinkronisasi di bawah koordinasi KemenkoMarvest.

"Target waktu sebenarnya akhir Juni 2023 dan mungkin diperkirakan di akhir September 2023," ujar Menparekraf Sandiaga.

25
July

VOInews, Jakarta: Indonesia selalu menjadi Top of Mind dari destinasi wisata dunia, karenanya pemerintah ingin lebih banyak lagi investasi yang menghadirkan produk-produk wisata baru, fasilitas pariwisata dan akomodasi baru di 5 Destinasi Super Prioritas. Dalam The Weekly Brief with Sandi Uno di Jakarta Senin (24/7) Sandiaga Uno mengatakan, hingga saat ini sudah ada sejumlah proyek investasi yang on going di 5 DPSP.

“Contoh proyek investasi pariwisata yang sedang berjalan adalah di Danau Toba dengan nilai investasi sebesar Rp600 miliar untuk pembangunan Hotel Labersa Kaldera Resort. Dan juga di Labuan Bajo yang mempunyai banyak sekali proyek pembangunan yang berjalan. Kita terus dorong agar konsepnya adalah pariwisata hijau,” kata Menparekraf Sandiaga Uno.

Beberapa perusahaan seperti PT. Aqua Village Sebayur, PT. Bangun Indah Internasional, PT. Surya Cahaya Properti, Vasanta Group, PT. Bukit Bangkao Lestari, dan PT. QRPG Komodo Resort sedang membangun vila dan hotel berbintang di Labuan Bajo.

Sementara di DPSP Manado-Likupang rencananya akan dibangun Hotel Marriott di Minahasa Utara dengan perkiraan nilai investasi sebesar Rp1,5 triliun, Hotel Westin di Kota Manado dengan perkiraan nilai investasi sebesar Rp2 triliun, dan Vasa Hotel Manado di Kota Manado dengan perkiraan nilai investasi sebesar Rp1 triliun.

Berdasarkan data realisasi investasi dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tahun 2021-2023 Triwulan I yang diolah oleh Kemenparekraf/Baparekraf, DPSP dengan realisasi investasi tertinggi berada di kawasan Mandalika (Nusa Tenggara Barat) dengan nilai realisasi sebesar 541,2 juta dolar AS. Untuk DPSP dengan realisasi investasi terendah adalah Danau Toba (Sumatra Utara) dengan nilai realisasi sebesar 55,16 juta dolar AS.

Sementara Likupang (Sulawesi Utara) berada diurutan kedua dengan realisasi investasi sebesar 484,29 juta dolar AS. Disusul Borobudur dengan realisasi investasi sebesar 366,63 juta dolar AS. Dan Labuan Bajo dengan realisasi investasi sebesar 114,2 juta dolar AS.

“Kalau kita lihat kita mesti bekerja lebih keras lagi untuk Danau Toba agar menarik lebih banyak investasi sehingga bisa menyusul Mandalika dan Likupang yang sudah lumayan banyak menarik investasi dari dalam dan luar negeri,” ujar Sandiaga.

Dikatakan Sandiaga, Kemenparekraf terus berupaya agar investasi di 5 DPSP bisa sama rata melalui sejumlah program diversifikasi peluang investasi, pemetaan lahan yang jelas, penentuan positioning dan tema yang unik, pemilihan pengelolaan kawasan yang berpengalaman, pematangan konsep dan kesiapan proyek, komitmen dari pemerintah daerah, juga peningkatan konektivitas serta pemasaran.

“Harapan kami melalui investasi akan membuka peluang usaha dan lapangan kerja. Investasi akan menghadirkan ekonomi yang lebih berkeadilan,” ujarnya.