VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews.id- Para perwira militer Gabon menyatakan telah merebut kekuasaan di negara itu tak lama setelah badan pemilu negara di Afrika Tengah itu mengumumkan Presiden Ali Bongo terpilih kembali sebagai presiden Gabon.

Para perwira militer Gabon mendadak muncul di layar televisi nasional untuk menyatakan telah mengambil alih kekuasaan, hanya satu jam setelah komisi pemilihan umum negara ini menyatakan Bongo memenangkan pilpres guna menjadi presiden untuk masa jabatan ketiganya.

Kubu oposisi mengecam pemilu 26 Agustus itu sebagai pemilu yang curang, namun tim kampanye Bongo membantah tuduhan itu. Namun, ketiadaan pengamat internasional, penghentian sementara siaran televisi asing, dan keputusan pihak berwenang dalam memutus layanan internet serta memberlakukan jam malam secara nasional, memunculkan kekhawatiran mengenai transparansi.

Dengan dalih pemilu yang tidak kredibel, para perwira militer Gabon itu mengumumkan bahwa mereka telah membatalkan hasil pemilu, menutup perbatasan Gabon sampai pemberitahuan lebih lanjut, dan membubarkan lembaga-lembaga negara.

Mereka mengaku mewakili seluruh angkatan bersenjata Gabon dan menyebut diri mereka Komite Transisi dan Pemulihan Lembaga. Dalam pidato berikutnya yang disiarkan televisi, para perwira militer itu menyatakan telah menjadikan Bongo sebagai tahanan rumah dan menangkap putranya, Noureddin Bongo Valentin, dan lainnya karena korupsi dan pengkhianatan.

Antara

VOInews.id- Jepang pada Selasa mengancam akan membawa China ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk mengupayakan pencabutan larangan Beijing terhadap semua impor makanan laut setelah pelepasan air radioaktif yang telah diolah dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima. Menteri Luar Negeri Jepang Yoshimasa Hayashi mengatakan kepada wartawan bahwa Jepang akan mengambil "tindakan yang diperlukan (terhadap larangan produk akuatik China) berdasarkan berbagai cara termasuk kerangka WTO".

Mengajukan pengaduan ke WTO menjadi salah satu pilihan jika protes ke China melalui jalur diplomatik tidak efektif, kata Menteri Keamanan Ekonomi Sanae Takaichi secara terpisah. Komentar tersebut muncul ketika bisnis dan fasilitas umum di Jepang terus menerima panggilan pelecehan dari nomor telepon dengan kode negara China +86, dengan banyak penelepon yang melaporkan keluhan tentang pelepasan air di Fukushima.

Pemerintah prefektur Fukushima dan fasilitas umum di prefektur tersebut telah menerima sekitar 3.000 panggilan telepon, seperti dilaporkan Kyoto News dengan mengutip gubernur prefektur. Operator pembangkit listrik Tokyo Electric Power telah menerima sekitar 6.000 panggilan telepon hingga saat ini, menurut media lokal, dan pemerintah mengatakan pihaknya sedang mencari bantuan dari perusahaan telekomunikasi untuk memblokir panggilan tersebut.

Semakin banyak pengguna telepon rumah yang meminta untuk memblokir nomor asing, kata juru bicara NTT Communications, unit Telegraf dan Telepon Nippon. NTT dan perusahaan telepon lainnya, termasuk KDDI dan SoftBank Corp, sedang mendiskusikan langkah-langkah yang diambil menyusul permintaan pemerintah. NTT East, yang melayani bagian timur negara itu termasuk Fukushima, mengatakan pihaknya telah mendirikan pusat layanan pelanggan pada Selasa khusus untuk panggilan pelecehan dari luar negeri, sebagai tanggapan atas permohonan pemerintah.

"Sangat disesalkan dan memprihatinkan mengenai banyaknya panggilan pelecehan yang kemungkinan besar datang dari China," kata Menteri Perdagangan Yasutoshi Nishimura dalam konferensi pers. Dia mengatakan bahwa menurut masyarakat Fukushima, beberapa panggilan bahkan sampai ke rumah sakit.

"Kehidupan manusia dipertaruhkan sekarang. Tolong segera hentikan panggilan telepon tersebut," kata Nishimura. Mendag mengatakan pemerintah sedang mengumpulkan informasi mengenai laporan gerakan boikot produk Jepang di China dan akan bekerja sama dengan para pemimpin bisnis untuk mengatasi situasi tersebut. Jepang juga mewawancarai agen perjalanan lokal untuk mengumpulkan informasi tentang status perjalanan ke Jepang dari China setelah media melaporkan bahwa beberapa tur ke Jepang telah dibatalkan.

"Beberapa agen perjalanan menjawab bahwa mereka telah menerima permintaan pembatalan, sementara yang lain mengatakan mereka telah menerima pertanyaan tentang keamanan makanan dan minuman, dan kemungkinan untuk menunda atau membatalkan tur," kata Menteri Pertanahan Jepang Tetsuo Saito kepada wartawan. Langkah ini dilakukan setelah China awal bulan ini mencabut pembatasan era pandemi untuk tur kelompok ke Jepang dan pasar utama lainnya.

Sumber: Reuters