July
WHO minta bantuan India dalam kasus sirup beracun terbaru
Written by Akbar
VOInews.id- Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) meminta bantuan pihak berwenang India untuk membantu dalam penyelidikan sumber sirup batuk terkontaminasi yang dikaitkan dengan kematian anak di Kamerun. Badan PBB tersebut mengeluarkan peringatan tentang sirup dengan merek Naturcold, yang dijual di Kamerun dan dikaitkan dengan kematian setidaknya enam anak, menurut pihak berwenang Kamerun. Sirup itu memiliki kandungan tinggi diethylene glycol yang beracun, menurut WHO.
Produsen Naturcold dalam kemasannya adalah Fraken International (Inggris) namun Pemerintah Inggris mengatakan kepada WHO bahwa perusahaan itu tidak ada. WHO menyurati Pemerintah India setelah peringatan dikeluarkan pada Rabu, meminta bantuan untuk mencari tahu apakah ada perusahaan India yang terlibat, juru bicara WHO mengatakan kepada Reuters.
Negara-negara lain juga telah dihubungi oleh WHO, tambahnya. Peringatan terkait Naturcold adalah peringatan terbaru dari beberapa peringatan sejenis yang dikeluarkan dalam bulan-bulan terakhir tentang sirup batuk terkontaminasi yang dijual di seluruh dunia. Pada 2022, obat tersebut dikaitkan dengan tewasnya lebih dari 300 anak di Gambia, Uzbekistan dan Indonesia.
Peringatan lain yang diterbitkan awal tahun ini juga menyebut obat yang terkontaminasi itu ditemukan di Kepulauan Marshalls dan Mikronesia, namun tidak ada kematian dilaporkan di kedua negara tersebut. WHO mengatakan ancaman kesehatan ini masih tetap berlangsung.
Seluruh sirup itu dibuat oleh pabrik yang berbeda, meski tiga dari empat insiden disebabkan oleh obat batuk buatan India. Sedangkan kematian di Indonesia dikaitkan dengan sirup yang dibuat oleh perusahaan lokal.
WHO mengatakan pola insiden ini berarti bahwa kerja sama dengan India adalah prioritas utama untuk semakin mendalami insiden di Kamerun. Sebelumnya disebutkan bahwa penyelidikan mengenai insiden sirup batuk itu dan jaringan suplai terhalang oleh kurangnya informasi yang disediakan pemerintah dan perusahaan obat India. Sementara itu, pejabat pemerintah di Kamerun dan India hingga saat ini belum memberikan keterangan.
Sumber: Reuters
July
Filipina pantau ancaman invasi ke Taiwan. siapkan rencana kontingensi
Written by Sumarno 
VOInews, Jakarta: Pemerintah Filipina memantau kemungkinan invasi Tiongkok terhadap Taiwan setiap hari untuk menyiapkan rencana kontingensi pemerintah negara Asia Tenggara tersebut dalam menghadapi kemungkinan konflik di kawasan. Demikian dikatakan Menteri Pertahanan Filipina Gilbert Teodoro kepada wartawan pada Kamis (20.7) dikutip Reuters.
Filipina merupakan negara yang secara geografis terletak dekat dengan Taiwan. Prioritas pemerintah Filipina jika konflik terjadi adalah menjamin keselamatan lebih dari 100 ribu warga negaranya yang tinggal dan bekerja di Taiwan. (antara)
July
VOInews, Jakarta: Lebih dari 20 ribu anggota Serikat Kereta Api, Maritim dan Transportasi (RMT) di 14 perusahaan kereta api melakukan mogok kerja pada Kamis (20.7). Pemogokan terjadi ketika pimpinan kereta api mengumumkan lebih dari 2.000 Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan penutupan seribu kantor tiket di seluruh jaringan kereta api di Inggris.
Kereta Api Inggris telah memperingatkan para penumpang bahwa sebagian besar jalur kereta api akan berkurang layanannya atau tidak ada layanan sama sekali. Serikat pekerja kereta api Inggris mengatakan aksi mogok lebih lanjut direncanakan pada 22 dan 29 Juli. (antara)
July
Rusia beri waktu 90 hari untuk PBB normalisasi ekspor produk pertanian
Written by Akbar
VOInews.id- Otoritas Rusia memberi waktu 90 hari bagi Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menormalisasi ekspor produk pertaniannya. Moskow merilis persyaratan itu guna menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres tentang keputusan Rusia untuk menangguhkan partisipasinya dalam kesepakatan biji-bijian Laut Hitam. Rusia merujuk pada Paragraf 6 Memorandum yang menyebut bahwa perjanjian itu akan berlaku selama tiga tahun, dan jika salah satu pihak yaitu Rusia atau PBB berniat untuk menghentikan implementasinya, ia harus memberi waktu tiga tahun sebelumnya.
"Dengan demikian, Sekretariat PBB masih memiliki waktu 90 hari penuh untuk melanjutkan pekerjaannya dalam normalisasi ekspor produk pertanian Rusia,” kata Kementerian Luar Negeri Rusia dalam sebuah pernyataan pada Selasa (18/7). Kemlu Rusia merujuk pada pernyataan Guterres yang berencana memulihkan akses ke sistem SWIFT untuk anak perusahaan atau struktur afiliasi Bank Pertanian Rusia (Rosselkhozbank).
Larangan SWIFT terhadap beberapa bank Rusia adalah salah satu sanksi tahun 2022 terhadap Rusia yang diberlakukan oleh Uni Eropa dan negara barat lainnya, yang ditujukan untuk melemahkan ekonomi negara tersebut untuk mengakhiri invasinya ke Ukraina dengan menghalangi akses Rusia ke sistem pemrosesan transaksi keuangan SWIFT.
Lebih lanjut dikatakan bahwa Rusia melihat tidak ada alternatif untuk menghubungkan kembali Rosselkhozbank ke SWIFT, baik melalui saluran marjinal dengan JPMorgan, maupun dalam platform teoretis dengan Citi dan Afreximbank, maupun dengan opsi cabang dan anak perusahaan. Kremlin, sebutan untuk Pemerintah Rusia, mengumumkan pada Senin (17/7) bahwa Rusia telah menangguhkan partisipasinya dalam kesepakatan biji-bijian Laut Hitam, dengan mengatakan bagian Rusia dari perjanjian itu tidak dilaksanakan.
Perjanjian tersebut, yang ditandatangani oleh Rusia, Ukraina, PBB, dan Turki tahun lalu, ditujukan untuk melanjutkan kembali ekspor biji-bijian dari tiga pelabuhan Ukraina di Laut Hitam. Kegiatan ekspor biji-bijian Ukraina sempat terhenti akibat perang Rusia-Ukraina yang dimulai pada Februari 2022.
Rusia kemudian menuduh Guterres telah menutup mata terhadap serangan teroris dan sabotase oleh Ukraina. “Dengan kedok koridor kemanusiaan dan pengiriman yang dikerahkan sebagai bagian dari Prakarsa Laut Hitam, rezim Zelenskyy terus-menerus mencoba menyerang sasaran sipil dan militer Rusia," kata Kemlu Rusia.
"Ini, nyatanya, melanggar roh dan surat perjanjian yang mengatur keamanan transportasi biji-bijian dan produk makanan dari pelabuhan-pelabuhan Ukraina," kata Rusia, melanjutkan. Sedikitnya dua orang tewas dan seorang anak terluka parah dalam ledakan yang terjadi Senin pagi di Jembatan Kerch, yang menghubungkan Rusia ke Semenanjung Krimea, yang dianeksasi secara ilegal oleh Moskow pada 2014. Presiden Rusia Vladimir Putin menuduh Ukraina berada di balik serangan itu, sementara para pejabat Ukraina tidak membenarkan atau membantah bertanggung jawab.
Sumber: Anadolu