June
Thailand jelaskan pertemuan dengan junta Myanmar demi perbatasannya
Written by Akbar
VOInews.id- Thailand pada Senin mengadakan pembicaraan dengan militer Myanmar adalah dalam upaya melibatkan kembali junta dalam berbagai pertemuan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) karena dialog seperti ini diperlukan demi melindungi wilayah perbatasan Thailand dengan Myanmar.
Para pemimpin junta Myanmar selama ini dikecualikan dalam berbagai pertemuan tingkat tinggi ASEAN sejak menggulingkan pemerintahan terpilih dalam kudeta Februari 2021 dan melakukan kekerasan terhadap para penentang kudeta. Menurut undangan yang dilihat Reuters dan dibenarkan sejumlah sumber, pemerintah Thailand yang juga disokong militer, mengundang para menteri luar negeri ASEAN, termasuk menteri luar negeri yang ditunjuk oleh junta Myanmar, guna bertemu untuk membahas usulan agar ASEAN "sepenuhnya melibatkan kembali Myanmar dalam pertemuan tingkat pemimpin".
Langkah ini dikritik sejumlah kalangan karena dianggap merusak sikap bersatu ASEAN dalam menangani krisis di Myanmar. Namun Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha menilai pembicaraan semacam ini diperlukan guna melindungi Thailand yang memiliki perbatasan panjang dengan Myanmar. "Kami lebih menderita dibandingkan dengan yang lain karena Thailand memiliki lebih dari 3.000 km perbatasan darat dan perbatasan laut (dengan Myanmar)," kata Prayuth kepada wartawan.
"Itulah alasannya pembicaraan ini diperlukan. Ini bukan soal memihak." Baca juga: Indonesia kritik pertemuan Thailand dengan junta Myanmar Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai sebelumnya mengungkapkan bahwa krisis Myanmar menyebabkan banyak pengungsi Myanmar melintasi Thailand, selain telah menghantam perdagangan. "Kami bisa katakan Thailand adalah satu-satunya negara ASEAN yang ingin masalah ini segera berakhir," kata dia kepada radio Thai PBS. Dia menilai negara-negara ASEAN lainnya "seharusnya berterima kasih kepada kami karena melakukan hal yang justru mendukung tujuan utama mereka".
Menteri luar negeri yang ditunjuk junta Myanmar, Than Swe, dijadwalkan mengikuti pembicaraan itu, kata dua sumber yang mengetahui pertemuan itu kepada Reuters. Akan tetapi, sejumlah anggota ASEAN menolak hadir karena menentang pertemuan itu, sementara negara ASEAN lainnya mengirimkan pejabat bukan level atas. Indonesia yang menjadi ketua ASEAN tahun ini, tidak akan menghadiri pembicaraan tersebut. Indonesia telah berbulan-bulan berusaha melibatkan para pemangku kepentingan penting dalam konflik Myanmar dalam upaya memulai proses perdamaian.
Berdasarkan surat yang dilihat Reuters dan dibenarkan seorang sumber, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan ASEAN "tidak mencapai konsensus dalam melibatkan kembali atau membangun pendekatan baru terhadap masalah Myanmar". Menteri luar negeri Malaysia juga menolak menghadiri pembicaraan di Thailand itu, kata Kementerian Luar Negeri Malaysia seraya menegaskan ASEAN harus menunjukkan persatuan dalam mendukung upaya Indonesia.
Dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken di Washington pekan lalu, Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan menandaskan "terlalu dini untuk melibatkan lagi junta" dalam pertemuan tingkat tinggi. Namun demikian tak diketahui pasti apakah Singapura akan mengutus pejabatnya dalam pertemuan di Thailand itu, sedangkan Menteri Luar Negeri Kamboja Prak Sokhonn menyatakan akan mengutus wakilnya ke Thailand.
Sementara itu, Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia menyebut pembicaraan di Thailand tersebut "pengkhianatan terhadap rakyat Myanmar dan penghinaan terhadap persatuan ASEAN". Pada hari yang sama, pemerintah Indonesia mengkritik pertemuan di Thailand itu. “Kalau satu negara melakukan inisiatif ya silakan saja, itu hak negara itu. Tetapi kalau bicara dalam konteks ASEAN, kita punya aturan main yang harus diperhatikan,” kata Staf Khusus Menlu RI untuk Diplomasi Kawasan Ngurah Swajaya dalam konferensi pers di Jakarta.
antara
June
Rusia tolak bantuan PBB di zona banjir karena alasan keamanan
Written by Akbar
VOinews.id- Kremlin menyatakan keputusan Rusia dalam menolak bantuan PBB di kawasan pendudukan Rusia di Ukraina yang diterjang banjir akibat bendungan Kakhovka yang jebol, didasari pertimbangan keamanan dan "nuansa-nuansa lain".
PBB menyatakan Rusia menolak tawaran bantuan ketika jumlah korban meninggal terus bertambah dan kadar air kotor memaksa sejumlah pantai di Ukraina selatan ditutup. Jebolnya bendungan yang dikuasai Rusia itu pada 6 Juni memkicu banjir di seantero Ukraina selatan dan bagian Kherson yang dikuasai Rusia, menghancurkan rumah-rumah dan lahan pertanian, serta memutus pasokan kebutuhan untuk penduduk.
Kepada wartawan yang menanyai mengapa Rusia menampik uluran tangan PBB, Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyatakan banyak sekali masalah di sana.
"Bagaimana bisa menyeberang jika terjadi kontak senjata (antara pasukan Rusia dan Ukraina) dan memastikan keamanan, Anda tahu terus terjadi bombardemen di sana, provokasi terus-menerus, serta objek sipil dan warga yang dibom, rakyat sekarat," kata Peskov. "Itulah sebabnya masalah ini sulit sekali, sungguh sulit memberikan jaminan keamanan kepada mereka. Dan ada banyak nuansa lainnya," pungkas Peskov.
antara
June
NATO tak punya rencana undang resmi Ukraina hadiri KTT Vilnius
Written by Akbar
VOInews.id- Sekretaris Jenderal Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) Jens Stoltenberg pada Senin mengungkapkan tidak berencana memberikan undangan resmi kepada Ukraina untuk mengikuti KTT NATO pada Juli nanti. “Kami tidak membahas masalah undangan resmi. Apa yang kami bahasa adalah bagaimana makin mendekatkan Ukraina ke NATO," kata Stoltenberg dalam konferensi pers bersama dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz di Berlin. Dia mengungkapkan ada konsultasi yang sedang berlangsung, tetapi enggan menyampaikan hasilnya.
“KTT Vilnius pada Juli akan menetapkan visi untuk masa depan Ukraina sebagai anggota keluarga Euro-Atlantik yang demokratis dan independen,” tambah Stoltenberg. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy sebelumnya menuntut ada keputusan yang "jelas" mengenai jalan Ukraina masuk NATO pada KTT di Vilnius bulan depan.
Jika sama sekali tidak ada keputusan soal itu, Zelenskyy memandang tidak ada gunanya hadir dalam pertemuan itu. Stoltenberg menekankan bahwa sekutu akan “menegaskan kembali dukungan teguhnya kepada Ukraina” dalam perang melawan Rusia. Sementara itu, Kanselir Jerman menegaskan kembali bahwa "NATO tidak akan terlibat" dalam perang Ukraina.
“Kita harus bersiap bahwa perang agresi Rusia mungkin memakan waktu lama. Kita sedang bersiap menghadapi hal itu dan kita menyesuaikan kebijakan sesuai dengan itu. Jerman akan mendukung Ukraina selama itu diperlukan,” kata Scholz. Pembicaraan Stoltenberg dan Scholz di Berlin fokus kepada persiapan KTT NATO di Vilnius.
antara
June
Turki: Swedia bisa menjadi anggota NATO jika penuhi komitmen
Written by Akbar
VOInews.id- Menteri Pertahanan Turki Yasar Guler mengatakan pada Sabtu bahwa Swedia dapat menjadi anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) seperti Finlandia, jika negara itu memenuhi komitmen memerangi teroris. Guler menunjukkan dukungannya bagi kebijakan "pintu terbuka" aliansi militer tersebut saat bertemu wartawan di Brussels setelah pertemuan menteri-menteri pertahanan NATO. Setelah terjadi perang Rusia di Ukraina, Swedia berusaha bergabung dengan NATO.
Namun, Turki yang menjadi anggota selama 70 tahun, menolak permohonan negara Nordik tersebut karena khawatir, terutama atas kehadiran organisasi teroris PKK di Swedia. Sebelumnya, pada tahun ini Turki telah meratifikasi permohonan Finlandia untuk bergabung dengan NATO, tetapi menangguhkan permohonan Swedia.
Ketika ditanya untuk mengevaluasi partisipasi dalam pertemuan menteri-menteri pertahanan untuk pertama kalinya, Guler mengatakan bahwa persiapan untuk konferensi NATO selanjutnya akan dibahas selama pertemuan itu. Para pemimpin NATO akan bertemu di ibukota Lithuania, Vilnius pada 11-12 Juli dan para sekutu diharapkan untuk mendukung Ukraina dalam jangka panjang untuk memperkuat pencegahan dan pertahanan.
"Kami sekali lagi, menunjukkan dukungan kemi terhadap integritas, kemerdekaan dan kedaulatan wilayah Ukraina, termasuk Krimea," kata Guler. "Kami juga menekankan perlunya penghentian segera permusuhan dan pembentukan gencatan senjata untuk mencegah kehancuran dan tragedi kemanusiaan lebih lanjut," lanjut Guler. Guler juga mengatakan bahwa NATO menekankan pentingnya diplomasi dan siap memainkan peranan dalam hal ini dan dalam bantuan kemanusiaan, seperti yang telah dilakukan selama ini.
Guler mengatakan bahwa dalam kerangka kerja inisiatif Biji-bijian Laut Hitam, yang ditengahi oleh Turki untuk mengatasi krisis makanan global, sekitar 32 juta ton biji-bijian dikirimkan dari pelabuhan Ukraina menuju pasar global oleh ribuan kapal. Dia menekankan pentingnya pengiriman biji-bijian yang cepat, aman, dan terencana. Guler juga menyoroti sidang kedua pertemuan di kantor pusat NATO dan membahas upaya memperkuat sikap pencegahan dan pertahanan aliansi pada lingkungan keamanan saat ini.
Dia mengatakan: "Dalam konteks ini, kami ingat bahwa setelah peristiwa di Kosovo, negara kami, yang memiliki hubungan sejarah dan budaya dengan negara-negara Balkan, segera mengerahkan batalion cadangan tambahan untuk berkontribusi pada perdamaian, ketenangan dan stabilitas di wilayah itu. Kami merinci kontribusi kami terhadap struktur komando dan kekuatan NATO, operasi dan misi, serta upaya di darat, laut, udara, dan ruang angkasa.
" Kami mengharapkan dukungan penuh dari para sekutu kami Guler juga mencatat bahwa mereka menyampaikan pandangan Turki tentang pokok-pokok agenda secara langsung selama pertemuan. Dia mengatakan: "Kami menunjukkan kepekaan kami dalam melawan terorisme, seperti yang kami lakukan di setiap lingkungan. Kami menggarisbawahi bahwa terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya harus diberantas tanpa diskriminasi.
" Kami menekankan tekad kami untuk memberantas seluruh organisasi teroris, termasuk PKK/YPG/PYD, FETO, ISIS, Al-Qaeda, dan lainnya. Kami mengharapkan dukungan penuh dari para sekutu kami mengenai hal ini. Sebuah memorandum trilateral di KTT NATO yang ditandatangani beberapa negara pada Juni tahun lalu menetapkan bahwa Finlandia dan Swedia tidak akan memberikan dukungan kepada YPG/PYD, cabang PKK di Suriah, atau kepada Organisasi Teroris Fetullah (FETO) -- kelompok di balik kudeta yang gagal tahun 2016 di Turki.
antara