VOInews.id- Israel pada Selasa (2/5) meluncurkan serangan udara yang menargetkan lokasi faksi-faksi Palestina di Jalur Gaza yang terkepung. Pesawat tempur Israel, dengan sejumlah rudal, menembaki lokasi faksi-faksi bersenjata di Kota Gaza dan daerah pusat di sana, menurut saksi mata dan wartawan kantor berita Anadolu. Pengeboman itu menyebabkan ledakan dahsyat di sebagian besar wilayah di Jalur Gaza. Kementerian Kesehatan Palestina belum memberikan informasi apa pun mengenai adanya korban jiwa.
Kelompok-kelompok Palestina di Gaza dan Israel baku tembak pada Selasa tak lama setelah kematian seorang warga Palestina yang ditahan dan mogok makan di penjara Israel. Khader Adnan tewas di penjara Israel usai menjalani aksi mogok makan selama 86 hari.
Layanan Penjara Israel (IPS) mengatakan Adnan yang merupakan anggota kelompok Jihad Islam ditemukan dalam kondisi tak sadarkan diri pada Selasa pagi. Ia kemudian dibawa ke rumah sakit, namun upaya untuk menyelamatkannya gagal.
Kematian Adnan menuai gelombang kecaman, dan Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh menyebutnya "pembunuhan yang disengaja". Pria berusia 44 tahun asal Kota Arraba, Jenin itu mulai mogok makan pada 5 Februari untuk memprotes penahanannya oleh otoritas Israel.
Adnan berulang kali ditangkap oleh pasukan Israel dan sudah lima kali melakukan aksi mogok makan sejak 2004. Pada 2012, Adnan pernah mogok makan selama 66 hari sebagai bentuk protes terhadap penahanannya sehingga memaksa otoritas Israel untuk membebaskannya. Dia kembali melakukan aksi serupa pada 2015 dan 2018.
Sumber: Anadolu
VOInews.id- Pemerintah Rusia pada Selasa mengatakan bahwa peluang untuk memperpanjang kesepakatan biji-bijian Laut Hitam semakin tipis dan meski pembicaraan terus dilakukan, hasilnya nihil. Kremlin--sebutan bagi pemerintah Rusia--telah berulang kali mengisyaratkan akan mengakhiri kesepakatan tersebut pada 18 Mei jika tuntutan mereka tentang pelonggaran pembatasan ekspor hasil pertaniannya tidak dipenuhi. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan kepada wartawan pada Selasa bahwa bagian dari kesepakatan tentang kepentingan Rusia tidak dipenuhi, tetapi dialog terus berlanjut.
"Posisi Rusia sudah jelas, kesepakatan tersebut diperpanjang selama dua bulan. Ketentuan mengenai sektor pertanian Rusia dalam kesepakatan itu tidak dipenuhi," katanya. Peskov juga mengatakan dirinya tidak dapat menjelaskan format, waktu dan tempat negosiasi dilanjutkan setelah seorang sumber di Ukraina mengatakan kepada Reuters bahwa pihak-pihak yang terkait dengan kesepakatan itu akan bertemu pada Rabu. "Komunikasi terus dilakukan, tetapi sejauh ini belum membuahkan hasil," katanya.
Selain permintaan mengenai ekspor hasil pertanian, Rusia juga mengatakan pihaknya menginginkan bank pertanian yang dikelola negara, Rosselkhozbank, dihubungkan kembali dengan sistem pembayaran global SWIFT. Moskow juga meminta agar pipa amonia Togliatti-Odessa dioperasikan kembali. Sementara itu, negara-negara Barat mengatakan sanksi mereka terhadap Moskow tidak secara spesifik menargetkan sektor pertanian Rusia. Namun, Moskow mengatakan ekspor pertaniannya telah terdampak oleh pembatasan bank serta sanksi-sanksi lain di bidang logistik dan asuransi. Kesepakatan Laut Hitam ditandatangani PBB, Turki, Rusia, dan Ukraina di Istanbul, Turki, pada 22 Juli 2022.
Perjanjian itu menciptakan prosedur untuk melanjutkan ekspor biji-bijian dari pelabuhan-pelabuhan Ukraina di Laut Hitam dengan aman guna mengatasi krisis pangan global. Ekspor hasil pertanian Ukraina dan Rusia sempat terhenti akibat perang antar kedua negara sejak Februari 2022. Inisiatif itu diperpanjang selama 120 hari pada November 2022, dan diperpanjang lagi selama 60 hari pada Maret 2023.
Sumber: Reuters
VOInews.id- Kremlin, sebutan pemerintah Rusia, pada Selasa mengatakan bahwa keterlibatan Jerman dalam konflik Ukraina makin meningkat setiap harinya. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan bahwa Berlin tidak dapat memastikan jika senjata yang dipasok ke Ukraina tidak akan digunakan untuk menyerang wilayah Rusia.
Menurut Peskov, senjata-senjata yang dipasok Jerman telah digunakan di wilayah Donbas, yang diklaim sebagai wilayah Rusia, tetapi ditentang oleh Ukraina dan Barat. Kanselir Jerman Olaf Scholz pada Senin mengatakan bahwa Jerman, seperti negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) lainnya, tak mengizinkan Ukraina menggunakan senjata yang dikirim Jerman untuk menyerang wilayah Rusia. Namun, Peskov mengatakan kepada wartawan bahwa Jerman tidak dapat memastikan itu.
"Pertama, Jerman tidak punya cara untuk memastikan itu. Kedua, senjata-senjata yang dipasok Jerman ke rezim Kiev telah menyerang teritori Rusia karena Donbas adalah wilayah Rusia," ujar dia. Dia mengatakan keterlibatan langsung dan tidak langsung Jerman dalam konflik Ukraina makin meningkat.
Oleh karena itu, dia meminta Kanselir Jerman untuk bertindak. Dua wilayah di Ukraina timur yang secara kolektif dikenal sebagai Donbas telah menjadi pusat pertempuran antara Ukraina dan Rusia sejak 2014. Rusia secara sepihak menganeksasi Donbas pada tahun lalu bersama dengan dua wilayah Ukraina lainnya, tetapi tidak sepenuhnya mengendalikan wilayah-wilayah tersebut.
Sumber: Reuters
VOInews.id- Lebih dari 800.000 orang kemungkinan telah menyelamatkan diri dari Sudan akibat perang antar faksi militer, termasuk banyak orang yang telah mengungsi di negara itu, kata Pejabat PBB Raouf Mazou pada Senin waktu setempat. "Tanpa adanya resolusi cepat dari krisis ini, kita akan terus menyaksikan lebih banyak orang yang terpaksa melarikan diri untuk pencari perlindungan dan bantuan dasar," ujar Mazou saat konferensi pers di Jenewa.
"Melalui konsultasi dengan semua pemerintah dan mitra terkait, kami memperkirakan 815.000 orang mungkin telah menyelamatkan diri ke tujuh negara tetangga," lanjutnya. Menurut dia, perkiraan itu meliputi sekitar 580.000 warga Sudan, dengan pengungsi lainnya yang memang sudah ada di sana yang berasal dari Sudan Selatan dan tempat lain.
Menurut Mazou, sekitar 73.000 orang telah menyelamatkan diri ke negara-negara tetangga Sudan, yakni Sudan Selatan, Chad, Mesir, Eritrea, Ethiopia, Republik Afrika Tengah dan Libya. Kepala urusan kemanusiaan PBB Martin Griffiths akan mengunjungi Sudan pada Selasa, kata Ramesh Rajasingham dari Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (UN OCHA).
Pada Senin Griffiths berada di Kenya untuk membahas situasi di Sudan, yang digambarkannya sebagai "bencana". "Kita perlu menemukan cara agar bantuan masuk ke negara (Sudan) dan membagikan bantuan itu kepada mereka yang membutuhkan," tulis Griffiths di Twitter.
Lewat pernyataan terpisah koordinator kemanusiaan PBB di Sudan mengatakan krisis kemanusiaan berubah menjadi "malapetaka besar" dan risiko masalah akan menyebar ke negara-negara tetangga mengkhawatirkan.
"Sudah lebih dari dua pekan terjadi perang di Sudan, konflik yang mengubah krisis kemanusiaan di Sudan menjadi bencana dahsyat," kata Penasihat Khusus Sekjen PBB untuk Sahel, Abdou Dieng, kepada negara-negara anggota PBB lewat tautan video. Sahel adalah sebuah wilayah di Afrika yang didefinisikan sebagai wilayah transisi ekoklimatik dan biogeografis antara Sahara ke utara dan sabana Sudan ke selatan.
Sumber: Reuters