September
IMF akan perluas pembiayaan darurat buat negara terdampak harga pangan
Written by Akbar
(voinews.id)Dana Moneter Internasional (IMF) pada Selasa mengkonfirmasi bahwa mereka bergerak menuju perluasan pembiayaan darurat untuk negara-negara yang dilanda lonjakan harga pangan dan kekurangan pangan yang dipicu oleh perang di Ukraina, dengan sekitar 20 hingga 30 negara terlihat paling membutuhkan.
Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva mengatakan anggota dewan eksekutif dana itu "sangat positif" tentang food shock window yang diusulkan ketika mereka bertemu secara informal pada Senin (12/9/2022), dan dia berharap mereka akan menyetujuinya untuk memungkinkan pencairan dana dengan cepat.
Rencana tersebut, pertama kali dilaporkan oleh Reuters pada Senin (12/9/2022), akan memungkinkan IMF untuk memberikan tambahan, pembiayaan darurat tanpa syarat kepada negara-negara yang dilanda krisis pangan akibat perang Rusia melawan Ukraina dan inflasi global setelah pandemi COVID-19.
"Ada perasaan bahwa itu adalah kebutuhan dan kami memiliki urgensi untuk bertindak," kata Georgieva dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh Center for Global Development. "Yang kami usulkan adalah meningkatkan akses pembiayaan darurat selama satu tahun ke negara-negara yang paling rentan."
Dia mengatakan perubahan itu akan menguntungkan negara-negara pengimpor makanan berpenghasilan rendah yang telah melihat biaya mereka meroket, atau negara lain seperti Ukraina yang ekspornya terhambat oleh perang.
Georgieva mengatakan program itu akan tersedia bagi negara-negara yang belum memiliki program IMF yang lebih besar, dan memperkirakan bahwa sekitar 50 negara akan memenuhi syarat, di mana 20 hingga 30 negara diperkirakan memiliki kebutuhan terbesar.
Juru bicara IMF Gerry Rice mengatakan dana telah meminjamkan lebih dari 268 miliar dolar AS ke 93 negara sejak awal pandemi dan sedang mempertimbangkan "semua opsi untuk meningkatkan perangkat kami, termasuk untuk membantu negara-negara yang terkena dampak krisis pangan."
Diskusi lebih lanjut direncanakan dengan dewan eksekutif untuk memastikan persetujuan formal dari perubahan, katanya.
Rice mengatakan IMF tersebut telah memberikan 27 miliar dolar AS pinjaman kepada 57 negara berpenghasilan rendah, dan terus mendorong negara-negara anggotanya untuk "datang kepada kami lebih awal guna mendapatkan dukungan keuangan yang diperlukan."
Proposal yang dibahas pada Senin (12/9/2022) untuk sementara akan meningkatkan batas akses yang ada dan memungkinkan semua negara anggota untuk meminjam hingga 50 persen tambahan dari kuota IMF mereka di bawah Instrumen Pembiayaan Cepat IMF, dengan negara-negara berpenghasilan rendah dapat memanfaatkan Fasilitas Kredit Cepat, sumber yang akrab dengan rencana itu mengatakan.
Georgieva mengatakan dia berharap itu akan disetujui pada waktunya untuk pertemuan tahunan IMF pada Oktober, kata mereka.
Harga pangan - sudah dilanda inflasi - melonjak di seluruh dunia setelah dimulainya perang Ukraina karena rute pasokan yang diblokir, sanksi dan pembatasan perdagangan lainnya, meskipun kesepakatan yang ditengahi PBB yang memungkinkan dilanjutkan ekspor biji-bijian dari pelabuhan Ukraina telah mulai memudahkan arus perdagangan dan harga yang lebih rendah dalam beberapa minggu terakhir.
antara
September
Sekjen PBB lihat ujian terhadap multilateralisme di sidang mendatang
Written by Akbar
(voinews.id)Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres melihat adanya ujian yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap multilateralisme pada Sidang Majelis Umum PBB mendatang.
"Sidang mendatang akan terus menguji sistem multilateral seperti belum pernah terjadi sebelumnya. Dan itu akan terus menguji kohesi dan kepercayaan di kalangan negara-negara anggota," katanya dalam rapat pleno penutupan Sidang Majelis Umum ke-76.
Acara tahunan Sidang Majelis Umum PBB ke-77 dijadwalkan dibuka pada Selasa (13/9). "Jalan ke depan akan menantang dan tidak dapat diprediksi. Tetapi dengan menggunakan instrumen pertukaran kita, yaitu diplomasi, negosiasi, dan kompromi, kita dapat terus mendukung masyarakat dan komunitas di seluruh dunia.
Kita dapat membuka jalan menuju masa depan yang lebih baik dan lebih damai bagi semua orang. Dan kita dapat memperbarui kepercayaan pada PBB dan sistem multilateral, yang masih menjadi harapan terbaik umat manusia," ujar sang sekjen.
Guterres menyampaikan terima kasih kepada Abdulla Shahid dari Maladewa, yang menjabat sebagai presiden Sidang Majelis Umum PBB ke-76, atas visi dan kepemimpinannya. "Dengan keterampilan yang luar biasa, dia memimpin majelis ini selama masa-masa yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, membawa visi baru untuk isu-isu seperti kesetaraan gender, aksi iklim, dan perspektif unik negara-negara pulau kecil," tutur Guterres.
Guterres juga menyoroti konflik-konflik keji yang membahayakan jutaan nyawa manusia, memperdalam jurang kemiskinan dan ketidaksetaraan yang terus menghambat pemulihan dan pembangunan, sistem keuangan global yang merosot secara moral yang mendera negara-negara berkembang dan menghalangi jalan mereka menuju pemulihan berkelanjutan, serta darurat iklim yang secara harfiah sedang "membakar planet kita."
Sidang Majelis Umum PBB ke-76 diwarnai dengan serangkaian tantangan yang semakin dalam, di antaranya kenaikan harga-harga, menurunnya daya beli, meningkatnya kerawanan pangan, dan bayang-bayang resesi global yang semakin besar, pandemi global yang sulit dikalahkan, dan munculnya kedaruratan kesehatan lain dalam wabah cacar monyet, serta gelombang panas, badai, banjir, dan bencana alam mematikan lainnya.
antara
September
(voinews.id)- Amerika Serikat melaporkan kematian kedua akibat cacar monyet yang menimpa seorang penduduk Los Angeles. Departemen Kesehatan Publik Los Angeles mengatakan pihaknya dan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) telah memastikan bahwa kematian itu akibat cacar monyet.
"Penduduk itu menderita kelainan imun yang parah dan telah dirawat di rumah sakit," kata departemen itu lewat pernyataan. Kasus tersebut menjadi kematian kedua yang diketahui di AS setelah bulan lalu Negara Bagian Texas melaporkan kematian pertama akibat cacar monyet.
Korban di negara bagian itu juga mengidap kelainan imun. Kasus di Texas masih diselidiki untuk melihat pengaruh cacar monyet dalam kematian tersebut.
Cacar monyet jarang menyebabkan kondisi fatal, tetapi orang-orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah berpeluang lebih tinggi terkena penyakit serius atau meninggal, kata otoritas kesehatan.
Siapa pun bisa tertular cacar monyet, yang menyebar melalui kontak dekat dengan orang yang terinfeksi. Hampir semua kasus cacar monyet di AS, yang mencapai lebih dari 21.985 orang, menimpa kalangan gay, biseksual, dan pria yang berhubungan seks dengan pria, menurut CDC.
Sumber: Reuters
September
PM Ardern: Selandia Baru tidak akan jadi republik dalam waktu dekat
Written by Akbar
(voinews.id)Selandia Baru tidak akan mengambil langkah untuk menjadi republik dalam waktu dekat setelah kematian Ratu Inggris Elizabeth, kata Perdana Menteri Jacinda Ardern. "Saya tidak merasa ada urgensi. Begitu banyak tantangan yang kita hadapi.
Ini adalah perdebatan besar yang penting. Saya tidak berpikir ini sesuatu yang akan atau harus terjadi dalam waktu dekat," kata Ardern kepada pers, Senin. Dia mengeluarkan pernyataan itu saat ditanya apakah perubahan dalam monarki Inggris akan memicu wacana republik di Selandia Baru.
Selandia Baru adalah salah satu dari 15 negara di dunia, termasuk Australia dan Kanada, yang mengakui Raja Inggris sebagai kepala negara, yang perannya lebih banyak bersifat seremonial. Namun, beberapa kali muncul perdebatan apakah negara di Pasifik itu akan menjadi republik dan dipimpin oleh salah seorang warganya.
"Saya percaya Selandia Baru akan menuju ke sana. Saya percaya kemungkinan itu akan terjadi dalam hidup saya, tetapi saya tidak melihat hal itu ada dalam agenda dalam waktu dekat," kata Ardern.
Selandia Baru akan memperingati wafatnya Ratu Elizabeth dengan upacara kenegaraan dan satu hari libur nasional pada 26 September, kata dia. Ardern akan bertolak ke London pada Rabu (14/9) untuk menghadiri pemakaman sang ratu.
Kepergian Ratu Elizabeth juga memantik perdebatan tentang masa depan kerajaan itu di Australia. PM Australia Anthony Albanese, yang semula menyuarakan dukungan pada pembentukan republik, mengatakan bahwa pemerintah Partai Buruh tidak akan menggelar referendum tentang wacana itu selama masa pemerintahannya yang pertama.
Sumber: Reuters