Jenderal senior Myanmar Min Aung Hlaing dikabarkan akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Jakarta pada 24 April. Bila benar, maka ini akan menjadi kunjungan luar negeri pertama Min Aung Hlaing sejak pengambilalihan kekuasaan oleh militer di Myanmar pada 1 Februari lalu. Jenderal Min Aung Hlaing adalah ketua Dewan Administrasi Negara Myanmar, yang merupakan pemimpin pemerintahan de facto. Dia juga adalah Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar. Banyak yang kemudian menyimpulkan Jenderal Min Aung Hlaing lah otak kudeta yang menyebabkan aksi demo berkepanjangan di Myanmar saat ini.
Akankah rencana kedatangan sang Jenderal terealisasi? Tentu masih harus menunggu, walaupun tidak lama lagi.
Namun di sisi lain, desakan para pegiat Hak Asasi Manusia sudah menguat kepada para petinggi ASEAN. Asia Justice and Rights (AJAR), misalnya, menilai kehadiran Hlaing perlu dikritisi lantaran manuver berdarahnya telah menelan banyak korban. Kudeta Hlaing terhadap pemerintahan terpilih yang dipimpin kelompok pro-demokrasi Aung San Suu Kyi setidaknya telah mengakibatkan 737 warga tewas per Senin yang lalu (19/4), menurut Asosiasi Bantuan bagi Tahanan Politik atau Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) Burma.
Yang menjadi pertanyaan, apakah Pertemuan ASEAN mendatang bisa mengakhiri pertumpahan darah di Myanmar?
Bagaimanapun, ini dapat menjadi kesempatan bagi negara-negara anggota ASEAN untuk mendesak pemerintahan militer di Myanmar menghentikan kekerasan terhadap warga sipil dan memulihkan proses demokrasi. Sebagai bagian dari Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN), pengambilalihan kekuasaan secara paksa oleh militer yang berlangsung di Myanmar tentu menjadi perhatian dunia internasional. Respons ASEAN sangat signifikan dalam konteks menjaga keberlangsungan demokratisasi di Myanmar. Bagaimana ASEAN menjaga politik di kawasan Asia Tenggara sangat ditunggu-tunggu. Hanya saja ada prinsip non-interferensi yang selama ini menjadi ganjalan. Meski begitu, konon prinsip ini masih bisa fleksibel dalam batasan prinsip-prinsip ASEAN lainnya, terutama terkait kedaulatan nasional dan konsensus. Diharapkan ASEAN dapat mengajukan inisiatif diplomatik dalam format dialog dan komunikasi dengan pihak junta militer di Myanmar. Bukan untuk mencampuri urusan dalam negerinya, tapi untuk menjaga keamanan di wilayah kawasan.
Para pemimpin ASEAN hendaknya bisa memanfaatkan kesempatan ini sebaik2nya dan menghasilkan kesepakatan penting yang berujung pada perdamaian di Kawasan Asia Tenggara.
