(voinews.id) Pengembangan pariwisata di Labuan Bajo sebagai salah satu destinasi super prioritas terus dilakukan guna mendukung hadirnya pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan yang ditargetkan jumlah kunjungan wisatawannya ke Labuan Bajo dapat meningkat hingga 1,5 juta wisatawan per tahun.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno dalam kegiatan "The Weekly Brief with Sandi Uno", 31 Oktober 2022, mengatakan, pengembangan dan penataan kawasan serta infrastruktur di Labuan Bajo ditargetkan sepenuhnya selesai di tahun 2024.
"Airport telah kita bangun, fasilitas juga sudah kita siapkan dan ini adalah investasi awal. Untuk penataan kawasan Labuan Bajo sudah dikucurkan Rp4 triliun lebih dan fasilitasnya sudah bisa kita nikmati sekarang," kata Menparekraf Sandiaga Uno.
Adapun penataan yang dilakukan sejak tahun 2020 tersebut, antara lain adalah penataan bandara, pelabuhan peti kemas, pelabuhan pariwisata, waterfront, homestay, pengembangan SDM, dan produk ekraf hingga event.
Dalam waktu dekat, setelah KTT G20, juga akan dibuka penerbangan langsung internasional dari Singapura, Australia, serta Kuala Lumpur ke Labuan Bajo. Labuan Bajo diproyeksikan juga akan menjadi destinasi MICE (Meeting, Incentive, Conference, Exhibition) unggulan dan akan dikembangkan yacht tourism juga wisata minat khusus.
"Labuan Bajo kita targetkan selesai 2024 dan siap tinggal landas, transisi dari quantity menjadi quality tourism dan nantinya targetnya 1,5 juta kunjungan wisatawan per tahun. Labuan Bajo juga akan menjadi destinasi circular economy serta pengembangan green tourism dan ecotourism dengan energi baru dan terbarukan," ujar Menparekraf Sandiaga.
Terkait tarif masuk TN Komodo, pemerintah sebelumnya memutuskan untuk melakukan penundaan hingga Januari 2023. Pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Labuan Bajo pun menyampaikan aspirasi agar biaya konservasi yang sebelumnya dijadikan dasar dalam menaikkan tarif masuk ke TN Komodo, dapat menjadi opsi yang bisa dipilih oleh wisatawan.
"Kita dihadapkan pada keputusan kebijakan biaya konservasi tersebut dan kita sudah saring (masukan dari pelaku parekraf) dan intinya harapannya agar disiapkan sistem atau skema opsional, bukan mengacu pada sistem yang mewajibkan tapi memberikan opsi atau voluntary base untuk biaya tambahan konservasi," kata Sandiaga.
Usulan ini kata Sandiaga, akan segera dikoordinasikan dengan pihak-pihak terkait untuk dapat dikaji.
"Ini harus dikaji dan disosialisasikan masih ada waktu dua bulan, tapi kita ingin para pelaku parekraf mantap bahwa paket yang ditawarkan ini adalah paket yang sesuai dengan kekuatan pasar, buying power dari pasar. Ada ancaman resesi tahun depan, ada ancaman perlambatan ekonomi, ini harus kita antisipasi jangan sampai mempengaruhi kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo. Kita akan finalkan, kita akan diskusikan dengan teman-teman di KLHK maupun di pemda dan pengelola Taman Nasional Komodo," kata Menparekraf Sandiaga.
Sementara Direktur Utama Badan Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) Shana Fatina pada kesempatan yang sama mengatakan, pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Labuan Bajo sebagian besar merekomendasikan untuk bisa dipertimbangkan kembali (kenaikan tarif TN Komodo) dan kemudian bisa dibuat sistem opsional. Wisatawan dapat memilih untuk berkontribusi lebih untuk biaya konservasi atau tidak.
