Demokrasi di Ethiopia tengah memasuki babak baru. Setelah Perdana Menteri Ethiopia yang terpilih di awal tahun ini, Abiy Ahmed, melakukan perubahan susunan cabinet pekan lalu, hari Rabu (24/10/2018), Presiden Mulati Teshome, yang menduduki jabatan Kepala Negara sejak 2013, mengajukan surat pengunduran diri. Selama menjabat, Teshome seringkali mengingatkan agar pemerintahan berjalan lebih demokratis serta inklusif. Meskipun demikian, pergolakan di negeri itu tampaknya masih akan terus berlangsung.
Perdana Menteri Abiy Ahmed, 41 tahun, punya kebijakan yang cukup radikal. Antara lain separuh dari kursi kementerian diisi oleh kaum perempuan. Bahkan menunjuk seorang perempuan sebagai menteri pertahanan. Kursi yang di kebanyakan Negara diduduki oleh kaum pria. Selain itu langkah lainnya adalah membebaskan tahanan politik, wartawan dan blogger yang ditahan pemerintah sebelumnya.
Laporan media setempat tidak menyampaikan alasan pengunduran diri Presiden Teshome. Tetapi informasi yang berkembang mengarah pada soal konsensus empat partai koalisi yang berkuasa, Ethiopian People Revolutionary Democratic Front. Koalisi ini memilih Abiy Ahmed sebagai Perdana Menteri pertama dari etnis Oromo. Sedang Presiden Teshome sendiri adalah anggota salah satu partai Oromo.
Abiy Ahmed melanjutkan pemerintahan Hailemariam Desalegn yang mundur karena desakan demonstrasi yang dimotori etnis Oromo. Naiknya ke tampuk pemerintahan segera dilanjutkan dengan langkah reformasi termasuk membuka investasi dan berdamai dengan Negara tetangga Eritrea.
Perubahan dalam pemerintahan yang mengarah kepada keadaan yang lebih baik tentu menjadi harapan semua pihak, khususnya Negara-negara sahabat Ethiopia, termasuk Indonesia.
Belum lama Indonesia membuka penerbangan langsung ke Ethiopia dan berharap dapat berinvestasi di Ethiopia. Hal itu tidaklah mungkin jika negeri itu masih saja dalam pergolakan meskipun pemerintahan sudah berganti.
