VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews, Labuan Bajo: Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI Mohammad Mahfud, MD., menyoroti keberadaan ASEAN di persimpangan. Menurutnya, saat ini negara-negara ASEAN sedang diuji oleh krisis yang datang silih berganti dan menguji kekuatan ASEAN sebagai sebuah komunitas dan beresiko membahayakan relevansi ASEAN.

“Dari luar, ada persaingan kekuatan besar yang berpotensi memecah belah kelompok kita. Pada saat yang sama, kita juga harus menghadapi krisis pangan dan energi serta perlambatan ekonomi global. Dari dalam, kita melihat krisis berkepanjangan di Myanmar dan implikasi kemanusiaannya,” katanya dalam sambutan ketua pada sidang Dewan Keamanan Politik ASEAN ke-26, di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Selasa (9/5).

Selain itu, menurutnya, negara-negara di ASEAN juga tidak boleh melupakan sejumlah tantangan lain yang ada di kawasan, mulai dari kejahatan transnasional, terorisme, narkoba hingga pencucian uang dan perdagangan manusia.

“Mereka tidak hanya menghadirkan ancaman bagi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan, tetapi juga menghambat proses pembangunan masyarakat kita,” katanya.

Untuk itu, ia mengatakan, ASEAN tidak mempunyai pilihan lain selain melengkapi diri dengan kekuatan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut secara efektif. Menurutnya, Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 memberikan perhatian serius pada masalah ini. 

“Pemimpin kita besok akan mengadopsi Deklarasi Memerangi Perdagangan Orang yang Disebabkan oleh Penyalahgunaan Teknologi. Deklarasi ini mengedepankan pendekatan komprehensif terhadap Perdagangan Orang, dari pencegahan hingga perlindungan korban, sambil meningkatkan kolaborasi kita untuk melawan penyalahgunaan teknologi,” katanya. 

Lebih lanjut ia menyebut, untuk melengkapi upaya ini, negara-negara ASEAN juga perlu membuat kemajuan dalam negosiasi Perjanjian Ekstradisi ASEAN. Menurutnya, perjanjian yang telah lama tertunda itu akan mencegah kawasan ASEAN menjadi surga bagi para penjahat, dan memperkuat ASEAN sebagai Komunitas berbasis aturan.

“Hanya dengan bekerja sama kita dapat memastikan APSC tetap adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan strategis di kawasan,” tutupnya.

Pertemuan APSC ke-26 juga dihadiri oleh Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Timor-Leste, Adaljiza Magno. Dalam kesempatan tersebut Mahfud MD menyampaikan optimisme Timor Leste akan memberikan kontribusi besar dalam pembangunan komunitas ASEAN.

VOInews, Jakarta :Komisi Nasional Disabilitas (KND) mendorong partai politik (parpol) untuk memberi ruang untuk perwakilan penyandang disabilitas dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"KND RI mendorong agar partai politik dapat mengakomodasi dan memberikan ruang yang inklusif terhadap wakil-wakil disabilitas sebagai peserta Pemilu tahun 2024," kata Ketua KND Dante Rigmalia di Jakarta, seperti dikutip Antara, Selasa (09/05/2023).

Terkait sikap pada Pemilu 2024, Dante mengatakan KND mendorong hak politik bagi penyandang disabilitas dapat dipastikan oleh semua pihak. Secara umum, untuk terus meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam pembangunan di Indonesia.

Dante mengakui masih belum bisa melihat kehadiran penyandang disabilitas di berbagai sektor kehidupan. Meskipun negara sudah memberikan apresiasi kepada KND dimana empat komisionernya menyandang disabilitas.

"Namun, kita ingin terus mendorong agar penyandang disabilitas bisa berpartisipasi, bahkan bisa menduduki jabatan-jabatan baik di pemerintahan agar mereka bisa optimal, mandiri dan berkontribusi," kata Dante.

Dalam kesempatan yang sama, Komisioner KND Rachmita Harahap juga berharap kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memiliki kebijakan afirmatif terhadap keterwakilan penyandang disabilitas dalam legislatif. Sebab, menurut dia, belum ada kebijakan afirmatif kuota keterwakilan disabilitas, baik di legislatif maupun di partai politik.

"Kami KND berharap mendorong kepada Bawaslu dan KPU sudah membuat kemitraan supaya keterwakilan disabilitas bisa mencalonkan diri sebagai caleg (calon legislatif)," ujar Rachmita.

Komisioner KND Fatimah Asri Mutmainnah juga mengharapkan agar kebijakan afirmatif tersebut dapat memberikan kuota untuk penyandang disabilitas. Meskipun kuota itu belum diatur dalam sebuah regulasi tertentu, seperti halnya afirmasi 30 persen kuota bagi perempuan.

"Tapi, inilah yang kita dorong. Intinya bahwa ketika hak politik ini betul-betul bisa untuk penyandang disabilitas dalam hak memilih atau dipilih, saya kira ini yang kemudian bisa menjawab memutus stigma yang ada," ujar dia.

KND mendorong penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) 2024 untuk menjamin aksesibilitas dan akomodasi bagi penyandang disabilitas untuk memilih partai dan wakil rakyat yang dikehendaki, dan turut berkontribusi dalam proses demokrasi lima tahunan tersebut.

Hal tersebut dinyatakan dalam pernyataan sikap di konferensi pers KND “Partisipasi Bermakna Penyandang Disabilitas dalam Semua Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024” di Jakarta, Senin (8/5).

Pernyataan sikap KND berlandaskan pada penyandang disabilitas adalah warga negara yang juga memiliki hak seperti warga negara lainnya terkait Pemilu, seperti diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Selain itu, Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. KND RI sesuai tugas dan fungsinya akan terus mencermati dan terlibat aktif dalam semua proses dan tahapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2024.(gus)