Komentar (900)
July
Amerika Serikat dijadwalkan untuk menarik hampir 12.000 pasukan dari Jerman dalam apa yang digambarkan sebagai reposisi pasukan ‘strategis’ di Eropa. Sekitar 6.400 tentara akan ditarik pulang, dan sisanya dipindahkan ke negara-negara Pakta Pertahanan Atlantik Utara ( NATO ) lainnya seperti Italia dan Belgia.Presiden Donald Trump Rabu lalu (29/7) mengatakan langkah itu merupakan respons terhadap kegagalan Jerman memenuhi target NATO terkait pengeluaran untuk pertahanan. Trump telah lama meminta agar anggota-anggota NATO Eropa menyediakan lebih banyak anggaran pertahanan bagi mereka sendiri. Menurut Trump anggota NATO seharusnya tidak lagi bergantung begitu banyak pada AS untuk menanggung biaya mempertahankan aliansi. Target yang disepakati oleh semua anggota NATO untuk pengeluaran pertahanan harus mencapai 2% dari PDB pada 2024. Jerman, bersama dengan banyak negara lainnya, belum memenuhi target ini.Namun, Menteri Pertahanan AS Mark Esper mengeluarkan nada yang berbeda ketika mengumumkan keputusan tersebut. Menurutnya tindakan itu adalah bagian dari rencana yang lebih luas untuk memosisikan kembali pasukan AS di kawasan tersebut. Langkah itu adalah perubahan strategis dan positif utama yang tidak diragukan lagi akan mencapai prinsip-prinsip inti. Yaitu untuk meningkatkan kekuatan pertahanan Amerika Serikat dan NATO menghadapi Rusia. Langkah ini akan mengurangi kehadiran militer AS di Jerman lebih dari 25%. Satu skuadron jet tempur akan dipindahkan ke Italia sementara beberapa pasukan bisa dipindahkan ke Polandia.
Keputusan untuk menarik pasukan AS dari Jerman dalam jumlah besar ternyata mendapat kritik tidak hanya dari para pejabat Jerman, tapi juga dari dalam negeri AS. Ketua Komite urusan Luar Negeri Jerman menyebut keputusan AS itu akan melemahkan aliansi NATO. Sementara, ada juga kritik bipartisan di Washington. Senator Demokrat Jack Reed mengatakan penarikan pasukan itu merugikan kepentingan Amerika Serika sendiri. Senator Republik Mitt Romney menggambarkan keputusan itu sebagai ‘kesalahan besar, dan tamparan di wajah seorang teman dan sekutu.
July
Jumat 31 Juli 2020, umat Islam di seluruh dunia merayakan Hari Raya Idul Adha atau Hari Raya Qurban 1441 H. Biasanya, hari raya Idul Adha ditandai dengan pelaksanaan Ibadah Haji di Kota Mekkah dan Madinah di Arab Saudi oleh umat islam yang datang dari berbagai penjuru dunia. Namun, pelaksanaan ibadah haji tahunini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada masa pandemi Covid-19, Pemerintah Arab Saudi hanya memperbolehkan warga Arab Saudi dan warga negara asing yang sudah lama menetap di wilayah Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Tentunya, hal bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 tersebut. Terkait pembatasan jamaah haji oleh Pemerintah Arab Saudi, Pemerintah Indonesia telah mengambil keputusan untuk tidak memberangkatkan jamaah haji ke Mekkah pada 2020. Selain itu, pelaksanaan kegiatan sholat dan penyembelihan hewan qurban juga menjadi perhatian Pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia –MUI dengan mengeluarkan tata cara sholat dan pemotongan hewan.
Ttata cara pelaksanaan ibadah shalat dan pemotongan hewan bertujuan untuk mencegah penyebaran atau menghindari kluster baru Covid19. Saat ini, sampai tulisan ini dibuat, di Indonesia telah melewati angka 104.000 kasus positif dengan kematian hampir menyentuh angka 5000 jiwa. Selain tata cara shalat, perubahan yang mendasar lainnya adalah kegiatan pemotongan hewan qurban. Pemotongan hewan qurban harus dikondisikan dengan tidak terjadinya pengumpulan massa ketika penyembelihan hewan qurban sedang dilakukan. Dampak lain dari pandemi saat ini adalah memunculkan banyaknya warga kurang mampu dan penurunan daya beli masyarakat akibat perekonomian tersendat. Adanya pemberian daging hewan kurban kepada masyarakat saat ini sangat tepat, karena banyak masyarakat membutuhkannya.
Sejatinya Idul Adha dengan shalat, pelaksanaan ibadah haji dan berkurban hewan adalah melakukan ibadah dengan ikhlas kepada sang Pencipta seperti apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan pengalaman spiritual sehari-harinya. Berkurban dengan memberikan hewan kurban terbaik dan ikhlas tidak melakukan ibadah haji ke kota Suci Mekkah saat pandemi demi kemaslahatan umat di tengah wabah merupakan salah bentuk ketaatan dan kepatuhan terhadap kepada Sang Maha Pencipta yang Maha Pengasih dan Penyayang. Berdasarkan catatan, penguasa Tanah Suci sudah banyak melakukan pelarangan pelaksanaan haji akibat wabah kolera dan lepra. Menurut Majelis Ulama Indonesia, adanya fatwa tentang Shalat dan Penyembelihan Hewan Qurban ditengah pandemi Covid-19 tersebut, masyarakat Indonesia diharapkan dapat menjalankan ibadah sesuai dengan ketentuan syariat dan terhindar dari potensi penularan virus corona. Lebih penting lagi, mereka dihimbau untuk lebih disiplinguna mengindahkan protokol kesehatan. Sehingga,penularan virus misterius ini dapat dihindari and angka kasus positif Covid-19 tidak akan bertambah. Tentunya, perilaku disiplin masyarakat dalam tatanan kehidupan baru adalah kunci paling utama dalam mengurangi penularan dan penanggulangan dampak pandemi Covid-19.
July
Pernyataan Direktur Jenderal WHO Tedros Ghebreyesus , Senin (27/4) waktu Swiss, bahwa pandemi Corona masih jauh dari selesai, telah mengguncang banyak pihak. Menurut WHO virus Corona atau tepatnya Covid19 telah mengubah dunia. Sejak ditemukan akhir Desember lalu hingga saat ini jumlah yang terinfeksi masih terus mengalami naik turun. WHO menyebut hal ini sebagai darurat kesehatan terparah yang pernah di hadapi dunia. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan akan mengadakan kembali komite darurat WHO minggu ini untuk melakukan tinjauan.
Kalau merujuk pada perjalanan sejarah manusia, Covid 19 bukanlah wabah yang pertama menyerang umat manusia. Sepanjang sejarah, kehidupan manusia telah dipengaruhi oleh adanya berbagai macam penyakit menular. Namun Covid19 telah membuat daerah dan negara yang sudah tersambung menjadi terpisah dalam upaya menjaga jarak dan lockdown. Hal ini menimbulkan dampak ekonomi yang cukup parah di seluruh dunia. Ketika WHO menyebut bahwa tantangan covid19 masih jauh dari selesai, tentu yang harus dilakukan adalah penyesuaian. Kehidupan masih terus bergilir. Ekonomi tiap negara masih harus berputar. Namun hingga Senin (27/7/2020), sudah lebih dari 16 juta kasus Covid-19 yang telah dilaporkan sejak Januari, serta lebih dari 650.000 kematian. Yang juga menjadi catatan penting ketika merumuskan penyesuaian adalah banyak negara tidak memasuki fase yang sama dalam sebaran covid19. Ada yang memasuki fase lockdown kedua. Ada negara yang sudah mengupayakan Tatanan Kehidupan Baru dengan jumlah penduduk yang terinfeksi covid19 justru makin meningkat.
Untuk itu peran Lembaga Kesehatan Dunia ( WHO) dibutuhkan untuk mengawal, menginisiasi segala perkembangan protokol yang mungkin dibutuhkan. Kepatuhan menjalankan protokol covid 19 secara serentak yang mau tidak mau banyak mengubah kebiasaan dunia, sepertinya menjadi kata kunci agar dapat menyesuaikan diri dengan situasi pandemi. Sehingga negara-negara bisa tetap memutar roda ekonominya ditengah pandemi seperti saat ini.
July
Deteksi Dini Hepatitis B demi Terwujudnya Masa Depan Yang Bebas-Hepatitis
Written by Daniel
Hari ini, 28 Juli diperingati dunia sebagai Hari Hepatitis Sedunia (World Hepatitis Day). Pada saat dunia fokus mengatasi Covid-19 yang telah menginfeksi kurang lebih 16,39 juta orang, peringatan Hari Hepatitis Sedunia mungkin tak terlalu kuat gemanya. Tetapi, bagi Indonesia Hari Hepatitis Sedunia menjadi hari penting.
Sejarah telah mencatat, penetapan Hari Hepatitis Sedunia tak lepas dari usulan Indonesia. Sidang Badan Eksekutif WHO ke-126, pada 23 Januari 2010 menyetujui usulan delegasi Indonesia untuk menetapkan 28 Juli sebagai Hari Hepatitis Dunia. Penetapan itu sebagai momentum memerangi hepatitis di setiap negara. Sejak ditetapkan, setiap 28 Juli dunia memperingati Hari Hepatitis Sedunia dengan tema kampanye khusus. Tema tahun ini adalah “Masa Depan Bebas-Hepatitis,” (Hepatitis-free future), dengan fokus yang kuat untuk mencegah hepatitis B di antara ibu dan bayi baru lahir. Pada 28 Juli 2020, WHO menerbitkan rekomendasi baru tentang pencegahan penularan virus dari ibu ke anak.
Menurut catatan WHO, saat ini kurang lebih 325 juta orang hidup dengan virus hepatitis B dan C. Setiap tahun, kurang lebih 900 ribu orang meninggal karena terinfeksi virus hepatitis B. WHO menyerukan semua negara bekerja sama untuk menghilangkan virus hepatitis sebagai ancaman kesehatan masyarakat pada tahun 2030.
Di Indonesia, upaya pemutusan penularan Hepatitis B dari ibu ke anak saat ini masih menjadi prioritas penanganan pemerintah. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Direktorat Jenderal (Ditjen) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Wiendra Waworuntu saat diskusi daring dengan tema "Ayo Deteksi Dini Hepatitis B" Senin (27/7), mengemukakan bahwa sejumlah strategi percepatan yang dilakukan yaitu, pertama ialah perbaikan kualitas layanan standar hepatitis melalui program legislasi kesehatan 2020. Strategi kedua ialah meningkatkan cakupan deteksi dini Hepatitis B yang terintegrasi pada ibu hamil dalam menuju triple eliminasi HIV, Sphilis dan Hepatitis B pada 2022.
Upaya lebih keras harus dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Bukan saja karena hanya kurang dari dua tahun untuk mencapai target itu. Apalagi mengingat angka prevalensi Hepatitis B di Indonesia masih sangat tinggi. Menurut catatan Kementerian Kesehatan, setiap tahun diperkirakan 120.000 bayi akan menderita Hepatitis B dan 95 persen berpotensi mengalami Hepatitis kronis, seperti sirosis atau kanker hati 30 tahun ke depan. Tanggung jawab itu tidak hanya terletak pada pemerintah Indonesia, tetapi juga seluruh komponen bangsa harus secara terintegrasi ambil bagian, mulai dari melakukan deteksi dini, khususnya ibu-ibu yang sedang mengandung. Secara rutin, mereka melakukan pemeriksaan dan pengobatan. Jika terbukti ada yang mengalami Hepatitis B tau C, mereka dapat langsung divaksin. Perusahaan farmasi atau BPJS Kesehatan dapat ikut ambil bagian dan menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan untuk memberikan layanan pemeriksaan gratis kepada masyarakat. Dengan upaya bersama “masa depan yang bebas hepatitis” akan bisa terwujud. Semoga Anda selalu sehat dan terbebas dari Hepatitis. Selamat Hari Hepatitis Sedunia!
July
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah RI sepakat untuk tetap mengadakanpemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, meski di tengah pandemi COVID-19. Menurut rencanaPilkada akan digelar pada 9 Desember 2020 di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9 Provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.
Meski dilaksanakan di tengah pandemi, seluruh masyarakat Indonesia, terutama di daerah yang melaksanakan Pilkada, diharapkan dapat menyukseskannya. Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Muhammad Hudori, di Jakarta, Minggu (26/7)mengatakan Pilkada Serentak 2020 merupakan agenda nasional.Program strategis nasional iniharus dilaksanakan dan disukseskan.
Pilkada Serentak 2020 tetap dilanjutkan setelah sempat tertunda akibat pandemi Covid-19. Semula akan dlaksanakan pada 23 September namun diundur menjadi 9 Desember 2020.
Sedangkan pelaksanaan kampanye akan dimulai dari 26 September sampai 5 Desember 2020.Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, di Surabaya, Minggu (26/7) meminta agar kampanye terbuka dalam Pilkada kali ini mengikuti protokol kesehatan. Misalnya dihadiri maksimal 40 persen dari kapasitas tempat atau ruangan. Selain itu, untuk kegiatan kampanye tatap muka, juga harus memiliki rekomendasi dari gugus tugas atau satgas penanganan Covid-19.
Demi menjamin keselamatan bersama di tengah pandemi, penyelenggaraan Pilkada 2020 juga mendapat tambahan anggaran dari pemerintah yang akandigunakan di setiap tahapan.Antara lain untuk menyediakan alat pelindung diri, vitamin dan tes cepat bagi petugas agar tidak terjangkit virus COVID-19 saat bekerja.
Pilkada tahun ini memang berbeda dengan pilkada tahun-tahun sebelumnya. Karena dilaksanakan dalam kondisi tidak normal ketika Indonesia, seperti juga negara-negara lain di dunia, sedang berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Akibatnya, selain dilaksanakan sesuai dengan prinsip demokrasi, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun ini juga harus mengedepankan protokol kesehatan untuk menjamin keselamatan bersama.
Semoga Pilkada Serentak 2020 dapat terlaksana dengan aman, damai dan sukses, serta menghasilkan Kepala daerah yang berkualitas.
July
Setelah sejak Desember 2019 berjuang melawan Covid19, banyak negara kini memasuki tahap resesi.
Australia mengumumkan pertumbuhan ekonomi negara akan menyusut dan defisit anggaran akan menjadi yang terbesar sejak Perang Dunia ke dua. Kondisi ini terjadi karena dampak dari pandemi virus corona yang menginfeksi dunia. Dikutip dari AFP, pemerintah Australia mengungkapkan Produk Domestik Bruto (PDB) negara itu terkontraksi 7 persen pada kuartal II 2020 atau periode April-Juni. Kontraksi ini berpotensi mendorong Australia masuk jurang resesi ekonomi untuk pertama kalinya dalam hampir tiga dekade.
Menteri Keuangan Josh Frydenberg mengatakan defisit anggaran akan melonjak dan pemerintah Australia pun telah menggulirkan sekitar 289 miliar dolar Australia dalam stimulus ekonomi untuk melindungi negara dari dampak pandemi. Kucuran dana ini termasuk dukungan untuk pekerja, bisnis dan pensiunan. Tingkat pengangguran Australia saat ini tertinggi selama dua dekade yakni sebesar 7,4 persen, diperkirakan akan mencapai puncaknya yaitu sekitar 9,3 persen pada Desember 2020.
Selain Australia, Korea Selatan resmi mengalami resesi pada kuartal kedua, yang menjadi kemunduran ekonomi terparah negara itu sejak lebih dari dua dekade terakhir dengan ekspor yang merosot tajam akibat krisis pandemi virus corona. Singapura juga resmi dilanda resesi. Negara itu mengalami pertumbuhan ekonomi yang minus selama dua kuartal berturut-turut akibat pandemi virus Corona (COVID-19).
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad di Jakarta mengatakan negara yang diperkirakan mengalami resesi di kuartal II-2020 adalah negara-negara Uni Eropa (UE).Resesi bisa berdampak banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan atau lebih sulit untuk mendapatkan peluang dan promosi baru. Akan lebih sedikit lowongan yang tersedia bagi lulusan baru yang mencari pekerjaan pertama. Mereka yang tetap bekerja mungkin akan tidak mengalami kenaikan gaji, harus bekerja lebih lama atau menerima pemotongan gaji.
Diharapkan, pemerintah negara-negara di seluruh dunia siap dan mampu menghadapi resesi ekonomi yang melanda akibat pandemi Covid 19. Sehingga dampak buruk yang ditimbulkan dapat diusahakan seminimal mungkin dan tidak berkepanjangan.
July
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir dan Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, pada Jumat (17/7) menandatangani Nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) tentang kerja sama diplomasi ekonomi untuk mendukung ‘BUMN Go Global’.
Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan bahwa program diplomasi ekonomi BUMN Go Global yang bekerjasama dengan Kemenlu bukan sekedar gaya-gayaan. Program BUMN Go Global, menurutnya, memiliki dua tujuan. Pertama, produk-produk BUMN yang saat ini sudah diakui oleh banyak negara akan dipasarkan secara luas. Kemudian tujuan kedua adalah memperbaiki rantai pasok yang ada di Indonesia.
BUMN Go Global memiliki peran strategis dalam pengembangan dan ekspansi pemasaran produk-produk BUMN. Contohnya adalah produksi vaksin yang dilakukan oleh Bio Farma dan produk industri pertahanan telah mendapatkan pengakuan di beberapa negara Asia Tenggara.
Saat ini, sejumlah BUMN sudah memiliki jaringan operasional di luar negeri, seperti perbankan dan konstruksi. Tiga bank milik negara, yakni BNI, BRI, dan Bank Mandiri memiliki beberapa kantor cabang di mancanegara. Sedangkan, PT Semen Indonesia (Persero) memiliki unit operasi di Vietnam. Di bidang energi, PT Pertamina memiliki wilayah operasional di 12 negara melalui Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi. Di bidang konstruksi, PT Wijaya Karya menjadi kontraktor nasional kawakan yang telah mengerjakan banyak proyek di luar negeri.
Jumlah BUMN yang sudah memiliki jaringan operasional di luar negeri masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan jumlah total BUMN yang mencapai lebih dari 100 BUMN yang ada saat ini. Sehingga dengan adanya program BUMN Go Global ini, diharapkan semakin banyak BUMN yang melakukan upaya perluasan usaha ke luar negeri.
Untuk merealisasikan BUMN Go Global, Kementerian BUMN perlu membangun BUMN yang sehat dan berkinerja bagus, serta berkontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Dari data tahun 2018, total pendapatan dari 142 BUMN mencapai Rp210 triliun dimana 76% berasal dari 15 BUMN. Ini artinya banyak BUMN yang belum beroperasi secara optimal.
Menteri BUMN, Erick Thohir perlu segera menuntaskan upaya memperbaiki tata kelola seluruh BUMN agar sehat dan berkinerja bagus. Hanya BUMN sehat dan bagus mampu berekspansi dan bersaing di kancah global.
Dukungan dari Kementerian Luar Negeri sangat penting dalam upaya mewujudkan BUMN Go Global. Pihak Kemlu harus menempatkan diplomat-diplomat handal dan memberikan penugasan lebih konkret kepada para kepala perwakilan RI di mancanegara untuk mendukung program BUMN Go Global.
July
Setelah melewati diskusi dan argumentasi empat hari, Para Para pemimpin Uni Eropa akhirnya menghasilkan kesepakatan penting untuk mengatasi pandemi Covid 19. KTT pemimpin Uni Eropa yang berakhir Selasa 21 Juli menyepakati pengumpulan dana sekitar 2 trilyun Euro. Meski sempat terkendala karena Hungaria dan Polandia berusaha menghambat kesepakatan, Presiden Dewan Eropa Charles Michel menyatakan KTT itu berlangsung dengan sukses. Diskusi maraton 4 hari akhirnya berhasil memberikan harapan baru bagi penanganan dampak Covid 19. Presiden Perancis Emanuel Macron bahkan mengatakan bahwa penetapan hasil KTT kali ini merupakan momen bersejarah bagi Uni Eropa.
Dana sekitar 2 trilyun Euro yang merupakan kesepakatan para Pemimpin Uni Eropa akan disalurkan dalam bentuk hibah dan pinjaman, bagi anggota Uni Eropa yang memerlukan karena mengalami dampak signifikan dari pandemi Covid 19. Walaupun demikian, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen sempat mengemukakan kekecewaan karena adanya pemotongan anggaran guna keperluan penelitian dan inovasi,
Komitmen dan kesepakatan para pemimpin Uni Eropa ini patut dicatat sebagai keberhasilan bersama dalam menangani Covid 19 dan dampaknya. Para pemimpin telah memanfaatkan organisasi yang mereka bentuk untuk mendiskusikan masalah mendesak dan penting yaitu pandemi Covid 19. Ketetapan dalam KTT itu dapat menjadi contoh bagi organisasi regional lainnya dalam memandang dan menyelesaikan persoalan. Bagi organisasi di luar Uni Eropa, ketidak paduan pandangan dan komitmen yang berbeda sering menjadi masalah bagi dicapainya kesepakatan. Uni Eropa beruntung karena negara anggotanya tidak ada yang terlibat konflik, apalagi perang saudara, sebagaimana yang ada di kawasan lain di dunia ini. Kondisi ekonomi negara penyangga utama Uni Eropa, seperti Jerman dan Perancis pun cukup mampu untuk ikut mendorong terwujudkan komitmen pendanaan dan upaya bersama.
Covid 19, di beberapa negara Uni Eropa memang sudah mulai dianggap mereda, namun mengantisipasi dampak di masa depan, khususnya di bidang ekonomi memang harus dipikirkan. Itulah yang dilakukan para pemimpin Uni Eropa.
July
Presiden Joko Widodo Bentuk Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Written by Daniel
Presiden Joko Widodo membentuk Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Komite ini dibentuk melalui peraturan pemerintah yang ditandatangni oleh Presiden Joko Widodo pada Senin (20/7). Sesuai namanya, komite ini akan mengoordinasikan kerja dua satuan tugas-satgas, yakni Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 dan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjabat sebagai ketua komite. Enam menteri lainnya menjabat sebagai wakil ketua komite, yakni Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi -Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan -Mahfud MD, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan -Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan -Sri Mulyani, Menteri Kesehatan -Terawan Agus Putranto dan Menteri Dalam Negeri -Tito Karnavian. Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir ditunjuk sebagai ketua pelaksana komite. Dia mengoordinasikan Ketua Satgas pemulihan ekonomi dan Ketua Satgas penanganan Covid-19. Ketua Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 tetap dijabat oleh Doni Monardo, sementara, Wakil Menteri BUMN, Budi Gunadi Sadikin menjadi Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi.
Dalam jumpa pers dari Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7), Menteri Airlangga mengatakan, komite ini sengaja dibentuk agar penanganan Covid-19 dari sisi kesehatan dan ekonomi dapat berjalan beriringan. Sementara itu, Menteri Erick Thohir berharap pekan ini juga timnya dapat segera menyusun dan menyelesaikan program yang akan menyinergikan penanganan Covid-19 dari sisi ekonomi dan kesehatan. Dia berpendapat bahwa pembentukan komite ini memberikan sinyal positif penanganan Covid-19 dan perekonomian akan berjalan beriringan.
Sudah hampir enam bulan Indonesia diterpa pandemi Covid-19. Tak dapat dipungkiri, wabah ini berdampak buruk bagi perekonomian. Pekerja dan pengusaha kecil sangat terpukul atas dampak buruk pandemi Covid0-9. Namun, Indonesia tidak sendiri. Kelesuan ekonomi Indonesia juga dipengaruhi oleh kelesuan ekonomi dunia akibat pandemi ini. Bahkan, negara tetangga, seperti Singapura resmi menyatakan diri jatuh ke dalam resesi ekonomi.
Perkembangan inilah yang mungkin membuat pemerintah Indonesia mencari cara bagaimana memulihkan ekonomi sementara pandemi masih terus berlangsung. Pembentukan komite untuk memulihkan ekonomi sekaligus menangani Covid-19 diharapkan dapat memenuhi harapan banyak orang agar Indonesia luput dari resesi ekonomi.
Apapun yang dibentuk oleh pemerintah, tujuannya adalah untuk kepentingan rakyat. Kini yang dibutuhkan adalah gerak cepatnya. Berapapun banyaknya satgas yang dibentuk, yang penting adalah kecepatan pelaksanaannya di lapangan. Semakin tertunda pelaksanaannya, semakin sulit pemulihannya, bahkan mungkin terlalu terlambat untuk memulihkannya.
July
Badan Koordinasi Penanaman Modal tengah menargetkan untuk menarik investor luar negeri agar mau berinvestasi di Indonesia di tengah pandemi Covid-19.
Juru Bicara Komite Penanaman Modal, Tina Talisa, dalam diskusi yang digelar Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Jakarta, Jumat (17/7/2020) mengatakan target tersebut sesuai dengan pengumuman Presiden Joko Widodo pada 30 Juni 2020. Saat itu Presiden mengungkapkan terdapat tujuh perusahaan asing yang berminat merelokasi investasi ke Indonesia termasuk perusahaan dari Thailand, Malaysia, hingga China. Badan Koordinasi Penanaman Modal mendapat tugas untuk bisa menangkap adanya sinyal relokasi investasi tersebut.
Pemerintah fokus mendorong realisasi penanaman modal sektor industri di Tanah Air, baik itu datangnya dari investor asing maupun lokal. Langkah strategis ini bertujuan untuk memperkuat struktur manufaktur di dalam negeri sehingga dapat memperkuat rantai pasok dan daya saing.
Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian, Janu Suryanto pernah mengatakan akan terus mengawal investasi di sektor industri. Sebab, investasi tersebut diyakini akan memacu kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik hingga ekspor.
Akibat pandemic Covid-19, pencapaian Penanaman Modal Asing sepanjang kuartal I-2020 tercatat sebesar Rp 98 triliun, turun sebesar 7 persen dibandingkan realisasi periode yang sama pada 2019.
Menarik investasi asing apalagi pada saat pandemi, tentu tidak mudah. Perlu langkah-langkah reformatif. Satu Kahkonen, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, dalam diskusi virtual Indonesia Economic Prospects, Kamis, 16 Juli 2020, mengatakan, untuk membangun kembali perekonomian Indonesia terdapat tiga reformasi kunci.
Pertama penghapusan pembatasan bisnis melalui Omnibus Law Cipta Kerjasehingga bisa meniadakan hambatan bagi investor untuk masuk ke Indonesia. Kedua, reformasi Badan Usaha Milik Negara untuk menggalakkan investasi. Sedangkan yang ketiga adalah perlunya melakukan akselerasi kebijakan pajak.
Menurut Satu Kahkonen Indonesia saat ini masih mengalami kesenjangan besar pada ranah infrastruktur. Hal itu tidak bisa serta merta diatasi hanya berdasarkan dana publik atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste itu menilai Indonesia harus mampu memobilisasi keuangan dari sektor swasta.