Komentar (900)
July
Di Indonesia, mendengar kata Koperasi orang akan langsung teringat Koperasi Unit Desa (KUD), badan usaha yang didirikan petani atau nelayan di pedesaan. Atau koperasi yang ada di sekolah-sekolah yang menjual kebutuhan alat tulis bagi siswa yang sekolah. Juga sering ditemui di berbagai instansi pemerintahan dan swasta, umumnya lebih bersifat usaha simpan pinjam.
Dilihat dari definisinya, Koperasi berasal dari kata “kooperasi” atau cooperation yang artinya kerjasama. Menurut Undang undang tahun 1992 Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakanorang-seorang atau badanhukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsipkerjasamasekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat dengan asas kekeluargaan. .Jadi, meski berbentuk badan usaha, tujuan dari koperasi secara umum bukanlah semata-mata mencari keuntungan tapi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota-anggotanya.
Perkembangan koperasi di Indonesia dimulai sejak tahun 1947 ketika diadakan Kongres Koperasi pertama di Tasikmalaya, Jawa Barat, pada 11-14 Juli 1947. Kongres bersejarah itu digelar di masa Perang Kemerdekaan dan dihadiri sekitar 500 utusan dari sekitar 2.160 koperasi seluruh Indonesia. Dalam kongres tersebut, tanggal 12 Juli kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia.
Setelah 73 tahun Koperasi resmi berdiri di Indonesia, perkembangan koperasi dirasa kurang begitu pesat. Dalam diskusi daring memperingati Hari Koperasi 12 Juli 2020, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki mengatakan,saat ini koperasi-koperasi yang ada di Indonesia sebagian besar belum merambah pada industri kreatif dan cenderung menjalankan bisnisnya dengan cara konvensional. Padahal, kata Teten, potensi industri kreatif sangat besar dan dekat dengan anak muda.
Memang, sepertinya koperasi kurang populer di kalangan anak muda. Mereka menganggap koperasi kuno dan ketinggalan jaman. Kurangnya pengetahuan akan koperasi juga menjadi penghalang minat kaum muda untuk bergabung dalam mengembangkan koperasi.
Sektor koperasi menghadapi tantangan besar untuk mengoptimalkan potensi generasi milenial di Indonesia. Apalagi, Indonesia akan memasuki masa bonus demografi selama rentang waktu 2020-2035 yang mencapai puncaknya pada tahun 2030. Pada periode tersebut komposisi penduduk Indonesia akan didominasi oleh kelompok usia produktif.
Saatnya bagi Koperasi Indonesia melibatkan generasi milenial di masa bonus demografi tersebut. Jika tidak, sektor koperasi akan semakin ditinggalkan oleh generasi muda. Hal itu merupakan ancaman karena bisa jadi, sektor koperasi mengalami kepunahan di Indonesia karena tidak adanya regenerasi.Selamat Hari Koperasi Nasional.
July
Dunia tentu tidak melupakan Rohingya, Etnis muslim yang semula bermukim di Myanmar dan kini menjadi pengungsi. Terusir dari tempat asalnya, dengan berbagai cara, termasuk menggunakan perahu, mereka berusaha mencari tempat yang lebih aman di negara-negara lain. Kondisinya makin sulit ketika para muslim Rohingya tetap berusaha mencari lokasi baru untuk mengungsi dalam kondisi pandemi corona seperti sekarang. Negara-negara yang dituju saat ini sedang berusaha membatasi kedatangan warga asing untuk mencegah meluasnya penularan virus Covid 19.
Malaysia yang kerap menjadi tujuan utama para pengungsi Rohingya, dengan tegas menyatakan tidak dapat menerima mereka karena keadaan dalam negeri yang sibuk menghadapi pandemi Corona. Kondisi orang-orang Rohingya saat ini juga semakin diperparah dengan adanya kebijakan push-back (mendorong mundur) yang dilakukan negara tujuan lain yaitu Thailand.
Pengungsi Rohingya terpaksa meninggalkan pemukiman yang sudah didiami dari generasi ke generasi akibat tindak kekerasan pemerintah Myanmar yang mengarah ke genosida atau pemusnahan etnis khususnya di tahun 2017.
Lebih dari 1 juta orang Rohingya kini berada di Bangladesh, negara tetangga yang konon merupakan tempat asal usul etnis ini. Orang Rohingya sendiri mengklaim mereka adalah warga asli Myanmar Barat namun tidak pernah memperoleh status kewarganeraan yang jelas dari pemerintah Myanmar.
Di Bangladesh, orang-orang Rohingya dijejalkan ke kamp-kamp pengungsi yang berdesakan dengan kondisi jauh dari kata layak. Rencananya mereka akan dipulangkan kembali ke Myanmar.
Tentu menjadi angin segar ketika dengan alasan kemanusiaan Indonesia bersedia menampung manusia perahu Rohingya di perairan Aceh pada akhir Juni lalu. Ditengah kondisi pandemi corona yang dihadapi semua negara, Indonesia menerima pengungsi Rohingya dengan tangan terbuka. Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan akan memindahkan lokasi penampungan 99 orang etnis Rohingya di Aceh ke tempat yang lebih layak. Badan urusan pengungsi PBB UNHCR sudah mendata secara resmi para pengungsi Rohingya yang ditampung di Aceh ini.
Tentu yang menjadi pertanyaan, ditengah suasana Pandemi seperti sekarang, bagaimana seharusnya negara negara yang sering menjadi tujuan para pengungsi Rohingya bersikap? Sebuah dilemma, karena ditengah kekhawatiran akan ancaman penularan virus Covid 19, ada beban tanggung jawab kemanusiaan yang tetap harus dipikul.
Indonesia telah menjawab hal itu dengan mengedepankan rasa kemanusiaan. Tinggal dilihat bagaimana negara- negara lain juga akan bersikap menghadapi jumlah pengungsi Rohingya yang terus mencari negara tujuan baru, ditengah kondisi pandemi yang belum tahu kapan tuntasnya.
July
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber kehutanan melimpah. Hutan Indonesia mencapai 125 juta hektar, dengan hutan produksi 29 juta hektar. Ironisnya, walaupun Indonesia memiliki sumber kehutanan melimpah tersebut, ekspor mebelnya masih kalah dengan Vietnam. Indonesian Light Wood Association menilai Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki lahan luas luar biasa, tetapi jumlah ekspor produk mebelnya masih di bawah Vietnam.
Selama beberapa tahun terakhir ini, ekspor industri mebel Indonesia terus memperlihatkan tren peningkatan. Data Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa pada 2016, nilai ekspor industri mebel Indonesia adalah US$ 1,60 miliar, naik menjadi US$ 1,63 miliar pada 2017, dan terus naik menjadi US$ 1,69 miliar pada 2018. Tahun 2019, menurut data BPS, Indonesia mampu mengekspor furniture kayu US$1,95 miliar, naik 14,6 persen dari 2018.
Melihat angka tersebut, sebenarnya tren ekspor mebel Indonesia meningkat. Namun, pertumbuhan ini tergolong kecil dibanding Vietnam yang pertumbuhan ekspor produk ini mampu tumbuh 38 persen dalam tiga tahun terakhir atau rata-rata 16 persen per tahun.
Ada beberapa permasalahan yang perlu diperbaiki agar ekspor mebel Indonesia meningkat secara signifikan dan bahkan bisa melebihi Vietnam.
Kendala utama yang membuat peningkatan ekspor mebel Indonesia masih moderat atau belum signifikan adalah harga produk mebel Indonesia lebih mahal. Padahal, jenis dan tipe produk mebel Indonesia sama dengan produk yang diproduksi oleh Vietnam. Untuk mengatasi masalah harga ini, pemerintah Indonesia perlu memperbaiki tata niaga perkayuan, karena tata niaga perkayuan ikut membuat produk hasil industri furnitur Indonesia tak kompetitif dibandingkan dengan produk-produk serupa dari negara lain. Selain itu, pemerintah juga perlu menghapus pajak pertambahan nilai untuk kayu bulat.
Permasalahan lain yang ikut membuat kinerja ekspor produk industri furnitur Tanah Air adalah masih rendahnya kemampuan sebagian besar pelaku usaha untuk menciptakan produk-produk dengan desain atau inovasi menarik.
Hambatan lain yang membebani pengusaha atau eksportir untuk melakukan ekspansi ekspor mebel adalah regulasi. Salah satu contoh regulasi yang menjadi beban bagi para eksportir mebel adalah terkait sertifikasi kayu.
Dengan adanya hambatan tersebut, ke depan, pemerintah Indonesia perlu melakukan deregulasi terhadap kebijakan perkayuan yang dapat memperlancar dan meningkatkan ekspor mebel Indonesia secara signifikan
July
Kabar baik datang dari perbatasan India dan Tiongkok, saat dunia masih repotmengatasi pandemi Covid 19. India yang tengah bekerja keras mengatasi virus Corona, mendapatkan angin segar dalam hubungannya yang belakangan menegang dengan Tiongkok. Setelah terjadi konflik berdarah antara militer ke dua belah pihak bulan Juni lalu, akhirnya tercapai kesepakatan damai.
Pihak Tiongkok mulai menarik pasukannya dari perbatasan dengan India. Hal ini ditandai dengan pembongkaran kamp militer dan beberapa fasilitas di lembah Galwan. Tempat yang sering menjadi lokasi bentrokan militer kedua negara, seperti yang terjadi 15 Juni lalu.
Perseteruan India Tiongkok dimulai 50 tahun lalu akibat persengketaan perbatasandi kawasan dataran tinggi Himalaya. Langkah langkah perdamaian mewujud dalam pertemuan antara Penasihat Keamanan India Ajit Goval dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Pembicaraan yang berlangsung pada hari Minggu, 5Juli itu membuahkan kesepakatan mengenai penarikan mundur pasukan militer dari zona perbatasan yang disengketakan.
Dari pihak Tiongkok diperoleh keterangan akan diambilnya langkah langkah efektif untuk meredakan ketegangan diperbatasan. Kedua belah pihak juga sepakat untuk melanjutkan dialog untuk menindak lanjuti pembicaraan damai. Baik Tiongkok maupun India mengatakansetuju menarik mundur pasukan secara signifikan.Dalam pertemuan Minggu lalu, New Delhi juga menegaskan komitmen kedua pihak untuk menghormati apa yang disebut dengan Garis Kontrol Aktual di sepanjang perbatasan yang disengketakan.
Upaya mencari penyelesaian melalui jalur perundingan guna mencapai kesepakatan adalah cara yang sangat baik. Tidak ada solusi yangbisa dicapai manakala perbedaan pendapat dan prinsip ditempuh melalui jalan kekerasan atau peperangan. Bagi India dan Tiongkok penyelesaian sengketa perbatasan, yang sudah berlangsung setengah abad, melalui perundingan, merupakan cara terbaik. Apalagi tanpa harus menyertakan pihak asing untuk ikut campur. Tentu masih diperlukan langkah lebih lanjut guna mewujudkan penyelesaian permanen atas konflik perbatasan kedua negara bertetangga, India dan Tiongkok.
July
Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia Resmi Berlaku
Written by Daniel
5 Juli 2020 merupakan hari bersejarah bagi hubungan bilateral Indonesia dan Australia. Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Indonesia dan Australia (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement/IA-CEPA) resmi berlaku pada hari itu. Kementerian Perdagangan RI dalam laman resminya kemendag.go.id pada Minggu (5/7) mengatakan, para pelaku usaha dan pemangku kepentingan Indonesia sekarang mulai dapat memanfaatkan IA-CEPA.
IA-CEPA akan memberikan manfaat bagi eksportir Indonesia melalui penghapusan seluruh tarif bea masuk Australia sehingga seluruh produk Indonesia yang masuk ke pasar Australia akan menikmati tarif nol persen.
Produk ekspor Indonesia yang berpotensi meningkat adalah otomotif, kayu dan turunannya, furnitur, perikanan, tekstil dan produk tekstil, sepatu, alat komunikasi dan peralatan elektronik.
Menteri Perdagangan RI, Agus Suparmanto dalam keterangan tersebut mengatakan bahwa tarif preferensi IA-CEPA ini harus dimanfaatkan secara maksimal oleh para pelaku usaha Indonesia agar ekspor Indonesia meningkat. Begitu juga sebaliknya, karena perdagangan Indonesia dan Australia bersifat komplementer, dan industri nasional juga mendapatkan manfaat berupa ketersediaan sumber bahan baku dengan harga lebih kompetitif karena tarif bea masuk nol persen. Industri hotel restoran dan katering, serta industri makanan dan minuman akan mendapatkan harga bahan baku yang lebih berdaya saing sehingga konsumen dapat menikmati lebih banyak varian serta harga lebih terjangkau.
Memang IA-CEPA dan kemitraan ekonomi komprehensif dengan negara lainnya adalah peluang bagi ekspor Indonesia. Namun, patut diingat bahwa negara-negera itu tidak hanya berdagang dengan Indonesia. Walaupun Australia memberlakukan tarif masuk nol persen untuk produk Indonesia, produk tersebut tidak diminati oleh warga Australia, maka tetap sulit bagi Indonesia untuk menjual produk disana.
Kuncinya adalah produk yang berdaya saing. Produk yang diminati di semua negara adalah produk berkualitas dan harga kompetitif. Indonesia dengan sumber daya alam melimpah tidak sulit untuk menghasilkan produk berdaya saing. Namun, negara lain juga mempunyai kelebihan yang sama.
Disinilah pentingnya daya pengamatan. Setiap negara mempunyai selera dan kebutuhan berbeda. Jika hal ini tidak diamati secara serius, kemitraan komprehensif bisa berbalik menjadi merugikan Indonesia.
July
Indonesia “Naik Kelas” dari Negara Berpendapatan Menengah ke Bawah menjadi Menengah ke Atas
Written by Daniel
Pada pertengahan minggu lalu, Bank Dunia menaikkan status Indonesia dari Negara berpendapatan menengah ke bawah menjadi berpendapatan menengah ke atas. Bank Dunia menaikkan status Indonesia berdasarkan penilaian terkini. Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per capita Indonesia tahun 2019 tercatat naik menjadi US$ 4.050 dari US$ 3.840 di tahun 2018. Bank Dunia membuat klasifikasi negara berdasarkan PNB per capita dalam 4 kategori, yaitu: Low Income atau berpendapatan rendah (USD1.035), Lower Middle Income (menengah ke bawah) (USD1.036 - USD4,045), Upper Middle Income (menengah ke atas) (USD4.046 - USD12.535) dan High Income atau berpendapatan tinggi (lebih dari USD12.535).
Bank Dunia menggunakan klasifikasi ini sebagai salah satu faktor untuk menentukan suatu negara memenuhi syarat dalam menggunakan fasilitas dan produk Bank Dunia, termasuk loan pricing (penentuan nilai pinjaman).
Kenaikan peringkat Indonesia menjadi Negara berpenghasilan menengah ke atas akan memberikan beberapa keuntungan. Antara lain memperkuat kepercayaan serta persepsi investor, mitra dagang, mitra bilateral dan mitra pembangunan atas ketahanan ekonomi Indonesia.Juga meningkatkan investasi asing baik secara langsung maupun tidak langsung. Memperbaiki kinerja current account atau akun berjalan/sekarang yang sampai saat ini masih defisit.Serta dapat meningkatkan daya saing ekonomi dan memperkuat dukungan pembiayaan. Selain itu, hal ini merupakan titik penting dalam tahapan strategis dan landasan kokoh menuju Indonesia Maju Tahun 2045.
Dibalik keuntungan yang dapat diraih Indonesia dengan kenaikan peringkat tersebut, terdapat faktor tantangan. Misalnya, dari sisi perdagangan internasional, kenaikan status memiliki konsekuensi pada produk Indonesia yang semakin sedikit mendapatkan fasilitas keringanan tariff. Amerika Serikat bisa jadi akan mencabut fasilitas GSP (Generalized System of Preferences) atau fasilitas pembebasan bea masuk. Padahal, banyak produk Indonesia yang diuntungkan dari fasilitas GSP seperti tekstil, pakaian jadi, pertanian, perikanan, coklat, hingga produk kayu. Kenaikan status itu juga akan berdampak signifikan pada pembiayaan utang. Dengan naiknya status menjadi Negara berpenghasilan menengah ke atas, Indonesia dianggap mampu membayar dengan suku bunga atau rate yang lebih tinggi. Sementara Negara-negara kreditur akan memprioritaskan pinjaman bagi negara yang berpenghasilan di bawah Indonesia, khususnya kelompok Negara berpendapatan rendah. Kenaikan status tersebut juga akan mengancam serapan tenaga kerja jika tak disertai perubahan struktur ekonomi. Artinya Indonesia tidak perlu berbangga dulu dengan status baru ini karena ada banyak tantangan yang akan dihadapi.
July
Israel ingin menguasai permukiman di kawasan pendudukan Tepi Barat dengan mengklaim bahwa tanah tersebut milik mereka. Langkah itu rencananya dilakukan awal bulan Juli ini. Wajar kalau kemudian semua pihak yang menentang keras aneksasi ini menjadi gelisah. Suasana Politik Dalam Negeri Palestina pun resah. Hamas, Gerakan Palestina garis keras menentang tegas rencana Israel tersebut. Negara Palestina sendiri berharap dukungan dari berbagai pihak yang menolak rencana aneksasi tersebut. Namun faktanya sampai hari ini berbagai penolakan dan perundingan yang dilakukan belum dapat membatalkan rencana Israel. Dalam Konferensi Tingkat Menteri Luar Biasa Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), yang berlangusng virtual bulan Juni lalu, Menlu RI Retno Marsudi secara khusus menegaskan rencana aneksasi di tengah pandemi Covid-19 telah melipatgandakan tekanan kepada Palestina. Aneksasi wilayah Palestina oleh Israel baik secara “de-facto" maupun “formal" merupakan hal yang tidak dapat diterima,"
OKI pun menyiapkan langkah untuk merespon rencana aneksasi ini. Di hadapan para menteri luar negeri OKI, Menteri Retno mengajak negara anggota OKI untuk bersatu dan memobilisasi kekuatan menolak aneksasi wilayah yang direncanakan oleh Israel tersebut melalui tiga cara.
Pertama; apabila Israel melanjutkan aneksasi secara formal, maka negara anggota OKI yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel diminta melakukan langkah diplomatik sesuai dengan berbagai Resolusi OKI. Kedua, negara-negara OKI secara kolektif menggalang dukungan internasional untuk menolak aneksasi Israel di berbagai forum internasional seperti Majelis Umum PBB, Dewan Keamanan PBB, dan Dewan HAM. Ketiga, mendorong dilanjutkannya negosiasi yang kredibel dan sesuai parameter yang disepakati secara internasional, untuk mencapai “solusi dua negara" (two-state solution).
Tentu semua pihak termasuk Indonesia sebagai salah satu negara pendukung Palestina yang konsisten berharap, langkah diplomasi yang sudah dilakukan bisa membuahkan hasil.
July
Waspada Terhadap Ancaman Virus Baru di tengah Pendemi Covid-19
Written by Daniel
Belum selesai wabah Covid-19, masyarakat internasional dikejutkan dengan temuan varian jenis baru flu babi dengan kode G4 EA H1N1. Dalam sebuah laporan para peniliti Tiongkok, virus ini berpontensi menjadi pendemi baru karena bersifat mudah menular dari hewan ke hewan bahkan ke manusia. Mereka melaporkan bahwa virus G4 sudah diketahui sejak lama, namun semakin terjadi tren kenaikan tajam sejak 2016, terutama di daerah yang memiliki banyak peternakan babi di sekitar 10 provinsi di Tiongkok. Kecemasan akan menambah ancaman baru telah membuat masyarakat dunia, termasuk Indonesia harus waspada.
Salah satu peneliti dari Nottingham University, Prof. Kin Chow Chang mengingatkan masyarakat internasional untuk tidak lengah atau mengabaikan virus G4 yang berpotensi ancaman berbahaya bagi umat manusia apalagi saat ini dunia sedang disibukan pendemi Covid-19 dengan sebarannya sangat cepat. Dalam sebuah laporan dari para peniliti Tiongkok, berdasarkan sejumlah eksperimen yang dilakukan pada ferret (Mustela putorius furo) atau mamalia yang umumnya digunakan dalam riset flu, hasilnya menunjukkan bahwa virus G4 ini sangat menular. Selain itu, bisa bereplikasi pada sel-sel manusia dan menyebabkan gejala serius pada ferret dibanding virus lain.
Sementara itu, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian pertanian, I Ketut Diarmita, mengaku hingga saat ini belum ada laporan virus flu babi G4 di Indonesia. Dia memastikan pihaknya akan meningkatkan kewaspadaan demi mengurangi potensi virus tersebut masuk dan menyebar di Indonesia. Dia juga menyebut pemantauan sistematis terhadap virus influenza tetap diperlukan sebagai kunci peringatan kemunculan pandemi.
Meskipun belum ada laporan tentang kasus meninggal manusia akibat virus G4 EA H1N1 ini, ancaman akan kematian telah memaksa semua otoritas negara untuk menjaga secara teliti dan super ketat semua langkah-langkah kesehatan guna mencegah merebaknya penyebaran virus flu babi bukan hanya ke hewan tetapi juga ke manusia.
July
Ketegangan hubungan antara Iran dan Amerika Serikat terus meningkat. Eskalasi ketegangan terpicu oleh tewasnya komandan pasukan elit Quds Iran akibat serangan pesawat tanpa awak di Baghdad.
Qasem Soleimani, salah seorang Jenderal pada Garda Revolusi Iran tewas ketika berada di dekat bandara Internasional Bagdad Irak. Teheran menegaskan bahwa sang Jenderal meninggal dunia karena dibunuh oleh tentara Amerika Serikat. Tewasnya Jenderal Qasem Soleimani itu, menjadi isu baru yang menyebabkan peningkatan ketegangan dengan Amerika Serikat. Apalagi dengan adanya pernyataan Teheran untuk menangkap Presiden Donald Trump.
Beberapa saat setelah tewasnya Qasem Soleimani Januari lalu, pemerintah Iran telah mengeluarkan pernyataan resmi. Teheran menegaskan tidak akan mematuhi pembatasan produksi nuklir.
Buruknya hubungan Iran Amerika Serikat pun meningkat ketika seorang Jaksa penuntut, Ali Alqasimehr di Iran menyatakan, bahwa Presiden Amerika Serikat dan 35 orang lainnya dituduh melakukan pembunuhan dan terorisme. Teheran meminta Kepolisian Internasional-Interpol untuk membantu menangkap dan menahan Donald Trump.
Sangat boleh jadi pihak Interpol yang bermarkas di Paris, Perancis tidak akan mengabulkan permintaan Teheran. Ketidakpastian bahwa Trump memerintahkan pembunuhan mungkin menjadi pertimbangan Interpol untuk tidak memenuhi permintaan Iran, selain beberapa alasan lainnya. Seiring dengan itu, tentu tidaklah mudah bagi Iran untuk dapat menangkap Donald Trump. Washington sendiri, nampak tidak menanggapi serius ancaman Iran. Perwakilan khusus Amerika Serikat untuk Iran bahkan masih menganggap perintah menangkap Donald Trump hanya sebatas propaganda.
Betapapun, pernyataan Teheran untuk menangkap Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, setidaknya hingga hari ini, dapatlah dianggap sebagai penanda perlawanan Iran. Hal ini menunjukkan permusuhan yang semakin kuat dari pihak Iran.
June
“…Pada kesempatan ini, saya minta agar kita bekerja tidak linier. Saya minta ada sebuah terobosan yang bisa dilihat oleh masyarakat dan itu terobosan itu kita harapkan betul-betul berdampak pada percepat penanganan ini.”
Itulah yang diucapkan oleh Presiden Joko Widodo ketika membuka Rapat Terbatas mengenai Percepatan Penanganan Dampak Pandemi COVID-19, 29 Juni 2020, di Istana Merdeka, Jakarta. Dia mencontohkan, terobosan itu bisa dengan menambah personil dan tenaga medis dari pusat untuk provinsi-provinsi di luar Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang menunjukkan tren penyebaran yang masih tinggi. Juga bisa dengan memberikan bantuan lebih banyak peralatan dengan manajemen yang benar. Presiden Joko Widodo juga mengungkapkan jika tidak dilakukan sesuatu dan tetap datar, tidak akan ada pergerakan yang signifikan.
Sebelumnya dalam Sidang Kabinet Paripurna, 18 Juni 2020, Presiden Joko Widodo secara tegas juga telah meminta agar pembantu-pembantunya tidak bekerja secara linear.
Bila melihat ke belakang, Presiden Joko Widodo telah beberapa kali menegaskan pentingnya untuk meninggalkan pola kerja linear. Seperti yang disampaikan saat menyampaikan visinya untuk pemerintahan baru di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat pada bulan Juli 2019. Jadi jelas, sejak awal, Presiden Joko Widodo telah mengingatkan bahwa tidak ada pola pikir lama dan kerja-kerja yang mengandalkan rutinitas di lingkungan pemerintahan.
Terlebih dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini, Indonesia masih mencatat pertambahan kasus positif Covid-19. Hingga Senin, 29 Juni 2020, terdapat 55.092 kasus positif Covid-19. Indonesia dan 216 negara, termasuk wilayah lain, saat ini menghadapi situasi yang sama, yaitu pandemi yang belum diketahui kapan berakhir, yang telah menyebabkan krisis kesehatan dan melambatnya pertumbuhan ekonomi. Sehingga diperlukan langkah-langkah, kebijakan-kebijakan dan regulasi yang mendukung untuk Indonesia bangkit. Kementerian dan Lembaga Negara dapat segera menjalankan program prioritas. Anggaran yang tersedia segera dibelanjakan sesuai peruntukannya. Stimulus ekonomi untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah –UMKM segera dipercepat.
Jadi sangatlah bisa dipahami, jika Presiden Joko Widodo secara tegas mengingatkan dan menegur menteri-menterinya untuk segera mengambil langkah luar biasa. Tentu saja, bukan hanya Presiden Joko Widodo berjalan cepat, akan tetapi juga seluruh Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga negara, dan seluruh rakyat Indonesia harus memiliki rasa dan tanggung jawab yang sama. Sesuai kapasitasnya, secara terntegrasi, mereka melakukan kerja keras, mengambil tindakan cepat dan melakukan terobosan untuk memberikan efek besar pada bangsa Indonesia. Sehingga, jumlah yang terpapar Covid-19 mampu ditekan serendah-rendahnya, dan pemulihan ekonomi nasional dapat segera tercipta.