Komentar (900)
June
Pandemi Covid-19 telah mengganggu perekonomian hampir semua negara di dunia, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tahun ini pun diperkirakan merosot hingga minus 3,8 persen. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI, Jakarta, Senin (22/6) menuturkan, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan guna merespons dampak pandemi. Jika momentum bisa dijaga, maka diharapkan pemulihan ekonomi akan mulai terlihat pada kuartal ketiga dan kuartal keempat tahun ini. Dia menambahkan, pemerintah memproyeksikan ekonomi Indonesia bisa tumbuh positif sekitar 1,4 persen pada kuartal ketiga tahun ini. Namun, pemerintah juga menyiapkan skenario ekonomi Indonesia jatuh hingga minus 1,6 persen pada periode tersebut. Menurut Menteri Sri Mulyani, jika laju perekonomian mencapai proyeksi minus, maka Indonesia akan mengalami resesi ekonomi.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo dalam rapat yang sama menyatakan bahwa dia optimistis ekonomi Indonesia akan tumbuh pada kuartal ketiga dan keempat tahun ini, sehingga diperkirakan akan membawa pengaruh positif untuk tahun 2021. Alasannya, ada beberapa indikator yang mendorong pemulihan ekonomi. Salah satunya yang paling berperan adalah relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berlaku di sejumlah daerah, khususnya di DKI Jakarta. Selain itu, ada stimulus fiskal dari pemerintah dan moneter dari Bank Indonesia, terutama untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah -UMKM.
Indikator lain adalah arus modal asing masuk ke Indonesia yang semakin besar. Investasi portofolio hingga 15 Juni 2020 sudah mencapai 7,3 miliar dolar AS sehingga cadangan devisa juga meningkat menjadi 130,5 miliar dolar AS. Dengan indikator itu, Gubernur Perry Warjiyo optimistis pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Indonesia akan kembali naik pada rentang positif yakni pada kisaran 5-6 persen.
Lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional -IMF dan Bank pembangunan Asia -ADB juga memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kisaran 2 hingga 5 persen.
Optimisme tersebut memberi harapan kepada masyarakat Indonesia yang menginginkan situasi ekonomi mereka sendiri cepat pulih. Untuk itu, mereka harus mendukung upaya pemerintah untuk mencapai hal itu.
Seraya pemerintah semakin melebarkan pintu untuk kegiatan ekonomi, protokol kesehatan menuju tatanan normal baru juga telah ditetapkan. Masyarakat Indonesia harus patuh terhadap protokol kesehatan untuk menghindari kemungkinan gelombang kedua penyebaran Covid-19, yang dapat membuat Indonesia jatuh ke dalam resesi ekonomi. Jika hal itu terjadi, pemulihan ekonomi akan makan waktu lebih lama dan korban akan berjatuhan lebih banyak.
June
Pemerintah Memutuskan Menunda Pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila
Written by Daniel
Pemerintah mengumumkan minggu lalu penundaan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, pemerintah juga meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebagai pengusul RUU HIP, untuk lebih banyak menyerap aspirasi masyarakat.
Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila menuai polemik publik. Sebab, draf RUU tersebut memuat klausul Trisila dan Ekasila di dalam salah satu pasalnya. Dilansir dari draf RUU, konsep Trisila dan Ekasila tertuang dalam Pasal 7 yang memuat tiga ayat. Adapun ayat 1 menyebutkan ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan. Ayat 2, ciri pokok Pancasila berupa Trisila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Ayat 3, Trisila sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) terkristailisasi dalam Ekasila, yaitu gotong-royong. Pembahasan rancangan undang-undang ini dinilai tidak memiliki urgensi dan rawan konflik ideologi. Banyak kalangan berpendapat, konsep Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila merupakan sebuah bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan negara.
Pemerintah mempunyai sejumlah alasan menunda pembahasan RUU HIP, salah satunya berkaitan dengan aspek substansinya. Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPRS) Nomor XXV Tahun 1966 masih berlaku mengikat dan tidak perlu dipersoalkan. TAP MPRS tidak bisa dicabut oleh lembaga negara maupun rancangan aturan yang digulirkan Dewan Perwakilan Rakyat sendiri. Pemerintah memandang rumusan Pancasila yang sah adalah rumusan yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945.
Artinya tidak perlu adalagi pembahasan rumusan ideologi baru di luar Pancasila.
June
Dalam dua hari terakhir ini Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo bertemu Menlu Tiongkok Yang Jiechi di Hawaii untuk perundingan langka yang digelar di tengah konflik yang kian panas.
Dua kekuatan ekonomi terbesar di dunia itu memang bersitegang dalam berbagai isu, mulai dari masalah pandemi virus corona, langkah Tiongkok menerapkan legislasi keamanan di Hong Kong, isu wilayah di Laut China Selatan, hingga perang dagang. Di tengah pandemi global virus Corona, Tiongkok dan Amerika saling tuduh soal asal usul virus Corona. Amerika menuduh virus Corona berasal dari laboratorium virologi Wuhan, baik diciptakan atau bocor dari sana. Sementara itu, Tiongkok menuduh virus Corona diciptakan di Amerika dan dibawa ke Wuhan oleh personil militer.
Tiongkok dan Amerika Serikat juga menghadapi risiko konflik yang kian nyata di Laut China Selatan. Untuk menghindarinya, kedua pihak dinilai harus bisa mengelola krisis seperti ketika kapal perang mereka berada dalam lokasi yang berdekatan. Sulit ditentukan secara pasti kapan hubungan AS dan Tiongkok mulai memburuk, tetapi konflik di Laut China Selatan adalah salah satu konflik awal yang terjadi.
Seorang sumber militer Tiongkok mengatakan bahwa dalam satu insiden di bulan April, kapal-kapal dari kedua negara saling berdekatan sejauh 100 meter. "Insiden semacam itu menunjukkan kurangnya kepercayaan politik antara kedua militer," kata sang sumber seperti dikutip South China Morning Post.
Menurut Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataan yang dilaporkan Reuters, Washington perlu menghormati posisi Beijing dalam masalah-masalah utama, menghentikan intervensinya pada masalah dalam negeri Tiongkok seperti Hong Kong, Xinjiang, termasuk Taiwan, dan bekerja untuk memperbaiki hubungan. Sementara juru bicara Departemen Luar Negeri AS Morgan Ortagus dalam sebuah pernyataan menekankan, perlunya hubungan penuh timbal balik antara kedua negara.
Hubungan AS dan Tiongkok memang kerap mengalami pasang surut. Namun kali ini, dengan adanya fakta-fakta yang disebutkan tadi, kekhawatiran akan semakin memburuknya hubungan antara Tiongkok dengan Amerika sangat beralasan. Agak sulit menebak akan kemana atau sampai kapan akhir dari perseteruan ini. Tanpa itikad dan niat kedua negara untuk menyelesaikan persoalan2 ini secara damai, tentu keadaan tidak akan membaik. Padahal sebagai bagian dari masyarakat dunia, keduanya tentu menyadari bahwa konflik antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia pastilah berdampak pada negara-negara lain.
June
Setelah proses belajar-mengajar di semua sektor pendidikan dihentikan pada Maret 2020, Pemerintah Indonesia resmi memutuskan tahun ajaran baru tetap berlangsung di semester dua tahun ini.Sebelumnya, penutupan semua sekolah, lembaga pendidikan hingga universitas telah mengharuskan proses belajar-mengajar melalui daring bagi para murid dan mahasiswa. Tak pelak, proses belajar yang baru ini memaksa pemangku kepentingan dan semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan secara dadakan membuat skema dan prosedur baru sesuai arahan dari Pemerintah. Hal ini untuk mengurangi dan menghentikan dampak penyebaran Covid19 di area pendidikan.
Usai mengadakan pertemuan dengan beberapa Kementrian terkait dan lembaga khusus penanganan virus Covid-19 Senin 15 Juni, Menteri Pendidikan dan kebudayaan, Nadiem Makarim mengatakan bahwa pembukaan tahun ajaran baru pada Juli 2020 adalah suatu keputusan yang sulit mengingat situasi pendemi saat ini masih merebak. Dia juga menyampaikan banyak yang dikorbankan saat siswa belajar dari rumah. Namun, Menteri Nadiem menegaskan bahwa pihaknya akan membuat peraturan khusus dalam proses pembelajaran nanti, seperti untuk zona kuning, dan oranye. Sementara, zona merah akan dilarang pembelajaran secara tatap muka. Sedangkan, zona hijau dipersilahkan melakukan tatap muka. Namun, pembukaan pembelajaran tatap muka adalah otoritas pemerintah daerah setempat.
Dibukanya kegiatan belajar mengajar pada Juli 2020, sepertinya sudah diantisipasi oleh beberapa penyelenggara pendidikan dengan mengacu pada protokol kesehatan di masa pendemi. Dibeberapa daerah telah melakukan sosialisasi protokoler saat masuk sekolah di era tatanan Kehidupan Baru seperti kesehatan umum sekolah, sarana dan prasarana sekolah, berangkat dari rumah ke sekolah, siswa selama di sekolah, guru dan tenaga kependidikan selama di sekolah dan pulang dari sekolah. Dibutuhkan kesiapan serius, tepat dan akurat agar pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah tidak menjadi kluster baru seperti halnya yang terjadi di Beijing baru-baru ini.
Selain mengantisipasi ancaman kluster baru, Pemerintah juga diharapkan untuk memperbaiki kurikulum di masa pendemi, terutama pembalajaran melalui daring. Seperti apa yang suarakan oleh Forum Aksi Guru Indonesia, materi pembelajaran daring semua disesuaikan dengan pandemi Covid-19 sehingga kurikulum yang sebelumnya tidak dapat memenuhi siswa. Selain itu, guru juga tidak mampu mengajar target pembelajaran. Sedangkan dalam sebuah diskusi di salah satu televisi swasta nasional, banyak dibahas permasalahan dalam proses belajar melalui daring. Salah satunya adalah keterbatasan para siswa dalam mengakses materi dan proses belajar. Selain keterbatasan kemampuan mengakses internet, faktor sosial ekonomi serta geographis juga dapat mempengaruhi keberhasilan belajar melalui daring. Sejatinya, proses belajar mengajar dapat dimana saja, namun kesiapan orangtua dalam mendampingi anaknya belajar juga harus diperhatikan. Sehingga, ada baiknya juga dipikirkan pendampingan untuk orangtua dalam mengatur dan menjaga keberlangsungan proses pembelajaran melalui daring.
June
Isu bahwa Amerika Serikat akan menarik sejumlah pasukannya dari Jerman menjadi nyata. Dengan alasan Pemerintah Jerman bertindak nakal, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Senin 15 Juni 2020, menyatakan akan menarik pasukannya dari Jerman. Dalam pernyataannya di Gedung Putih, Trump mengatakan akan mengurangi jumlah pasukannya hanya menjadi 25 ribu orang. Data menunjukkan bahwa hingga saat ini Amerika Serikat menempatkan sekitar sekitar 38 ribu tentaranya di beberapa wilayah Jerman.
Selain mempertimbangkan besarnya biaya pengerahan pasukan di Jerman, Donald Trump menjadikan lemahnya komitmen Jerman sebagai alasan yang lain. Trump menggunakan istilah nakal untuk kebijakan pemerintahan Angela Merkel yang tidak memenuhi komitmennya menggunakan dua persen pendapatan Domestik Brutonya.
untuk sektor pertahanan seperti yang disyaratkan NATO. Sejak berakhirnya perang dunia kedua, Amerika Serikat telah mengeluarkan biaya besar untuk menempatkan pasukannya di Jerman. Keluhan Donald Trump ini tidak hanya disampaikan kepada Angela Merkel, tetapi juga kepada negara lain anggota Nato.
Apapun alasan Donald Trump mengurangi jumlah tentaranya di Jerman, kritik telah bermunculan. Tidak hanya dari Jerman, tetapi juga dari lawan politiknya di dalam negeri. Kalangan aliansi NATO menyatakan bahwa keputusan Trump menunjukkan lemahnya komitmen pemerintahannya untuk bekerjasama dengan NATO dan negara Eropa lainnya. Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas mengindikasikan semakin rumitnya hubungan Amerika Serikat dan Jerman sejak Donald Trump menjadi Presiden. Walaupun demikian, keputusan Trump disambut positif oleh partai beraliran kiri di Jerman yang menginginkan penarikan pasukan Amerika Serikat secara menyeluruh dari Jerman.
Keputusan itu juga menguatkan kritik kepada Trump di dalam negeri, bahkan dari Partai Republik sendiri. Kalangan partai Republik sebelumnya telah mengingatkan Trump bahwa penarikan pasukan dari Jerman dan Eropa akan membawa konsekwensi keamanan yang dapat ditimbulkan oleh Rusia dan China. Apakah langkah Trump akan berkonsekwensi bagi pencalonannya kembali sebagai Presiden, menyusul antipati sebagian rakyat Amerika Serikat akibat responnya terhadap kematian George Floyd, mata dunia masih harus menunggu hingga saatnya tiba.
June
Beberapa pemerintah provinsi di Indonesia mengijinkan mal dan pusat perbelanjaan dibuka kembali mulai Senin (15/6/2020). Di Jakarta, setidaknya 80 mal beroperasi kembali. Persiapan telah dilakukan oleh pengelola mal, mulai dari lajur masuk ke mal, pengukuran suhu, fasilitas cuci tangan, serta fasilitas dengan minim sentuhan. Yang sangat penting tentunya adalah pembatasan jumlah orang yang masuk ke dalam mal.
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menetapkan jumlah pengunjung dan karyawan yang bisa masuk saat bersamaan adalah 50 persen dari kapasitas mal. Selain itu, yang juga dibatasi adalah jam operasional. Jika sebelumnya, sebagian besar mal beroperasi dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Pada masa transisi Perbatasan Sosial Berskala Besar di Jakarta saat ini, mal hanya diijinkan buka dari jam 11 pagi hingga jam 8 malam.
Bagi sebagian masyarakat, dibukanya mal dan pusat perbelanjaan adalah salah satu yang ditunggu. Bagi mereka, berkunjung ke mal setelah selama hampir tiga bulan di rumah, akan menjadi hiburan dan pelepas stres. Tetapi tak sedikit yang khawatir dan takut, pembukaan kembali mal dan pusat perbelanjaan justru akan meningkatkan jumlah yang terpapar virus corona baru atau Covid-19.
Memang jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia masih terus meningkat. Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto mengumumkan pada Senin (15/6/2020), ada penambahan 1.017 kasus positif Covid-19 di Indonesia. Tetapi di sisi lain, ada fakta yang juga mengkhawatirkan. Konsumsi rumah tangga masyarakat Indonesia turun tajam akibat Covid-19. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan pertama 2020 ini hanya 2,84 persen, turun dari periode yang sama tahun lalu, yaitu 5,02 persen. Padahal konsumsi rumah tangga merupakan salah satu komponen yang menjadi kontributor utama pertumbuhan ekonomi Indonesia dari sisi pengeluaran.
Dalam sebuah diskusi di sebuah stasiun siaran televisi nasional, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, Roy Mendey mengatakan, dibukanya mal dan pusat perbelanjaan bukan hanya secara fisik. Ada multiplier effect atau dampak berganda dari beroperasinya kembali kegiatan ritel, diantaranya kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah, angkutan online, dan kegiatan usaha masyarakat di sekitar mal atau pusat perbelanjaan.
Setiap kebijakan pasti memiliki risiko. Besar kecilnya risiko itu tergantung pada yang menjalankan. Diharapkan dari pembukaan kembali mal dan pusat perbelanjaan, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan kembali meningkat. Karyawan yang dirumahkan dapat kembali bekerja, usaha mikro kecil dan menengah kembali mendapatkan pasarnya, yang pada akhirnya akan meningkatkan konsumsi rumah tangga masyarakat Indonesia. Kebijakan ini dilakukan dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan. Salah satu kunci keberhasilannya adalah kesiapan masyarakat Indonesia dengan disiplin yang tinggi. Protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Semoga pembukaan kembali mal dan pusat perbelanjaan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, dan tidak menjadi klaster baru penyebaran Covid-19.
June
Pandemi virus corona atau COVID-19 telah menyebar ke lebih dari 200 negara di dunia. Berdasarkan worldmeters.info, per 14 Juni 2020 jumlah kasus infeksi COVID-19 telah mencapai lebih dari 7,8 juta dengan korban meninggal dunia lebih dari 430 ribu, sedangkan jumlah pasien yang berhasil sembuh tercatat lebih dari 4 juta orang. Dari kasus yang terjadi di berbagai negara, terdapat 5 negara yang melaporkan jumlah terbanyak infeksi virus corona, yaitu Amerika Serikat, Brazil, Rusia, India, dan Inggris.
Di Indonesia sendiri, per 14 Juni 2020 jumlah kasus COVID-19 sudah mencapai lebih dari 36 ribu dengan total sembuh lebih dari 4 ribu pasien dan meninggal lebih dari 2100 orang. Angka ini tidak bisa dikatakan kecil mengingat penambahan kasus yang semakin meningkat setiap harinya. Bahkan pada Rabu 10 Juni 2020, jumlah pasien Covid-19 di Indonesia naik lebih dari 1200 orang.
Upaya pemerintah dengan memberlakukan berbagai kebijakan mulai dari social distancing, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa daerah dengan kasus COVID-19 yang tinggi, sampai menghimbau masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, belumlah cukup untuk mengendalikan penyebaran virus COVID-19. Diperlukan cara lain yang lebih efektif yaitu vaksin dan obat COVID-19
Sepertinya, upaya untuk menemukan obat penangkal COVID-19 akan semakin dekat. Setelah melakukan berbagai riset, tim peneliti dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Stem Cell Universitas Airlangga di Surabaya, Jawa Timur, menemukan lima kombinasi regimen obat yang berasal dari obat-obat yang sudah beredar di pasaran yang berpotensi menjadi obat bagi pasien Covid-19. Peneliti Universitas Airlangga (Unair) Dokter Purwati bersama Badan Intelijen Negara dan Gugus Tugas Nasional Penanganan Covid 19 terus melakukan penelitian untuk memutakhirkan resep penyembuhan Covid-19. Pihaknya melakukan penelitian terkait dengan regimen kombinasi obat dan juga jenis stem cell yang efektif. Regimen merupakan komposisi jenis dan jumlah obat serta frekuensi pemberian obat sebagai upaya terapi pengobatan.
Memang, bukan hanya Indonesia yang berupaya mencari penangkal virus COVID-19. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, seperti dikutip laman CNBC, Senin, 6 April 2020, mengatakan bahwa penelitian pengembangan vaksin dan obat untuk melawan virus Corona telah dipercepat. Menurutnya, lebih dari 70 negara bergabung dengan WHO untuk uji coba penelitian tentang pengobatan efektif dan 20 lembaga mengembangkan vaksin.
Semoga upaya yang dilakukan peneliti Indonesia dan peneliti dari berbagai negara di dunia bisa membuahkan hasil sehingga semakin banyak pasien COVID-19 yang bisa disembuhkan.
June
Setelah 3 bulan memberlakukan lockdown secara ketat, beberapa negara di Asean sudah mulai melonggarkan isolasi untuk mencegah sebaran virus corona. Malaysia mulai membuka kembali hampir seluruh aktivitas perekonomian dan sosial Rabu (10/06). Hal ini dilakukan setelah menerapkan kebijakan penguncian yang dikenal dengan istilah Malaysia’s Movement Control Order (MCO) hampir tiga bulan lamanya. Larangan penerbangan maupun perjalanan domestik pun telah dicabut. Aktivitas di terminal integrasi Bandar Tasik Selatan di Kuala Lumpur dilaporkan perlahan-lahan mulai kembali normal. Sedangkan Thailand saat ini tengah merencanakan untuk mencabut lebih banyak pembatasan terkait Covid-19 di sektor bisnis,. Kebijakan ini diambil setelah dilaporkan tidak adanya transmisi lokal di negeri tersebut dalam 16 hari terakhir. Juru Bicara Pusat Administrasi Situasi COVID-19 Thailand, Taweesin Wisanuyothin, menyampaikan, pihaknya akan menggelar pertemuan untuk membahas rencana tersebut pada Jumat (12/06) hari ini. Pencabutan pembatasan direncakan mulai berlaku pada 15 Juni esok. Pada fase ini, sekolah, restoran, acara konser, taman hiburan dan tempat bermain, maupun fasilitas olahraga luar ruangan sudah diizinkan kembali dibuka dengan menjalankan protokol kesehatan. Namun, pencabutan pembatasan ini belum berlaku untuk tempat hiburan malam.
Tercatat ada beberapa negara memutuskan pelonggaran ditengah kondisi jumlah penderita infeksi covid19 justru belum turun, bahkan masih terjadi peningkatan. Misalnya yang terjadi di Pakistan. Badan Kesehatan Dunia (WHO) meminta Pakistan untuk kembali menerapkan lockdown setelah kasus positif COVID-19 di negara Asia Selatan tersebut meningkat secara signifikan. Sedikitnya ada tambahan 5.000 kasus positif yang dilaporkan di Pakistan dalam 24 jam terakhir, tertinggi di antara negara-negara sekitar. Hal ini terjadi setelah pemerintah Pakistan mengumumkan pelonggaran lockdown. Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, menolak dengan tegas kebijakan lockdown karena dinilai semakin menjatuhkan kondisi perekonomian negaranya. Bahkan, Khan meminta empat provinsi di Pakistan yang masih menerapkan kebijakan tersebut untuk segera mencabutnya.
India juga melakukan kebijakan serupa. Melakukan pelonggaran lockdown walaupun angka sebaran virus covid19 masih cukup tinggi. Mal, hotel, restoran dan tempat-tempat ibadah di India dibuka kembali per 8 Juni 2020, menandai berakhirnya lockdown fase pertama yang dimulai sejak akhir maret 2020. Namun area-area yang kasus virus coronanya masih tinggi diwajibkan menjalani lockdown fase ke dua sampai 30 Juni 2020. Mumbai dan Delhi adalah beberapa Kota yang kasus Covid-19 masih tinggi. Belakangan dikabarkan, setelah beberapa hari melonggarkan lockdown, India memutuskan menutup kembali tempat ibadah, khawatir akan jumlah sebaran covid19 yang meningkat
Sebuah tim peneliti dari University College London (UCL) bekerja sama dengan Universitas Tsinghua Tiongkok telah membuat sebuah model untuk memprediksi dampak pelonggaran lockdown di berbagai negara. Ditemukan Lockdown ketat selama 3 bulan akan berdampak buruk terhadap ekonomi. Namun pelonggaran lockdown akan membuat penanganan covid 19 akan berjalan lebih lambat dari sebelumnya.
Jadi, pilihan mana yang akan diambil? Tentunya terpulang kepada pemerintah negara masing-masing. Sesungguhnya tiap negara punya situasi dan kondisi yang berbeda. Dan hanya mereka lah yang paling tahu mana yang paling mendesak untuk dilakukan saat ini.
June
Apa Yang Dapat Dipetik Dari Pembelajaran Jarak Jauh Selama Pandemi Covid-19?
Written by Daniel
Pemerintah Indonesia harus menutup aktivitas belajar mengajar di sekolah atau perguruan tinggi, dan memberlakukan sistem pembelajaran jarak jauh guna mencegah penyebaran pandemi Covid-19. Selama ini, model pembelajaran di sekolah-sekolah identik dengan tatap muka dan interaksi fisik antara guru dan murid.
Menurut survei yang dilakukan Komisi Perlindungan Indonesia (KPAI), sebagian besar sekolah di Indonesia mengalami masalah atau kendala dalam menerapkan pembelajaran jarak jauh. Banyak murid tidak memiliki akses internet untuk mengikuti pembelajaran secara online. Dampaknya, mereka kehilangan kesempatan untuk mendapat pembelajaran yang layak. Berdasarkan pengaduan murid secara online yang diterima Komisi Perlindungan Indonesia (KPAI), 76,7 persen menyatakan tidak suka belajar dari rumah.
Walaupun menemui kendala, perlu diakui bahwa ada beberapa aspek positif yang dapat dipetik dan patut dilanjutkan dari pembelajaran jarak jauh selama pandemi ini.
Pertama, peran guru tidak dominan selama pembelajaran jarak jauh. Dalam proses belajar tatap muka di ruang kelas, yang masih menjadi tren sampai saat ini, peran guru atau pendidik relatif dominan. Guru mengajar dan murid mendengar. Sedangkan pembelajaran jarak jauh selama pandemi Covid-19, peran guru atau pendidik tidaklah dominan. Peran guru ke depan hendaknya seperti ini, tidak dominan. Guru harus lebih berperan sebagai fasilitator yang membantu murid untuk berkembang.
Kedua, kerjasama antara pihak sekolah, guru dan orangtua dapat terbangun dengan baik. Padahal selama ini, kerjasama yang baik antara sekolah, guru dan orangtua tidak tampak. Pengalaman kerjasama yang baik antara guru dan orangtua selama pembelajaran jarak jauh ini mengingatkan semua pihak bahwa persoalan pendidikan bukan hanya tanggung-jawab satu pihak, akan tetapi semua pemangku kepentingan.
Ketiga, penguasaan teknologi dalam pembelajaran menjadi keharusan. Dewasa ini dan kedepan, teknologi tetap menjadi peluang utama untuk menemukan cara-cara kreatif, efektif dan efisien dalam proses belajar dan mengajar. Untuk itu, pembelajaran jarak jauh harus menjadi perhatian serius bagi seluruh stakeholder kedepan.
June
Pemutusan Hubungan Komunikasi Korut - Korsel Hambat Rekonsiliasi.
Written by Daniel
Belum selesai mengatasi pandemi Virus Corona, Korea Selatan dihadapkan dengan ancaman baru negara tetangga terdekatnya, Korea Utara. Pemerintah Korea Utara menyatakan akan memutus hubungan komunikasinya dengan Korea Selatan. Kantor berita resmi Korea Utara, Korean Central News Agency, KCNA, memberitakan bahwa hal itu mulai dilaksanakan hari ini, Selasa 10 Juni waktu setempat.
Menurut KCNA keputusan pemerintah di Pyong Yang itu berupa pemutusan semua saluran komunikasi dengan Korea Selatan. Dan yang terpenting adalah pemutusan hubungan telepon langsung atau hotline, antara pemimpin kedua negara. Pemutusan hubungan komunikasi itu dapat dengan mudah dilakukan karena setiap panggilan yang masuk dari Korea Selatan harus melalui kantor penghubung di kota Kaesong di perbatasan Korea Utara. Kantor penghubung komunikasi di Kaesong didirikan atas kesepakatan kedua negara pada tahun 2018 sebagai hasil konferensi tingkat tinggi kedua negara, dengan tujuan mengurangi ketegangan hubungan. Sejak saat itu kedua pemerintahan dapat melakukan hubungan komunikasi dua kali dalam sehari.
Sebagaimana di klaim oleh pemerintah Pyongnya pemutusan hubungan komunikasi itu adalah merupakan yang pertama dilakukan dari serangkaian aksi yang akan dilakukan terhadap Korea Selatan. Pemerintah Korea Utara dalam boikot komunikasi ini menyebut negara tetangga yang sama-sama bangsa Korea itu sebagai musuh. Ketetapan pemutusan hubungan komunikasi itu dilakukan Korea Utara karena gusar akibat adanya balon-balon udara yang diterbangkan dari Korea Selatan dan ditujukan untuk rakyat Korea Utara. Balon udara itu disertai tulisan atau pesan-pesan yang ditengarai berbau propaganda dan kadangkala juga makanan. Tujuannya konon, untuk menggoda rakyat Korea Utara agar membaca pesan atau mengambil makanannya.
Bisa jadi ada saja warga Korea Utara yang mengambilnya secara diam diam untuk memenuhi keingin tahuan mengenai berita dunia luar atau mengetahui keadaan saudaranya di Korea Selatan. Selama ini pemerintah Komunis Korea Utara melarang rakyatnya berhubungan dengan dunia luar dan mendengar, melihat atau mengetahui berita berita dari luar negeri.
Bagi rakyat Korea Utara, Keputusan Pemerintah untuk mengakhiri hubungan komunikasi dengan Korea Selatan tidaklah terlalu penting, karena sangat boleh jadi merekapun tidak mengetahui berita itu. Pun mereka selama ini memang tidak dapat berkomunikasi dengan dunia luar. Walaupun demikian, langkah penguasa Korea Utara tersebut, selain menunjukkan kekuasaannya, dapat mempengaruhi hubungan yang sudah mulai terjalin dengan Korea Selatan. Tentunya ini akan berdampak pada upaya upaya rekonsiliasi antara kedua negara yang meski sebangsa, terpisah akibat perang Korea serta perbedaan idelogi politik.