komentar (886)
February
Ketegangan Hubungan Amerika Serikat Dan Rusia, Tidak Seharusnya Memicu Kembali Perang Dingin.
Written by Daniel
Amerika Serikat dan Rusia kini terlibat dalam wacana penangguhan traktat Nuklir Jangka Menengah, Intermediate range Nuclear Forces ( INF ). Pernyataan Washington bahwa Amerika Serikat akan menarik diri dari INF, mendapat balasan dari Kremlin. Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow menyatakan, bahwa Rusia juga akan melakukan tindakan serupa. Berbeda dengan Donald Trump yang Sabtu lalu menyatakan segera mengundurkan diri, Putin lebih memilih diksi menangguhkan dalam menyatakan sikapnya. Pernyataan Donald Trump untuk mengundurkan diri dari INF sesungguhnya sudah dilontarkan sejak Oktober tahun lalu. Rekonfirmasi atas sikap yang dinyatakan kembali awal Februari 2019 ini, telah mendapat sambutan dari Moskow. Perjanjian INF, merupakan kesepakatan Amerika Serikat – Uni Sovyet, yang ditandatangani ketika Ronald Reagan menjabat Presiden Amerika Serikat. Melalui kesepakatan itu kedua negara sepakat untuk tidak menempatkan rudal jarak pendek dan menengah di Eropa.
Alasan Donald Trump menyatakan mundur dari perjanjian itu didasarkan anggapan bahwa Moskow telah melanggar kesepakatan itu. Walaupun tuduhan itu telah dibantah, Donald Trump tetap mengkonfirmasi sikapnya itu. Pernyataan kedua pemimpin itu sangat boleh jadi dapat meningkatkan ketegangan hubungan-hubungan, tidak hanya antara Rusia dengan Amerika Serikat, tetapi juga melibatkan mitra Amerika Serikat di Eropa. Sebagaimana diketahui, eskalasi ketegangan hubungan antara Moskow dengan Amerika Serikat dan sekutunya di Eropa terjadi sebelumnya dalam kasus aneksasi semenanjung Krimea oleh Rusia dari Ukraina. Apakah peningkatan ketegangan hubungan-hubungan yang disertai dengan saling lontar pernyataan sekedar merupakan perang urat syaraf atau penanda akan dimulainya kembali perang dingin, dunia masih menunggu perkembangan lebih lanjut. Walaupun demikian, masyarakat internasional tentu berharap, perang dingin tidak semestinya terjadi lagi. Tata hubungan internasional yang sudah membaik, tentu harus dipelihara demi mewujudkan perjuangan memelihara perdamaian dunia.
February
Hampir tidak ada negara di dunia ini tanpa komunitas Tionghoa di dalamnya. Hari ini adalah hari besar mereka, yaitu Tahun Baru Imlek 2570 yang kali ini jatuh pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2019. Peristiwa ini dirayakan warga keturunan Tionghoa seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Masyarakat Tionghoa di Indonesia bahkan telah jauh-jauh hari mempersiapkan perayaan setahun sekali ini dengan meriah.
Warga Indonesia lainnya meski mayoritas beragam Islam, ikut menghormati perayaan tradisi mereka sebagai sesama bangsa Indonesia, meski berbeda etnik. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti pun menganggap Hari Raya Imlek sudah menjadi milik bangsa dan rakyat Indonesia. Kepada Media Indonesia Minggu (3/2) Abdul Mu’ti mengatakan perbedaan tidak lagi sesuatu yang asing, tapi merupakan keniscayaan yang mesti dikuatkan. Menurutnya, Imlek sudah menjadi milik bangsa Indonesia, bahkan memperkaya kebudayaan nasional.
Senada dengan Sekretaris Umum Muhammadiyah, salah satu Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Marsudi Syuhud mengatakan Hari Raya Imlek ialah momentum untuk mengembalikan tradisi bangsa yang berlandaskan kesatuan dan kasih sayang.
Bukan hanya pemimpin organisasi keagamaan, dalam hal ini, Islam, melainkan juga para pemimpin negeri ini mengakui bahwa dalam perayaan Tahun Baru Imlek tercermin semangat persatuan dalam keberagaman. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa politik kebangsaan akan tetap menjadi warna politik Indonesia untuk selamanya. Toleransi dan keberagaman dijamin keberadaannya di negeri ini.
Muhaimin menyatakan ini dalam acara Refleksi Imlek 2570/2019 yang dihadiri komunitas Tionghoa di Jakarta Kamis (31/1). Selain dihadiri Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Eko Putro Sanjoyo dan Menteri Tenaga Kerja, Hanif Dhakiri, acara tersebut juga dihadiri oleh tokoh lintas agama dan para pengusaha keturunan Tionghoa.
Pendapat para tokoh ini tentu menyejukkan, terutama di saat Indonesia memasuki tahun politik 2019 yang ditandai oleh adanya Pemilu April nanti. Perbedaan mudah menyulut perpecahan jelang pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Dengan menghormati warga keturunan Tionghoa yang merayakan Imlek, bangsa Indonesia sedang memanfaatkan momentum untuk menerima perbedaan dan memperkuat persatuan dalam keberagaman. Perayaan Imlek hanya salah satu simbol keberagaman. Aneka tradisi lain juga memperindah persatuan Indonesia di bawah payung Pancasila.
February
Kementerian Perindustrian RI (Kemenperin) sedang fokus menggenjot kinerja industri pengolahan yang berorientasi ekspor untuk memperbaiki struktur perekonomian nasional saat ini. Apalagi, selama ini produk manufaktur memberikan kontribusi paling besar terhadap nilai ekspor nasional, yaitu sebesar 74 persen. Selain itu, industri manufaktur juga berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 20 persen serta perpajakan sekitar 30 persen.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berkomitmen untuk merevitalisasi industri manufaktur melalui pelaksanaan peta jalan (road map) Making Indonesia 4.0 agar siap memasuki era industri generasi ke 4 atau yang dikenal dengan sebutan era revolusi industri 4.0.
Ada lima sektor andalan dalam peta jalan Making Indonesia 4.0, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronika, dan kimia. Lima kelompok manufaktur ini mampu memberikan kontribusi sebesar 65 persen terhadap total nilai ekspor nasional. Kementerian Perindustrian pun mencatat ekspor dari industri pengolahan nonmigas terus meningkat dalam empat tahun terakhir.
Selain melalui peta jalan Making Indonesia 4.0, Kementerian Perindustrian juga berupaya menerapkan sejumlah langkah strategis dalam meningkatkan daya saing dan kualitas perindustrian nasional. Antara lain melalui sertifikat kompetensi tenaga kerja industri dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Selain itu, Kemenperin juga berupaya mengembangkan kawasan dan sentra industri. Pada periode 2015-2018 Kemperin telah berhasil mengembangkan 13 kawasan industri baru di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa.
Meningkatkan kinerja industri manufaktur memang merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan perekonomian nasional. Apalagi dunia termasuk Indonesia, sekarang sedang menghadapi era industri 4.0 yang tentu saja memiliki persaingan yang sangat ketat.
Upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui berbagai hal tersebut juga memerlukan dukungan baik dari sektor swasta maupun masyarakat. Semoga langkah yang diambil pemerintah dapat meningkatkan perekonomian nasional dan meningkatkan daya saing Indonesia di tengah persaingan ketat dunia.
February
Setelah beberapa waktu isu pertemuan kali kedua hanya menjadi wacana, akhirnya rencana pertemuan kedua antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un diungkap juga. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo dalam sebuah wawancara dengan sebuah televisi AS, hari Rabu menyampaikan bahwa pertemuan akan diselenggarakan akhir bulan ini. Meskipun demikian, Pompeo belum menentukan dimana lokasi pertemuan itu yang hanya menyebutkan suatu tempat di Asia. Dia mengakui sudah mengirim tim untuk mempersiapkan pertemuan itu.
Tetapi mungkin rencana itu tidak secara mulus berjalan karena dari dalam negeri Amerika Serikat, Badan Intelijen Nasional menganggap Korea Utara belum ada kemajuan dalam masalah perlucutan nuklir. Direktur Badan Intelijen itu, Dan Coats meragukan jika Korea Utara bersungguh-sungguh melucuti nuklirnya. Tetapi prakiraan intelijen yang dimuat dalam laporan tahunan, Worldwide Threat Assessment, mengakui jika sikap Korea Utara tidak lagi provokatif dengan menahan diri dari uji coba rudal dan nuklir setidaknya setahun belakangan. Laporan Dan Coats juga didukung oleh Badan Intelijen Pertahanan Amerika Serikat.
Laporan intelijen AS itu kemudian dimentahkan oleh Presiden Donald Trump dengan kicauan di akun media sosialnya. Presiden Trump menulis bahwa dia sudah tidak sabar untuk bertemu dengan Pemimin Kim Jong-un dan dirasakan sudah ada perbedaan. Selain membantah soal Korea Utara, Trump juga menolak klaim laporan soal ISIS.
Dengan pernyataan Pompeo mengenai pertemuan itu, harapan akan terobosan penyelesaian semenanjung Korea menjadi lebih besar. Namun, rencana itu bisa saja batal sewaktu-waktu jika laporan tentang Korea Utara yang dicurigai masih menjalankan program nuklirnya terbukti benar. Atau sebaliknya, jika Presiden Donald Trump berubah sikap dan mempercayai laporan intelijen.
January
Urgensi Revisi Peraturan Nomor 39 tahun 2017Tentang Kepemilikan Tunggal Bank
Written by Daniel
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)berencana mengkaji kembali peraturan nomor 39 tahun 2017 tentang kepemilikan tunggal bank atau single presence policy.Peraturan OJK nomor 39 tahun 2017 tentang Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia mengatakan bahwa, setiap pihak hanya bisa menjadi pemegang saham pengendali atas satu bank.Kepemilikan atas dua bank dapat dilakukan bila salah satunya adalah bank campuran atau bank dengan prinsip syariah. Apabila pemegang saham pengendali suatu bank ingin mengambil alih bank lain, wajib memilih salah satu opsi yakni merger, pembentukan induk di perbankan, atau fungsi holding.
Peraturan ini bertujuanmendorongagar bank kompetitif, bisa bersaing antarbank di Indonesia dan juga dengan bank di luar negeri. Banyak bank di Indonesia susah bersaing karena tidak memiliki modal yang besar. Kondisi modal yang tidak besar ini disebabkan karena jumlah bank di Indonesia masih banyak. Jumlah bank umum di Indonesia saat ini mencapai 115 bank. Meski sudah mengalami penurunan signifikan dari sebelumnya 250 bank, Jumlah 115 bank masih terlalu banyak. Indonesia berada di peringkat pertama sebagai negara dengan jumlah bank terbanyak di Asia Tenggara.Banyaknya jumlah bank di Indonesia, antara lain disebabkan oleh kebijakan deregulasi perbankan di era Orde Baru. Pada masa Orde Baru, mendirikan bank baru hanya membutuhkan modal Rp10 miliar.
Sejak lahirnya nomor 39 tahun 2017, Jumlah bank masih stagnan di 115. Itu artinya, belum ada bank-bank yang melakukan merger atau pun penggabungan. Padahal bila bank-bank membentuk perusahaan induk, melakukan merger, bank-bank tersebut memiliki modal besar dan kompetitif.
Mengapa tidak satupun bank-bank kecil yang melakukan merger sesuai peraturan OJK, padahal kondisi bank tersebut sudah tidak mampu bersaing ?
Faktor kewajiban merger, pembentukan perusahaan induk dinilai menjadi penghambat. Sehingga, rencana pengkajian kembali aturan single presence policy atau kepemilikan tunggal bank diharapkan dapat memberikan kelonggaran kepada pemegang saham pengendali suatu bank memilih opsi lain selain merger, dan pembentukan perusahaan induk.
Bila OJK tidak merevisi aturan nomor 39 tahun 2017 ini, maka OJK perlu memberikan insentif perbankan. Selain itu, OJK juga perlu lebih keras dalam mendorong perbankan untuk melakukan merger.
January
Setelah mencairnya hubungan Korea Selatan dengan Korea Utara, Jepang nampak berusaha memperbaiki hubungannya dengan Korea Utara. Walaupun masih berupa wacana, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe berencana menemui Pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un untuk membicarakan sejumlah masalah antara kedua negara. Keinginan Shinzo Abe itu diungkapkannya dalam forum resmi, yaitu pembukaan sidang Parlemen Senin lalu. Shinzo Abe menyatakan akan langsung bertemu dengan Kim Jong-Un untuk mendorong dimulainya tahap baru hubungan kedua negara. Salah satu yang akan menjadi prioritas menurut Abe adalah pemulihan hubungan diplomatic termasuk penculikan warga negara Jepang yang sedang berwisata ke Korea Utara. Lebih lanjut Perdana Menteri Jepang mengatakan bahwa kunjungannya ke Korea Utara dalam upaya normalisasi diplomatik masa lalu yang tidak menguntungkan. Pernyataan Shinzo Abe ini sangat berbeda dengan apa yang ditegaskannya tahun lalu yang bernada keras dan ancaman terhadap Korea Utara.
Kedua negara bermusuhan sejak terjadinya agresi Jepang di Semenanjung Korea pada era perang dunia kedua. Upaya pencairan permusuhan telah dilakukan pada tahun 90an melalui perundingan. Tetapi upaya perdamaian itu gagal. Korea Utara menuntut Jepang memberikan ganti rugi atas apa yang disebut kerusakan selama masa agresi. Sedangkan Jepang berkeras meminta Korea Utara menghentikan uji coba nuklir sebelum kompensasi diberikan. Ketegangan antara kedua negara pasca perundingan yang mengalami jalan buntu itu semakin memuncak akibat penculikan oleh agen Korea Utara terhadap beberapa warga Jepang yang berkunjung ke Korea Utara. Pemerintah Pyongyang membantah keras terjadinya penculikan penculkan itu.
Ketegangan atas isu penculikan itu melunak dengan adanya informasi bahwa Pyongyang akan membebaskan seorang turis Jepang sebagaimana disiarkan Kantor Berita resmi pemerintah Korea Utara, KCNA. Menurut informasi yang berkembang, penangkapan seorang turis Jepang oleh penguasa Korea Utara disebabkan tuduhan bahwa warga negara Jepang itu merekam dengan video salah satu fasilitas militer Korea Utara.
Apakah pernyataan yang disampaikan secara resmi oleh Perdana Menteri Shinzo Abe dan isyarat pembebasan warga negara Jepang yang ditahan di Korea Utara menjadi pertanda baik dimulainya pemulihan hubungan kedua negara? Sesungguhnya ini masih menunggu proses lebih lanjut. Manakala pemulihan hubungan baik itu dapat terwujud, tentu akan terjadi perubahan geopolitik di Asia khususnya di Asia Timur.
January
Masuk tahun 2019, Indonesia gencar melakukan promosi di luar negeri. Promosi itu dilakukan Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara penempatan dan dalam pertemuan internasional. Beberapa acara yang mendapat sambutan dari masyarakat setempat antara lain, Promosi 10 Bali Baru di Table-Top Meeting di Lithuania, Pameran Produk Indonesia di Pakistan, Pameran Produk Indonesia dalam Pameran Dagang Internasional Khartoum ke-36 di Sudan. Dan yang baru saja berlangsung adalah Indonesia Night, di sela-sela pelaksanaan World Economic Forum 2019 di Davos, Swiss.
Indonesia memang harus gencar mempromosikan diri. Banyak target yang sudah dicanangkan untuk tahun ini. Misalnya, dalam bidang pariwisata. Indonesia menargetkan 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Meski jumlah kunjungan wisatawan mancanegara hingga November 2018 baru mencapai 14,4 juta, masih dibawah target 17 juta, Indonesia tetap optimis, target 20 juta kunjungan wisatawan mancanegara bisa tercapai.
Penyelenggaraan Indonesia Night di sela-sela World Economic Forum 2019, juga mendapat sambutan masyarakat internasional. Indonesia memang menggunakan acara yang digelar setiap tahun itu untuk memperluas jejaring dan promosi berbagai sektor unggulan. Sekaligus menarik minat pihak bisnis global yang hadir pada World Economic Forum untuk bekerja sama atau berinvestasi di bidang-bidang yang diminati di Indonesia.
Dalam pidato pembukaannya, Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB, WTO dan Organisasi lainnya di Jenewa, Duta Besar Hasan Kleib menegaskan bahwa Indonesia Night lebih dari sekedar promosi postur dan profil Indonesia di Davos. Acara tersebut juga merupakan momentum untuk terus mengetengahkan masa depan cerah Indonesia di tataran global. Indonesia Night juga memberikan kesempatan untuk membangun jejaring dan meningkatkan koneksi antar pemangku kepentingan bisnis dengan mengeksplorasi setiap potensi dan kesempatan bisnis dengan Indonesia.
Indonesia memang harus gencar mempromosikan diri. Agar masyarakat internasional bukan hanya tertarik, tapi melakukan aksi nyata untuk berkunjung dan melakukan investasi. Indonesia harus menunjukkan potensi dan kelebihannya sebagai tujuan investasi. Apalagi dengan adanya regulasi yang mempermudah proses perizinan. Indonesia juga harus mengambil peluang dari momentum perang dagang Tiongkok dan Amerika Serikat,. Misalnya dengan menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi sebagai tujuan yang tepat untuk relokasi usaha. Di samping itu, Indonesia pun harus aktif mempromosikan investasi industri 4.0 serta membentuk citra Indonesia yang sejalan dengan perkembangan teknologi dan inovasi global di berbagai bidang.
January
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak masih dua setengah bulan lagi, namun beragam kasus perilaku tidak baiksebagian calon legislatif , kembali muncul ke permukaan.
Beberapa calon legislatif melakukan beragam pelanggaran peraturan perundang-undangan Pemilu nomor 7 tahun 2017 . Mulai dari menggunakan fasilitas pemerintah, memanfaatkan tempat ibadah, hinggga membagi-bagikan bahan makananpokok (sembako) bahkan kupon untuk umroh, dalam berkampanye.
Yang lebih menyedihkan, ada diantara mereka yang sudah pernah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman, namun masih melakukan pelanggaran kembali. Sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan lembaga tinggi negara mereka sudah sepatutnya tidak melakukan hal-hal yang melanggar undang-undang. Bukankah kelak jika terpilih, merekapun akan terllibat dalam pembuatan undang-undang.? Apabila sebelum menjadi anggota dewan saja mereka sudah berani melanggar peraturan yang dibuat DPR sebelumnya, maka tidak mustahil mereka akan lebih berani melakukan pelanggaran yang lebih besar lagi setelah terpilih.
Tentu bukan rahasia lagi jika ada beberapa anggota dewan yang berurusan dengan hukum. Bahkan cukup banyak yang mendekam dibalik jeruji besi karena perbuatan mereka yang tercela.
Tanggal 17 April 2019 mendatang masyarakat Indonesia akan memberikan suara mereka untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden serta anggota Dewan Rakyat (DPR). Rekam jejak kedua calon Presiden dan Wakil Presiden tentu sudah jelas, namun untuk para calon anggota Dewan mungkin banyak dari pemilih yang tidak mengenal mereka.
Dalam perbincangan dengan reporter senior Voice of Indonesia Daulat Pane, salah seorang Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Viryan Azis beberapa waktu lalu menghimbau kepada masyarakat, untuk proaktif dalam mencari informasi tentang calon anggota Dewan yang akan mereka pilih. Hal ini untuk menghindari terjadinya salah pilih, atau “seperti membeli kucing dalam karung”.
Untuk itu masyarakat diminta untuk menjadi pemilih yang bijak, dan yang lebih penting katakan TIDAK untuk Politik Uang.
January
Krisis di Venezuela semakin berat mendera negeri itu setelah Amerika Serikat mendukung Juan Guadio, Ketua Dewan Nasional. Presiden Donald Trump mengumumkan dukungannya setelah Juan Guadio mengangkat sumpah hari Rabu sebagai penjabat Presiden sampai pemilihan umum digelar. Jika tadinya krisis berkisar pada masalah-masalah ekonomi yang terjadi sejak harga minyak jatuh, kini krisis beralih ke gelanggang politik.
Trump tidak sendiri. Beberapa Negara Amerika Latin seperti Brazil, Kolombia, Argentina, Chile, Peru, Ekuador dan Paraguay serta Kanada mendukung langkah Amerika Serikat. Tentu saja kebijakan Amerika Serikat ini mendapat respon dari Pemerintahan Presiden Nicolas Maduro yang memutuskan hubungan diplomatic dengan Amerika Serikat dan mengusir para diplomat negeri Paman Sam.
Keputusan Presiden Maduro segera direspon oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat dalam sebuah komunike yang tidak mengakui keabsahan pemerintahan Maduro dan menganggap keputusan Maduro tidak sah.
Beberapa analis kurang mendukung langkah Amerika Serikat karena bisa memicu terjadinya perang saudara. Jim Jatras seorang mantan Diplomat AS menyatakan Maduro tidak bisa menerima langkah untuk menjungkalkannya. Ada yang memihak Maduro ada yang memihak Guadio. Analis lain, Dimitris Pantoulas mengatakan langkah Guadio beresiko di dalam negeri meskipun mendapat dukungan internasional. Meskipun ada dukungan dari beberapa Negara tangga,Republik Rakyat China masih mengatakan dukungan pada Maduro, mengecam kebijakan AS dengan menyebutnya sebagai intervensi pihak luar. China dan Venezuela memiliki hubungan cukup erat. Apa lagi RRC menjadi kreditur bagi Venezuela. Sementara Uni Eropa tampak lebih berhati-hati dengan memilih menyerukan agar diadakan pemilihan baru.
Apa yang akan terjadi jika memang benar akhirnya negeri ini terbelah? Siapakah yang merugi jika memang akhirnya terjadi perang saudara di negeri itu? Tentunya harapan kita semua agar tidak terjadi pertumpahan darah di Venezuela. Pun masih ada asa jika para pemimpin yang bertikai mau lebih mengedepankan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan mereka sendiri.
January
Membangun Gizi Menuju Bangsa Sehat Berprestasi merupakan Tema Hari Gizi Nasional tahun 2019 yang jatuh 25 Januari 2019. Sedangkan Keluarga Sadar Gizi, Indonesia Sehat dan Produktif menjadi sub-tema nya. Untuk membangun gizi bangsa perlu digalangkan kepedulian dan komitmen dari berbagai pihak, hal ini dikatakan oleh Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kirana Pritasari. Kementerian kesehatan melakukan pendekatan melalui keluarga untuk menjalankan program Indonesia Sehat. Fokus utamanya ada pada empat prioritas yaitu percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi, perbaikan gizi khususnya penurunan dari faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting, penurunan penyakit menular dan tidak menular.
Stunting merupakan sebuah masalah kesehatan dimana seorang bayi atau anak-anak mengalami hambatan dalam pertumbuhan tubuhnya, sehingga gagal memiliki tinggi yang ideal pada usianya. Namun stunting dapat dicegah sedini mungkin yaitu sejak masa kehamilan dengan mengonsumsi makanan bergizi dan yang banyak mengandung zat besi, pemberian ASI eksklusif dsb.
Sampai tahun ini masih ada beberapa masalah kesehatan, terutama kesehatan anak. Meski Indikator kesehatan anak yang terkait dengan gizi menunjukkan perbaikan, tetapi masih belum ideal jika mengacu pada batas masalah kesehatan dari Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO ). Asupan gizi merupakan salah satu hal penting yang dapat mempegaruhi tumbuh kembang seorang anak, terutama di 1.000 hari pertamanya (mulai dari janin hingga anak berusia dua tahun) harus tercukupi.
Periode kehamilan hingga anak berusia 2 tahun merupakan kesempatan emas dalam mencetak generasi berkualitas, bebas stunting dan masalah gizi lainnya. Intervensi pada periode ini tidak boleh diabaikan, karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik,kecerdasan dan produktivitas seseorang. Upaya bersama berbagai pemangku kepentingan perlu terus dilakukan sesuai peran dan fungsinya masing masing dengan antara lain mengutamakan konvergensi program, akses pangan bergizi, monitoring program dan sosialisasi.
Pembangunan kesehatan dengan investasi utama pembangunan sumber daya manusia Indonesia akan memberikan manfaat jangka panjang dan berkelanjutan. Salah satu komponen terpenting dalam pembangunan kesehatan adalah terpenuhinya kebutuhan gizi masyarakat .
Apa jadinya Indonesia di masa depan jika generasi muda Indonesia tidak mencapai potensi maksimal karena gizinya kurang terpenuhi. Maka inilah saatnya bagi semua pihak peduli akan pentingnya penerapan pola gizi yang seimbang demi hidup yang lebih baik, lebih sehat dan lebih berkualitas.