Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menginginkan pembangkit listrik di Indonesia tidak terus-menerus tergantung pada bahan bakar energi fosil. Presiden juga mengungkapkan rencana mengembangkan pembangkit listrik dengan bahan bakar energi baru terbarukan. Keinginan dan rencana itu disampaikan saat meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Ekspansi 1x660 Megawatt di Cilacap, Jawa Tengah, kemarin (25/2/2019).
Indonesia memang telah mulai mengembangkan pembangkit listrik dengan energi baru dan terbarukan. Seperti dicontohkan Presiden Joko Widodo, hingga saat ini telah banyak dikembangkan pembangkit listrik dengan tenaga angin, air, bahkan uap di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satunya pembangkit listrik tenaga angin di Sidrap dan Jeneponto, Sulawesi Selatan.
Keinginan Presiden Joko Widodo bukanlah harapan tanpa dasar. Indonesia memiliki potensi besar dalam energi baru dan terbarukan. Sebagai negara tropis, di wilayah khatulistiwa, potensi energi surya Indonesia melimpah untuk diolah menjadi pembangkit listrik tenaga surya. Sungai-sungai Indonesia yang bervolume besar dan berarus deras juga berpotensi besar sebagai sumber energi terbarukan untuk memproduksi listrik.
Apalagi, Indonesia sudah menyampaikan komitmennya untuk menurunkan emisi karbon hingga 29 persen pada 2030. Pemerintah Indonesia juga sudah menargetkan porsi bauran penggunaan energi baru terbarukan dapat mencapai 23 persen di tahun 2025, dan pengolahan sampah menjadi sumber energi.
Keinginan tidak mengandalkan energy fosil, paling tidak sudah mulai bisa dilaksanakan dengan akan beroperasinya 12 Pembangkit Listrik Tenaga Sampah terhitung sejak tahun 2019 hingga 2022 mendatang. 12 pembangkit tersebut akan mampu menghasilkan listrik hingga 234 MW berasal dari sekitar 16 ribu ton sampah per hari.
Sayangnya, masih ada beberapa hal yang menjadi kendala dalam pengembangan energi baru dan terbarukan ini. Di Indonesia, proses mengubah energy baru dan terbarukan menjadi listrik memerlukan biaya tidak sedikit, terutama terkait infrastruktur. Sementara di satu sisi, PT PLN sebagai penjual jasa listrik dihadapkan pada persoalan dituntut untuk menjual listrik dengan harga terjangkau.
Menyadari kondisi ini, kesadaran memberdayakan sumber daya alam untuk memproduksi listrik harus lebih ditingkatkan. Seperti di daerah-daerah pegunungan misalnya, aliran sungai dapat digunakan untuk memproduksi listrik dengan teknologi mikrohidro.
Melihat potensi Indonesia, perhatian dan upaya lebih untuk energi baru dan terbarukan menjadi keharusan. Regulasi dan kebijakan, serta pemberian insentif harus berpihak kepada investasi pengelolaan energi baru dan terbarukan. Agar target porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional di Indonesia mencapai 23 persen pada 2025 bisa terwujud.
Walaupun masih di bulan Februari pemerintah sudah mengumumkan tentang pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Idul Fitri 2019 yang jatuh pada tanggal 5 Juni. Kementerian Keuangan bahkan sudah menegaskan bahwa tunjangan hari raya ( THR) untuk aparatur sipil negara (ASN) akan dibayarkan pada Mei 2019 sesuai dengan perencanaan. Berdasarkan keterangan tertulis pada Sabtu (23/2/2019), Kemenkeu menyebut THR akan diberikan sebelum Idul Fitri tiba.
Alasan yang disampaikan adalah hari efektif kerja. Libur Idul Fitri tahun ini akan di mulai dari tanggal 1 hingga 7 Juni, dengan demikian hari efektif kerja untuk pembayaran THR adalah Mei. Untuk itu Kementerian Keuangan mendorong adanya percepatan pembuatan peraturan pemerintah (PP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi selaku lembaga yang menginisiasi pemberiaan THR. Kementerian Keuangan berharap peraturan pemerintah tersebut sudah ada sebelum pemilu digelar pada 17 April mendatang.
Sebagai pesaing dalam pemilu 2019, tentu pengumuman pemerintah mendapat kritik dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) capres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Mereka menilai Presiden Joko Widodo sengaja mempercepat pengumuman itu demi mendapat suara di pilpres. Sebenarnya, mereka setuju bahwa bulan Mei adalah saat yang tepat untuk THR dan gaji ke-13 turun. Namun tampaknya yang tidak bisa diterima adalah adanya dorongan agar PP pemberian THR bisa ditetapkan sebelum pilpres.
Tidak mau kalah, tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin meminta kubu Prabowo tak selalu mengaitkan segala sesuatu dengan politik. Tim sukses pasangan nomor urut 01 itu menegaskan komitmen Jokowi bagi kesejahteraan masyarakat. Menurut mereka jika dibayar lebih cepat tentu saja lebih baik, Aparatur Sipil Negara dapat mempersiapkan hari raya lebih awal.
Konflik saling tuding ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika kedua pihak berpikir jernih melihat pelaksanaan pilpres mendatang. Bukankah pilihan itu hak pribadi? Pemilih akan memberikan suara ke calon yang dianggap baik dan sesuai dengan hati nurani.
Tentu ada yang lebih penting dari sekedar mempermasalahkan pengumuman pemberian THR yang dianggap dipercepat itu. Alangkah baiknya apabila kedua kubu membahas bagaimana caranya agar pemberian THR tahun ini tidak diikuti kenaikan harga, khususnya harga kebutuhan pokok.
Pekan lalu, sebuah serangan bom bunuh diri di Kashmir India telah menewaskan 40 polisi paramiliter India. Setelah serangan ini, pihak India menuding kelompok muslim di Pakistan memainkan peran. Terjadinya serangan itu hanya beberapa hari menjelang kedatangan Putera Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman ke Pakistan yang dilanjutkan ke India. Serangan ini meningkatkan lagi ketegangan hubungan Pakistan dan India.
Dalam kunjungan ini, Pangeran Mohammed bin Salman membawa investasi ke masing-masing Negara. Di Pakistan, Saudi menanam modal senilai 20 milyar dollar Amerika. Sementara itu di India, nilai investasi Saudi 5 kali lipat dibandingkan di Pakistan. Selain misi ekonomi, Pangeran Mohammed bin Salman juga berjanji menengahi masalah Kashmir.
Meskipun misi ini berhasil, sempat ditandai dengan adanya penolakan masuknya pesawat yang membawa Pangeran Mohammed ke India dengan alasan langsung datang dari Pakistan sehingga pesawat kembali ke Riyadh dan kemudian masuk ke India.
Kashmir yang meliputi Jammu, Kashmir dan Ladakh adalah wilayah yang diperebutkan kedua Negara selama lebih 7 dekade. Sejarah menyatakan bahwa Maharaja Kashmir memutuskan bergabung dengan India ketimbang dengan Pakistan. Perang terjadi selama 2 tahun dan di akhir perang, pasukan Pakistan tidak mundur dari Kashmir. Akhirnya, Kashmir dibagi dua. India dan Pakistan sudah 2 kali berperang untuk dapat menguasai Kashmir sepenuhnya. Bahkan, sebagian wilayah timur Kashmir diduduki secara perlahan oleh RRT sejak tahun 50an. Persoalannya sekarang menjadi lebih rumit karena India dan Pakistan saat ini adalah 2 negara dengan kekuatan nuklir.
Persikatan Bangsa-bangsa -PBB pernah berupaya memediasi dengan mengusulkan referendum di Kashmir yang didukung India. Awalnya mendukung mengingat status Kashmir ada wilayah berdaulat. Belakangan, India menolak referendum tersebut.
Tidak ada yang menginginkan kawasan indah seperti Kashmir dilanda konflik bersenjata. Kedua pihak, termasuk PBB harus mengupayakan solusi bagi Kashmir. Karena tanpa solusi tepat, yang menjadi korban tetaplah rakyat Kashmir. Pertanyaannya sekarang apakah Pakistan dan India rela jika rakyat Kashmir memilih berdaulat sendiri dan tidak bergabung dengan kedua Negara itu.
Tanggal 21 Februari setiap tahun, dunia termasuk Indonesia merayakanHari Bahasa Ibu Internasional. Bagi bangsa Indonesia, peringatan ini merupakan momentum untuk menggencarkan upaya perlindungan dan pengajaran bahasa daerah kepada anak.
Indonesia sangat kaya dengan bahasa daerah. Jumlah bahasa daerah di Indonesia merupakan kedua terbanyak di dunia setelah Papua Nugini. Menurut data Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah bahasa daerah yang tersebar di Indonesia per tahun 2018 adalah 668 bahasa daerah. Di antara bahasa daerah di Indonesia, terdapat tiga bahasa yang penuturnya lebih dari 10 juta jiwa, yaitu bahasa Jawa (penuturnya 84,3 juta jiwa), bahasa Sunda (penuturnya 34 juta jiwa), dan bahasa Madura (penuturnya 13,6 juta jiwa).
Kekayaan bahasa daerah itu merupakan harta dan kebanggaan bagi Indonesia, karena setiap bahasa memiliki keunikan sendiri. Ciri-ciri keunikan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan berbagai aspek kehidupan rakyat Indonesia tercermin dalam bahasa.
Karena itu, maka upaya melindungi dan mempertahankan keberagaman bahasa di Indonesia harus terus dilakukan. Bila tidak, bakal banyak bahasa daerah yang akan punah atau tidak ada penuturnya lagi.
Berdasarkan data dari Badan Bahasa, sebanyak 11 bahasa daerah yang ada di Indonesia dinyatakan punah. Ada 16 bahasa yang statusnya terancam punah. Ada beberapa penyebab kepunahan bahasa antara lain penyusutan jumlah penutur, bencana alam yang besar, kawin campur antarsuku, sikap penutur bahasa.
Perlu upaya nyata baik dari masyarakat maupun pemerintah untuk melindungi dan mempertahankan keragaman bahasa di Indonesia. Pemerintah daerah perlu membuat regulasi untuk melindungi bahasa daerahnya masing-masing. Di Indonesia, hanya ada satu peraturan daerah yang mengatur tentang pelindungan bahasa daerah yaitu Provinsi Sumatra Utara.
Upaya mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa daerah tidak hanya melalui perundang-undangan, tapi juga melalui upaya nyata dari individu penutur bahasa daerah. Misalnya, melakukan pendokumentasian bahasa daerah. Tiap individu perlu berinisiatif untuk melakukan pendokumentasian bahasa daerah. Pendokumentasian sangat diperlukan demi keberlangsungannya agar tidak punah. Ingat, hilang atau punahnya satu bahasa mengakibatkan hilangnya seluruh warisan budaya dan intelektual yang terkandung di dalamnya.
Usaha mengakhiri perang saudara di Yaman, terus dilakukan dengan bantuan pihak luar di tengah perang saudara yang tak berkesudahan. Perserikatan Bangsa-Bangsa terus berusaha menjadi mediator kedua belah pihak yang berseteru, di tengah situasi yang belum menentu. Hari Minggu, Perserikatan Bangsa Bangsa, PBB, mengutus Martin Griffiths ke Yaman untuk mencari solusi. Dari pihak Houthi muncul keterangan bahwa utusan PBB itu telah bertemu dengan pemimpin mereka Abdul Malek Al Houthi. Isi pembicaraan berkisar pada upaya melaksanakan kesepakatan gencatan senjata yang ditetapkan Desember lalu di Swedia.
Ketika itu Pemerintah Yaman dan Pemberontak Houthi sepakat menghentikan peperangan. Kedua belah pihak sepakat untuk berusaha membangun kepercayaan serta menghentikan pertempuran di Houda. Keduanya juga berkomitmen melakukan pertukaran tahanan. Walaupun demikian, serangan masih saja terjadi. Kota Pelabuhan utama Yaman, Hodeida, terdampak akibat belum dilaksanakannya gencatan senjata dan kini dalam situasi mencekam.
Ketidak patuhan terhadap kesepakatan gencatan senjata, mengakibatkan masa depan Yaman semakin tidak jelas. Perang saudara di negara miskin yang telah berlangsung sengit sejak 3 tahun terakhir, semakin membuat rakyat Yaman hidup dalam ketidakpastian. Peperangan yang dimulai sejak hadirnya perlawanan dari Suku Houthi terus menjadi-jadi. Suku Houthi yang beraliran Syiah, terus meningkatkan kekuatan melawan pemerintahan PresidenAbd Rabbu Mansour Hadi, dari kalangan Sunni.
Kendati badan internasional PBB telah ikut turun tangan, kemelut di Yaman masih saja belum pasti kapan penyelesaiannya. Mengapa ? Karena sesungguhnya perdamaian di Yaman, hanya dapat diselesaikan oleh pihak-pihak di dalam negeri Yaman sendiri. Kemauan untuk berdamai dan hidup berdampingan sebagai saudara sebangsa, tanpa harus tergantung pihak asing, adalah kunci bagi berakhirnya perang yang telah terbukti hanya menyebabkan kerugian dan kesengsaraan.
Beberapa minggu terakhir warga Indonesia merasakan harga tiket pesawat dalam negeri yang sangat mahal. Situasi diperparah dengan penghapusan tiket promo dan kebijakan bagasi berbayar beberapa maskapai penerbangan. Kenaikan harga tiket pesawat ini cukup mengherankan, karena masa peak seasonsudah lewat, sehingga seharusnya harga tiket pesawat malah turun. Namun nyatanya pada low seasonseperti sekarang ini, harga tiket pesawat masih saja mahal.
Setelah pemerintah turun tangan, harga tiket pesawat memang mulai turun. Namun masyarakat menilai harga tiket pesawat masih mahal.
Korporasi penerbangan menuding harga bahan bakar pesawat yaitu avtur yang tinggi menjadi penyebab naiknya harga tiket pesawat. Mereka mengatakan harga Avtur di dalam negeri lebih mahal ketimbang di luar negeri. Akibatnya, harga tiket pesawat asing dari Indonesia ke luar negeri menjadi lebih murah ketimbang tiket pesawat domestik ke luar negeri.
Di banding dengan negara-negara Asia Tenggara, harga Avtur di Indonesia sebenarnya tergolong kompetitif, tercatat paling murah ketiga setelah Singapore dan Malaysia. Dibanding harga jual di Changi Singapora, harga Avtur di Cengkareng memang lebih mahal sekitar 5 hingga 10 persen. Namun, selisih harga tersebut lebih disebabkan oleh pengenaan Pajak Penjualan (PPn) sebesar 10 persen, sementara harga Avtur di Changi tidak dikenakan PPn. Kalau saja tidak dikenakan PPn, harga Avtur di Singapora dan Indonesia mestinya setara. Selain itu, sejak November 2018 hingga pertengahan Februari 2019, harga Avtur di Indonesia justru cenderung turun, hinggamencapai 18,5 persen. Proporsi biaya Avtur sebesar 24 persen memang cukup signifikan dalam pembentukan harga jual tiket. Namun, saat terjadi penurunan harga Avtur hingga mencapai 18,5%, harga tiket pesawat tidak mengalami penurunan, malah justru mengalami kenaikan saat low season pada awal Januari hingga pertengahan Februari ini. Maka tudingan terhadap harga avtur sebagai penyebab tinggnya harga tiket pesawat sebenarnya tidak fair.
Beberapa pengamat mencurigai adanya kartel harga dari beberapa maskapai penerbangan besar yang menguasai penerbangan di Indonesia. Kalau demikain halnya, kini saatnya pemerintah melakukan kontrol terhadap aksi korporasi sejumlah maskapai. Khususnya, terkait kebijakan penghapusan harga tiket promo dan bagasi berbayar.
Komisi Pengawasan Persaingan usaha (KPPU) perlu turun tangan untuk memastikan bahwa tidak ada kartel pembentukan harga dari maskapai tertnetu. Tanpa upaya dari Pemerintah dan KPPU, masyarakat sulit berharap harga tiket pesawat, yang memberatkan konsumen, dapat diturunkan dalam waktu dekat ini.
Pemerintah perlu menyadari harga tiket pesawat yang mahal berdampak luas. Antara lain pada tingkat hunian kamar hotel yang semakin rendah, karena jumlah wisatawan ke Indonesia semakin menurun. Selain itu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah lambat laun akan mati mengingat wisatawan enggan membeli oleh-oleh karena kebijakan bagasi berbayar. Efek domino yang terjadi akibat harga tiket peswat yang mahal pada gilirannya juga akan mengganggu perekonomian nasional.
Selesai sudah debat ke 2 Calon Presiden yang akan bertarung di Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 17 April 2019 mendatang. Tidak seperti debat pertama tanggal 17 Januari yang lalu, debat ke 2 yang berlangsung Minggu 17 Februari 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, hanya menghadirkan calon presiden saja, yaitu calon presiden nomor urut 1, Joko Widodo atau Jokowi, dan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto. Selain itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu dan debat calon presiden tidak memberikan kisi-kisi pertanyaan kepada kedua calon presiden.
Debat ke 2 di Minggu malam diawali dengan penyampaian visi dan misi dari kedua calon presiden. Kemudian kedua calon diminta untuk mengambil undian pertanyaan tentang berbagai tema yaitu energi, pangan, infrastruktur, lingkungan hidup dan sumber daya alam.
Dalam pertanyaan tentang pangan, Prabowo berjanji akan menjamin ketersediaan pangan dengan harga terjangkau. Selain itu, Prabowo juga berjanji untuk menurunkan harga listrik dan harga makanan pokok serta berjanji akan menyiapkan pupuk berapa pun yang dibutuhkan para petani.
Sedangkan calon presiden (capres) Joko Widodo menekankan pentingnya infrastruktur untuk masa depan Indonesia sehingga dia akan konsisten untuk terus membangun infrastruktur jika kembali terpilih sebagai presiden periode 2019-2024.
Selain menjawab pertanyaan yang sudah disiapkan oleh 8 panelis yang terdiri dari akademisi, calon presiden juga saling memberikan pertanyaan yang dijawab dengan argumen dari masing-masing calon presiden.
Suasana debat calon presiden (capres) Minggu malam terkesan berbeda daripada debat pertama. Kedua calon presiden lebih bisa menahan diri untuk tidak menyerang satu sama lain, sehingga tidak menimbulkan ketegangan baik di antara calon presiden maupun di pendukung kedua calon presiden.
Masih ada tiga kali debat lagi, yaitu tanggal 17 Maret antara 2 calon wakil presiden yaitu Ma’ruf Amin dan Sandiaga Uno, tanggal 30 Maret 2019 antara calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto, dan debat terakhir yang belum ditentukan jadwalnya antara calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga telah menetapkan tema debat ketiga yaitu Pendidikan, Kesehatan, Ketenagakerjaan, serta Sosial dan Kebudayaan. Debat ke empat akan bertema Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan serta Hubungan Internasional, dan tema debat terakhir Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial, Keuangan dan Investasi serta Perdagangan dan Industri.
Semoga debat selanjutnya juga akan berjalan dengan lancar, aman dan kondusif hingga pelaksanaan Pemilihan Umum tanggal 17 April 2019.
Pekan ini dan pekan depan, beberapa negara Asia menjadi tuan rumah atas kunjungan Pangeran Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Mohammed bin Salman. Sebelum tiba di Jakarta hari Senin mendatang, Pangeran Mohammed akan mengunjungi Pakistan, RRT, dan Malaysia. Kunjungan ke Pakistan terdiri dari lebih 1000 orang yang akan berinvestasi senilai 15 milliard US Dollar. Meski banyak membantu, Kerajaan Saudi tidakbegitu populer di Pakistan. Bahkan 4 tahun lalu, Parlemen Pakistan menolak keterlibatan pasukan Saudi di Yaman.
Dalam agendanya, Pangeran Mohammed bin Salman mengunjungi RRT dan India. Kedua negara ini menjadi pelanggan minyak Kerajaan. Sedangkan, Indonesia menjadi tujuan kunjungan setelah kunjungan Raja Salman 2 tahun lalu. Ada kepentingan kerajaan Saudi di Indonesia yang menjadi pengunjung terbesar ritual haji setiap tahun. Selain itu, ada rencana meningkatkan investasi setelah penandatanganan kesepakatan yang mencapai US$ 1 Milyar dollar. Padahal, pihak Indonesia berharap investasi lebih besar. Sayangnya, program yang telah ditandatangani belum terlaksana.
Muhibah Pangeran Mohammed bin Salman di Asia akan berakhir di India yang segera menyongsong pemilu. India menjadi konsumen minyak Saudi yang cukup besar.
Untuk kunjungan kali ini, situasinya tidak sama disbanding 2 tahun lalu, mengingat kasus pembunuhan misterius terhadap Kashoggi mengganggu muhibah ini. 2 tahun lalu, kunjungan dielu-elukan dan janji ditebarkan untuk investasi. Kuncinya adalah apakah pihak SaudiArabia hendak mewujudkan janji investasinya. Jika tidak, kedatangangan sang Pangeran hanya kunjungan biasa.
Perkembangan Finance Technology Fintehc atau Teknologi Keuangan di Indonesia semakin marak. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat hingga akhir 2018 terdapat 88 perusahaan fintech lending atau jasa peminjaman yang telah terdaftar. Di luar itu, masih ada 738 fintech illegal atau yang tidak terdaftar OJK termasuk 211 website dan 527 aplikasi di android yang diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Dengan semakin “booming”nya fintech lending di Indonesia, maka di tahun 2019, akan bekerja sama dengan perbankan dan e-commerce.
Menurut Hinrich Foundation, organisasi nirlaba yang fokus pada perdagangan Global, nilai tambah perdagangan digital bagi perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh 8 kali lipat dari 125 triliun rupiah pada 2017 dan diperkirakan menjadi 2.305 triliun rupiah pada 2030.
Sementara itu, Deputi koordinasi Ekonomi Kreatif , Kewirausahaan dan daya saing Koperasi dan UKM, Kementrian Koordinator Perekonomian Rudy Salahuddin mengatakan walau perkembangan fintech berkembang pesat di Indonesia, namun Indonesia belum memiliki data resmi nasional mengenai pencapaian transaksi perdagangan elektronik atau e-commerce. Laporan yang diterima sejauh ini hanya berdasarkan hasil laporan penelitian lembaga riset pemasaran tertentu.
Sejatinya perdagangan digital memang sangat menjanjikan karena kita tidak perlu membawa uang tunai namun kemudahan dalam setiap transaksi dapat dilakukan dimana saja tanpa hambatan bahkan melalui sarana gawai atau telepon genggam. Namun transaksi elektronik rawan menghadapi ulah pihak-pihak yang ingin berlaku curang dan kriminal dengan mencuri data seseorang, melalui peretasan data. Juga rawan dari pihak-pihak yang melakukan transaksi illegal untuk tindakan Korupsi. Jika selama ini pelaku koruptor banyak yang ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau kepolisian dalam bentuk operasi tangkap tangan. Namun jika melakukan transaksi digital atau melalui Fintech mungkin akan lebih sulit dilacak.
Bulan Februari 2019, Revolusi Iran berusia 40 tahun. Tepatnya 11 Februari 1979, Negara itu mengalami apa yang disebut sebagai Revolusi Iran yang dipimpin oleh Ayatullah Khomeini dan mengakhiri era pemerintahan Shah Reza Pahlevi. 11 Februari tahun ini rakyat Iran keluar rumah dan memadati jalan-jalan di bawah udara yang dingin menyatakan kesetiaannya pada prinsip-prinsip Islam Syiah yang menjadi dasar negara itu. Ungkapan kesetiaan itu menjadi penanda bagi setiap kali peringatan Revolusi Iran. Resepsi peringatan Revolusi Iran dilakukan di seluruh kedutaan dan perwakilan negara itu, termasuk di Jakarta. Duta Besar Iran untuk Indonesia Vailollah Mahammadi, dalam pidatonya menyatakan bahwa rakyat Iran tetap setia pada gerakan Revolusi dan mendukung pemerintah. Itulah yang menyebabkan negaranya bertahan terhadap sanksi ekonomi yang dijatuhkan Amerika Serikat dan sekutunya. Bahkan, demikian menurut Valiollah Mohammadi, Iran tetap berhasil mencetak kemajuan-kemajuan. Amerika Serikat adalah salah satu negara yang menjatuhkan sanksi kepada Iran karena Teheran diduga telah mengembangkan senjata nuklir pemusnah massal.
Peringatan Revolusi Iran tahun ini, pada kenyataannya memang tetap berlangsung saat Amerika Serikat semakin menggencarkan tekanan sanksi ekonomi. Pekikan anti Amerika Serikat dan Israel terdengar diserukan rakyat yang turun ke jalan merayakan peristiwa bersejarah yang telah berhasil menggantikan rezim Shah Mohammad Reza Pahlevi. Pekikan mereka yang turun kejalan juga berisi kecaman kepada Pemerintahan Al Saud di Arab Saudi. Di Teheran, Presiden Iran Hassan Rouhani kembali menyatakan bahwa Revolusi 1979 telah menyelamatkan Iran dari tirani, penjajahan dan ketergantungan. Rouhani juga mengakui bahwa negara nya telah berhasil menggagalkan konspirasi yang dipimpin oleh AS dan Israel. Pemimpin Iran itu bahkan bersumpah bahwa negaranya akan terus melakukan program rudal dengan alasan mempertahankan negara itu dari ancaman pihak asing.
Dari peringatan Ulang Tahun Revolusi Iran serta tumpah ruahnya rakyat di jalan-jalan di tengah dinginnya cuaca, secara kasat mata dapat disaksikan bahwa rakyat tetap setia pada revolusi dan mendukung pemerintahan. Dukungan rakyat itu merupakan modal bagi pemerintah pimpinan Presiden Rouhani untuk bertahan melawan tekanan sanksi ekonomi. Walaupun demikian Pemerintah Iran tentu tidak dapat mengabaikan harapan masyarakat yang merasa tertekan secara ekonomi. Selain itu perlu juga diperhatikan harapan kaum reformis yang menginginkan transparansi ekonomi dan kebebasan di antara penduduknya, serta dibersihkannya pemerintahan dari praktik-praktik korupsi.