Komentar (900)
December
Tahun 2018 segera berakhir berganti dengan tahun baru 2019. Menjelang berakhirnya tahun 2018, prediksi mengenai masalah politik dan ekonomipun bermunculan. Sebagian optimis, tidak pun kurang yang pesimis. Yang pasti pada tahun 2018 sebagian kawasan dunia masih diwarnai peristiwa yang menyedihkan. Selain disebabkan oleh sejumlah bencana berupa gempa, banjir dan badai, korban yang meninggal dunia juga disebabkan oleh konflik dan peperangan.
Amerika Serikat yang tak pernah dilanda perang atau konflik bersenjata mencatat terjadinya kerusakan akibat badai yang melanda pantai timur negara itu. Indonesia salah satu negara yang terletak di lingkaran cincin api mengalami bencana gempa dan tsunami yaitu di Nusatenggara Barat, Sulawesi Tengah, dan beberapa hari menjelang akhir tahun di selat Sunda. Berbagai pemimpin dunia ikut menyatakan bela sungkawa atas bencana yang mengakibatkan korban jiwa serta kerusakan harta benda di Indonesia.
Dunia juga masih dirundung duka akibat perang saudara berkepanjangan di Suriah, dan disusul di Yaman. Korban jiwa tak terhitung pasti jumlahnya jatuh akibat perang saudara yang akhirnya melibatkan pihak luar. Keikutsertaan negara besar dan berpengaruh yaitu Amerika Serikat, Rusia, Iran dan Arab Saudi bukannya membuat konflik mereda, melainkan api pertempuran menyala. Tak lagi merasa nyaman tinggal di rumah, ribuan warga Suriah dan Yaman mengungsi ke negara-negara Eropa memimpikan kedamaian kehidupan. Hingga pergantian tahun, belum jelas kapan pertikaian akan berakhir. Kabar akan keluarnya Amerika Serikat dari Suriah masih menjadi tanda tanya.
Selama tahun 2018 kesedihan juga masih dialami rakyat Palestina yang tinggal di Gaza. Dengan alasan menggempur tentara musuh, tidak sedikit penduduk sipil Palestina di Gaza yang meninggal dunia akibat bombardir tentara Israel. Ketegangan di Masjid Al Aqsha juga sempat terjadi, ketika tentara Israel melakukan kekerasan kepada para Jemaah yang berusaha memasuki masjid suci Umat Islam itu. Di Asia Selatan, perseteruan antara pemerintah Afghanistan dan milisi perlawanan masih saja tak terhentikan.
Selain perang fisik yang mengerahkan senjata dunia juga terpengaruh akibat perang dagang raksasa ekonomi dunia yaitu RRT dan Amerika Serikat. Sejak Trump berkuasa, perang dagang terhadap Tiongkok dilakukan. Akibatnya ekonomi dunia, khususnya di negara berkembang yang mempunyai kaitan binis dan perdagangan dengan kedua negara besar itu, terpengaruh.
Dari berbagai peristiwa yang terjadi akankah 2019 keadaan dunia akan membaik ? Isyarat perdamaian di negara yang dilanda perang dan konflik masih belum menunjukkan isyarat ke arah itu. Menjelang akhir tahun, baik dari Beijing maupun Washington masih terdengar retorika tetap bertahan dengan kebijakan ekonomi yang menyiratkan terjadinya perang dagang. Walaupun demikian, tidak semua kawasan dilanda kemelut dan kemuraman. Tahun 2019, memang akan penuh dinamika, daripadanya harapan akan terjadinya perdamaian dan perbaikan kehidupan, haruslah tetap dikedepankan.
December
Indonesia kembali berduka. Belum lama sejak terjadinya gempa di Lombok-Nusa Tenggara Barat, disusul gempa dan tsunami di Palu dan Donggala – Sulawesi Tengah, Sabtu (23/12) malam bencana tsunami kembali terjadi di Selat Sunda, terutama di Provinsi Banten dan Lampung Selatan.
Data sementara hingga Minggu (23/12) menyatakan setidaknya 222 orang meninggal dunia, 843 orang luka-luka dan 30 orang hilang dalam musibah tersebut. Bencana ini juga mengakibatkan kerusakan bangunan dan infrastruktur.
Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah memastikan peristiwa tersebut disebabkan oleh aktifitas vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau yang sudah terlihat sebelum erupsi Sabtu malam. Hal ini bahkan sudah diingatkan dan gunung ini telah menyandang status waspada sejak Juni 2018.
Aktifitas Gunung Anak Krakatau memang terus meningkat sejak 18 Juni 2018. Pada bulan-bulan selanjutnya, dari Juli hingga November, erupsi terus terjadi. Terakhir erupsi terjadi pada 22 Desember, yang diduga menyebabkan tsunami yang mengerikan di Banten dan Lampung.
Tsunami di Banten dan Lampung Selatan yang menelan korban jiwa hingga ratusan orang telah menarik perhatian dunia. Beberapa media asing turut melaporkan bencana tersebut. Demikian juga ucapan belasungkawa dan simpati berdatangandari beberapa pemimpin dunia.
Bencana alam yang menimpa negara ini secara bertubi-tubi tidak membuat bangsa Indonesia lemah dan berputus asa.Bencana harus dihadapi, diatasi dan disikapi sebagai cobaan. Agar bangsa Indonesia semakin kuat dan tangguh dalam menghadapi tantangan yang lebih besar di masa yang akan datang. Mungkin dapat diambil contoh negara Jepang, yang menjadi negara maju walaupun sering ditimpa gempa.
Bencana yang sering menimpa Indonesia hendaknya dapat dijadikan pelajaran, bagaimana agar bisa terhindar dan mengantisipasinya. Bangsa Indonesia harus selalu waspada dan bersiap-siap terhadap kemungkinan terjadinya bencana selanjutnya. Antara lain dengan mengadakan simulasi bagaimana menghadapinya, sehingga masyarakat mengetahui apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi. Selain itu, harus disiapkan pula perlengkapan sistem peringatan dini (early warning system) yang memadai, sehingga masyarakat dan pemerintah setempat dapat mengetahui dan menyelamatkan diri sebelum bencana terjadi. Cara ini diharapkan dapat menekan jumlah korban yang jatuh akibat bencana.
December
Meskipun dua pihak yang bersengketa di Yaman, yaitu Pemerintah dengan pemberontak Houthi sudah menyetujui gencatan senjata, ternyata masih terjadi beberapa kali saling tembak. Akibatnya, ada kemungkinan konflik bersenjata akan terjadi lagi antara dua pihak. Berdasarkan kesepakatan yang dimediasi oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), gencatan senjata sudah harus dimulai Selasa (18 Desember). Namun pihak PBB rupanya belum menyosialisasikan rencana itu, seperti terlihat pada rapat konferensi video pada hari Rabu mengenai penarikan pasukan dari Hodeidah.
Dalam catatan koalisi Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman, pada hari Selasa yang seharusnya sudah masuk dalam kesepakatan gencatan senjata, masih terjadi 20 an kali kontak senjata. Jika ternyata itu berasal dari ke dua belah pihak maka tinggal tunggu waktu saja, kesepakatan Stockholm akan tinggal catatan sejarah di atas kertas.
Dalam perang di Yaman, persoalan kemanusiaan juga patut menjadi perhatian dunia. Selama 4 tahun perang, dalam catatan Organisasi Kesehatan Dunia ( WHO ), setidaknya 10 ribuan orang tewas. Namun berbagai organisasi penggiat hak asasi menyodorkan angka 5 kali dari catatan WHO itu. Perang itu menjadikan hampir separuh dari 30 juta penduduk Yamanberada dalam kelaparan. Tidak salah juga jika PBB menyebut kasus Yaman sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia.
Sayangnya catatan PBB itu masih diperburuk dengan adanya angka kematian 6 ribuan anak-anak. Mengapa mereka jadi korban? Ternyata mereka direkrut untuk terlibat dalam peperangan. Pemberontak Houthi diklaim merekrut sampai 18 ribu anak. Mengapa anak-anak itu direkrut? Salah satu alasannya adalah jumlah yang tidak seimbang antara kekuatan koalisi yang didukung 140 ribu personil sedangkan pemberontak Houthi yang hanya punya kekuatan 60 ribu orang saja.
Namun terlepas dari alasan itu, tidaklah pada tempatnya melibatkan anak-anak pada konflik bersenjata. Seharusnya menjadi pemikiran bersama para kelompok yang bertikai, untuk segera mengakhiri pertempuran, dan lebih memikirkan nasib negara yang hancur karena perang. Lalu kapankah dua pihak itu lebih memikirkan kepentingan bangsa Yaman dari pada sekedar kepentingan kelompok masing-masing?
December
Tanggal 20 Desember diperingati sebagai hari Kesetiakawanan sosial. Tanggal tersebut dipilih karena pada tanggal tersebut di tahun 1948, seluruh lapisan masyarakat Indonesia bersatu padu mempertahankan kedaulatan negara, mengusir penjajah yang menyerbu dan menduduki ibukota negara Yogyakarta. 10 tahun setelah peristiwa itu, diadakanlah peringatan hari Kesetiakawanan sosial dan sejak itu peringatan dilaksanakan setiap tahun.
Kesetiakawanan sosial merupakan nilai asli bangsa Indonesia. Jiwa dan semangat kesetiakawanan sosial dalam kehidupan bangsa dan masyarakat Indonesia pada hakekatnya telah ada jauh sebelum negara ini berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Tidaklah heran, kesetiakawanan sosial menjadi identitas bangsa Indonesia yang senantiasa dipraktekan sepanjang perjalanan bangsa Indonesia. Di masa perjuangan merebut kemerdekaan, kesetiakawanan sosial menjadi alat bangsa ini dalam berjuang, berperang melawan penjajahan.
Dewasa ini, yang dihadapi bangsa Indonesia bukan lagi penjajah, namun yang dihadapi sekarang adalah berbagai permasalahan sosial yang menimpa bangsa Indonesia seperti kemiskinan, kesenjangan sosial, bencana alam (gempa bumi, gunung meletus, tsunami, kekeringan, dll), masalah tentang kebinekaan dan masalah-masalah lainnya.
Perjuangan mengatasi berbagai permasalahan sosial tersebut tidaklah mudah. Presiden Soekarno pernah berkata, ”Perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah. Tapi, perjuangan kalian akan lebih berat karena melawan saudara sendiri. Kutipan kata-kata Soekarno tersebut mengingatkan generasi sekarang bahwa perjuangan berikutnya setelah perjuangan mengusir penjajah adalah perjuangan mengatasi berbagai problematika sosial yang dihadapi bangsa ini.
Namun untuk mengatasi semua persoalan itu Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Diperlukan peran serta masyarakat untuk memecahkannya secara bersama-sama. Tentu dalam perjuangan mengatasi permasalahannya, harus mengedepankan nilai moral kesetiakawanan sosial yaitu kerja sama, gotong-royong, dan tolong-menolong.
Tugas kita bersama adalah bagaimana menjaga roh kesetiakawanan sosial agar tetap tertanam dalam pola pikir, gerak dan kerja nyata bangsa Indonesia di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Dan itu bukan tugas yang mudah.
December
Pidato 40 Tahun Reformasi Di Tiongkok, Penanda Masih Akan Berlanjutnya Perang Dagang Dengan Amerika Serikat.
Written by Daniel
Tiongkok memberikan isyarat akan masih melangsungkan perang dagang dengan Amerika Serikat. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengemukakan isyarat itu dalam pidatonya memperingati 40 tahun Reformasi di negara tirai bambu itu, di hadapan para pimpinan Partai Komunis Tiongkok di Balai Agung Rakyat Beijing, Selasa kemarin. Dalam pidatonya, Presiden Tiongkok menegaskan bahwa tidak ada pihak lain yang dapat mendikte jalannya pembangunan ekonomi negaranya.
Di Washington dalam suatu kesempatan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump telah memyerukan agar Cina menghentikan praktek dagang yang dinilai tidak adil. Trump juga mendesak Beijing untuk menghentikan praktek pencurian hak intelektual dan melakukan reformasi secara menyeluruh. Karena itu bukan suatu kebetulan dalam pidato peringatan 40 tahun reformasi Cina, Xi Jinping menegaskan bahwa negaranya tidak dapat didikte oleh siapapun.
Pidato yang disampaikan Presiden Tiongkok itu menjadi penanda bahwa negara dengan penduduk terbanyak di dunia ini, akan terus berusaha menjadi penggerak sekaligus sentral ekonomi global menggeser peran Amerika Serikat.
Pernyataan mengenai tidak adanya yang boleh mendikte kebijakan ekonomi negaranya telah menegaskan sikap dan posisi Beijing dalam menghadapi perang dagang dengan Amerika Serikat.
Penegasan sikap baik oleh Donald Trump maupun Xi Jinping hendaknya menjadi peringatan negara lain untuk mengantisipasi keadaan dan perkembangan ekonomi global pada tahun 2020. Sebagaimana banyak diperkirakan para ahli ekonomi, perang dagang antara Tiongkok dan Amerika Serikat akam menjadi faktor utama perlambatan perkembangan ekonomi dunia pada tahun 2020.
Perekonomian dunia tahun 2020, khususnya di negara-negara berkembang yang menjadikan Tiongkok atau Amerika Serikat sebagai mitra utama akan terpengaruh oleh hubungan ekonomi dua raksasa ekonomi dunia ini.
December
Empat bulan jelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 hiruk-pikuk pesta demokrasi yang berlangsung sekali dalam 5 tahun itu semakin terasa. Ada beberapa permasalahan yang muncul, mulai dari masalah hak penyandang disabilitas mental dalam Pemilu, penemuan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) rusak dan tercecer, hingga kualitas kotak suara.
Penemuan KTP elektronik tidak valid (rusak) dan tercecer membuat beberapa pihak terutama mereka yang memiliki kepentingan dalam Pemilu 2019 mendatang mengkhawatirkan terjadinya kecurangan. Untuk itu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah mengistruksikan jajarannya untuk menugaskan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan pemusnahan.
Selain masalah KTP, sekarang muncul kepermukan masalah kualitas kotak suara. Sejumlah politisi di DPR Senayan kembali ribut-ribut soal potensi kecurangan saat pemungutan suara digelar.
Kali ini pemicunya adalah keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan menggunakan kotak suara karton kedap airatau cardboard yang juga populer dengan sebutan kotak suara kardus. Ada sejumlah pihak yang mempersoalkan penggunaan kotak suara berbahan material lunak dibanding aluminium tersebut, karena rawan rusak atau dirusak dengan tujuan kecurangan.
Dalam Pasal 341 UU Pemilu yang merupakan kesepakatan partai politik di Dewan Perwakilan rRkyat (DPR) disebutkan bahwa kotak suara harus transparan dan surat suara di dalamnya bisa dilihat. Sebenarnya atas dasar inilah KPU melakukan pengadaan kembali untuk mengganti kotak suara lama yang terbuat dari aluminium.
Kotak suara berbahan kardus sesungguhnya bukan barang baru. Jenis ini sudah dipergunakan di sejumlah TPS pada Pemilu 2014 dan di tiga pilkada serentak yang sudah digelar, yakni 2015, 2017, dan 2018.
Penggunaan kotak suara kardus pada pemilu yang akan digelar pada 17 April 2019 berangkat dari semangat efisiensi anggaran.Hal ini dilakukan lantaran terjadi penambahan jumlah TPS hampir dua kali lipat pada pemilu mendatang.
Potensi kecurangan pada pemilu, baik saat pemungutan suara, saat distribusi surat suara maupun saat rekapitulasi perolehan suara, memang patut diwaspadai bersama. Namun tidak berarti setiap kebijakan penyelenggara pemilu harus dicurigai. Kecurangan bisa terjadi bukan karena kotak suara terbuat dari bahan apa, melainkan karena lemahnya pengawasan.
Untuk meredam hiruk-pikuk ini, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus benar-benar memastikan proses pencoblosan di TPS, distribusi suarat suara hingga rekapitulasi aman dari kecurangan. Pemilu serentak yang menjadi ujian baru bagi kematangan bangsaIndonesia dalam berdemokrasi ini harus bisa dijamin berjalan jujur dan adil.
December
Kepolisian Republik Indonesia – POLRI melakukan Upacara Tradisi Pembaretan Formed Police Unit dan Individual Police Officer di Pusat Pelatihan Multifungsi Polri, di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (16/12). Upacara ini dilakukan terhadap pasukan Garuda Bhayangkara dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Pol Maltha mengatakan tahun ini jumlah personel yang dikirim lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan ini atas permintaan PBB, karena Indonesia termasuk kontingen yang paling siap dalam misi perdamaian.
Menurut Maltha, total ada 381 personel yang dikirim, 40 diantaranya merupakan anggota Polisi wanita (Polwan). Pasukan ini tergabung dalam Formed Police Unit dikirim ke Sudan untuk United Nations African Mission In Darfur (UNAMID), ke Afrika Tengah untuk Multidimensional Integrated Stabilization Mission in the Central African Republic (MINUSCA). Sisanya dikirim sebagai Police Advisor atau penasehat polisi ke Sudah Selatan, Haiti dan Kongo.
Para petugas Formed Police Unit-FPU dan Police Advisor Indonesia ini akan bertugas selama satu tahun. Misi khusus yang harus dijalankan adalah pengamanan terhadap objek-objek vital milik PBB serta pelaksanaan tugas Police Advisor. Antara lain, melindungi para pengungsi, dan mengamankan proses distribusi bantuan kemanusiaan.
Bergabung dalam Pasukan Perdamaian PBB adalah salah satu wujud komitmen Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini sesuai yang terituang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar RI 1945. Keikut sertaan Indonesia dalam misi perdamaian PBB telah berlangsung sejak tahun 1957.
Pengiriman ini juga salah satu wujud dari pemenuhan janji Indonesia berkontribusi menciptakan perdamaian di negara-negara yang masih terlibat konfllik. Secara khusus Wakil Presiden Jusuf Kalla, dalam sesi debat umum pada Sidang Majelis Umum PBB ke-73 di New York, September lalu, menyampaikan bahwa Indonesia akan berkontribusi 4.000 pasukan perdamaian hingga 2019, dengan meningkatkan proporsi pasukan perempuan.
Tentu ada alasan khusus mengapa Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan proporsi perempuan dalam pasukan perdamaian. Pastinya bukan semata karena saat ini jumlahnya masih sangat sedikit atau hanya 3 persen dari total pasukan. Atau hanya untuk memenuhi Resolusi DK PBB No. 1325 tahun 2000 yang mengedepankan pentingnya peran perempuan pada negosiasi perdamaian dan rekonstruksi pascakonflik. Khususnya untuk melindungi kaum perempuan dan anak perempuan dari kekerasan seksual saat situasi konflik bersenjata.
Peran pasukan perdamaian perempuan sangat signifikan, terutama dalam misi rekonstruksi pascakonflik. Perempuan lebih mudah diterima dan dipercaya dalam membantu masyarakat perempuan dan anak-anak. Pasukan perdamaian perempuan Indonesia juga bisa menjadi contoh bagaimana kesetaraan gender terlaksana di Indonesia, negara dengan penduduk muslim terbesar.
December
Dengan upaya yang tidak kenal lelah, Theresa May, Perdana Menteri Inggris saat ini berusaha agar hasil referendum yang menetapkan Inggris keluar dari Uni Eropa dapat direalisasikan. Ada dua hal yang dilakukan May untuk segera dapat sampai pada akhir kesepakatan ini. Pertama mendekati para pemimpin Eropa beberapa waktu lalu, hingga akhirnya para pemimpin Uni Eropa setuju. Kini Theresa May mendekati lagi para pemimpin Uni Eropa untuk merevisi kesepakatan Brexit. Namun May mendapati upayanya ditolak. Para pemimpin Uni Eropa menyatakan kesepakatan Brexit tidak bisa dinegosiasi ulang.
Yang kedua adalah meyakinkan partainya sendiri agar mendukung langkahnya dalam persoalan Brexit. Dalam hal ini pun May menghadapi kesulitan. Perdana Menteri Inggris itu menghadapi tantangan dari kubunya sendiri, partai Konservatif. Sebenarnya hal ini merupakan kelanjutan dari keputusan May sendiri untuk menunda voting/pemungutan suara di Parlemen karena May merasa perlu melakukan lobi ke para pemimpin Uni Eropa lebih dulu.
Kepemimpinan May pun digoyang, karena Rabu lalu (12 Desember 201), para anggota parlemen dari kubu Konservatif sudah mencapai kuorum untuk melakukan proses mosi tidak percaya kepada May. Kuorum dicapai setelah setidaknya 48 orang anggota parlemen dari partai Konservatif mendukung mosi.
Mengapa May mengundurkan pemungutan suara? Tampaknya May merasa jika pemungutan suara itu dilakukan sebelumnya, kesepakatan Brexit akan ditolak dengan selisih suara yang signifikan. Alih-alih mendapatkan dukungan, pengunduran waktu pemungutan suara malah membuat May di ujung tanduk. Beberapa tokoh sudah masuk dalam antrian calon pengganti May; seperti Boris Johnson, Sajid Javid dan Amber Rudd.
Setelah dilakukan penghitungan hari Kamis, Perdana Menteri Inggris Theresa May lolos dari mosi tidak percaya dengan mendapat dukungan 200 suara melawan 117 suara menentang. Dengan demikian maka setidaknya May masih akan menjadi Perdana Menteri sampai setahun ke depan. Tugas May mengawal Brexit akan paripurna pada tanggal 29 Maret 2019. Setelah selesai Brexit, apa lagi yang akan dilakukan Theresa May? Dunia menantikan drama apa lagi yang akan terjadi di Inggris pasca Brexit.
December
Setiap tanggal 13 Desember, Indonesia memperingati Hari Nusantara. Peringatan ini untuk mengenang jasa Perdana Menteri Djoeanda Kartawidjaja yang dengan berani pada tanggal 13 Desember 1957 mendeklarasikan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI.Hari Nusantara secara resmi ditetapkan oleh Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri melalui Keputusan Presiden Nomor 126 tahun 2001.
Generasi sekarang patut bersyukur, karena tanpa DeklarasiDjoeanda, wilayah laut Indonesia hanya meliputi laut sejauh tiga mil dari garis pantai yang mengelilingi pulau-pulau di Indonesia. Sehingga, di antara pulau-pulau Indonesia terdapat laut bebas (internasional), yang memisahkan satu pulau dengan lainnya dan ini berarti ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.Selain itu, tanpa Deklarasi Djoeanda maka potensi kekayaan laut Indonesia hanya sekitar 1/3 dari potensi yang dimiliki sekarang.
Ketua Umum Gerakan Nelayan dan Tani Indonesia , Prof. Dr.Ir. Rokhmin Dahuri menyebutkan, Indonesia memiliki potensi ekonomi sektor kelautan yang besar. Bila potensi-potensi ekonomi sectorkelautan ini dikelola secara optimal maka potensi-potensi ekonomi ini bisa mencapai 1,2 triliun dolar AS per tahun dan diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja 40 juta orang.
Sesuai tema peringatan Hari Nusantara 2018, yaitu “Perwujudan Kesatuan Nusantara yang Utuh melalui Deklarasi Juanda”, maka Peringatan Hari Nusantara sangat penting bagi generasi sekarang untuk merajut kesatuan perasaan sebagai warga Indonesia mengingat ancaman disintegrasi bangsa dan separatisme masih menjadi ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selain itu, perayaan Hari Nusantara sangat penting untuk mengingatkan seluruh komponen bangsa Indonesia bahwa kekuatanmaritim adalah sumber kekuatan bangsa Indonesia. Laut Indonesia bukan hanya mempersatukan, menghubungkan pulau dengan pulau, tapi mempunyai sumber kekayaan yang besar. Indonesia masih harus bekerja keras untuk meningkatkan potensi ekonomi dari sektor kelautan tersebut agar dapat menjadi sumber kesejahteraan rakyat.
December
Demontrasi besar di Paris yang terus berlangsung dan memicu kerusuhan menjadi batu ujian bagi kredibilitas dan kelanjutan pemerintahan Presiden Perancis Emmanuel Macron. Demo yang berlangsung setiap Sabtu, dan berakhir dengan kerusuhan merebak menjadi gerakan untuk menurunkan Presiden Macron. Aksi yang dikenal dengan sebutan aksi massa rompi kuning atau Yellow Vest Sabtu lalu menyebabkan 92 orang termasuk petugas polisi terluka dalam kerusuhan.
Aksi unjuk rasa yang semula dimulai oleh warga pinggiran kota Paris yang memprotes keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan pajak berubah menjadi kekacauan. Warga dari kalangan kelas menengah yang gelisah dengan kebijakan Macron bergabung dan menjadikan gelombang demo dan menyuarakan agar Macron mundur. Para demonstran meneriakkan berbagai slogan untuk menuntut Presiden Emmanuel Macron mengundurkan diri.
Tekanan pengunjuk rasa menyebabkan Perdana Menteri Edouard Philippe bersedia bertemu dengan dua perwakilan pengunjuk rasa, namun gagal menghentikan demo selanjutnya yang bahkan semakin banyak diikuti warga Paris dan sekitarnya Hasil jajak pendapat menyatakan bahwa unjuk rasa kelompok rompi kuning mendapat dukungan 72 persen dari warga Prancis. Walaupun demikian hampir 90 persen peserta jajak pendapat menolak tindak kekerasan. Adapun Presiden Emanuel Macron menuntut pertanggung jawaban hukum pendemo akibat kerusuhan yang terjadi dan menyebabkan kerusakan.
Sesungguhnya Presiden Macron telah mengalah dengan mencabut kebijakannya dengan menunda kenaikan pajak BBM yang berakibat pada naiknya harga bahan bakar di seluruh Perancis. Walaupun demikian unjuk rasa kembali berlangsung dengan tuntutan mundurnya Macron yang baru memerintah selama 18 bulan. Bagi Presiden Perancis yang merupakan Kepala negara termuda dalam sejarah Perancis, gelombang unjuk rasa ini merupakan ujian bagi kebijakan dan kelangsungan pemerintahannya.
Apakah aksi demo terbesar dan terburuk di Perancis ini akan menjadi pemicu gerakan politik yang akan menentukan akhir pemerintahan Macron, masih harus diikuti pekembangannya. Kegagalan Macron mengatasi krisis politik ini akan menjadi catatan apakah dia yang sudah mencatatkan sejarah terpilih sebagai Presiden termuda, akan juga menjadi Presiden yang tersingkat jabatannya akibat kebijakannya yang menyebabkan unjuk rasa besar besaran.