Komentar (900)
October
25 Oktober, akan menjadi babak baru menuju rekonsiliasi dua negara di Semenanjung Korea yang sekian dekade bermusuhan. Langkah maju kedua bangsa yang terpisah oleh perang itu, akan diwujudkan setelah Korea Utara dan Korea Selatan melakukan pembicaraan dua hari lalu. Pembicaraan yang juga mengikut sertakan Komando PBB, United Nation Command ( UNC ) dikabarkan telah menyepakati satu hal penting. Baik Seoul maupun Pyongyang sepakat menarik penempatan senjata dan pos jaga di Panmunjom. Panmunjom adalah wilayah yang ditetapkan sebagai Daerah Kemanan Bersama atau disebut juga Kota Gencatan Senjata.
Ketetapan yang disepakati dari pertemuan tertutup itu merupakan upaya kedua negara untuk semakin mengurangi ketegangan sejak kedua negara di Semenjang Korea itu berpisah akibat perang Korea pada tahun 1950 – 1953.
Langkah menggembirakan ini merupakan tindak lanjut pertemuan puncak yang dilaksanakan April lalu. Sebelumnya, tentara kedua negara sejak awal bulan ini juga sudah mulai membersihkan ranjau yang banyak ditanam di kawasan perbatasan. Langkah baru dalam proses perdamaian itu sudah diumumkan secara resmi oleh Kementerian Pertahanan Korea Selatan. Penjelasan resmi itu juga menyebutkan bahwa dua hari setelah penarikan pasukan di pos Panmunjom,,Korea Utara, Korea Selatan dan Komando PBB akan melakukan verifikasi.
Dari kesepakatan kedua pemerintahan serta langkah konkret yang dilakukan, masyarakat internasional boleh semakin optimis, bahwa upaya perdamaian kedua Korea akan terus mengalami kemajuan. Rakyat kedua Korea yang sesungguhnya bersaudara di kemudian hari dapat lebih leluasa berkunjung satu dengan lainnya. Panmunjom yang merupakan kota perbatasan akan tidak lagi menjadi kawasan yang menegangkan. Langkah perdamaian yang sangat mungkin menghilangkan atau paling tidak secara bertahap mengurangi sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Korea Utara, diharapkan akan mendorong peningkatan perkembangan ekonomi dan membuat rakyat di Korea Utara lebih sejahtera.
Berapa lama harapan itu akan terwujud, kita masih menantikan tahapan tahapan proses perdamaian lebih lanjut.
October
Arab Saudi sedang menjadi sorotan dunia, sejak kasus hilangnya Jamal Kashoggi, seorang jurnalis Saudi yang bekerja untuk media Amerika Serikat, Washington Post. Hal ini menjadi masalah bagi Saudi karena, Kashoggi hilang setelah masuk konsulat Arab Saudi di Istanbul,Turki tanggal 2 Oktober 2018.
Dunia mengeluarkan kecaman kepada pemerintah Saudi. Amerika Serikat bahkan sudah mengeluarkan ancaman untuk memberi sanksi bagi Arab Saudi. Negara lain, Jerman, Inggris, Perancis juga mengeluarkan mengecam kejadian itu. Negara-negara itu mendesak perlunya klarifikasi tentang apa yang sebenarnya terjadi.
Jerman bahkan sudah menyatakan akan membekukan penjualan senjata ke Arab Saudi. Sementara Kanada membatalkan penjualan senjata ke Saudi. Perlu dicatat, belakangan ini memang Saudi sedang bermasalah dengan Kanada. Pemerintah Saudi bahkan telah mengancam akan menarik para mahasiswa nya yang belajar di Kanada.
Turki, negara tempat kejadian perkara merasa perlu mengungkap kejadian ini. Presiden Recep Tayyip Erdogan konon akan membuka kasus ini di depan parlemen. Klaim Erdogan tidak sembarangan, karena Turki telah melakukan pemeriksaan forensik di tempat kejadian perkara.
Untuk mengklarifikasi masalah ini, pemerintah Saudi merasa perlu melakukan muhibah ke negara-negara sahabat. Salah satunya, Indonesia. Pemerintah Saudi mengutus Menteri Luar Negeri Adel al-Jubeir untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Bogor. Kunjungan itu selain membicarakan persoalan Kashoggi juga mendiskusikan tindak lanjut kunjungan Raja Salman ke Indonesia beberapa waktu lalu.
Di depan media massa, al Jubeir mengakui adanya pembunuhan di Konsulat Saudi di Istanbul, Turki. Ia juga mengakui tindakan tersebut sebagai kesalahan besar dan patut disesali. Meski demikian, sempat ada perbedaan tentang bagaimana Kashoggi meninggal dunia. Pihak pemerintah Saudi mengatakan Kashoggi tewas akibat perkelahian.
Presiden Joko Widodo menyampaikan keprihatinan atas terjadinya kasus itu. Presiden berharap penyelidikan
berlangsung transparan agar ditemukan siapa yang bertanggung jawab atas perkara ini dan mendapatkan hukuman yang setimpal.
October
Hari ini, 22 Oktober 2018, Bangsa Indonesia memperingati Hari Santri Nasional. Sejak dicanangkan oleh Presiden Joko WIdodo pada tahun 2015, pemerintah dan masyarakat secara khusus menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk memperingati Hari Santri Nasional. Tema peringatan tahun ini adalah “Bersama Santri Damailah Negeri”. Puncak peringatan dilaksanakan di Bandung, pada Minggu Malam.
Tentu ada alasan kuat, mengapa secara khusus ditetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional.Hal ini tak lepas dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Sejarah telah mencatat, dalam meraih dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, para ulama, kiai, dan santri memiliki peran besar. Penetapan tanggal 22 Oktober didasarkan pada Resolusi Jihad yang disampaikan pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy’ari di Surabaya pada tanggal 22 Oktober 1945. Hasyim Asy’ari menyerukan kepada para santrinya untuk ikut berjuang mencegah tentara Belanda kembali menguasai Indonesia melalui Netherlands Indies Civil Administration (NICA). Mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo dalam acara Apel Akbar Santri Nusantara dalam rangka Hari Santri Nasional 2018 di Benteng Vastenburg Solo, Jawa Tengah, Sabtu malam, ditetapkannya Hari Santri Nasional merupakan penghormatan dan penghargaan negara, kepada para kiai, alim ulama, para santri dan seluruh komponen bangsa yang mengikuti teladannya.
Menjadi santri berarti mengikuti pendidikan agama Islam di pesantren. Menetap di tempat tersebut hingga pendidikannya selesai, telah menjadi pilihan sebagian putra-putri Indonesia. Ilmu yang ditransfer pun lebih berkembang. Bahasa Arab dan bahasa Inggris menjadi pelajaran wajib di banyak pesantren saat ini. Selain ajaran agama Islam, para santri diajarkan mengembangkan life skill dan mendapatkan pendidikan vokasi. Tujuannya, agar para santri juga dapat menjadi wirausaha yang profesional di berbagai bidang. Santri dan Pesantren terus mengembangkan perannya tidak hanya dalam mengajarkan agama Islam, namun juga sebagai lembaga sosial budaya dalam pembentukan masyarakat yang ideal. Pondok Pesantren memiliki potensi besar untuk menciptakan wirausaha baru dan menumbuhkan sektor industri kecil dan menengah.
Dengan ditetapkannya Hari Santri Nasional akan semakin memotivasi para santri untuk menguatkan keberadaannya. Seperti yang dilakukan para pendahulu mereka, berjuang dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hari Santri Nasional diharapkan akan semakin menguatkan posisi para santri dalam perannya mengawal negeri, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bersama Santri, Damailah Indonesia.
October
Perdebatan publik kembali hangat dikalangan warga Inggris setelah Perdana Menteri Theresa May menunjukkan tanda-tanda untuk mempertimbangkan perpajangan periode transisi setelah keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit). May berencana untuk memperpanjang masa transisi beberapa bulan ke depan. Namun rencana perpanjangan yang diajukan May ternyata mendapatkan kritikan tajam publik Inggris, baik pendukung Brexit maupun pendukung Uni Eropa (EU).
Pendukung UE menyatakan frustrasi dengan perundingan Brexit yang berkepanjangan. Di lain pihak, pendukung Brexit mengatakan Inggris harus membayar miliaran poundsterling jika harus tetap bertahan di Uni Eropa.
Reaksi terhadap rencana May tidak hanya sampai di situ, Dia juga menghadapi perlawanan dari mitra koalisinya di parlemen. Partai Serikat Demokrat Irlandia Utara (DUP), mengancam akan menentang anggaran pemerintah. Anggota parlemen Uni Eropa dari DUP, Diane Dodds, menilai perpanjangan masa transisi justru akan mengganggu partainya. Pihak oposisi bahkan menuduh Theresa telah melakukan “penghianatan” terhadap Brexit.
Kurang dari 6 bulan menjelang keluarnya Inggris dari Uni Eropa, perundingan Brexit masih belum ada kemajuan terkait isu perbatasan wilayah antara Provinsi Irlandia Utara milik Inggris dengan Irlandia. Permasalahannya terpusat pada kebijakan backstop yang menjamin bahwa tidak akan ada pembangunan ulang batas fisik di Pulau Irlandia jika hubungan dagang di masa depan tidak berjalan dengan baik. Dengan perpanjangan itu, Inggris juga akan tetap berada di pasar tunggal Uni Eropa serta menjadi subjek aturan dan regulasi EU, selama tiga tahun setelah tanggal resmi Brexit pada Maret 2019.
Uni Eropa telah menekankan bahwa backstop harus disepakati oleh Inggris jika ingin mendapatkan kesepakatan Brexit dengan EU, kendati periode transisi akan diperpanjang.
Tanggal 1 Februari 2017 lalu, penghitungan suara di parlemen Inggris , memperlihatkan sebanyak 498 anggota memberi persetujuan kepada Perdana Menteri Theresa May agar memulai perundingan terkait Brexit, sementara 114 lainya menentang.
Artinya PM Theresa May mendapat dukungan mayoritas anggota perlemen dan masyarakat Inggris, untuk keluar dari Uni Eropa. Namun setelah berjalan hampir 2 tahun, ternyata kenyataan dilapangan tidak semudah itu.
Akankah, Inggris benar-benar keluar dari Uni Eropa ? PM Theresa May masih punya waktu untuk membuat keputusan akhir hingga musim panas 2019 mendatang.
October
Our Ocean Conference Di Bali Diharapkan Munculkan Konsensus.
Written by Daniel
Indonesia akan menjadi tuan rumah Our Ocean Conference (OOC) ke-5. Konferensi kelautan yang akan digelar di Bali pada 29-30 Oktober 2018 tersebut akan dihadiri oleh delegasi yang berasal dari 160 negara. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, per 16 Oktober 2018, sudah ada sebanyak 1.696 delegasi yang mendaftar. Beberapa diantaranya ada kepala negara dan menteri dari negara delegasi.
Dalam konferensi nanti, ada 6 topik pembahasan yang akan didalami oleh para peserta forum, yaitu: perikanan tangkap yang berkelanjutan, perubahan iklim, kemanan laut, keberlanjutan ekonomi laut, polusi maritim, dan area kawasan laut yang dilindungi. Hal yang jadi fokus bisa saja Illegal, Unreported and Unregulated Fishing.
Konferensi ke lima di Bali diharapkan tidak hanya berhenti pada membangun komitment, tetapi yang lebih penting adalah
mengimplementasikan komitmen yang telah dibangun. Dari sekitar empat kali OOC yang diselenggarakan, telah diidentifikasi 663 komitmen. Banyaknya komitmen penyelamatan laut merupakan hal positif karena paling tidak, hal itu bisa dilihat sebagai wujud peningkatan kesadaran dari negara akan pentingnya upaya menjaga dan merawat, dan membangun potensi laut secara berkelanjutan. Namun demikian, ada kekhawatiran bahwa komitmen yang dibangun tidak berdasarkan pada konsensus bersama untuk merespon permasalahan pokok yang sedanG dihadapi. Tidak adanya konsesus dalam 4 OOC sebelumya membuat muncul penilaian bahwa OCC di Bali nanti akan mengalami nasib yang sama, alias berhenti pada komitmen. Komitment tanpa konsensus hanya menjadi kertas tanpa aksi.
Indonesia tidak ingin OOC kali ini hanya sekedar menjadi wahana komitmen baru. Dalam pertemuan bilateral antara Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti dengan Komisioner Uni Eropa untuk Lingkungan, Kelautan dan Perikanan Karmenu Velladari beberapa waktu lalu bersepakat bahwa forum OOC di Bali nanti tidak hanya menjadi forum yang sekedar berbicara melainkan akan menitikberatkan pada implementasi dalam menjaga laut dunia. Oleh karena itu, Indonesia bisa
mendorong OOC untuk membangun salah satu konsesus bersama untuk memberantas Illegal, Unreported and Unregulated Fishing.
October
Memburuknya Hunbungan Arab Saudi Dengan Amerika Serikat Pasca Hilangnya Jurnalis Jamal Kashogi.
Written by Daniel
Hubungan baik antara Arab Saudi dengan Amerika Serikat sedang diuji. Dugaan Tewasnya wartawan Jamal Kashogi yang melibatkan Konsulat Arab Saudi di Istanbul menjadi pemicu atas ujian hubungan bilateral kedua negara. Amerika Serikat mengancam memberikan sanksi kepada mitranya itu jika terbukti bahwa tewasnya jurnalis Washington Post itu akibat tindakan Arab Saudi. Jamal Kashogi adalah jurnalis Washington Post, yang kritis terhadap pemerintahan Arab Saudi. Walaupun Arab Saudi telah membantah dugaan itu, namun Presiden Donald Trump telah menyatakan akan memberikan hukuman jika Riyadh terbukti terlibat atas hilangnya Jamal Kashogi.
Ancaman trump itu telah menurunkan hubungan baik keduanya yang sebelumnya telah diperburuk dengan campur tangan Arab Saudi di Yaman. Atas ancaman Trump itu, dari Riyadh telah terdengar tanggapan keras. Seorang pejabat pemerintah yang tidak disebutkan namanya itu, membalas ancaman Washington. Sebagaimana diberitakan kantor berita AFP, pejabat pemerintah Arab Saudi menyatakan akan membalas, jika Amerika Serikat memberikan sanksi ekonomi. Salah satu bentuk pembalasannya adalah dengan menjual minyak dan senjata dengan menukar informasi antara Arab Saudi dan Amerika Serikat serta mengalihkan hubungan baik ke Iran. Iran hingga kini adalah musuh bersama Arab Saudi dan Amerika Serikat. Lebih jauh televisi Al Arabiya menyebut, bahwa pemerintah Arab Saudi yang kaya minyak itu, mempunyai 30 langkah untuk membalas Amerika Serikat dan negara negara barat, jika sanksi itu diberlakukan. Retorika mengenai aksi balasan itu, menimbulkan tanda tanya.
Jika memang Arab Saudi tidak sedikitpun terlibat dalam kasus hilangnya Jamal Kashogi di Istanbul Turki sejak 2 Oktober, maka sesungguhnya Riyadh tidak semestinya bereaksi keras atas ancaman Trump. Ada dua langkah yang dilakukan, Pertama, melalui jalur diplomatic, atas nama persahabatan dan hubungan baik, pemerintah di Riyadh sesungguhnya dapat saja menyampaikan posisinya dan menyatakan bahwa dugaan pembunuhan Jamal Kashogi oleh unsur pemerintahannya, tidaklah benar. Langkah kedua adalah membiarkan dilakukannya penyelidikan atas dugaan pembunuhan Jamal Kashogi secara tranparan dan terbuka. Dengan penyelidikan itu akan dapat dibuktikan bahwa tuduhan Turki bahwa pemerintah Arab Saudi merekayasa hilangnya Kahogi, membunuh dan memutiliasinya, tidaklah benar. Arab Saudi semestinya memahami mengapa kemudian Donald Trump mengancam Arab Saudi. Di dalam negeri, Trump secara politik mendapat tekanan dari sejumlah anggota parlemen di Capitol Hill.
Akankah hubungan Amerika Serikat dan Arab Saudi akan terus memburuk, tentu masih akan dapat dilihat dari upaya Arab Saudi menindak lanjuti dugaan pembunuhan Jamal Kashogi.
October
Kunjungan Menteri Luar Negeri Palestina dan Pekan Solidaritas Palestina
Written by Daniel
Hubungan Indonesia dan Palestina diketahui sudah berlangsung cukup lama. Sejak dimaklumatkannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, bangsa Palestina telah mendukung kemerdekaan bangsa Indonesia. Namun kenyataanya,usai perang Dunia ke II, kala banyak negara Asia Afrika memperoleh kemerdekaan, bangsa Palestina malah kehilangan hak atas tanah mereka, hingga saat ini.
Dukungan atas kemerdekaan Palestina digaungkan keras sekali ketika Konferensi Asia Afrika di gelar di Bandung tahun 1955. Sejak itu, Indonesia tak pernah surut menyuarakan dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina. Untuk lebih mempertegas, Kementrian Luar Negeri Indonesia mengadakan Pekan Solidaritas Palestina yang berlangsung pada 13 – 17 Oktober 2018. Acara yang khusus diselenggarakan untuk bangsa Palestina oleh Indonesia tersebut, semakin bermakna dengan kehadiran Mentri Luar negeri Palestina Riad Malki di Indonesia.
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dalam siaran Siaran Persnya mengatakan Penyelenggaran Pekan Solidaritas Palestina diisi antara lain dengan jalan santai di Car Free Day di Jakarta,pertemuan lintas agama, dan dialog. Selain itu ada juga peresmian Palestine Walk: Road to Freedom di Bandung. Semua itu adalah bentuk kesinambungan komitmen Indonesia untuk Palestina serta untuk meningkatkan pemahamaan dan kepedulian bangsa Indonesia atas perjuangan bangsa Palestina.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Palestina Riad Malki mengatakan bangsa Palestina berterima kasih atas usaha-usaha yang dilakukan Indonesia demi terwujudnya kemerdekaan bangsa Palestina. Ia juga meyakini terpilihnya Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019–2020, tidak hanya menyuarakan aspirasi bangsa Indonesia tapi juga bangsa Palestina. Dengan posisi Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB, menurut Riad, kesempatan bagi bangsa Palestina untuk merdeka dan lepas dari penjajahan kaum zionis Israel semakin besar dan terbuka.
Sebelumnya, saat menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Pompeo di awal Agustus 2018, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno L.P Marsudi kembali menegaskan bahwa hak-hak hidup bangsa Palestina harus dihormati. Kemerdekaan negara Palestina merupakan hal utama dan penting bagi terciptanya perdamaian di kawasan di Timur Tengah. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump di sela- sela Sidang Umum PBB, usai bertemu dengan Perdana Menteri Israel mengatakan,Amerika telah mempersiapkan rencana perdamaian di Timur Tengah sebelum akhir 2018.Salah satunya, solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.
Permasalahan utama di Timur tengah adalah pendudukan dan pengusiran secara sistimatis bangsa Palestina dari tanah kelahirannya. Usai perang dunia ke II, kaum Yahudi yang didukung oleh beberapa negara Eropa, mendirikan negara Israel secara sepihak. Secara setahap demi setahap mereka pun melakukan pencaplokan dan pengusiran terhadap bangsa Palestina yang sebelumnya telah sejak lama mendiami negeri tersebut. Adanya pengakuan dari negara-negara besar terhadap keberadaan negara Israel semakin meminggirkan suara bangsa Palestina, dan melupakan siapa penduduk asli di daerah yang membentang dari Mesir hingga Suriah, Yordania, hingga pesisir laut Meditarania tersebut. Dengan berkilah bahwa tanah Palestina adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Yahudi, bukan berarti mereka dapatbertindak semena mena, menindas, mengusir dan merampas hak hidup bangsa Palestina di tanah nya sendiri.
Yang harus digarisbawahi adalah,perjuangan kemerdekaan Bangsa Palestina bukan perjuangan atas nama satu agama saja, tapi perjuangan yang melibatkan semua keyakinan bangsa Palestina, yang sejak dahulu merupakan masyarakat multi agama. Semoga posisi Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB 2019- 2020, akan dapat membantu dan memuluskan kemerdekaan bangsa Palestina.
October
Indonesia telah berhasil menyelenggarakan dua perhelatan besar di bulan Oktober 2018. Yang pertama adalah Asian Para Games yang diselenggarakan di Jakarta tanggal 6-13 Oktober 2018. Sedangkan yang kedua, Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional dan Grup Bank Dunia (IMF-WBG) di Nusa Dua, Bali, 8-14 Oktober 2018.
Di Asian Para Games 2018, Indonesia berhasil menjadi tuan rumah yang baik bagi 43 negara yang ikut dalam event tersebut. Hal ini dibuktikan dengan pernyataanPresiden Asian Paralympic Committee (APC) Majid Rashed kepada media sebelum upacara penutupan. Rashed sangat terkesan dengan penyelenggaran pesta olahraga bagi penyandang disabilitas se Asia yang ke tiga di Jakarta 6-13 Oktober 2018. Menurut Rashed, Panitia Penyelenggara Asian Para Games (INAPGOC) telah bekerja dengan sangat baik dan profesional. Ia juga menyebut Asian Para Games 2018 jauh lebih besar dari segi jumlah peserta, jumlah media yang meliput dan jumlah penonton yang menyaksikan, serta lebih meriah dibandingkan dengan dua Asian Para Games sebelumnya.
Perhelatan kedua adalah Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional dan Grup Bank Dunia (International Monetary Fund-World Bank Group-IMF WBG Annual Meeting) yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali, 8-14 Oktober 2018. Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde dan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim pun memberikan apresiasi atas keberhasilan Indonesia dalam menyelenggarakan pertemuan internasional tersebut. Apresiasi tersebut bahkan diikuti dengan pemberian bantuan senilai 1 Milyar Dolar kepada Indonesia untuk korban bencana di Sulawesi dan Lombok oleh Bank Dunia.
Pujian dan penghargaan atas dua perhelatan besar tersebut bukan datang begitu saja. Hal itu dapat dicapai karena adanya kerja keras dan kerja sama yang baik antara panitia penyelenggara dan pemerintah, pihak keamanan, serta masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
Saat penutupan Asian Para Games, Sabtu 13 Oktober 2018 yang lalu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan bahwa Asian Para Games lebih dari ajang olahraga antar negara se-Asia. Jusuf Kalla menganggap Asian Para Games 2018 ini memberikan semangat kesetaraan dalam kemanusiaan dan merupakan sebuah momentum penting atau bagian dari sejarah bangsa–bangsa Asia, khususnya Indonesia.
Semoga Asian Para Games 2018 dan Pertemuan TahunanDana Moneter Internasional dan Grup Bank Dunia, dapat memberikan kesan baik, tidak hanya kepada para tamu yang datang, namun juga bagi negara dan masyarakat Indonesia. Sukses yang dicapai merupakan sebuah pembuktian, bahwa Indonesia adalah negara yang pantas diperhitungkan dan memiliki nilai lebih dalam ajang pergaulan internasional, sekarang dan di masa yang akan datang.
October
Amerika Serikat merasa tidak nyaman melihat nilai Yuan yang merosot. Menteri Keuangan Amerika Serikat Steven Mnuchin, Rabu (10 Oktober 2018) di Nusa Dua, Bali, memperingatkan China agar tidak melakukan devaluasi nilai mata uang Yuan. AS ingin agar tindakan moneter ini masuk dalam agenda perdagangan AS-China.
Sebenarnya devaluasi nilai mata uang Yuan oleh RRC bukan hanya terjadi sejak AS memberlakukan tarif atas produk-produk RRC saja. Beberapa tahun sebelumnya RRC juga mendevaluasi mata uang Yuan atas US Dollar. Bulan Agustus tahun 2015 tindakan ini sudah dilakukan oleh RRC dengan tujuan untuk setidaknya mendongkrak kinerja ekspor RRC yang menurun. Yuan yang lebih lemah membuat produk-produk buatan RRC dapat bersaing di pasar global.
Saat hal itu dilakukan, Trump belum berkuasa di AS dan belum memulai perang dagang dengan RRC. Namun akibat dari devaluasi Yuan saat itu adalah, aliran dana sebesar 8 trilliun US Dollar terhisap dari bursa di seluruh dunia. Bulan April lalu, Presiden AS Donald Trump menuduh Russia dan RRC sengaja mendevaluasi mata uang mereka, pada saat AS menaikkan suku bunga.
Sejak Trump duduk di tampuk pimpinan AS Januari 2017, nilai Dollar sebenarnya sudah turun terhadap Yuan lebih dari 8%.
Mengapa Amerika Serikat keberatan dengan devaluasi Yuan, Rubel atau mata uang asing lainnya? Jawabannya adalah, jika nilai mata uang asing rendah maka produknya lebih kompetitif. Suku bunga di AS yang tinggi membuat nilai dollar naik dan membuat produk AS menjadi lebih mahal.
Selain itu, jika Yuan didevaluasi maka penerapan tarif tinggi
yang diberlakukan Trump terhadap produk-produk dari RRC tidak akan ada gunanya. Hal ini disebabkan harga produk RRC yang tadinya tinggi karena tarif AS, menjadi turun karena nilai Yuan yang rendah membuat penerapan tarif ikut menurun. Selain itu karena Yuan atau Rubel yang nilainya mungkin sengaja diturunkan,
Indonesia tidak menurunkan nilai uangnya. Namun kebutuhan akan dollar untuk pembayaran hutang dan produk impor membuat nilai dollar naik cukup signifikan. Sebenarnya di sisi lain, hal ini membuat nilai produk Indonesia lebih kompetitif. Pertanyaannya, akankah Indonesia mengambil peluang penurunan nilai rupiah ini untuk mendorong pendapatan walaupun ada perlambatan ekonomi akibat perang dagang AS-RRC ini?.
October
Saudara pendengar, Asian Para Games 2018 resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo pada Sabtu 6 Oktober di Stadion Gelora Bung Karno. Kegiatan olah raga multi event ini akan berakhir pada 13 Oktober 2018. Memang ada yang berbeda dari Asian Para Games, karena yang bertanding adalah para atlet difabel / atlet berkebutuhan khusus se Asia. Namun semangat para atlet difabel tidak berbeda jauh dengan atlet normal lainnya, yaitu sama-sama ingin menunjukan yang terbaik melalui prestasi yang dicapainya.
Dalam gelaran Asian para Games 2018, Presiden Joko Widodo berharap kesusksesan yang diraih Indonesia di Asian Games 2018 dapat menular di kontingen Asian Para Games Indonesia juga pihak penyelenggara. Dalam pidato pembukaannya, presiden juga mengatakan bahwa perhelatan Asian Para Games 2018 harus menjadi momentum perayaan persaudaraan dengan menunjukan kegigihan, danprestasi dapat menjunjung tinggi kemanusiaan.
Ketua Penyelenggara Asian Para Games INAPGOC Raja Okto Saptahari mengingatkan jangan membandingkan Asian Para Games dengan Asian Games. Namun, Ia meyakini suksesnya Asian Games juga sukses Asian Para Games. Menurut Raja Okto, singkatnya waktu persiapan, menjadi salah satu hambatan dalam menjalankan Asian Para Games. Namun menurut Raja Okto, sejauh ini pelaksanaan Asian para Games di Jakarta, jauh lebih baik dari penyelenggaraan di Incheon Korea Selatan dan Guangzhou di Tiongkok.
Kegiatan pelaksanaan Asian Para games memang untuk menunjukan komitmen untuk memberikan penghargaan atas semangat para penyandang disabilitas. Meskipun waktu sempit, INAPGOC berupaya agar penambahan sarana dan prasarana tersedia untuk membantu kelancaran para atlet disabilitas beraktifitas. Tidak bisa kita bandingkan Asian Games dengan Asia Para Games, tetapikedua acara olahraga tersebut secara langsung menjadi promosi yang potensial kepada masyarakat Internasional tentang Indonesia. Kita berharap kesuksesan Asian Para Games, seperti berhasilnya Asian Games yang lalu adalah sukses persiapan, sukses pelaksanaan dan sukses prestasi.