Komentar (900)
August
Setelah lama bertikai dan selalu menolak dipertemukan langsung dengan pemerintah Afghanistan, akhirnya dengan inisiatif Rusia, pihak Taliban mau berunding. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, menyatakan mengundang Taliban untuk hadir di Moskow. Rusia mengkonfirmasi bahwa Taliban mau bertemu dengan pihak pemerintah Kabul di Moskow, tanggal 4 September mendatang. Inisiatif Rusia ini tidak semata-mata untuk menyelesaikan masalah di Afghanistan, tetapi lebih kepada upaya Moskow melindungi kepentingan warganya di Afghanistan.
Namun kehadiran Taliban bukan tanpa syarat. Tetap saja Taliban ingin pihak Amerika Serikat ikut hadir dalam pertemuan itu. Rusia menyampaikan bahwa selain dua pihak yang bertikai, juga akan mengundang China, Pakistan, India, Iran dan tentu saja Amerika Serikat.
Krisis di Afghanistan seharusnya sudah lama bisa diselesaikan jika saja pihak Taliban tidak ngotot hanya mau berunding dengan Amerika Serikat. Taliban sampai sekarangpun sebenarnya kurang berkenan berunding dengan pihak pemerintah Kabul. Ada perubahan sikap dari Taliban, karena mau mematuhi gencatan senjata yang diajukan Kabul pada waktu Idul Fitri lalu. Pemerintah Afghanistan hari minggu lalu (19 Agustus 2018) pun, kembali menawarkan gencatan senjata dengan Taliban sampai perayaan Maulid Nabi mendatang.
Kini harapan mulai timbul dengan kesediaan Taliban untuk berunding dengan Pemerintah Afghanistan. Taliban saat ini sebenarnya sudah mulai membuka diri terhadap pihak luar melalui kantor politiknya di Qatar. Perwakilan Taliban juga bahkan dikabarkan sudah bertemu dengan seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Alice Wells. Walaupun pertemuan itu tidak secara terbuka diakui AS. Pihak Amerika Serikat berpendapat bahwa tidak ada penyelesaian masalah Afghanistan tanpa melibatkan pemerintah Kabul.
Meskipun masih akan berlangsung beberapa waktu mendatang, rencana pertemuan ini merupakan secercah harapan akan terwujudnya perdamaian di Afghanistan. Indonesia juga telah berupaya mempertemukan para pihak yang bertikai beberapa waktu lalu di Indonesia. Mungkinkah dengan pertemuan di Indonesia dan dilanjutkan di Moskow, akhirnya didapatkan kesepakatan para pihak? Bersediakah mereka menghentikan pertikaian yang sudah berlangsung 17 tahun dan memulai langkah rekonsiliasi? Jawabannya masih menanti hasil pertemuan awal September mendatang.
August
Gempa di pulau Lombok dan sekitarnya sejak gempa pertama 6,4 pada Skala Richter (SR) hungga 6,9 SR pada 19 Agustus telah menyebabkan lebih dari 500 orang meninggal dunia, lebih dari 400 ribu orang mengungsi, dan lebih dari 74 ribu unit rumah rusak dan kerusakan lainnya. Diperkirakan kerusakan dan kerugian mencapai Rp 7,7 trilyun.
Melihat dampak gempa Lombok tersebut lantas banyak pihak mengusulkan agar dinyatakan sebagai bencana nasional. Namun pemerintah menganggap tidak perlu menetapkan bencana Lombok sebagai bencana Nasional. Banyak pihak kemudian mempertanyakan kebijakan pemerintah tersebut. Tidak sedikit yang mengritiknya.
Terkait polemik tersebut Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho ikut menjelaskan soal penetapan bencana nasional. Penetapannya didasarkan pada lima variabel utama yakni, jumlah korban, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena bencana, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
Namun menurut Sutopo indikator itu saja tidak cukup. Ada indikator mendasar yang sulit diukur yaitu kondisi keberadaan dan keberfungsian Pemerintah Daerah apakah collaps atau tidak. Tsunami Aceh 2004 ditetapkan sebagai bencana nasional pada saat itu karena pemerintah daerah, baik provinsi dan kabupaten/ kota termasuk unsur pusat di Aceh seperti Kodam dan Polda collaps atau tak berdaya. Pemerintah kemudian menyatakan sebagai bencana nasional. Risikonya, semua tugas Pemerintah Daerah diambil alih pusat termasuk pemerintahan umum. Bukan hanya bencana saja.
Dengan adanya status bencana nasional maka terbuka pula pintu seluas-luasnya untuk bantuan kemanusiaan internasional oleh negara-negara lain dan masyarakat internasional. Ini adalah konsekuensi Konvensi Geneva. Seringkali timbul permasalahan baru terkait bantuan internasional ini karena menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Jadi ada konsekuensi jika menetapkan status bencana nasional. Oleh sebab itu sejak tsunami Aceh 2004 hingga saat ini belum ada bencana yang terjadi di Indonesia dinyatakan bencana nasional. Sebab bangsa Indonesia banyak belajar dari pengalaman penanganan tsunami Aceh 2004. Demikian dijelaskan Sutopo.
Memang, ada kecenderungan pada setiap terjadi bencana dengan korban cukup banyak selalu ada wacana agar pemerintah pusat menetapkan sebagai bencana nasional. Banyak pihak mungkin belum paham mengenai manajemen bencana secara utuh, termasuk penetapan status dan tingkatan bencana. Mereka beranggapan dengan status bencana nasional akan ada kemudahan akses terhadap sumber daya nasional. Namun faktanya, tanpa status Bencana Nasional pun pemerintah sudah mengerahkan seluruh sumber daya nasional. Personil dari unsur pusat seperti TNI, Polri, Basarnas, kementerian lembaga terkait dan lainnya telah dikerahkan. Bantuan logistik dari BNPB, TNI, Polri dan masyarakat juga telah mengalir.
Bangsa Indonesia harus bersatu. Bencana adalah urusan kemanusiaan. Singkirkan perbedaan ideologi, politik, agama, dan lainnya untuk membantu korban bencana. Masyarakat Lombok memerlukan bantuan semua pihak. Energi bangsa harus disatukan untuk membantu masyarakat Lombok. Tanpa status Bencana Nasional, bencana Lombok adalah bencana bangsa Indonesia juga.
August
Hadirnya Dua Korea di Asian Games, Mendorong Peran Serta Indonesia Bagi Perdamaian Kedua Korea
Written by Daniel
Asian Games 2018 telah berhasil mempertemukan dua Korea, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Pertemuan itu terjadi dalam spirit sportivitas Asian Games. Bangsa Indonesia tentu patut berbahagia dengan kenyataan ini. Kedua kontingen Korea, berjalan beriringan saat defile kontingen. Dari wajah para atlet yang menjadi kontingen, yang terlihat adalah cerminan kebahagiaan.Presiden Joko Widodo bahkan bertemu dengan Perdana Menteri Korea Selatan dan Deputi Perdana Menteri Korea Utara di hari pembukaan Asian Games 2018. Asian Games 2018 yang berlangsung di Indonesia, terjadi seiring dengan terjadinya serangkaian upaya diplomatik, antara lain yang dilakukan Amerika Serikat dan Korea Utara.
Bermula dari Konferensi Tingkat Tinggi di Singapura, Korea Utara dan Amerika Serikat melanjutkan upaya diplomatik. Pertemuan lanjutan telah dilakukan tidak hanya dalam rangka denuklirisasi Korea Utara melainkan menuju rekonsiliasi kedua Korea. Dalam pekan ini juga terjadi peristiwa yang mengetuk hati. Terjadi kunjungan rakyat Korea Selatan ke Korea Utara untuk menemui saudara mereka di Korea Utara. Warga negara senior kedua Korea itu terpisah dan tinggal di negara berbeda akibat perang saudara yang terjadi di penghujung perang dunia kedua.
Indonesia telah mencatatkan diri dalam sejarah terkait dengan penyatuan dan rekonsiliasi bangsa bangsa yang sempat bercerai berai bahkan berperang saudara. Pada era 80an, Indonesia telah menjadi pemrakarsa penyatuan Kamboja. Jakarta Informal Meeting pada era Suharto yang dimulai dengan bertemunya faksi faksi yang bertikai di Bogor, terus belanjut dengan pertemuan lanjutan dan berakhir sangat baik dengan penyatuan Kamboja.
Berkaca dengan pengalaman sejarah, momentum Asian Games 2018 yang diselenggarakan di Jakarta, merupakan saat baik untuk berkontribusi bagi rekonsiliasi kedua Korea. Sebagai tuan rumah yang baik, Indonesia dapat menjadikan momen Asian Games sebagai awal bagi peran serta mewujudkan perdamaian abadi di semenjanjung Korea.
August
Pesta olahraga negara-negara Asia, Asian Games ke 18 Tahun 2018 secara resmi dibuka Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (18/8) malam. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, atas nama seluruh rakyat Indonesia merasa bangga dan terhormat, atas kedatangan tamu-tamu dari 45 negara. Presiden menambahkan, melalui Asian Games ke 18, bangsa-bangsa se-Asia ingin menunjukkan bahwa semua bersaudara.
Pembukaan Asian Games 2018 berlangsung sangat meriah, penuh kejutan, dan mendapat pujian dari banyak kalangan. Acara pembukaan Asian Games 2018 diawali dengan tarian dari Aceh yang dibawakan oleh 1.600 penari dari 18 SMA di Jakarta. Total ada empat segmen tarian dari berbagai daerah ditambah tarian yang bersifat kekinian disajikan dalam acara itu.
Kemegahan panggung menjadi daya tarik sendiri di acara pembukaan Asian Games. Miniatur gunung setinggi 27 meter dan selebar 130 meter menjadi latar utama panggung. Air terjun setinggi 17 meter menjadi salah satu penghias utama di panggung itu.
Ini merupakan kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah perhelatan Asian Games setelah Asian Games ke 6 yang diadakan di Jakarta pada tahun 1962. Sebagian fasilitas yang dibangun untuk Asian Games ke 6 setelah direnovasi bahkan kembali digunakan dalam Asian Games ke 18 ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Asian Games diadakan di dua kota sekaligus, yaitu Jakarta dan Palembang, Sumatra Selatan.
Awalnya, pada 2012, kota Hanoi di Vietnam terpilih sebagai tuan rumah Asian Games ke 18. Namun Vietnam mengundurkan diri akibat kendala keuangan. Indonesia disetujui menjadi tuan rumah Asian Games ke-18 oleh Dewan Eksekutif Dewan Olimpiade Asia pada tahun 2014. Penyelenggaraan Asian Games ke 18 yang awalnya akan diadakan pada tahun 2019 kemudian dimajukan menjadi tahun 2018 untuk menghindari pemilihan legislatif dan pemilihan presiden Indonesia yang juga akan diselenggarakan pada tahun tersebut.
Persiapan Indonesia dalam menyambut pesta olahraga se Asia memang patut mendapat apresiasi. Anggaran yang dihabiskan untuk pesta olahraga empat tahunan ini lebih dari Rp 25 triliun, termasuk biaya penyelenggaraan, renovasi gelanggang, serta pembangunan wisma atlet dan sistem kereta api ringan (Light Rail Transit) di Palembang, Sumatra Selatan.
Usaha Indonesia dalam mempersiapkan diri menyambut Asian Games 2018 menunjukkan keseriusan Indonesia untuk menjadi tuan rumah yang baik. Diharapkan, ini dapat memberi kesan mendalam bagi atlet, ofisial maupun penonton, baik yang menyaksikan langsung di arena maupun melalui televisi atau media lainnya. Bukan hanya karena kemegahan dan kesiapan infrastruktur, namun juga oleh keramahan khas Indonesia dalam melayani tamu kehormatan selama Asian Games berlangsung.
August
Menurut catatan Badan Pusat Statistik, neraca perdagangan Indonesia pada Juli 2018 mengalami defisit hingga 2,03 miliar dolar AS, defisit terbesar dalam lima tahun terakhir. Angka tersebut merupakan selisih nilai impor 18,27 miliar dolar AS dengan nilai ekspor 16,24 miliar dolar AS. Total defisit neraca perdagangan bulan Januari hingga Juli 2018 tercatat 3,09 miliar dolar AS.
Dalam konferensi pers bersama Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, dan Gubernur BI, Perry Warjiyo, usai rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (14/8), Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan, pemerintah akan mengambil langkah drastis dan tegas dalam pengendalian impor terkait kondisi neraca pembayaran yang makin tidak menggembirakan.
Menteri Sri Mulyani menyebutkan defisit transaksi berjalan Indonesia pada kuartal I 2018 hanya sekitar 2%. Namun pada kuartal II 2018 mencapai 3% dari produk domestik bruto (PDB). Impor barang konsumsi, bahan baku dan barang modal meningkat luar biasa tinggi pada kuartal II 2018.
Suhariyanto, Kepala Badan Pusat Statistik, menyatakan Rabu (15/8) di Jakarta, salah satu upaya pemerintah menekan nilai defisit neraca perdagangan adalah dengan mengurangi impor komoditas yang bisa diproduksi di dalam negeri. Akan ada 500 komoditas yang akan dievaluasi ulang, terutama komoditas yang kandungan lokalnya tinggi dibandingkan kandungan impor. Contohnya, industri kelapa sawit, kertas, karet, dan plastik.
Sementara itu, Bhima Yudhistira, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengungkapkan, defisit neraca perdagangan Indonesia bisa menipis di akhir 2018 jika pemerintah serius mengerem impor bahan baku untuk proyek-proyek infrastruktur, seperti baja besi dan turbin pembangkit listrik. Pemerintah juga perlu mempercepat pelaksanaan pemanfaatan biodiesel 20% (B20) dalam kandungan bahan bakar minyak, sehingga impor minyak dan gas dapat ditekan.
Senada dengan itu, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution, dalam acara Business Lunch dengan tema ‘Waspada Ekonomi Indonesia di Tahun Politik’ Kamis (2/8) di Jakarta mengatakan, perluasan penggunaan Biodiesel 20% (B20) bisa menekan defisit neraca perdagangan, karena dengan kebijakan tersebut impor minyak akan dikurangi. Saat ini, defisit migas selama Semester I 2018 mencapai 5,4 miliar dolar AS.
Situasi ini memang belum dapat segera turun karena Pemerintah masih membangun beberapa proyek infrastruktur besar. Selain itu trend peningkatan harga BBM menambah berat defisit Indonesia. Tetapi bukan berarti tidak ada peluang karena Indonesia memiliki komoditas yang harus didorong peningkatannya di pasar ekspor.
Kita harus optimis dengan mendiversifikasi lebih banyak produk lokal berkualitas yang dapat diekspor ke luar negeri, dan pengurangan kegiatan impor Indonesia, sehingga nilai ekspor akan jauh lebih tinggi dari nilai impor, dan defisit neraca perdagangan dapat segera tertanggulangi.
August
Akankah Gencatan Senjata di jalur Gaza benar benar akan terwujud ? Pertanyaan ini sungguh relevan, terkait dengan isu gencatan senjata yang kini menjadi bahasan di kalangan pemerintahan Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, hari Minggu ( 12 Agustus 2018 ), telah menyatakan keinginan gencatan senjata dengan pihak Palestina di Jalur Gaza. Keinginan itu terungkap dari laporan surat kabar The Jerusalem Post, 13 Agustus. Diberitakan bahwa pernyataan Netanyahu itu diungkapkan sebelum Perdana Menteri Israel memimpin sidang kabinetnya.
Keinginan Netanyahu itu dikemukakan, tidak lama setelah tentara Israel membombardir kawasan Gaza. Tercatat tidak kurang dari 168 warga Palestina meninggal dunia akibat konflik yang semakin meruncing di jalur Gaza yang disulut oleh pemindahan Ibukota Israel ke Yerusalem. Israel semakin meningkatkan serangannya dengan mengerahkan pasukan udaranya untuk menyerang kawasan Palestina di Jalur Gaza Rabu hingga Kamis, 8-9 Agustus 2018. Dalam konflik bersenjata itu ada warga Palestina meninggal dunia termasuk seorang anak dan ibu hamil. Setidaknya 170 titik telah menjadi serangan udara Israel pada serangan senjata 8 Agustus lalu.
Pihak Palestina, yaitu Hamas yang menempati jalur Gaza, memberikan tanggapan bahwa sesungguhnya gencatan senjata sudah dilakukan. Pejuang Hamas menyatakan bahwa kedua belah pihak sesungguhnya sudah dilaksanakan sejak pekan lalu. Hamas menyatakan bahwa gencatan senjata itu terlaksana berkat peran serta Mesir. Fakta di lapangan memang menunjukkan bahwa pada akhir pekan lalu, tidak terjadi lagi serangan oleh angkatan udara Israel. Mengenai peran serta Mesir sebagaimana dinyatakan Hamas, dibenarkan dengan adanya berita bahwa sesungguhnya Perdana Menteri Netanyahu secara diam diam telah berkunjung ke Mesir. Sebuah stasiun televisi Israel melaporkan bahwa Netanyahu bulan Mei lalu telah bertemu dengan Presiden Abdel Fattah al-Sisi terkait gencatan senjata di Jalur Gaza.
Menjadi pertanyaan apakah benar bahwa gencatan senjata akan terjadi antara militer Israel dan Hamas Palestina dan tidak lagi ada masayarakat sipil yang menjadi korban. Pernyataan Perdana Menteri Israel sebelum sidang kabinet pada awal pekan ini, boleh jadi telah menjadi isyarat bahwa untuk pertama kalinya gencatan senjata dibahas dengan serius dalam sidang kabinet. Jika komitmen ini mewujud maka kekhawatiran akan terjadinya kembali perang terbuka antara Israel dengan Hamas Palestina, sebagaimana terjadi pada tahun 2008, dapat dihindarkan.
August
Pada bulan November tahun lalu, Presiden Donald Trump pernah mengeluarkan cuitan di Twitter, yang bernada ancaman. Trump seolah sedang memperingatkan negara-negara mitra dagang Amerika Serikat (AS) khususnya di Asia, untuk siap dengan konsekuensi bila berdagang dengan AS dengan cara-cara yang dianggapnya tak adil.
Cuitan Trump hanya berselang 4 hari setelah pengumuman Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang menolak banding Indonesia dan memenangkan AS dan Selandia Baru dalam kasus sengketa perdagangan yang dianggap merupakan restriksi atau hambatan impor hortikultura oleh Indonesia.
Bagi AS penolakan WTO terhadap banding Indonesia atas putusan sengketa sejak akhir Desember 2016 adalah kemenangan besar. Amerika Serikat di bawah Trump sedang berusaha keras melawan defisit perdagangan yang terus membengkak. Pada 2017 total defisit perdagangan AS menembus US$566 miliar.
Babak baru dari kasus ini yang menjadi perhatian Indonesia adalah permintaan AS agar WTO memberikan sanksi denda sebesar US$350 juta terhadap Indonesia dari kerugian yang diterima AS dari praktik restriksi perdagangan pada 2017. Alasan mereka, karena setelah delapan bulan pasca-putusan WTO November 2017, hingga 22 Juli 2018 Indonesia dianggap gagal memenuhi rekomendasi WTO. Namun, Indonesia menganggap argumen AS tak relevan.
Indonesia mengklaim sudah mematuhi dan merevisi aturan-aturan yang menjadi keberatan AS. Indonesia bersikeras sudah melakukan berbagai penyesuaian atau revisi kebijakan sesuai rekomendasi yang diberikan Badan Penyelesaian Sengketa (DSB) WTO. Di antaranya penyesuaian ketentuan Rekomendasi Impor Produk Holtikultura (RIPH) pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 60 Tahun 2012, yang direvisi dua kali pada tahun 2013. Rekomendasi ini justru dianggap AS sebagai bagian dari restriksi perdagangan yang tidak sesuai kaidah perdagangan internasional. Rekomendasi Impor Produk Holtikultura (RIPH) adalah semacam pengendalian impor sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan petani dan peternak dalam negeri.
Ketentuan lain yang juga direvisi adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 60 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Produk Holtikultura (KIPH).
Selain itu, Indonesia juga mempertanyakan hitungan $350 juta atau setara Rp 5,04 triliun yang diklaim AS sebagai nilai ganti rugi yang diderita para pengusaha Amerika sejak 2017. Konon mereka menderita kerugian akibat kesulitan ekspor produk holtikultura, hewan ternak maupun produk hewani ke Indonesia.
Perbedaan posisi antara Indonesia dan AS akan dibahas kembali pada sidang Badan Penyelesaian Sengketa WTO pada 15 Agustus 2018.
Dari tahun 2014-2018 ada delapan sengketa dagang yang melibatkan Indonesia dan berakhir di WTO melalui sidang panel Badan Penyelesaian Sengketa. Dari 8 kasus,lima diantaranya sudah diputus dan hanya satu yang dimenangkan Indonesia. Acapkali kekalahan Indonesia disebabkan tingginya biaya untuk menyewa pengacara kelas dunia, serta ketidakmampuan para negosiator dalam membuktikan bahwa kebijakan yang diambil Indonesia telah tepat dengan menghadirkan data-data yang lengkap.
Untuk itu, Indonesia harus belajar dari setiap kasus, karena perdagangan dunia yang semakin terbuka tidak menutup kemungkinan timbulnya sengketa dagang baru baik dengan AS maupun negara lainnya.
August
Peserta ASIAN GAMES ke 18 sudah berdatangan. Bahkan ada diantaranya yang sudah melaksanakan pertandingan. Cabang olahraga sepakbola misalnya, kemarin (12/8) Kesebelasan Palestina memenangkan pertandingan melawan Kesebelasan Laos dalam laga Grup A. Pada pertandingan selanjutnya, Kesebelasan Indonesia behasil mengalahkan kesebelasan China Taipei. Para atlit dari cabang olahraga lain sudah tiba pula di Jakarta dan Palembang
Saat ini sudah ada sedikitnya 467 atlit dan ofisial dari 34 negara yang telah tinggal di Wisma Atlet Kemayoran di Jakarta. Antara lain kontingen dari Filipina, Malaysia, Suriah, Republik Rakyat Korea Utara, Uni Emirat dan lainnya. Secara resmi, Asian Games 18 akan dibuka pada hari Sabtu, 18 Agustus 2018 malam di Gelanggang Olahraga Bung Karno. Kerja keras Indonesia mempersiapkan seluruh arena pertandingan, berikut fasilitasnya selama lebih dari tiga tahun akan segera dirasakan dan dinilai oleh kontingen dari 45 negara dan negara ASIA lainnya, bahkan dunia.
Nilai positif paling tidak sudah dikeluarkan oleh Wakil Presiden Kehormatan Olimpiade ASIA Wei Jizhong untuk Wisma Atlet Kemayoran. Lewat siaran persnya, setelah mengunjungi Wisma Atlet Kemayoran, pada Sabtu lalu (11/8), Wei Jizhong mengaku puas akan fasilitas penginapan atlit tersebut. Ia menyebut, secara keseluruhan Athletes Village di Kemayoan telah melebihi harapannya.Kepuasan atas fasilitas yang tersedia juga disampaikan oleh sejumlah atlit. Direktur Departemen Athlete Village and Village Service Inasgog Andrewan Trina Ananta mengatakan sejumlah penghuni baru Wisma Atlit juga mengungkapkan mereka senang dengan semua pelayanan, mulai dari penjemputan, makan, keramahtamahan.
Memang masih terlalu cepat untuk mengetahui komentar seluruh tamu peserta terhadap seluruh fasilitas Asian Games 2018. Tapi paling tidak komentar baik di awal pelaksanaan menjadi motivasi Indonesia untuk memberikan pelayanan lebih bagi seluruh kontingen. Belum semua atlit dan tim ofisial merasakan dan menikmati hasil upaya Indonesia menyiapkan ajang olahraga Asia empat tahunan itu, karena puncak kedatangan tamu peserta diprediksi terjadi pada 14 hingga 17 Agustus. Memberikan yang terbaik sudah menjadi tekad bangsa Indonesia untuk Asian Games kali ini. Untuk melancarkan lalu lintas dari Wisma Atlit ke arena pertandingan, sudah diterapkan Peraturan Ganjil Genap. Pada tanggal ganjil hanya mobil berplat nomor ganjil yang boleh melintas di jalan-jalan yang sudah menerapkan peraturan ini. begitu juga pada tanggal genap, mobil berplat nomor genap saja yang boleh lewat. Kebijakan ini dilakukan agar atlit bisa tepat waktu tiba di arena pertandingan.
Indonesia yang terkenal akan keramahannya, akan dibuktikan oleh seluruh peserta. Kesan baik yang mendalam bagi seluruh peserta, adalah keinginan seluruh bangsa Indonesia. Semoga pelaksanaan Asian Games 2018 menjadi salah satu yang terbaik sepanjang pelaksanaan Asian Games.
Selamat datang dan selamat bertanding para peserta Asian Games 2018.
August
Saat ini status di media sosial pun bisa menjadi persoalan dalam hubungan dua Negara. Seperti yang terjadi ketika Menteri Luar Negeri Kanada, Chrystia Freeland, pekan lalu menyuarakan keprihatianannya melalui media social tentang penahanan penggiat perempuan Saudi, Samar Badawi. Ini masih ditambah lagi dengan status akun resmi kementerian luar negeri Kanada mengenai hal yang sama.
Buntut dari pernyataan itu, Kerajaan Arab Saudi memanggil pulang Duta Besarnya di Kanada dan mengusir Duta Besar Kanada dari Riyadh. Beberapa tindakan lain dilakukan kerajaan tersebut. Antara lain, memanggil kembali para mahasiswa yang belajar di Kanada, melarang warga Saudi berobat ke negeri itu dan menghentikan layanan penerbangan Saudia ke Kanada. Saudi menegaskan tidak akan membiarkan Negara lain mencampuri urusan dalam negerinya. Tindakan Saudi didukung oleh Negara tetangga di kawasan seperti Bahrain, Uni Emirat Arab dan Palestina.
Amerika Serikat yang dekat dengan keduanya, sampai saat ini belum jelas mendukung siapa. Bila dengan Kanada, Amerika Serikat memiliki hubungan dalam kerangka NATO, maka dengan Arab Saudi, ada forum bilateral erat yang mengikat kedua negara. Saat ini hubungan Presiden AS Donald Trump dengan Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau tidak terlalu baik. Sedangkan dengan Arab Saudi selama ini Trump diketahui memberikan ruang yang lebih leluasa. Negara pertama yang dikunjungi Trump semenjak menjadi presiden adalah Arab Saudi. Di bulan Maret tahun ini, AS juga menerima kunjungan pangeran Mohammed bin Salman.
Perdana Menteri Justin Trudeau sendiri meminta maaf atas update status di media social yang telah membuat hubungan Kanada dengan Arab Saudi memanas. Ada upaya untuk memperbaiki hubungan itu. Menteri Luar Negeri Christia Freeland pun telah melakukan kontak-kontak dengan menlu Saudi, Adel al Jubeir.
Tampaknya masalah ini akan dapat diselesaikan oleh Kerajaan Arab Saudi dengan Kanada. Diharapkan, dalam waktu yang tidak terlalu lama, hubungan kedua negara kembali membaik. Penyelesaiannya dapat dilakukan baik secara langsung oleh kedua Negara atau dengan mediasi Negara lain. Sehingga kawasan Timur Tengah yang sudah dilanda berbagai konflik, ` tidak lagi bertambah persoalannya.
August
Indonesia merupakan negara besar yang dihuni oleh 165 juta penduduk yang tersebar di pulau-pulau di Indonesia. Di dalam penyebaran penduduk, pulau Jawa merupakan pulau terpadat. Semakin padat jumlah penduduk di suatu daerah, semakin banyak permasalahan yang timbul di masyarakat. Salah satu permasalahan yang dialami oleh daerah yang padat penduduk adalah sistem transportasi.
Permasalahan transportasi yang dialami oleh Indonesia salah satunya adalah kurangnya pelayanan transportasi umum. Transportasi umum yang terdapat di Indonesia tidak dilengkapi dengan fasilitas yang memadai. Kondisi tersebut membuat masyarakat merasa kurang nyaman dengan layanan yang ditawarkan oleh transportasi umum tersebut. Kondisi tersebut membuat masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi ketimbang menggunakan transportasi umum.
Kendaraan pribadi, di satu sisi menawarkan fleksibilitas pergerakan bagi penduduk kota. Sepeda motor sebagai salah satu moda kendaraan pribadi bahkan memiliki kelebihan berupa rendahnya biaya operasional.
Meskipun demikian, ketergantungan pada kendaraan pribadi pada akhirnya menyebabkan peningkatan kemacetan di kota-kota besar khususnya di kota Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Kemacetan menimbulkan kerugian ekonomi. Di kota-kota tersebut kerugiaan akibat masalah sektor transportasi seperti kemacetan telah menghilangkan potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Menurut Bank Dunia, masyarakat Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bogor, Bekasi umumnya menghabiskan waktu minimal 3,5 jam di kemacetan. Nilai ekonomi yang hilang dalam 1 tahun sama dengan Rp 39,9 triliun, karena waktu yang terbuang tersebut apabila digunakan untuk melakukan kegiatan produktif dalam 1 tahun bisa mendatangkan pendapatan bagi kota hingga US$ 3 miliar atau Rp 39,9 triliun.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada Rabu (08/07/2018) mengatakan bahwa angkutan bus harus kembali menjadi angkutan favorit bagi masyarakat Indonesia. Pihaknya akan melakukan perbaikan dan peningkatan pelayanan bus untuk menjadikan bus kembali menjadi angkutan favorit bagi masyarakat Indonesia.
Dia juga menekankan perlu integrasi angkutan umum yang memadukan moda transportasi darat dengan moda lain, seperti memadukan simpul-simpul pelabuhan, bandara dan kereta api.
Dan yang tidak kalah penting dalam menyelesaikan masalah transportasi nasional adalah mendorong disyahkannya Rancangan Undang-undang Sistem Transportasi Nasional yang saat ini masuk Program Legislasi Nasional di DPR. Ketiadaan kebijakan Sistem Transportasi Nasional menyebabkan kebijakan transportasi termasuk pembangunan infrastruktur dilakukan secara parsial dan masalah transportasi belum teratasi.