komentar (883)
March
Sidang Inter-Parliament Union dan Mandalika MotoGP, dari Indonesia untuk Dunia
Written by Suprapto
Ada dua acara internasional yang sudah dan sedang diselenggarakan di Indonesia saat ini. MotoGP Mandalika 2022 dan Sidang Ke-144 Inter-Parliament Union. MotoGP Mandalika 2022 dihelat di Sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada 18 hingga 20 Maret 2022. Sedangkan, Sidang ke-144 Inter-Parliament Union dibuka pada 20 Maret dan akan berakhir pada 24 Maret 2022.
Penyelenggaraan kedua perhelatan akbar ini tentu saja menjadi catatan khusus bagi Indonesia. Pada saat masih menghadapi pandemi Covid-19, Indonesia dianggap berhasil menyelenggarakan dua kegiatan besar ini.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno mengatakan saat ini sudah banyak penyelenggara balap dunia yang berminat untuk menyelenggarakan ajang balap di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Mengutip Siaran Pers Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Indonesia dianggap berhasil menyelenggarakan ajang balap kelas dunia. Bahkan sirkuit yang berada di salah satu dari 5 destinasi super prioritas Indonesia itu dianggap sebagai sirkuit dengan pemandangan tercantik di dunia. Menurut Menteri Sandiaga Uno, ada beberapa balapan tingkat internasional yang sudah menaruh perhatian kepada Mandalika.
MotoGP Mandalika 2022 juga dinilai membawa dampak positif kebangkitan ekonomi nasional. Seperti diungkapkan oleh Menteri Sandiaga Uno, Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP 2022 di Mandalika diperkirakan memberikan multi efek bagi perputaran ekonomi di atas target 500 miliar rupiah. Dia menyebut MotoGP Mandalika 2022 menjadi nation branding kuat dengan terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat. Satu catatan yang meningkatkan optimisme Indonesia untuk terus bangkit.
Catatan lain ditoreh dari Sidang ke-144 Sidang Inter-Parliament Union yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Puan Maharani mengatakan, dipilihnya Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara menjadi bukti Indonesia dipercaya oleh dunia internasional. Indonesia dianggap mampu, dan nyaman serta aman dalam menyelenggarakan IPU ke-144. Puan Maharani menjelaskan, lewat sidang yang dihadiri sekitar 1.000 peserta dari 115 negara itu, Indonesia bisa berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan global. Salah satunya, menawarkan jalan tengah menyikapi konflik Rusia- Ukraina.
Kerjasama Parlemen Indonesia dengan PBB juga mendapat perhatian dari peserta. Paling tidak itu diungkapkan oleh Anggota Parlemen asal Kenya, Sophia Abdi Noor. Dia mengatakan, Parlemen Kenya menghadiri Sidang ke-144 inter-parliament Union untuk dapat melihat langsung bagaimana kerjasama yang dibangun antara parlemen Indonesia dan organisasi PBB. Ini tentu bisa menjadi catatan tambahan bagi Indonesia.
Keberhasilan Indonesia menyelenggarakan dua kegiatan internasional ini, diharapkan akan meningkatkan optimisme, bukan hanya bagi masyarakat Indonesia, tetapi juga masyarakat dunia. Menggeliatnya pariwisata di Indonesia tentu akan berefek pada pemulihan pertumbuhan ekonomi. Solusi-solusi yang ditawarkan dalam pertemuan internasional akan membuat dunia semakin damai dan kuat.
March
Hari ini, 8 Maret diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional. Peringatan tahun ini mengangkat tema “Kesetaraan Gender Hari Ini Untuk Masa Depan Berkelanjutan” (Gender equality today for a sustainable tomorrow). Dalam situs resmi UN Women disebut, peringatan Hari Perempuan Internasional tahun ini merupakan pengakuan dan perayaan para perempuan dan anak perempuan yang memimpin tugas adaptasi dan respons perubahan iklim, dan untuk menghormati kepemimpinan dan kontribusi mereka menuju masa depan berkelanjutan.
Perubahan iklim diikuti dengan meningkatnya bencana alam. Perempuan memiliki kemungkinan berhadapan dengan ancaman bencana yang lebih besar. Mengutip laman resmi Badan Nasional Penanggulangan Bencana –BNPB, berdasarkan kajian Oxfam, setiap terjadi bencana alam, non-alam dan bahkan konflik sosial terdapat 60 hingga 70 persen korban adalah perempuan dan anak serta lanjut usia, termasuk di dalamnya kelompok disabilitas. Tetapi, di sisi lain, perempuan memiliki potensi untuk mengambil peran sangat penting dalam penanggulangan bencana. Deputi Pencegahan BNPB, Prasinta Dewi dalam sebuah webinar pada Jum'at (4/3) mengatakan, peran tersebut dapat dijalankan dalam setiap tahapan penanggulangan bencana, mulai dari pra-bencana, saat tanggap darurat hingga masa pemulihan.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia secara khusus memasukkan Pengarusutamaan Gender di Bidang Penanggulangan Bencana melalui Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2014. Peraturan ini bisa menjadi perangkat untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam penanggulangan bencana. Kesempatan dan akses bagi perempuan Indonesia untuk mendapatkan pendidikan, sosialisasi, penyuluhan, latihan dan simulasi harus ditingkatkan. Karena naluri perempuan untuk melindungi orang-orang yang dicintainya bisa menjadi benteng bagi dirinya dan lingkungannya dalam mitigasi bencana.
Perempuan Indonesia bisa mengambil peran utama menjadi pemimpin di lingkungannya dalam setiap tahapan penanggulangan bencana, mulai dari keluarga, lingkungan dan komunitasnya. Kesempatan lebih besar bagi perempuan dalam kesetaraan akses, kapabilitas, sumber daya dan peluang akan memaksimalkan potensi perempuan Indonesia dalam penanggulangan bencana dan mengatasi perubahan iklim. Tak perlu menunggu lagi mengedepankan kesetaraan gender untuk berperan dalam menghadapi perubahan iklim. Seperti yang diungkap UN Women, “Tanpa kesetaraan gender hari ini, masa depan yang berkelanjutan dan lebih setara tetap berada di luar jangkauan kita.” .
Selamat Hari Perempuan Internasional!
February
Beberapa hari terakhir ini/ masyarakat Indonesia diramaikan dengan wacana agar pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024/ ditunda atau diundur hingga satu atau dua tahun// Wacana ini disuarakan Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar/ usai menerima tamu dari kelompok pengusaha dan analis ekonomi perbankan// Menurut Muhaimin/ ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19 belum pulih sepenuhnya/ sehingga penyelenggaraan Pemilu 2024 berpotensi menimbulkan konflik// Jika pemilu ditunda/ maka Presiden Joko Widodo akan mendapat perpanjangan masa jabatan//
Usulan tersebut langsung menuai pro dan kontra// Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi salah satu partai yang mendukung usulan tersebut/ Sebaliknya/ partai NasDem/ Partai Keadilan Sejahtera (PKS)/ Demokrat/ dan PDIP menolak usulan itu//
Usulan penundaan pemilu tersebut membangkitkan ingatan publik pada wacana presiden tiga periode tahun 2019 lalu// Wacana tersebut tegas ditolak oleh Presiden Joko Widodo// Ia bahkan mencurigai/ pihak yang mengusulkan sengaja ingin menjerumuskannya// Presiden juga menegaskan/ dirinya adalah produk pemilihan langsung berdasarkan UUD 1945 pasca-reformasi//
Wacana presiden tiga periode juga kembali muncul pada 2021// Sekali lagi/ Presiden Joko Widodo menegaskan/ tak berniat dan tidak berminat untuk menjabat selama tiga periode// Ia menegaskan/ sikapnya menolak wacana tersebut tidak akan pernah berubah// Presiden Joko Widodo mengungkit hal tersebut sebagai komitmen memaknai isi konstitusi atau UUD 1945/ bahwa masa jabatan presiden dibatasi sebanyak dua periode// Presiden pun meminta agar tak ada pihak yang membuat kegaduhan baru// Menurutnya/ akan lebih baik jika semua berfokus pada penanganan pandemi COVID-19//
Wacana Pemilu diundur yang kemungkinan berdampak pada perpanjangan masa jabatan presiden/ belum ditanggapi oleh Presiden Joko Widodo hingga kini// Namun potensi kegaduhan sudah mulai tampak// Sejumlah pihak pun menginginkan agar presiden segera menanggapinya//
Jika perpanjangan waktu lima tahun saja ditolak keras oleh presiden Joko Widodo/ perpanjangan waktu yang hanya sebentar saja melalui penundaaan Pemilu/ tampaknya kecil kemungkinan akan disetujui // Meski sudah pernah menyatakan sikapnya di masa lalu/ tetap saja kali ini pun sebaiknya presiden Joko Widodo segera menanggapi wacana tersebut/ agar polemik tidak berkepanjangan// Antara lain dengan cara mendorong Komisi Pemilihan Umum untuk segera mempersiapkan pemilu 2024 dengan sebaik-baiknya//
Tindakan ini sekaligus dapat menjawab pertanyaan publik/ bagaimana sikap presiden menanggapi wacana penundaan pemilu//
February
Indonesia Ajak Negara-Negara di Dunia Hindari Rivalitas dan Ketegangan
Written by Suprapto
Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengajak para pemimpin dunia menghentikan rivalitas dan ketegangan di berbagai kawasan sehingga proses pemulihan dunia tidak terganggu.
Saat berpidato secara virtual pada pembukaan Pertemuan Pertama Para Menteri dan Gubernur Bank Sentral G-20 (The 1st Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting – G-20), dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Kamis (17/0/2022), Presiden Jokowi menghimbau para pemimpin dunia agar fokus untuk bersinergi, berkolaborasi menyelamatkan dan membangkitkan dunia.
Presiden Jokowi mengatakan kebangkitan satu kawasan akan membangkitkan kawasan yang lainnya. Sebaliknya, keruntuhan satu kawasan akan ikut meruntuhkan kawasan yang lainnya. Untuk itu dia menegaskan dalam situasi yang seperti ini, bukan saatnya untuk mengedepankan rivalitas atau membuat ketegangan baru yang mengganggu pemulihan dunia. Apalagi dengan memunculkan konflik, yang membahayakan keselamatan dunia, sebagaimana yang terjadi di Ukraina saat ini.
Presiden juga menyebutkan ketidakpastian global harus dihadapi dengan bekerja sama mengendalikan inflasi yang cenderung meningkat. Selain itu, juga diperlukan kerja sama sinergis, untuk mengantisipasi kelangkaan dan kenaikan harga pangan, serta mengatasi kelangkaan kontainer dan rantai logistik lainnya.
Menurut analis energi penyedia jasa keuangan berbasis di Belanda, Rabobank, ada beberapa dampak ekonomi yang dapat dirasakan dunia apabila pertikaian di Ukraina tidak berakhir damai atau Rusia memperoleh sanksi ekonomi. Konflik Ukraina disebutkan dapat mendorong kenaikan harga minyak yang sudah mencapai level US$ 90 per barel menjadi US$ 125 per barel. Sementara harga gas dan logam utama pun akan ikut naik. Komoditas utama lainnya yang juga akan terdampak adalah gandum, jelai, jagung dan bunga matahari karena Rusia dan Ukraina termasuk produsen utama produk hasil pertanian tersebut. Selain itu, konflik berkepanjangn juga akan mendorong laju inflasi ke arah yang lebih tinggi.
Semoga ajakan Presiden Joko Widodo dari Istana Kepresiden di Bogor untuk menghentikan rivalitas dan ketegangan di berbagai kawasan agar proses pemulihan dunia tidak terganggu mendapat tanggapan yang positif dari para pemimpin dunia. Banyak pihak optimis bahwa pertemuan antar Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G-20 ini dapat merumuskan langkah-langkah kebijakan fiskal dan moneter yang saling bersinergi antarnegara. Sehingga usaha penyelesaikan permasalahan dunia dapat menjadi kenyataan. Sudah sepatutnya, ‘kehancuran’ akibat pandemic Covid-19 diperbaiki bersama, sesuai tema Presidensi G-20 Indonesia yaitu Pulih Bersama, Pulih Lebih Kuat (Recover Together, Recover Stronger).
February
Kemarin, 13 Februari 2022, diperingati sebagai Hari Radio Sedunia yang kesebelas. Hari Radio Sedunia diperkenalkan pada 3 November 2011 dalam Konferensi Umum ke-36 organisasi PBB untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahun dan Budaya UNESCO. Peringatan Hari Radio pertama diusulkan oleh Spanyol pada 20 September 2010. UNESCO pun pada 2011, melakukan konsultasi secara luas dengan berbagai pemangku kepentingan, terkait dengan peringatan Hari Radio Sedunia. Hasilnya, 91 persen mendukung diadakannya Hari Radio Sedunia. Tanggal 13 Februari dipilih sebagai tanggal peringatan tersebut, karena pada tanggal itu di tahun 1946, Radio PBB didirikan.
Dalam lamannya, UNESCO menyebut, radio terus menjadi salah satu media yang paling terpercaya dan dapat diakses di dunia, UNESCO juga menyatakan, radio adalah media yang kuat untuk merayakan kemanusiaan dalam segala keragamannya dan merupakan platform atau panggung untuk wacana demokrasi. Di tingkat global, radio tetap menjadi media yang paling banyak dikonsumsi. Kemampuan unik untuk menjangkau khalayak seluas-luasnya membuat radio mampu membentuk pengalaman keragaman masyarakat. Sehingga dapat berdiri sebagai arena bagi semua suara untuk berbicara, diwakili, dan didengar. Di sisi lain, Stasiun radio dituntut untuk sanggup melayani komunitas yang beragam, menawarkan beragam program, sudut pandang dan konten, dan mencerminkan keragaman khalayak dalam organisasi dan operasi mereka.
Tema peringatan Hari Radio tahun ini adalah Radio dan Kepercayaan. Tema tersebut memiliki 3 subtema, yaitu pertama, Kepercayaan pada Jurnalisme Radio: Hasilkan konten yang independen dan berkualitas tinggi. Kedua, Kepercayaan dan Aksesibilitas: Jaga audiens atau pendengar . Ketiga, Kepercayaan dan Kelangsungan Hidup Stasiun Radio: Pastikan daya saing.
Ke 3 subtema tersebut rasanya cocok melihat situasi radio saat ini. Di tengah berkembangnya media sosial, internet dan beragam platform informasi dan komunikasi, radio dituntut untuk mempertahankan kekuatannya sebagai media yang dapat dipercaya. Banyaknya berita bohong atau hoax di berbagai platform informasi dan komunikasi membuat masyarakat masih membutuhkan media arus utama cetak, seperti surat kabar atau majalah, dan elektronik, seperti televisi dan radio, untuk mencari berita yang benar dan faktual.
Sesuai perkembangan zaman, stasiun radio saat ini, termasuk Voice of Indonesia terus berusaha menjangkau audiens yang lebih luas melalui berbagai platform, termasuk live streaming, website, dan media sosial seperti facebook, twitter dan lainnya. Dengan demikian, dapat dikatakan radio masih menjadi media dengan jangkauan terluas.
February
Minggu ini ada satu peringatan penting bagi media massa di Indonesia, yaitu Hari Pers Nasional. Pembukaan Hari Pers Nasional 2022 sudah dilaksanakan pada Minggu (6/2) di Kendari Sulawesi Tenggara. Direncanakan Presiden Joko Widodo akan memberikan sambutan pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional pada 9 Februari.
Semula, Presiden menyatakan akan hadir langsung di Kendari. Tetapi, meningkatnya jumlah yang terpapar Covid-19, membuat semua agenda tatap muka Presiden Joko Widodo dihentikan sementara. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono kepada awak media menjelaskan, mulai Minggu (6/2) semua kegiatan akan diikuti Kepala Negara secara daring.
Sesungguhnya, kehadiran Presiden Joko Widodo secara daring ini, justru telah menjawab keinginan Forum Pemimpin Redaksi Indonesia. Mengutip laporan Kantor Berita Antara pada 28 Januari 2022, Forum Pemimpin Redaksi Indonesia meminta pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, serta swasta untuk memperbanyak acara dalam bentuk virtual demi mengantisipasi penularan Covid-19 pada jurnalis. Ketua Forum Arifin Asydhad mengatakan, menurut data, sejauh ini beberapa jurnalis dan pekerja media dari berbagai media massa sudah tertular COVID-19. Bahkan, jumlahnya terus bertambah setiap hari.
Di tengah pandemi Covid-19, jurnalis merupakan salah satu profesi di garda terdepan. Pers melaksanakan tugasnya untuk menerangkan secara jelas tentang Covid 19. Mulai dari kondisi terkini dari sebaran Virus Covid 19 dengan segala variannya, hingga langkah antisipasi yang harus dilakukan masyarakat agar tidak terpapar. Pers juga menjalankan peran penting untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat menjalankan protokol kesehatan dan kesadaran untuk melakukan vaksinasi. Selain itu, yang tak kalah pentingnya, pers juga memerangi berita palsu yang banyak beredar tentang Covid-19.
Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, tak jarang para wartawan harus turun ke lapangan. Seperti antara lain, melaporkan kondisi sebenarnya di rumah-rumah sakit penanganan Covid-19. Untuk itu, wartawan berisiko tinggi terpapar, bahkan meninggal karena Covid-19. Menurut laporan organisasi non-pemerintah dengan status konsultatif khusus dari PBB, Press Emblem Campaign, hingga awal Januari, hampir dua ribu jurnalis di 94 negara meninggal karena Covid 19.
Peringatan Hari Pers Nasional bisa menjadi momentum untuk menyadarkan semua pihak di Indonesia tentang tugas dan peran yang sudah dilakukan para jurnalis dalam mengatasi pandemi Covid 19. Salah satunya mengingatkan kepada semua pihak untuk mengedepankan penyelenggaraan acara atau konferensi pers secara virtual atau daring. Sehingga informasi-informasi penting dan benar tentang Covid, bisa segera sampai ke masyarakat, namun dengan meminimalisasi risiko wartawan terpapar Covid- 19.
January
Presiden Joko Widodo menilai kasus Omicron di Indonesia akan terus meningkat dalam beberapa minggu ke depan. Kasus harian COVID-19, utamanya varian Omicron, terus mengalami lonjakan kenaikan. Hingga hari Minggu (30/1/2022) pemerintah melaporkan kasus harian positif Corona, meski sebagian besar bukan varian Omicron, sebanyak 12.422. Sehingga total kasus aktif berjumlah 61.718.
Presiden Jokowi dalam keterangan pers Jumat lalu (28/1) mengatakan, untuk menghadapi lonjakan tersebut pemerintah telah melakukan banyak persiapan. Antara lain, perbaikan berbagai sarana prasarana fasilitas kesehatan, yang disesuaikan dengan karakter varian omicron.
Menurut Presiden Jokowi, semua kasus Omicron membutuhkan layanan Kesehatan. Gejalanya memang tampak tidak terlalu serius dibanding varian sebelumnya, namun tetap membahayakan. Oleh sebab itu, yang paling penting adalah meminimalkan kontak dengan orang lain. Disamping itu, Presiden juga menghimbau masyarakat, untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan dan mengurangi aktivitas yang tidak perlu.
Ditegaskannya, ketika hasil tes PCR positif meski tanpa ada gejala, pasien dapat melakukan isolasi mandiri di rumah selama 5 hari. Bila ada gejala batuk, pilek, dan demam, pasien bisa mengakses layanan telemedisin untuk mendapatkan pelayanan gratis, termasuk obat. Dengan demikian fasilitas kesehatan dapat lebih fokus menangani pasien dengan gejala berat maupun pasien dengan penyakit lain yang membutuhkan layanan intensif.
Pemerintah memang melakukan strategi berbeda dalam menghadapi varian Omicron dan Delta. Dalam menghadapi varian Delta pemerintah memfokuskan pada penyediaan kapasitas Rumah Sakit yang tinggi, sementara dalam menghadapi Omicron Pemerintah memfokuskan pada isolasi mandiri disertai layanan telemedisin. Hal ini karena tingkat perawatan dan keparahan kasus varian Omicron lebih rendah.
Meski demikian, masyarakat tetap perlu waspada. Di Indonesia hingga minggu lalu, tercatat sudah tiga orang pasien meninggal dunia disebabkan oleh varian tersebut. Karena itu, sudah seharusnya masyarakat mengikuti himbauan Presiden untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat, dan menghindari kerumunan. Termasuk pada hari libur nasional Tahun Baru Imlek yang jatuh pada tanggal 1 Februari besok.
January
Pemerintah Pantau Pelaku Perjalanan Luar Negeri, Cegah Penularan Omicron”
Written by SupraptoKementerian Kesehatan RI melaporkan hingga Minggu 9 Januari 2022kasus infeksi varian Omicron Covid-19 di Indonesiameningkat menjadi 414 orang. Ada penambahan kasus sebanyak 75 orang.// Dari jumlah tersebut, sebanyak 31 orang dengan kasus transmisi lokal. Sisanya merupakan pelaku perjalanan luar negeri. //
Data tersebut mengisyaratkan penularan Omicron di Indonesia hingga saat ini masih terus bertambah// Secara total, kasus Omicron yang 99% memiliki gejala ringan atau tanpa gejala itu, paling banyak datang dari Turki dan Arab Saudi. //
Juru Bicara Vaksinasi Kemenkes dr. Siti Nadia Tarmizi dalam keterangannya menyebutkan, beberapa wilayah yang mengalami kenaikan kasus adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Sulawesi Utara.// Adapun hingga 5 Januari, Indonesia berada di posisi ketiga kasus Omicron tertinggi Asia Tenggara setelah Singapura dan Thailand.// Singapura masih menempati posisi teratas dengan 2.251 kasus yang terdeteksi , sedangkan Thailand 2062 kasus.
Fakta-fakta tersebut tentunya cukup mengkhawatirkan.Ditengah gencarnya himbauan pemerintah agar warga negara indonesia tidak bepergian ke luar negeri, masih ada yang pergi keluar negeri sehingga memunculkan kasus baru di Indonesia.//
Pemerintah pun kembali menyesuaikan aturan untuk Pelaku Perjalanan Luar Negeri yang akan masuk ke Indonesia. Terkini Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri, Pintu Masuk (Entry Point), Tempat Karantina dan Kewajiban test Kesehatan seperti RT-PCR bagi WNI Pelaku Perjalanan Luar Negeri.//
Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Prof. Wiku Adisasmito, melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden mengatakan salah satunya yang terus dipantau dan dievaluasi adalah peraturan pelaku perjalanan luar negeri. Secara alamiah, perjalanan antar negara membuka peluang importasi kasus, apalagi jika tidak dikendalikan dengan baik.//
Menjadi tantangan bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk mengendalikan Covid 19 yang saat ini cenderung naik, setelah melandai beberapa bulan terakhir//Untuk itu,cara terbaik adalah dengan terus menerapkan protokol kesehatan sebagai strategi pengendalian pandemi yang mudah, murah dan efektif dalam mencegah penularan. //Selain diminta untuk taat memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, masyarakat pun diminta berperan aktif mencegah masuknya lebih banyak varian Omicron.// Caranya dengan tidak bepergian keluar negeri terkecuali sangat mendesak. Dan bagi masyarakat yang kembali ke Indonesia, hendaknya mentaati aturan secara ketat termasuk kebijakan karantina yang berlaku.//
January
Dua hari belakangan ini, media ramai membicarakan isu Kepolisian Republik Indonesia -Polri diusulkan di bawah kementerian. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional, Letnan Jenderal TNI (Purn), Agus Widjojo telah mengusulkan Dewan Keamanan Nasional dan Kementerian Keamanan Dalam Negeri segera dibentuk. Dengan demikian, kata Widjojo, Kementerian Keamanan Dalam Negeri akan menaungi Polri.
Menanggapi usulan tersebut, Analis Kebijakan Madya Bidang Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Komisaris Besar Polisi Trunoyudo W Andiko, menyampaikan keterangan pers, Senin. Ia menegaskan, institusi Kepolisian Republik Indonesia bertugas di bawah presiden Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, dan Undang-Undang Nomor 2/2002 tentang Polri.
Andiko juga mengatakan, pasal 8 ayat (1) UU No.2/2002 telah dengan tegas menyantumkan bahwa Polri berada di bawah presiden. Dengan demikian, hingga saat ini, institusi Polri masih beroperasi di bawah presiden dan bertanggung jawab secara langsung kepada presiden.
Senada dengan Polri, Komisioner Komisi Polisi Nasional (Kompolnas), Poengky Indarti mengatakan bahwa instansi Polri yang saat ini dibawahi langsung oleh Presiden Republik Indonesia merupakan mandat dari era Reformasi. Poengky menilai, tidak tepat jika ada pihak yang mengusulkan ide lain yang menyimpang dari mandat era Reformasi.
Menurut Poengky UU No.2/2002 tentang Polri merupakan wujud dari reformasi kepolisian. Selain itu, Polri sebagai lembaga tidak berdiri sendiri. Sebab, Kompolnas ikut mengawal dan bertugas menetapkan arah kebijakan yang disusun oleh Polri.
Beberapa pengamat dan anggota DPR juga melontarkan pendapat yang senada. Intinya adalah bahwa Polri sebaiknya tetap berada di bawah Presiden, dan belum diperlukan sebuah institusi khusus yang membawahi Polri.
Banyaknya pendapat yang mendukung Polri tetap di bawah Presiden menunjukkan bahwa posisi Polri saat ini dinilai sudah tepat. Harus ada alasan yang sangat kuat dan kajian mendalam, jika ingin mengubah posisi polri tersebut. Apapun posisi Polri, kepentingan bangsa dan negara lah yang harus menjadi landasannya.
January
Lima Negara yang memiliki kekuatan nuklir global membuat pernyataan bersama untuk mencegah penyebaran senjata nuklir, dan menghindari konflik akibat penggunaannya.
Mengutip AFP, pernyataan bersama anggota tetap Dewan Keamanan PBB yaitu Tiongkok, Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat (AS), pada Selasa 4 Januari itu dikeluarkan setelah peninjauan terakhir terhadap Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (Non-Proliferation of Nuclear Weapons -NPT) yang pertama kali berlaku pada 1970.
Tak dapat disangkal, selama ini sering terjadi ketegangan antar negara-negara tersebut,khususnya antara pihak “barat” (AS, Perancis, dan Inggris)dengan “timur” (Rusia dan Tiongkok). Namun, lima kekuatan dunia itu menilai penghindaran perang antara negara-negara pemiliksenjata nuklir dan pengurangan risiko strategis sebagai tanggung jawab utama mereka.
Pernyataan itu juga berjanji untuk mematuhi artikel kunci dalam NPT, bahwa negara-negara berkomitmen untuk pelucutan senjata nuklir secara penuh di masa depan. Senjata nuklir pernah digunakan AS di Jepang pada akhir Perang Dunia II. Yaitu lewat pemboman di Hiroshima dan Nagasaki dengan dampak yang sangat mengerikan.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengapresiasi pernyataan bersama tersebut dengan mengemukakan bahwa keberadaan 13 ribu senjata nuklir di seluruh dunia merupakan ancaman yang berkembang, dengan risiko bahwa senjata itu dapat digunakan kapan pun. Penyebaran lebih lanjut dari senjata semacam itu harus dicegah. Perang nuklir tidak boleh sampai terjadi, mengingat dampaknya yang sangat dahsyat.
Meski berpengaruh, pernyataan bersama kelima negara tersebut tentu tidak serta merta mampu menghilangkan semua senjata nuklir di dunia.Beberapa negara lain seperti Iran, Korea Utara, India dan Pakistan, diketahui juga telah mulai mengembangkan senjata nuklirnya.Sementara Israel secara luas diyakini memiliki senjata nuklir tetapi tidak pernah secara resmi mengakui hal tersebut.
Betapapun, pernyataan kesepakatan pencegahan senjata nuklir itu diyakini dapat membantu meningkatkan rasa saling percaya antar negara. Termasuk menggantikan persaingan di antara kekuatan-kekuatan besar dengan koordinasi dan kerja sama. Di samping itu, diharapkan juga dapat mencairkan ketegangan yang kerap timbul diantara negara negara berkekuatan nuklir seperti Rusia dan AS yang terkadang masih menyisakan jejak Perang Dingin di masa lalu.
Fakta yang tidak dapat dipungkiri adalah, potensi perang nuklir itu pada dasarnya tetap ada. Banyak negara berupaya meningkatkan kekuatan militernya termasuk senjata nuklir, demi menjaga dari ancaman pihak lain.Padahal, terkadang perang dapat dicegah atau bahkan ‘dimenangkan’ dengan berbagai caralain, seperti diplomasi, menahan diri ataupun menghindar. Dengan demikian, perang nuklir dapat dihindari, dunia pun dapat diselamatkan dari kehancuran dan dampak yang mengerikan bagi umat manusia.