Komentar (900)
March
Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data The Royal Islamic Strategic Studies Centre –RISSC (2022), jumlah penduduk muslim Indonesia diperkirakan mencapai lebih 237,56 juta jiwa. Jumlah tersebut setara dengan 86,7% populasi di dalam negeri. Hal ini membutuhkan kebutuhan ekonomi yang berbasiskan Syariat Islam dengan merujuk pada stándar halal. Ketersediaan produk halal untuk kaum muslim di Indonesia merupakan ceruk yang menggiurkan pelaku bisnis baik dari Usaha Mikro Kecil Menengah -UMKM maupun pebisnis besar.
Berdasarkan data pada Islamic Finance Development Report 2020, secara umum nilai indikator pembangunan Keuangan Islam Indonesia berada pada posisi kedua. Kemudian peringkat kategori halal food Indonesia berada pada posisi 4, fashion di posisi 3, media dan rekreasi di posisi 5, muslim friendly travel di posisi 6, kosmetik dan farmasi di posisi 6, serta Islamic Finance juga di posisi 6. Menurut data terakhir 2022, nilai-nilai tersebut mengalami peningkatan meskipun terkena badai pandemi Covid-19.
Presiden Joko Widodo sebelumnya juga sudah menargetkan pada 2024 mendatang Indonesia akan menjadi pusat industri halal dunia sekaligus kiblat industri fashion. Dia berpendapat bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi pusat industri halal di dunia. Pernyataan Presiden Joko Widodo merujuk dari jumlah penduduk muslim Indonesia yang merupakan terbesar di dunia.
Menindaklanjuti hal tersebut, Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan pertemuan dengan pengusaha Jepang di Osaka, Jepang, Senin (6/3). Dia melakukan pembahasn tentang upaya pemerintah menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia pada 2024; salah satunya dengan memperluas jejaring dengan Jepang. Diperkirakan pihak perusahan Jepang yang sudah mendapat sertifikasi halal dari Indonesia akan berinvestasi dengan nilai lebih dari Rp600 miliar untuk produk halal. Diharapkan hasil produksi halal tersebut dapat memenuhi kebutuhan Indonesia bahkan untuk ekspor ke negara-negara Timur Tengah dan Asia Tenggara serta negara-negara yang terdapat banyak komunitas muslimnya.
Untuk mewujudkan menjadi pusat halal dunia, pihak-pihak terkait dari hulu hingga ke hilir harus bekerja ekstra keras dan konsisten. Keberadaan sertifikasi halal di Indonesia telah dilaksanakan sejak 1976. Hal ini dimulai dari labelisasi produk non-halal oleh Departemen Kesehatan. Tentunya, kehadiran investor dari Jepang dalam produk halal harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh pihak Indonesia, terutama dalam segi kualitas, kemasan, kebersihan dan ketepatan. Jika Indonesia terwujud menjadi pusat halal dunia 2024, kebangkitan ekonomi Indonesia pasca pandemi membawa keberkahan untuk seluruh penduduk Indonesia, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Dengan demikian, para pelaku bisnis akan menikmati hasil, terutama untuk produk-produk UMKM yang terbukti mampu bertahan saat menurunnya ekonomi akibat pandemi Covid-19.
March
Kejadian Bencana Hidrometeorologi Perlu Diwaspadai
Written by enggar saraswati
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat pada minggu terakhir di bulan Februari 2023, kejadian bencana hidrometeorologi basah mengalami kenaikan dibandingkan pekan sebelumnya. Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyampaikan hal tersebut dalam Disaster Briefing di Jakarta, Senin (27/2).
Menurut Abdul Muhari, dilihat dari distribusi spasialnya, terutama pada pulau Jawa dalam dua hari terakhir, bencana hidrometeorologi basah terdiri atas banjir, angin puting beliung dan tanah longsor.
Abdul Muhari juga mengatakan, tren cuaca mulai bergeser menjadi angin puting beliung, atau cuaca ekstrem. Angin kencangpun sudah mulai dominan meski turun hujan. Banjir di beberapa tempat kemarin juga dipengaruhi oleh kondisi-kondisi regional.
Menanggapi fenomena alam tersebut Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat mitigasi bencana banjir dan longsor menyusul peningkatan intensitas curah hujan. Mitigasi menjadi upaya penting yang perlu dilakukan untuk mengurangi risiko bencana tersebut. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK, Sudirman, menekankan Selasa kemarin, Mitigasi menjadi upaya penting yang perlu dilakukan untuk mengurangi risiko bencana tersebut..
Boleh dikatakan setiap tahun Indonesia mengalami kejadian bencana hidrometeorologi. Masyarakat, termasuk pemerintah daerah yang wilayahnya sering mengalami bencana alam ini, sedikit banyak sudah tahu apa yang harus dilakukan saat terjadi. Namun masyarakat yang wilayahnya belum pernah mengalami banjir atau tanah longsor dan kini mengalaminya, tentu akan terkejut dan terkesan lamban menanganinya.
Oleh karena itu, kesiapsiagaan masyarakat, termasuk pemerintah daerah di seluruh Indonesia, harus dibangun. Upaya mitigasi dilakukan tidak hanya di tingkat wilayah, tetapi juga sampai tingkat RW dan RT. Menyiapkan tas siaga bencana oleh setiap warga, misalnya, harus terus menerus disosialisasikan. Kejadian bencana alam mungkin tak dapat dihindari, namun risiko dampaknya dapat dikurangi jika setiap individu siaga.
February
Satu lagi ajang olahraga bergengsi berskala internasional diselenggarakan di Indonesia. Setelah menjadi tuan rumah MotoGP Mandalika 2022 pada 18-20 Maret 2022 di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), tahun ini digelar balapan bergengsi F1 Powerboat (F1H2O) World Championship 2023 di Danau Toba, Sumatera Utara, 24-26 Februari 2023.
F1 Powerboat World Championship 2023 merupakan seri internasional unggulan dari perahu balap dengan satu kursi yang digelar oleh Union Internationale Motonautique (UIM). F1H2O diikuti 10 tim dengan 20 pembalap. Dalam satu musim kejuaraan dilaksanakan delapan seri balap, dengan seri pertama tahun 2023 digelar di Danau Toba, Indonesia. Setelah Indonesia, seri selanjutnya akan digelar di Tiongkok.
F1 Powerboat World Championship 2023 yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan beberapa pejabat tinggi negara tersebut bukan semata-mata ajang balap bergengsi, namun juga sebagai upaya Indonesia untuk mengembalikan kondisi perekonomian dan pariwisata usai dihantam pandemi Covid-19.
Antusiasme masyarakat untuk menyaksikan langsung lomba balap F1 Powerboat begitu besar. Mereka melakukan berbagai cara agar bisa menonton dan menyaksikan langsung para pebalap beraksi. Salah satu bukti dari antusiasme masyarakat tersebut adalah seluruh penginapan di Kota Balige terisi penuh, mulai dari hotel hingga homestay, bahkan rumah penduduk.
Meningkatnya arus wisatawan domestik mengunjungi kawasan wisata Danau Toba untuk menyaksikan F1 Powerboat, secara tidak langsung ikut menghidupkan kembali perekonomian masyarakat setempat. Tak hanya hotel dan penginapan, restoran juga ikut mengalami dampak positif dari F1 Powerboat. Peningkatannya sangat tinggi selama tiga hari event F1 Powerboat digelar. Berdasarkan data yang diperoleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), dampak ekonomi dari F1 Powerboat diperkirakan mencapai angka 300 miliar Rupiah dengan target kunjungan wisatawan hingga 25.000 orang.
Indonesia patut berbangga telah sukses menyelenggarakan Kejuaraan Dunia Powerboat di Danau Toba. Hal tersebut tidak lepas dari peran pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) serta tentunya masyarakat setempat serta wisatawan yang telah ikut serta menyukseskan ajang bergengsi ini.
Bangkit terus perekonomian dan pariwisata Indonesia!
February
Kemenparekraf Tingkatkan Kunjungan Wisatawan Nusantara dengan Permudah Perizinan Kegiatan
Written by enggar saraswati
Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dan dunia sempat membuat berbagai aktivitas industri hiburan berhenti total. Di Indonesia, berhentinya kegiatan ini dimulai sejak pemerintah memberlakukan aturan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) pada 15 Maret 2020, tak lama setelah kasus pertama Covid-19 ditemukan di Indonesia.
Tentu saja, aturan pembatasan tersebut berdampak besar terhadap hampir semua industri, termasuk industri kreatif dan hiburan. Yang paling merasakan dampak dari pandemi ini adalah pekerja seni yang kehilangan pekerjaan karena beberapa konser ataupun festival terpaksa ditunda atau dibatalkan. Kondisi ini tentu saja mempengaruhi sektor ekonomi dan pendapatan nasional, terutama pendapatan dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Kini setelah hampir 3 tahun berlalu dan seiring dengan membaiknya kasus Covid-19 di Indonesia, serta dicabutnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Indonesia oleh Presiden Joko Widodo per 30 Desember 2022, saatnya industri kreatif dan hiburan bangkit. Beberapa konser musik dan pameran mulai diselenggarakan secara offline (luring). Masyarakat pun menyambut baik penyelenggaraan konser musik setelah hampir 3 tahun konser musik tidak diadakan secara langsung.
Namun, penyelenggara hiburan sering terkendala dalam mengurus perizinan penyelenggaraan kegiatan, terutama terkait waktu. Untuk itu, Kemenparekraf sedang menyiapkan sebuah mekanisme untuk mempermudah perizinan penyelenggaraan kegiatan melalui skema digitalisasi komprehensif dan transparan. Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan Kemenparekraf, Vinsensius Jemadu di Jakarta, Senin (13/2). Dia menjelaskan bahwa melalui mekanisme tersebut, Kemenparekraf berupaya agar semua proses perizinan penyelenggaraan bersifat transparan. Pihaknya juga sedang berkoordinasi dengan beberapa instansi terkait untuk merealisasikan skema digitalisasi perizinan penyelenggaraan kegiatan ini.
Proses pengurusan perizinan adalah salah satu hal yang menjadi perhatian para pelaku di bidang musik dan kegiatan lainnya karena dianggap memakan waktu lama. Tentu saja, perubahan mekanisme perizinan tersebut diharapkan dapat mempermudah para pelaku dan promotor kegiatan karena mereka mempunyai waktu cukup untuk mempersiapkan dan mempromosikan kegiatannya. Dengan dipermudahnya perizinan, diharapkan industri hiburan dan kreatif di Indonesia akan semakin bergairah. Pada akhirnya, pendapatan ekonomi nasional dapat meningkat.
February
Pemerintah Indonesia Tak Pernah Surut Berantas Korupsi
Written by enggar saraswati
Presiden Indonesia Joko Widodo menegaskan bahwa komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi tidak pernah surut. Menurutnya, upaya pencegahan juga terus dilakukan dengan membangun sistem pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Presiden Joko Widodo menyampaikan hal ini secara langsung dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 7 Februari 2023, yang juga ditayangkan langsung dalam akun YouTube Sekretariat Presiden.
Dalam keterangannya, Kepala Negara juga mengingatkan kembali kepada jajaran aparat hukum untuk menegakkan hukum yang seadil-adilnya, tanpa pandang bulu dan tidak tebang pilih. Ia mengatakan, pemerintah tidak akan campur tangan terhadap penegakan hukum.
Pemberantasan korupsi adalah pekerjaan besar bagi Indonesia. Sayangnya, mengacu laporan Transparency International Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tercatat sebesar 34 poin dari skala 0-100 pada 2022. Turun 4 poin dari tahun 2021. Laporan ini mengindikasikan persepsi publik terhadap korupsi di jabatan publik dan politis di Indonesia menurun pada 2022. Tentu ini menjadi catatan yang harus mendapat perhatian lebih besar. Presiden Joko Widodo mengatakan, Indeks Persepsi Korupsi yang diterbitkan beberapa hari yang lalu menjadi masukan bagi pemerintah dan juga bagi aparat penegak hukum untuk memperbaiki diri.
Bagi Indonesia pemberantasan korupsi menjadi pekerjaan rumah bersama. Memang ada yang mendapatkan porsi dan wewenang besar untuk menyelesaikannya, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian dan Kejaksaan. Tetapi selayaknya pekerjaan bersama, pemberantasan korupsi pun menjadi tanggung jawab semua. Setiap pihak harus membenahi diri agar pekerjaan besar pemberantasan korupsi hingga ke akarnya bisa berhasil.
Apalagi seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo, sebagai Ketua ASEAN, Indonesia bertekad menguatkan komitmen pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di kawasan. Komitmen ini tentunya harus diwujudkan dalam strategi pencegahan dan pemberantasan yang kuat. Menurut Presiden, untuk saat ini paling tidak ada beberapa hal yang harus mendapat prioritas, yaitu kejar terus para koruptor, penegakan hukum tanpa pandang bulu, dan tak ada toleransi bagi pelaku korupsi.
Yang tidak kalah penting adalah, budaya antikorupsi harus dimiliki oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena pencegahan dan pemberantasan korupsi bukan hanya menjadi tujuan dan tanggung jawab dalam satu periode saja, tetapi harus tertanam kuat secara berkelanjutan untuk menjadikan Indonesia maju dan sejahtera.
January
Setelah vaksin booster Covid-9 ke-2 untuk para lanjut usia –lansia, dan tenaga kesehatan -nakes dilaksanakan pada akhir tahun lalu, kini giliran masyarakat umum bisa mendapat vaksin booster gratis mulai hari Selasa, 24 Januari.
Target pemberian vaksin Covid-19 booster ke-2 atau dosis keempat adalah orang dewasa di atas usia 18 tahun. Hal tersebut diumumkan oleh Kementerian Kesehatan melalui Surat Edaran No. HK.02.02/C/380/2023 tentang Vaksinasi COVID-19 Dosis Booster Ke-2 Bagi Kelompok Masyarakat Umum yang ditandatangani oleh Direktur-Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Maxi Rein Rondonuwu pada 20 Januari 2023. Dalam surat edaran tersebut, disebutkan bahwa vaksin yang digunakan untuk booster ke-2 atau dosis keempat adalah jenis vaksin yang telah memperoleh persetujuan atau Emergency Use Authorization dari Badan Pengawas Obat dan Makanan -BPOM dan diberikan minimal 6 bulan setelah masyarakat menerima vaksin booster pertama.
Untuk program ini, pemerintah telah mengalokasikan stok vaksin CovidD-19 sebanyak 9,3 juta dosis guna mendukung program vaksinasi dosis penguat atau booster ke-2 bagi masyarakat umum. Seperti yang dikatakan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik pada Kementerian Kesehatan, dr Siti Nadia Tarmizi di Jakarta, Senin (23/1) bahwa stok vaksin tersebut tersimpan di pusat sebanyak 7,2 juta dosis dan di daerah 2,1 juta dosis. Jenis vaksin yang disiapkan antara lain vaksin Janssen, Pfizer, Sinopharm, Zifivax dan sisanya vaksin Merah Putih produksi dalam negeri yaitu Inavac dan Indovac.
Seperti diketahui, untuk mendapat vaksin booster ke-2 ini, masyarakat tidak harus menunggu tiket atau undangan, namun mereka bisa mendatangi tempat vaksinasi dengan melihat lokasi dimana vaksinasi berada melalui aplikasi Kesehatan yang sudah ada. Selain itu, pelaksanakan percepatan vaksinasi adalah meningkatkan proteksi masyarakat Indonesia dari ancaman Covid-19.
Sejatinya setelah pencabutan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat -PPKM oleh Presiden pada 30 Desember 2022, masyarakat tetap dihimbau untuk tetap mengindahkan protocol kesehatan. Hal ini harus dipahami demi kesehatan lingkungan dan diri. Efek pandemi Covid-19 banyak memberikan pelajaran terhadap arti daya tahan tubuh, kesehatan lingkungan dan diri pribadi serta bagaimana pencegahannya. Disamping itu, para pemangku kepentingan pun juga tidak boleh diam begitu saja walau sudah ada pencabutan PPKM, namun terus memantau sebaran dan keberadaan Covid-19 walau kini sudah dianggap flu biasa. Karena di Tiongkok, varian terbaru dikabarkan banyak menimbulkan korban jiwa. Untuk itu selain pemberian booster ke-2, pemerintah sebaiknya terus memantau pergerakan pendatang dari luar negeri yang masuk ke dalam wilayah Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mencegah sebaran varian baru Covid-19 tersebut.
November
VOI KOMENTAR Konferensi Tingkat Tinggi Group of Twenty (KTT G20) berlangsung pada 15 – 16 November 2022. Bisa dikatakan, saat ini perhatian dunia tertuju kepada Bali, Indonesia. Beberapa hal penting akan menjadi catatan sejarah G20. Dunia menantikan komitmen penting atas isu global. Komitmen itu berupa hasil kerja konkret G20.
Output konkret Presidensi G20 Indonesia 2022 menjadi hal yang ditekankan oleh Presiden Joko Widodo. Kepala negara kembali menegaskan hal itu dalam pertemuan bilateralnya dengan beberapa pemimpin negara. Seperti dalam pertemuan dengan Presiden Komisi Eropa Ursula Von Der Leyen, Presiden Turki Recep Tayyib Erdogan dan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Dalam sejumlah pertemuan bilateral, Presiden Joko Widodo menegaskan hasil kerja konkret G20 yang ditunggu dunia dapat dihasilkan. Sedangkan saat bertemu Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, Presiden Joko Widodo mengatakan, harapan dunia sangat besar terhadap G20 sebagai katalis pemulihan global. Kesuksesan G20 merupakan tanggung jawab bersama dari seluruh negara G20.
Satu hasil konkret yang sudah diluncurkan adalah Pandemic Fund atau dana pandemi yang telah diresmikan Presiden Joko Widodo pada 13 November. Pandemic Fund berhasil mengumpulkan dana sebesar 1,4 miliar Amerika yang berasal dari 20 kontributor, yaitu anggota G20, negara non-G20, dan tiga lembaga filantropis dunia. Memang jumlah yang terkumpul belum mencapai dari yang ditargetkan. Mengutip laman kemenkeu.go.id, berdasarkan hasil studi yang dilakukan Bank Dunia dan organisasi kesehatan dunia awal tahun ini, pembiayaan dalam pandemic fund membutuhkan dana sebesar 31,1 miliar Amerika setiap tahunnya. Presiden Joko Widodo mengharapkan dukungan dan kontribusi lebih besar lagi untuk dana pandemi yang digunakan untuk membiayai sistem pencegahan, persiapan, dan respon terhadap pandemi di masa mendatang.
Dalam dua hari pertemuan puncak kepala negara, diharapkan juga akan menghasilkan teks deklarasi dari para pemimpin negara atas tiga sektor prioritas, yakni penguatan arsitektur kesehatan global, transformasi digital dan transisi energi.
Indonesia boleh berbangga atas keberhasilan dalam menjalankan tugas Presidensi G20 2022. Apalagi, seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, Presidensi G20 tahun ini adalah yang terberat sepanjang sejarah G20. Tetapi, kehadiran 17 Kepala Negara menjadi bukti bahwa Indonesia berhasil mengajak dunia untuk Pulih Bersama, Bangkit Perkasa, Recover Together, Recover Stronger.
July
(voinews) - Presiden Joko Widodo mendorong pembantu-pembantunya agar mempercepat pemberian vaksinasi Covid-19 penguat bagi masyarakat. Untuk itu, pemerintah akan mewajibkan vaksinasi penguat sebagai syarat dalam sejumlah kegiatan masyarakat. Percepatan pemberian vaksin penguat bertujuan melindungi masyarakat, kalau terkena jangan sampai masuk rumah sakit, dan jangan sampai wafat. Hal ini disampaikan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (18/7).
Permintaan Presiden Joko Widodo menjadi salah satu hal yang dibahas dalam rapat terbatas. Selain bagi masyarakat umum, Presiden Joko Widodo juga mengarahkan agar vaksinasi penguat diberikan kepada para jamaah haji yang baru pulang dari Arab Saudi. Dia meminta agar para jamaah divaksinasi saat berada di asrama haji sebelum pulang ke rumahnya masing-masing.
Masyarakat Indonesia tentu harus mendukung pelaksanaan vaksinasi penguat ini. Bukan hanya untuk kesehatan individu, tetapi juga untuk lingkungannya, yang pada akhirnya akan membuat Indonesia cepat bangkit dan pemulihan ekonomi segera tercapai. Perlu disadari bahwa pandemi Covid-19 masih berlangsung. Kesadaran harus diwujudkan dengan mendukung pelaksanaan vaksinasi penguat.
Kepatuhan melaksanakan himbauan pemerintah, juga menjadi kunci keberhasilan untuk mencegah peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri sudah mengeluarkan surat edaran tentang vaksinasi dosis ketiga atau booster sebagai syarat memasuki pusat perbelanjaan dan area publik lainnya. Kebijakan ini berlaku sejak 17 Juli 2022.
Yang harus dipahami oleh masyarakat Indonesia ialah persyaratan sudah mendapat vaksinasi penguat bukan merupakan pembatasan. Tetapi, upaya untuk meningkatkan imunitas. Mengutip penjelasan Juru Bicara Pemerintah untuk penanganan Covid-19, Reisa Broto Asmoro, dua kali suntikan vaksin Covid-19 belum cukup untuk mempertahankan antibodi dalam tubuh yang diperlukan saat ini. Dalam keterangannya yang disampaikan melalui youtube Sekretariat Presiden pada 15 Juli 2022, Reisa Asmoro mengatakan, ada kecenderungan penurunan antibody enam bulan setelah vaksinasi dua dosis. Itulah mengapa vaksinasi ketiga harus segera dilaksanakan.
Indonesia tentunya ingin segera mencapai target yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia –WHO, yaitu 50 persen dari jumlah penduduk mendapat vaksinasi ketiga. Saat ini, Indonesia baru mencapai 25 persen.
Melihat catatan-catatan ini, masyarakat Indonesia harus mendukung sepenuhnya percepatan vaksinasi penguat. Langkah nyata yang harus dilakukan ialah bahwa mereka yang belum mendapat vaksin Covid 19 ketiga harus segera divaksin, tanpa memilih jenis vaksin. Kekhawatiran akan efek samping harus ditepis. Apalagi mengingat tindakan mendapat vaksinasi penguat, bukan hanya meningkatkan imunitas individu, tetapi juga upaya melindungi orang-orang tercinta, agar tetap bisa beraktivitas dengan aman.
Semoga tak ada lagi rakyat Indonesia yang menunda untuk mendapatkan vaksin ketiga. Sementara yang sudah divaksin penguat, tetap mempertahankan hal-hal baik untuk mencegah penularan. Seperti memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak aman. Semoga upaya bersama yang dilakukan akan segera membawa bangsa Indonesia keluar dari situasi pandemi Covid-19. (PNA/RHM)
August
Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Joko Widodo meluncurkan lumbung pangan (food estate) berbasis mangga dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Gresik, Jawa Timur pada Senin (22/8).
Dalam kesempatan sama, Presiden Joko Widodo sekaligus meluncurkan Program Taksi Alsintan, yaitu program Kementerian Pertanian untuk membantu menyediakan alat dan mesin pertanian (alsintan) secara mandiri oleh pelaku usaha di sektor pertanian melalui fasilitasi bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Presiden berharap program tersebut dapat menggantikan pola dan pendekatan yang dinilai kurang produktif.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Ali Jamil menjelaskan, Program Taksi Alsintan merupakan inovasi Kementerian Pertanian untuk mengurangi beban APBN dan melatih kemandirian petani. Sebelumnya, Presiden Joko idodo pernah memberi arahan kepada Menteri Pertanian tentang kemandirian petani dalam rangka membangun pertanian nasional.
Ditambahkan Ali Jamil, penggunaan Alsintan juga dapat disewakan melalui skema koperasi atau unit usaha taksi alsintan. Penyewaan bahkan bisa dilakukan per jam atau per hari bahkan dan bisa digunakan melalui olah tanam, panen dan pascapanen. Ini memberikan keuntungan untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha tani, dan mengatasi masalah tenaga kerja pertanian dan waktu kegiatan pertanian lebih efisien.
Tersedianya lahan untuk pertanian dan penggunaan alat serta mesin pertanian modern merupakan faktor utama pembangunan pertanian. Situasi global saat ini menunjukkan, bukan industrialisasi, melainkan ketahanan pangan yang dapat membuat sebuah negara mampu menghadapi krisis apapun. Ketahanan pangan dapat diraih jika pertanian maju. Dukungan pemerintah melalui program-programnya tentu sangat dibutuhkan oleh petani untuk meningkatkan produktivitasnya secara mandiri.(R/RHM)
August
Pemerintah Indonesia mengumumkan akan menyalurkan sejumlah bantuan sosial kepada masyarakat. Bantuan sosial itu bertujuan untuk meningkatkan daya beli akibat tendensi berbagai kenaikan harga di tengah ancaman krisis global. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan pemerintah akan memberikan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi bahan bakar minyak sebesar 24,17 triliun rupiah. Hal itu disampaikannya setelah mengikuti Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, pada Senin (29/8).
Lebih dari setengah bantuan tersebut ditujukan kepada 20,65 juta keluarga miskin penerima manfaat. Setiap keluarga akan menerima 600,000 rupiah. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menginstruksikan untuk memberikan bantuan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum 3,5 juta rupiah per bulan dengan bantuan sebesar 600,000 rupiah.
Akankah bantuan sosial ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat?
Mengutip tempo.co (5/8), Kepala Badan Pusat Statistik, Margo Yuwono mengatakan bahwa kebijakan subsidi dan bantuan sosial, serta pengekangan suku bunga, cukup efektif mengendalikan inflasi domestik, menjaga daya beli masyarakat dan memastikan kondisi dunia usaha tetap kondusif. Sementara, Presiden Joko Widodo dalam akun twitternya @jokowi pada Senin (29/8) menyampaikan harapan agar bantuan sosial ini dapat meringankan beban masyarakat yang dihadapkan pada tekanan berbagai kenaikan harga.
Tentu semua juga berharap dapat menghadapi tekanan berbagai kenaikan harga. Apalagi ketika harga bakar bakar minyak bersubsidi naik. Semua kelompok masyarakat akan terdampak. Bantuan sosial belum tentu bisa diberikan secara permanen. Ini juga harus disadari oleh penerima bantuan. Sehingga, mereka tidak boleh terlalu bergantung pada bantuan selamanya.
Arahan tidak menggunakan bantuan untuk kegiatan konsumtif juga harus terus dilakukan. Masyarakat penerima bantuan perlu diarahkan untuk menggunakan bantuan tersebut dengan tujuan produktif. Sehingga bisa lebih siap bila terjadi kenaikan harga akibat kenaikan bahan bakar minyak.
Semoga segala kebijakan dan upaya yang diambil oleh Pemerintah Indonesia dapat segera mewujudkan Indonesia untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.(pna/rhm)