January
Menteri Luhut akan evaluasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung
Written by mazpri
VOI BERITA Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan akan melakukan evaluasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang hingga saat ini belum juga terealisasi meski telah "groundbreaking" sejak 2016.
Luhut seusai rapat pimpinan Kemenko Kemaritiman untuk awal tahun anggaran 2018 di Jakarta, Senin, mengatakan evaluasi akan dilakukan dalam satu bulan ke depan untuk mengetahui masalah yang menjadi kendala proyek tersebut.
"Sekarang saya mau evaluasi, saya disuruh evaluasi. Presiden ingin tahu, kenapa. Pokoknya saya mau dalam satu bulan ini sudah dapat bentuknya, ini gimana, apa yang terjadi," katanya.
Mantan Menko Polhukam itu mengaku baru diperintah beberapa waktu lalu untuk melakukan evaluasi proyek tersebut. Ia diminta melakukan evaluasi bersama Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong dan Menteri BUMN Rini Soemarno.
Meski belum bisa mengatakan indikasi kendala yang membuat proyek kereta cepat pertama itu belum juga terealisasi, Luhut mengatakan rencananya proyek tersebut akan terhubung dengan Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat.
"Presiden sudah minta evaluasi, Jakarta-Bandung mungkin sampai Kertajati. Karena kalau sudah sampai di situ, 200 km, mungkin `reasonable` (wajar) biayanya," katanya.
Dengan evaluasi tersebut, Luhut mengaku proyek tersebut akan berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman karena masuk ranah program kementerian di bawah koordinasinya.
"Kira-kira begitu, karena ini kan masalah perhubungan, di bawah saya juga," katanya menegaskan bahwa Kementerian Perhubungan ada di bawah koordinasi kementeriannya.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi seusai rapat koordinasi di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Senin sore, mengatakan evaluasi dilakukan sebagai upaya pemerintah mendapatkan solusi atas proyek yang belum juga terealisasi itu.
Menurut Budi, mengenai tenggat waktu penyelesaian proyek akan dibahas dalam rapat Selasa (9/1) di Kemenko Maritim.
Ada pun terkait rute baru transportasi massal itu yang nantinya akan terhubung ke Bandara Kertajati memang telah direncanakan sebelumnya. Sementara itu, kereta cepat tidak akan terhubung dengan Pelabuhan Patimban yang lebih banyak melayani logistik.
"Idenya malah bagaimana agar Bandara Kertajati dan Bandara Soekarno Hatta itu `linked` (terhubung), jadi orang punya pilihan. Dan memang direncanakan satu waktu Jakarta dan Bandung jadi mega metropolitan. Jadi kita sudah siapkan Kertajati ke Halim bahkan mungkin ke Soekarno Hatta," ungkapnya. Ant
January
VOI BERITA Presiden Joko Widodo menyerahkan 2.405 sertifikat tanah untuk masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai bagian dari rangkaian program reforma agraria.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan sertifikat tanah tersebut di Milenium Ballroom Kota Kupang, Senin, sebagaimana disampaikan Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin dalam keterangan tertulisnya.
Jumlah total sertifikat yang akan dibagikan untuk Provinsi NTT berjumlah 65.548 slembar.
Presiden mengatakan, pemerintah menargetkan untuk menyelesaikan lima juta sertifikat pada 2017 dan tujuh juta sertifikat pada 2018 di seluruh Indonesia.
"Tahun ini tujuh juta harus keluar dari kantor-kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) yang ada, tahun depannya lagi sembilan juta, tahun depannya lagi 12 juta sertifikat. Nanti kepala kantor BPN di kanwil maupun di kantor kabupaten semuanya enggak tidur ngurus sertifikat," ucap Presiden.
Ia menyampaikan, rakyat harus memiliki sertifikat tanah yang merupakan tanda bukti hak hukum atas tanah yang dimiliki supaya terhindar dari sengketa.
"Targetnya ke sana supaya tidak ada sengketa, supaya seluruh bidang harus tersertifikasi, semuanya diberikan kepada rakyat," ujar Presiden.
Dalam penyerahan sertifikat tanah tersebut, Presiden juga mengizinkan apabila ada yang ingin sertifikat tanahnya dijadikan sebagai agunan untuk pinjaman ke bank.
Namun ia berpesan agar pinjaman tersebut digunakan sebagai modal usaha atau investasi.
"Enggak apa-apa, tapi tolong dihitung dulu, tolong dikalkulasi dulu bisa mengangsur nggak kalau kita pinjam ke bank. Dipakai untuk apa juga harus jelas harus dipakai untuk investasi, usaha dipakai untuk modal usaha jangan dipakai untuk yang lain-lain," kata Presiden.
Di sisi lain sebagai sebuah begara besar yang memiliki keanekaragaman suku, adat dan budaya, dalam sambutannya, Presiden Jokowi juga berpesan agar krakyat selalu menjaga persatuan dan kesatuan sebagai sebuah bangsa.
"Marilah kita jaga bersama-sama persatuan kita, marilah kita jaga bersama-sama negara kita Indonesia dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila," kata Presiden.
Ia mengimbau, agar jangan sampai kasus persengketaan dapat membuat perpecahan antar daerah dan antar suku.
"Marilah kita jaga agar hal itu tidak terjadi di NTT dan di seluruh Tanah Air kita Indonesia," ujar Presiden.
Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam kesempatan tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Gubernur NTT Frans Lebu Raya. Ant
January
VOI BERITA Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi mengatakan, pasukan Indonesia untuk misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan salah satu aset dari diplomasi Indonesia di kancah internasional. Seperti dikutip Antara, Menteri Retno Marsudi di Jakarta, Senin (8/1) saat membuka acara Pameran Tiga Tahun Capaian Kementerian Luar Negeri di Jakarta mengapresiasi seluruh komponen bangsa dan berbagai pemangku kepentingan yang telah membantu pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Termasuk pasukan perdamaian Indonesia.
Pemerintah Indonesia telah menetapkan target pengiriman 4.000 personel pasukan perdamaian PBB hingga akhir 2019. Indonesia termasuk 12 negara terbesar yang memberi kontribusi pada misi perdamaian PBB. Selain di sektor pemeliharaan perdamaian dunia, Indonesia juga aktif dalam mencapai Target Pembangunan Milenium PBB yang berakhir pada 2015 lalu dan kini dilanjutkan dengan Target Pembanguan Berkelanjutan hingga 2020.Ant.
January
Kementerian Luar Negeri pamerkan capaian selama tiga tahun
Written by Sugiyanto
VOI BERITA Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi membuka pameran Tiga Tahun Capaian Kementerian Luar Negeri untuk memaparkan kepada masyarakat umum mengenai kinerja dan capaian kerja kementerian tersebut. Hal itu disampaikan Menteri Retno Marsudi di Gedung Utama Kementerian Luar Negeri, di Jakarta, Senin (8/1). Menurut dia, pameran bertujuan agar masyarakat umum dapat lebih mudah memahami hal-hal yang selama ini dilakukan Kementerian Luar Negeri. Selain itu, hal ini untuk menunjukkan pelaksanaan diplomasi Indonesia itu tidak hanya dilakukan oleh para diplomat Indonesia, tetapi juga melibatkan pemangku kepentingan lain. Di antaranya, pasukan perdamaian Indonesia. Seperti dilaporkan Antara, satu capaian yang tengah disasar Indonesia saat ini adalah keanggotaan tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ant