VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan upaya persuasi akan lebih dikedepankan otoritas pajak untuk mendorong kepatuhan wajib pajak seusai berakhirnya pelaksanaan program amnesti pajak. "Kita akan memulai persuasi dengan `tax payer` agar kepatuhan meningkat sesudah amnesti pajak," kata Sri Mulyani di Jakarta, Rabu (8/2/2018). Sri Mulyani mengatakan hal ini dimungkinkan karena otoritas pajak akan mempunyai basis data yang berasal dari program amnesti pajak serta pelaksanaan pertukaran informasi perbankan secara otomatis (AEoI).

Basis data itu akan digunakan sebagai bahan pendukung otoritas pajak untuk memeriksa kembali pelaporan SPT para Wajib Pajak agar sesuai dengan harta maupun aset yang dimiliki.  Namun, ia menjamin upaya ini tidak akan menjadi sumber keresahan baru karena upaya persuasi maupun komunikasi akan lebih dikedepankan terutama kepada para pelaku usaha. "Kita akan menekankan komunikasi dengan pelaku usaha, jangan men-`distract` optimisme yang muncul, karena investasi saat ini mulai membaik," ujar Sri Mulyani.

Sebelumnya, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara mengatakan upaya lain untuk mendorong kepatuhan Wajib Pajak adalah mempermudah tata cara pemajakan maupun mengkaji besaran tarif. Upaya kemudahan itu akan segera dilakukan pada pelaku usaha kecil maupun pengusaha besar yang bergerak pada bidang digital ekonomi, yang saat ini sedang berkembang pesat. "Kita ingin semakin banyak kelompok usaha di Indonesia bisa klaim taat pajak, caranya dengan mempermudah tata cara dan review tarif. Kita sedang mencari mekanismenya dan mendiskusikan ini," kata Suahasil. (Ant)

Tanah Datar: Dalam kunjungan kerja di Provinsi Sumatera Barat, Presiden Joko Widodo kembali mengunjungi lokasi program Padat Karya Tunai (PKT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kali ini di Nagari Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, pada Kamis (8/2/2018). 

Dalam peninjauan itu, Presiden Jokowi yang didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bahkan basah kuyup karena hujan. Dengan menggunakan payung hitam, Presiden Jokowi dan Menteri Basuki diikuti Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dan Wakil Bupati Tanah Datar Zuldafri Darma menelusuri pematang sawah meninjau pelaksanaan program dan menyapa para petani yang tengah membangun saluran irigasi. 

Program PKT di Tanah Datar dilakukan melalui dua skema yakni melalui program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3TGAI) dan pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah (PISEW).

Pelaksanaan P3TGAI dilakukan di daerah irigasi Pincuran Tujuh dengan luas total 525 ha. Kelompok tani yang bekerja adalah petani setempat yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Kubu Pilihan dan Sinibuang dengan jumlah petani bekerja masing-masing 50 orang. Melalui program PKT, Pemerintah memberikan upah untuk mandor sebesar Rp 100 ribu dan pekerja Rp 80 ribu dari anggaran Kementerian PUPR. 

Pekerjaan yang dilakukan adalah melakukan pasangan batu untuk saluran irigasi kecil sepanjang 250 meter dan normalisasi termasuk pembersihan saluran irigasi kecil sepanjang 350 meter. Lama waktu pekerjaan 3 bulan dengan anggaran Rp450 juta.

Untuk program PISEW dilakukan pembangunan jalan produksi di 2 lokasi yakni, Sitakuak, Nagari Gurun sepanjang 1 km dan Piliang, Nagari Kaum Limo sepanjang 500 m. Pembangunan jalan akan mendukung perekonomian setempat, diantaranya untuk meningkatkan akses petani membawa hasil pertaniannya ke pasar. 

Jumlah pekerja dari masing-masing lokasi tersebut sebanyak 66 orang yang terdiri dari 2 tukang, 1 mandor dan 63 orang pekerja. Mereka semua merupakan masyarakat setempat.

Turut hadir pada kesempatan tersebut Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Agung Djuhartono, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Rina Farida, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional III Padang Kementerian PUPR Saiful Anwar, Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera V Maryadi Utama, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja. kbrn

Sejumlah negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN membahas upaya menekan tingkat kehilangan hasil produksi pertanian di kawasan tersebut yang dinilai masih tinggi.

Pembahasan tersebut dilakukan dalam pertemuan Regional Consultation (RC) Proyek Penurunan Susut Pasca Panen Hasil Pertanian dan Produk-produknya di Asean yang berlangsung di IPB International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, selama 4-7 Februari 2018. 

Delegasi dari 10 negara anggota ASEAN tersebut yakni Indonesia, Brunei Darussalam, Kamboja, Myamar, Malaysia, Lao PDR, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Perekonomian Musdhalifah Machmud ketika memberikan sambutan kunci dalam pembukaan kegiatan tersebut, Senin mengatakan, tingkat kehilangan hasil pada kegiatan pasca panen secara global maupun nasional masih sangat tinggi.

Di tingkat global, lanjutnya, angka kehilangan hasil produksi pada kegiatan penanganan pasca panen dan penyimpanan mencapai 54 persen, sedangkan di tingkat pengolahan, distribusi dan konsumsi mencapai 46 persen.

"Sementara itu tingkat kehilangan hasil produksi pasca panen secara nasional masih di atas 20 persen rata-rata per tahun," katanya.

Tingginya kehilangan hasil pasca panen tersebut, lanjutnya, tidak hanya berdampak pada menurunnya sistem ketahanan pangan namun juga dampak negatif ekonomi dan lingkungan.

Secara ekonomi, menurut Musdhalifah, tingginya tingkat kehilangan hasil produksi tersebut akan menurunkan panen yang diperoleh petani serta pendapatan mereka.

Menurut dia, untuk menekan tingginya tingkat kehilangan hasil produksi tersebut diperlukan peran pemerintah terutama dengan memberikan bantuan alat-alat dan mesin penanganan pasca panen.

"Selama ini bantuan alat dan mesin pertanian yang diberikan ke petani masih berupa alat-alat pengolahan lahan maupun untuk menanam, sedangkan alat-alat penanganan pasca panen belum banyak diberikan pemerintah," katanya.

Alat-alat dan mesin penanganan pasca panen tersebut, lanjunyat, seperti mesin pengering, gudang penyimpanan maupun silo.

Sementara itu Kepala Bidang Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) Kementerian Pertanian Evi Savitri Iriani mengatakan, sebagai upaya penurunan tingkat kehilangan hasil produksi akan dilakukan Kegiatan Pilot Penurunan Susut Pascapanen di tiga negara Asean yakni Indonesia, Thailand dan Vietnam.

Untuk Indonesia, tambahnya, proyek percontohan ini diterapkan pada komoditas cabai, sedangkan Thailand komoditas nanas dan Vietnam yakni beras.

"Setelah dilakukan proyek pilot nantinya hasilnya diharapkan dapat diterapkan di negara-negara Asean lainnya," katanya.

Pembantu Rektor IV IPB Erika Budiarti Laconi mengatakan, pihaknya siap memberikan pendampingan terhadap petani untuk melakukan upaya-upaya penanganan pascapanen yang baik guna menurunkan tingkat kehilangan hasil.

"Pemberian edukasi ke petani ini perlu sekali agar mereka bisa mempertahankan kualitas hasil panen mereka," katanya.

Dalam kegiatan Regional Consultation tersebut akan dilakukan peluncuran website Asean PHL (post harvest losses) agar negara-negara anggota bisa berbagi informasi tentang susut pascapanen hasil pertanian mencakup kebijakan, regulasi metodologi, metodologi maupun informasi bisnis terkait. Ant

Komisioner Tinggi HAM PBB (KTHAM), Mr. Zeid Ra’ad Al Husein tiba di Jakarta untuk penuhi undangan Pemerintah Indonesia sebagai refleksi komitmen kerjasama Indonesia dengan mekanisme HAM PBB. (4/2).

KTHAM akan berada di Indonesia pada tanggal 4-7 Februari 2018, kemudian akan melanjutkan rangkaian kegiatannya ke Papua New Guinea dan Fiji. Selama beberapa tahun terakhir, Pemerintah Indonesia telah menerima kunjungan para pejabat KTHAM, antara lain Ms. Mary Robinson serta terakhir pada tahun 2012 yang saat itu dijabat oleh Ms. Navi Pillay.

Pada kunjungan KTHAM kali ini di Indonesia akan difokuskan di Jakarta. Pemerintah Indonesia cq. Kementerian Luar Negeri telah berkoordinasi dengan sejumlah stakeholder HAM nasional maupun kawasan Asia Pasifik terkait agenda kegiatan KTHAM selama di Jakarta. 

Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan menerima kunjungan kehormatan dari KTHAM. Selama di Jakarta, KTHAM juga dijadwalkan akan bertemu dengan para pemangku kepentingan HAM di Indonesia, antara lain dengan para Menteri Kabinet Kerja, utamanya Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Agama, Kapolri, Kejaksaan Agung, dan Menteri Koordinator Maritim, serta wakil Komisi III DPR RI.

KTHAM dijadwalkan akan melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri RI pada Senin, 5 Februari 2018. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga telah menjadwalkan pertemuan KTHAM dengan Komnas HAM RI dan sejumlah Komisi Nasional HAM tematis lainnya, seperti Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Undangan Pemerintah Indonesia kepada KTHAM ini memiliki nilai strategis karena bertepatan dengan peringatan berbagai milestone penting HAM di tahun 2018, yakni Peringatan 70 tahun Deklarasi HAM PBB (DUHAM); Peringatan 25 tahun Vienna Declaration and Programme of Action (VDPA), serta 25 tahun Komnas HAM RI.

Terkait hal ini, Kemlu juga akan menyelenggarakan seminar HAM regional dengan mengambil tema peringatan DUHAM dan VDPA tersebut pada tanggal 5 Februari 2018 di Kemenlu dengan mengundang perwakilan negara-negara asing di Jakarta, wakil berbagai instansi/lembaga, dan kelompok masyarakat sipil di Indonesia. Sekali lagi inisiatif ini akan menunjukan kepemimpinan Indonesia dalam memperkuat agenda HAM di kawasan.

Secara umum, dengan tingkat kehidupan demokrasi, keberadaan masyarakat sipil yang dinamis serta tempat sejumlah kantor pusat Organisasi Internasional kawasan, menjadikan Indonesia sebagai negara yang kondusif dalam memajukan agenda HAM di kawasan. Komposisi sejumlah pertemuan tersebut adalah sejalan dengan prinsip HAM yang Pemerintah Indonesia majukan, yaitu pendekatan multistakeholders dan inklusif. ( Kementerian Luar Negeri)​