VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews, Jakarta: Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Betty Epsilon Idroos menilai tingkat partisipasi masyarakat Indonesia di luar negeri dalam proses Pemilihan Umum (Pemilu) tidak hanya bergantung pada upaya sosialisasi KPU saja, melainkan juga bergantung pada keberhasilan kampanye yang dilakukan oleh masing-masing peserta Pemilu.

"Tingkat partisipasi tidak hanya tergantung pada kerja-kerja sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum menurut saya, tapi juga tergantung pada keberhasilan kampanye yang dilakukan oleh peserta pemilu," katanya dalam Parlemen Menjawab yang disiarkan RRI Voice of Indonesia di Jakarta, Minggu (26/11/2023).

Betty menerangkan, kampanye merupakan sarana yang efektif untuk memperkenalkan peserta Pemilu sekaligus mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam menggunakan hak pilih sebagai bagian dari pendidikan politik kepada masyarakat.

“Karena kampanye sesungguhnya memperkenalkan visi misi citra diri lalu kemudian mencoba untuk meyakinkan pemilih datang ke bilik TPS (Tempat Pemungutan Suara) memilih kepada yang bersangkutan sebagai suatu bentuk pendidikan politik," katanya.

Lebih lanjut, Betty menjelaskan, pada Pemilu 2024 mendatang, KPU menyiapkan 3 (tiga) cara bagi pemilih di luar negeri untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilu 2024 mendatang. Namun demikian, KPU menyerahkan sepenuhnya kepada pemilih untuk menentukan cara yang akan ditempuh dalam menggunakan hak suara.

“Dia bisa hadir langsung ke TPS luar negeri, sepanjang terdaftar di TPS luar negeri, atau misalkan lewat KSK (Kotak Suara Keliling) atau dropbox. Dan yang ketiga adalah lewat pos. Jadi pilihan itu diberikan kepada pemilih,” katanya.

Sebelumnya KPU mengumumkan Pemilu 2024 di luar negeri akan dilaksanakan di 128 negara perwakilan dengan jumlah pemilih 1.750.474. Dari jumlah itu, 751.260 merupakan pemilih laki-laki dan 999.214 merupakan pemilih perempuan.

VOInews, Jakarta: Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyoroti sejumlah faktor yang menjadi penyebab rendahnya partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum di luar negeri. Menurutnya, faktor pertama yang menjadi penyebab rendahnya tingkat partisipasi pemilih Indonesia di luar negeri adalah desain teknis dari pemungutan suara.

“Kalau di Indonesia kita harus bersyukur pada layanan Negara. Hari pemungutan suara diliburkan, di luar negeri tidak. Pemilihannya tidak semua dilakukan di hari libur. Lalu dari sisi teknis tidak semua serentak alam artian bisa mengakses TPS (Tempat Pemungutan Suara) dengan mudah. Termasuk juga ada advance voting. Kalau di kita dalam Pemilu sebelumnya, Pemilu di luar negeri itu lebih awal tapi dia hanya satu hari. Nah karena waktunya pendek sementara lokasinya menyebar, aksesnya menjadi lebih terbatas,” katanya dalam Parlemen Menjawab yang disiarkan RRI Voice of Indonesia di Jakarta, Minggu (26/11/2023).

Lebih lanjut Titi Anggraini juga menyoroti soal masalah representasi yang dirasakan oleh para pemilih di luar negeri. Hal ini menurutnya, berpengaruh pada relasi konstituensi.

“Pemilih kita itu punya masalah representasi karena detailnya bergabung dengan Jakarta 2 luar negeri Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, sementara kepentingannya khas aspirasinya khas itu yang juga menjadi hambatan ketika berbicara mengenai relasi konstituensi,” katanya.

Hal lain yang juga menjadi persoalan adalah kesadaran politik dari masing-masing pemilih di luar negeri. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh beragam latar belakang masyarakat Indonesia di luar negeri dengan berbagai kesibukan sehari-hari di luar negeri, sehingga berdampak pada rendahnya minta terhadap perkembangan politik di dalam negeri.

“Orang kalau sudah sibuk dengan mencari uang dan lain sebagainya lalu engagement politiknya juga kurang akhirnya menganggap pemilu tidak terlalu prioritas,” katanya.

Titi Anggraini mengatakan, penyelenggara Pemilu di Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan untuk dapat meningkatkan partisipasi pemilih di luar negeri. Namun demikian, ia mengatakan, dengan melihat kepada tantangan yang ada, tingkat partisipasi pemilih luar negeri pada Pemilu 2019 yang mencapai 42,54 persen harus mendapatkan apresiasi.

VOInews, Jakarta: RRI Voice of Indonesia menggelar dialog Parlemen Menjawab dengan tema Mendongkrak Partisipasi Pemilih Luar Negeri, yang disiarkan di Jakarta, Minggu (26/11/2023). Kepala RRI Voice of Indonesia Soleman Yusuf mengatakan, Parlemen Menjawab adalah program dialog yang menjadi bagian dari program Gerakan Cerdas Memilih RRI dalam upaya meningkatkan literasi masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Kita pernah laksanakan di Kuching, Malaysia ketemu dengan WNI terutama disana dan juga dari PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri), dari KJRI, dan dari semua yang memiliki peran penting dalam mensukseskan Pemilu. Kemudian kita juga melaksanakan Gerakan Cerdas Memilih di Hongkong bersama dengan 100 lebih PMI (Pekerja Migran Indonesia) kita yang ada di Hongkong bahkan dari Macau mereka juga datang ke KJRI,” kata Soleman Yusuf dalam sambutannya pada pembukaan Parlemen Menjawab.

Soleman Yusuf juga menggaris bawahi potensi permasalahan yang dapat terjadi dalam pemilihan di luar negeri. Salah satunya adalah tantangan yang dihadapi PPLN di Hongkong.

“Yang kami temui saja misalnya besarnya jumlah WNI pemilih sekitar 164.000 di Hongkong itu tetapi tempat pencoblosannya TPS nya itu hanya diberikan 1 tempat yakni di KJRI Hongkong. Padahal itu tersebar ada di Macau dan sebagainya. Bayangkan 100 ribu orang datang dalam 1 atau 2 hari ke KJRI itu pemandangan yang luar biasa,” katanya.

Dirinya berharap Parlemen Menjawab dapat menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan bukan hanya untuk meningkatkan partisipasi pemilih di luar negeri namun juga mengatasi sejumlah potensi tantangan yang akan dihadapi demi kelancaran proses pemungutan suara.

Dialog Parlemen Menjawab menghadirkan narasumber Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idroos, Anggota Komisi XI DPR RI Eriko Sotarduga dan Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani, dan Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini.

VOInews, Jakarta: Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah meresmikan Surau Sydney, Australia. Surau yang berdiri di Bankstown, New South Wales ini dibangun oleh Ikatan Keluarga Minang Saiyo (IKMS) Sydney dengan dukungan berbagai pihak, baik yang berada di Australia maupun di tanah air.  

"Dengan peresmian ini, pemanfaatan Surau dapat difungsikan secara baik dan maksimal oleh warga-warga minang dan diaspora Indonesia lainnya di Sydney," kata Mahyeldi saat meresmikan Surau Sydney, Jumat (24/11/2023), dikutip dari keterangan resmi KJRI Sydney.

Mahyeldi mengatakan, Surau ini sebagai simbol dari eratnya rasa persaudaraan, persatuan dan kesatuan warga minang di Sydney sekaligus menjadi jembatan antara Ranah dan Rantau. Terwujudnya Surau Sydney merupakan buah dari budaya minang yang ditanamkan dari generasi ke generasi. 

Ia menjelaskan masyarakat minang memiliki kecerdasan sosial, sehingga akan dengan mudah membaur dengan masyarakat lokal. Selain itu menurutnya perantau minang adalah etalase minangkabau dimanapun mereka berada. 

"Ini semua tidak terlepas dari buah budaya minangkabau yang diturunkan dari generasi ke generasi," katanya. 

Novri Latif, Ketua Surau Sydney mengatakan bahwa Surau Sydney, selain berfungsi sebagai rumah ibadah, juga digunakan untuk pusat budaya dan pendidikan.  

"Bagi masyarakat minang, Surau tidak saja menjadi simbol agama, tetapi juga menjadi simbol adat minang. Artinya, untuk tempat ibadah, dan pendalaman nilai-nilai agama serta menjadi semacam pusat pendidikan budaya dan adat istiadat," ungkap Novri latief.  

Ditambahkan oleh Novri, selain fungsi tersebut, Surau juga menyediakan tempat bagi generasi muda minang di Sydney, untuk memanfaatkannya sebagai tempat bertemu dan berdiskusi untuk kemaslahatan bersama. Keresahan kita akan lunturnya nilai dan adat minang pada generasi-generasi selanjutnya terjawab dengan berdirinya surau Sydney ini.

"Berdirinya Surau Sydney menjawab kegelisahan kita akan pudarnya adat dan budaya minang pada generasi kita selanjutnya," ujar Novri. 

Surau Sydney dibangun di atas lahan seluas 450 meter persegi. Sementara luas bangunannya sebesar 400 meter persegi.

Konjen RI, Sydney Vedi Kurnia Buana, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Surau Sydney tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat minang tapi juga menjadi kebanggaan kita diaspora Indonesia yang ada di Australia. Surau ini juga menjadi sarana untuk memperkokoh jati diri bangsa. 

"Iya, menjadi kebanggan kita dan (berfungsi) sangat penting untuk semakin memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan komunitas kita serta (memperkuat) jati diri bangsa" katanya. 

Selain peresmian Surau Sydney, Gubernur Sumatera Barat berada di Sydney, Australia dalam rangka keikutsertaan Pemprov Sumatera Barat dalam Pameran Indonesia bertajuk Indonesia by the Harbour di Sydney 2023. 

Gubernur juga melakukan pertemuan dengan diaspora Indonesia untuk menjajaki kerja sama dengan Universitas New South Wales di Sydney-Australia, penandatangan Letter of Intent (LOI) pengembangan bahasa dan budaya serta promosi potensi investasi dan pariwisata yang ada di Sumatera Barat.