VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews, Jakarta: Indonesia mendesak Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SMU PBB) untuk membentuk komisi indepeden guna menyelidiki serangan Israel terhadap rumah sakit di Gaza, Palestina. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan agresi harus dihentikan untuk mencegah berjatuhannya korban sipil. PBB, menurutnya, juga harus mencegah kejadian serupa terulang kembali.

“Untuk itu, SMU PBB harus meminta pertanggungjawaban terhadap Israel, termasuk dengan membentuk komisi penyelidikan independen untuk menyelidiki serangan Israel terhadap rumah sakit dan tempat ibadah dan pengusiran masal warga sipil di Gaza,” kata Menlu Retno dalam pertemuan darurat SMU PBB yang menbahas aksi ilegal Israel di wilayah pendudukan Palestina, di New York, Kamis (26/10/2023), dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (27/10/2023)/

Menlu Retno juga meminta PBB memastikan akses bantuan kemanusiaan dan perlindungan warga sipil. Menurutnya, Indonesia mendesak SMU PBB dan Badan-badan PBB yang relevan untuk meningkatkan upaya penyediaan bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza.

Ia mengatakan upaya yang dilakukan Sekjen PBB dan negara-negara kunci juga harus didukung. Melihat dari kerusakan yang ada, menurut Retno, bantuan yang tersedia saat ini masih jauh dari cukup.

“Oleh karena itu SMU PBB harus mendesak pengiriman segera bantuan kemanusiaan yang lancar dan berkelanjutan. Indonesia akan meningkatkan tiga kali lipat kontribusi suka rela melalui UNWRA (Agensi Pekerjaan dan Pemulihan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina) dan menyerukan komunitas internasional untuk mendukung UNWRA. Indonesia juga berkomitmen mengirim bantuan kemanusiaan,” kata Menlu.

Hal lain yang juga didesak oleh Indonesia adalah menolak pemindahan secara paksa warga sipil di Gaza. Menlu Retno Marsudi mengatakan seruan Israel untuk pergi dari Gaza Utara memperparah kondisi warga yang rumahnya telah dihancurkan, dan akses terhadap listrik, gas, bahan bakar, dan air dibatasi.

“Ini adalah kejahatan kemanusiaan. SMU PBB harus mendesak dihentikannya perintah evakuasi oleh Israel. Warga sipil, khususnya anak-anak, harus dilindungi dan diberikan ruang gerak yang aman,” kata Menlu.

Selain tiga hal tersebut, Menlu Retno juga meminta PBB untuk mengatasi akar masalah konflik Israel-Palestina. Menurutnya, perdamaian tidak akan tercipta sebelum akar konflik diatasi. Untuk itu, proses perdamaian untuk mewujudkan solusi dua-negara harus dimulai kembali.

“Jangan sampai rakyat Palestina tidak lagi memiliki pilihan selain menerima ketidakadilan seumur hidup mereka. Menjadi tugas kita untuk menghentikan ketidakadilan ini. Indonesia siap dan akan menjalankan perannya. Indonesia akan terus Bersama rakyat Palestina,” tandas Menlu seraya mengajak peserta Sidang Umum PBB untuk dapat mengadopsi draft resolusi SMU PBB mengenai Palestina (General Assembly Draft Resolution, 10th Emergency Special Session).

VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mendorong kesadaran semua pihak untuk memberikan perhatian lebih besar kepada agenda Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (WPS). Untuk itu, dibutuhkan upaya membangkitkan kembali pemahaman mendasar mengenai partisipasi perempuan. Ia mengatakan memberdayakan dan merangkul perempuan tidak boleh dilihat sebagai beban, tetapi harus dilihat sebagai investasi, yang harus menjadi standar global.

“Pemberdayaan dan partisipasi perempuan di sektor ekonomi, sosial, dan politik akan memperkuat ketahanan masyarakat dan berkontribusi bagi perdamaian. Ini saya saksikan sendiri, termasuk melalui kontribusi positif personel perempuan dalam misi perdamaian di lapangan,” kata Retno dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB mengenai partisipasi perempuan dalam perdamaian dan keamanan internasional di Markas PBB, New York, Rabu (25/10/2023).

Menlu Retno juga mendorong kepemimpinan perempuan dalam proses perdamaian. Ia mengatakan, data menunjukkan bahwa partisipasi perempuan memperbesar peluang tercapainya perundingan damai. Namun pada kenyataannya, perempuan justru kurang terwakili dalam proses perdamaian dan sering kali tidak dibekali kemampuan menjalankan peran dalam situasi konflik.

“Oleh karena itu, kita harus berinvestasi lebih besar, termasuk di sistem PBB, guna memastikan lingkungan yang aman dan kondusif bagi perempuan agar mereka sukses berperan dalam proses perdamaian global,” kata Retno.

Selain itu diriya juga menyoroti pentingnya memajukan pendidikan bagi perempuan. Ia mengatakan pendidikan berperan kunci dalam meningkatkan peran perempuan di masyarakat.

Namun demikian, lebih dari 80% perempuan usia sekolah di Afghanistan tidak bersekolah. Ini sangat mengkhawatirkan. Menlu Retno mengatakan, pendidikan inklusif menjadi fondasi penting untuk masa depan Afghanistan yang lebih baik.

“Oleh karena itu, Indonesia bekerja keras untuk memajukan akses pendidikan perempuan Afghanistan,” kata Retno.

Ia menambahkan, Indonesia juga berkomitmen memberikan beasiswa dan pelatihan bagi perempuan Afghanistan, serta terus berkontribusi membangun lingkungan yang kondusif bagi perdamaian abadi di Afghanistan.

“Perdamaian dan keamanan global hanya bisa diwujudkan dengan peran perempuan. Indonesia akan terus berada di garis depan dalam upaya ini demi dunia yang lebih baik bagi kita semua, termasuk perempuan,” pungkas Retno.

VOInews, Jakarta: Indonesia menyatakan keberpihakannya dengan rakyat Palestina di tengah perang yang terjadi antara Israel dan Palestina. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyerukan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) untuk segera mendorong gencatan senjata ditengah konflik Israel-Palestina. Retno pun mengatakan bahwa dukungan menyeluruh yang ditunjukkan oleh satu pihak sejauh ini telah membawa hasil penggunaan kekuatan yang lebih tidak proporsional, pelanggaran hukum humaniter internasional, dan impunitas.

“Merupakan kewajiban kita bersama untuk mengakhiri siklus ini kekerasan sebelum meningkat menjadi kekerasan regional dan bencana global,” katanya dalam High-Level Open Debate Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) mengenai situasi di Timur Tengah, yang diselenggarakan di New York, Selasa (24/10/2023), waktu setempat, yang dipantau dari Jakarta.

Indonesia juga mendorong DK PBB untuk memprioritaskan akses bantuan kemanusiaan. Menurut Retno, lebih dari dua juta warga Palestina menggantungkan hidupnya pada bantuan kemanusiaan.

“Konvoi pengiriman bantuan kemanusiaan tidak bisa bergerak dan selalu dalam bahaya baku tembak. DK harus segera mendesak akses bantuan kemanusiaan yang aman dan tanpa hambatan serta penghormatan terhadap hukum humaniter,” katanya.

Lebih lanjut Menlu Retno juga berharap Dewan Keamanan PBB dapat mengesampingkan politik dan membawa kembali sisi kemanusiaan di dalam tubuh Dewan Keamanan. Ia mengajak Dewan Keamanan PBB untuk menggunakan kekuatan besar yang dimiliki untuk menjadi lebih manusiawi karena rakyat Palestina berhak mendapatkan hak dan perlakuan yang setara, termasuk untuk memiliki rumah dan menolak perpindahan.

“Kita semua adalah manusia. Kita semua berhak memiliki rumah. Kita harus menolak perpindahan warga Palestina. Kita tidak boleh membiarkan tragedi 1948 terulang kembali,” katanya.

Dirinya pun mengingatkan Dewan Keamanan PBB yang memiliki tanggung jawab besar untuk mengatasi situasi di Gaza. Menurutnya Dewan Keamanan PBB memegang kekuasaan yang besar untuk mengatasi akar permasalahan penyebab perang dan memastikan jalan menuju solusi dua negara.

VOInews, Jakarta: Indonesia mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB untuk segera bertindak guna menghentikan eskalasi konflik Israel-Palestina di Gaza dan mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan setiap detik yang terbuang tanpa adanya aksi nyata dari DK berdampak mengerikan bagi warga Palestina di Gaza. Indonesia mengutuk keras berlanjutnya agresi Israel terhadap warga sipil di Gaza.

“Saya ingin mengingatkan bahwa DK memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga perdamaian dan keamanan, tidak membiarkan perang berkepanjangan atau membantu salah satu pihak melanjutkan perang,” kata Menlu RI dalam High-Level Open Debate DK PBB mengenai situasi di Timur Tengah di New York, Selasa (24/10/2023), dalam keterangan yang diterima di Jakarta.

Menlu juga mengatakan, DK tidak boleh tinggal diam menyaksikan bencana dan kejahatan kemanusiaan yang sedang terjadi di Palestina. Serangan terhadap rumah sakit dan tempat ibadah, blokade listrik, air, bahan bakar, dan pengusiran warga Gaza dilakukan oleh Israel atas nama hukuman kolektif. Di saat yang sama, warga sipil disandera dan menghadapi ancaman nyawa.

“Saya ingin bertanya bagaimana DK akan melakukan tanggung jawabnya? Kapan DK akan menghentikan perang di Gaza? mewujudkan gencatan senjata, membuka akses terhadap bantuan kemanusiaan, menyerukan pembebasan warga sipil, dan menghentikan pendudukan ilegal oleh Israel?” kata Menlu.

Dia menambahkan, setiap detik yang terbuang karena perbedaan politik dan kegagalan mencapai konsensus merupakan kekalahan bagi kemanusiaan dan memperparah instabilitas.

“Berapa banyak lagi nyawa harus dikorbankan sebelum DK mengambil langkah?” tanya Menlu.

Retno menegaskan, Indonesia tidak membuang-buang waktu dalam memobilisasi dukungan internasional untuk dilakukannya tindakan segera. Melalui Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), dan pertemuan ASEAN-Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), D8, Indonesia menyerukan kesatuan suara untuk mendesak dihentikannya kekerasan dan fokus pada isu bencana kemanusiaan.