VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews, Jakarta: KBRI Canberra, bersama dengan KJRI Sydney memfasilitasi penguatan kerja sama B to B Indonesia-Australia. Duta Besar RI Siswo Pramono dan Konjen RI Sydney Vedi Kurnia Buana menghadiri networking event bertajuk “Unlocking Digital Insights” yang diselenggarakan oleh perusahan Indonesia, Privy, bekerja sama dengan mitranya Digital Identity Solutions.

Privy merupakan perusahaan penyedia layanan Identifikasi (ID) dan tanda tangan digital di Indonesia, yang sedang melakukan upaya ekspansi dan penetrasi ke Australia. Networking event tersebut dihadiri oleh lebih dari 100 undangan pelaku bisnis.

Duta Besar RI Canberra, Dr. Siswo Pramono yang membuka acara secara resmi dan menggarisbawahi pentingnya acara tersebut untuk membangun jembatan antara Indonesia dan Australia. Dalam sambutannya, Siswo mengatakan, reputasi Privy menjadi modal penting dalam memperluas pasar Privy secara global terutama di Australia.

“Ekspansi Privy merupakan tonggak penting dalam pertumbuhan hubungan ekonomi antara kedua negara kita. Ekspansi ini akan menciptakan peluang kerja baru bagi warga Indonesia dan Australia dan memperkuat hubungan antara kedua negara dan yang paling penting mendorong lebih banyak inovasi dan kolaborasi di sektor digital. Ekonomi digital akan terus memainkan peran yang semakin penting dalam hubungan antara Indonesia dan Australia”, kata Dubes Siswo dalam keterangan resmi KJRI Sydney yang diterima di Jakarta, Sabtu (6/5).

Lebih lanjut Dubes Siswo mengatakan kerja sama dan pemanfaatan kekustan ekosistem digital akan menciptakan peluang baru kerja sama dan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat kedua negara.

“Hari ini kita melihat kembali wajah baru Indonesia, anak muda Indonesia yang berpendidikan tinggi, kreatif, visioner dan pekerja keras. Ini adalah masa depan kita, dan di sinilah warga Australia perlu melihat masyarakat kita, untuk membangun fondasi kepercayaan yang kuat dan kemitraan yang berkelanjutan dengan Indonesia dan Australia” lanjut Dubes RI Canberra dalam pidato pembukanya.

Dengan lebih dari 39 juta pengguna individu terverifikasi dan 2.800 perusahaan menggunakan Privy di Indonesia, perusahaan ini menjadi mitra potensial bagi pelaku bisnis Australia yang ingin memperkuat tindakan perlindungan data pribadi mereka dari kebocoran data.

“Privy menyediakan identitas digital yang berpusat pada pengguna, memberikan kontrol yang lebih besar kepada subjek data dan mendorong minimalisasi berbagi data dan pencegahan pencurian identitas,” tulis KJRI.

CEO Privy, Marshall Pribadi, menyampaikan paparan mengenai verifikasi identitas digital, privasi data dan keamanan dunia maya, serta memberikan wawasan bagi bisnis Australia tentang cara merangkul pelanggan secara digital dengan cara yang mudah namun lebih aman. Marshall juga memamerkan pendekatan sukses mereka dalam verifikasi identitas digital di acara tersebut.

Ia menjelaskan, Privy didukung oleh Pemerintah Indonesia dan otoritas sertifikat yang dilisensikan oleh Kementerian Kominfo, serta terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Indonesia sebagai penyedia e-KYC.

Marshall menambahkan, Privy telah berhasil mengimplementasikan produk teknologi teruji yang kini menjadi pemimpin industri identitas digital di Indonesia. Menurutnya, Privy memiliki visi untuk membagikan model mereka ke negara maju di Australia dan memberikan solusi ID digital yang dapat memitigasi risiko pencurian data.

Privy, yang baru-baru ini memperoleh sertifikasi ISO/IEC 27701:2019 tentang Manajemen Informasi Privasi, juga berhasil membangun reputasi sebagai mitra yang tepercaya dalam menyediakan solusi keamanan digital. Kehadiran Privy di acara "Unlocking Digital Insights" menjadi kesempatan penting bagi bisnis Australia untuk belajar dari pengalaman Privy dan memperluas jaringan mereka dengan perusahaan Indonesia.

VOInews, Jakarta : Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Judha Nugraha, mengatakan ada beberapa modus operandi yang dijalankan oleh pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) untuk merekrut warga negara termasuk dari Indonesia untuk bekerja di luar negeri dan menjadi korban. Menurutnya, para pelaku kejahatan TPPO melakukan perekrutan melalui media sosial dan menjanjikan penghasilan yang cukup tinggi bagi para korban.

“Modus perekrutan dilakukan melalui social media kemudian mayoritas yang ditawarkan bekerja sebagai customer service dengan gaji antara 1000 sampai 1200 USD namun tidak meminta kualifikasi khusus. Kemudian berangkat ke luar negeri untuk bekerja tidak menggunakan Visa kerja yang proper dari kedutaan asing yang ada di Jakarta melainkan mereka masuk menggunakan bebas Visa kunjungan wisata sesama negara ASEAN,” kata Judha dalam keterangan yang disampaikan, di Jakarta, Jumat (5/5).

Ia mengatakan, kasus 20 orang warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban TPPO di Myanmar menjadi pembelajaran bagi WNI lain agar tidak mudah tertipu dengan modus demikian. Selain itu, dirinya pun menyebut sejumlah negara yang kerap menjadi negara penempatan para calon pekerja yang menjadi korban TPPO, mulai dari Kamboja hingga Laos.

“Ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwa hati-hati dengan modus-modus tawaran tersebut utamanya ketika ditawarkan bekerja di wilayah Kamboja, Thailand, Myanmar, Laos, Filipina,” katanya.

Lebih lanjut, Judha Nugraha menjelaskan, pemerintah Indonesia telah mengirimkan nota diplomatik kepada Myanmar terkait ke-20 WNI yang menjadi korban TPPO. Menurutnya nota diplomatik tersebut telah mendapatkan respon dari otoritas Myanmar dan disebutkan ke-20 WNI tersebut tidak masuk ke dalam data keimigrasian Myanmar.

“Namun tentu saja upaya kita tidak berhenti hanya dengan mengirimkan nota diplomatik. Kita lakukan berbagai macam upaya langkah antara lain melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang ada di Myawaddy. Memang kami tidak bisa sampaikan secara detail di sini akademi keselamatan warga negara kita, namun kami tegaskan berbagai macam upaya baik formal maupun informal kita lakukan,” tegasnya.

VOInews, Jakarta: Pemerintah Indonesia sebagai Ketua ASEAN tahun 2023 terus mendorong dialog nasional yang inklusif antara berbagai pihak untuk penyelesaian konflik Myanmar. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengakui adanya perbedaan yang cukup mendalam antara para pihak yang terlibat di Myanmar. Namun demikan, ia menegaskan Indonesia akan terus mencoba memainkan peran sebagai Ketua ASEAN dan menjembatani berbagai perbedaan yang ada di Myanmar.

“Dalam engagements, kita melakukan atau mendorong untuk segera dilakukan dialog nasional yang inklusif. Harus diakui bahwa perbedaan posisi di antara mereka para stakeholders yang ada di Myanmar masih cukup lebar dan dalam. Meski demikian, Indonesia tidak akan menyerah sebagai Chair dan akan terus mencoba memainkan peran sebagai jembatan dari berbagai perbedaan dan akan terus melakukan engagements,” kata Menlu Retno dalam keterangan yang disampaikan, di Jakarta, Jumat (5/5).

Lebih lanjut, Retno Marsudi mengatakan, Indonesia telah memutuskan untuk mengambil pendekatan non-megaphone diplomacy atau diplomasi senyap dalam menjembatani perbedaan di Myanmar. Menurutnya, upaya ini ditujukan untuk memberi ruang bagi para pihak untuk membangun kepercayaan dan lebih terbuka dalam berkomunikasi.

“Pendekatan ini disambut baik oleh para pihak termasuk stakeholders di Myanmar,” kata Menlu.

Retno Marsudi menjelaskan, non-megaphone diplomacy atau quiet diplomacy dijalankan oleh Indonesia bukan tanpa hasil. Menurutnya selama 4 bulan terakhir, Indonesia telah melakukan banyak hal dan diharapkan dapat menjadi modal bagi terciptanya perdamaian di Myanmar.

Selain itu, Retno Marsudi mengatakan, selain membangun komunikasi, Indonesia juga menyuarakan pentingnya penghentian penggunaan kekerasan di Myanmar. Menurutnya, Indonesia sebagai Ketua ASEAN, mengecam keras penggunaan kekerasan yang mengakibatkan jatuhnya korban sipil lebih banyak.

“Kekerasan harus dihentikan, saya ulangi kekerasan harus segera dihentikan. Tanpa dihentikannya kekerasan, maka tidak akan ada perdamaian di Myanmar. Dan keselamatan rakyat Myanmar harus terus menjadi perhatian kita semua,” katanya.

Sementara itu, terkait pengiriman bantuan kemanusiaan terhadap warga Myanmar, Menteri Retno Marsudi mengatakan bantuan ini dikoordinir oleh Sekjen ASEAN dan dijalankan oleh AHA Center. Ia mengatakan pengiriman bantuan tahap pertama berupa life saving telah selesai dilakukan karena terkait dengan bantuan penanggulangan COVID-19. Sementara untuk tahap kedua berupa life sustaining, Retno Marsudi mengatakan AHA Center masih mengalami kendala terutama terkait akses.

“Tahap kedua ini sempat alami hambatan karena kurangnya akses kepada AHA Centre untuk menjangkau penduduk yang memerlukan terutama di wilayah-wilayah yang diluar kontrol militer Myanmar,” katanya.

Dirinya pun memastikan akan terus membangun komunikasi agar mandat bantuan kemanusiaan dari 5 Poin Konsensus dapat segera disampaikan kepada warga Myanmar yang membutuhkan. 

VOInews, Jakarta: Otoritas penegak hukum Filipina bekerja sama dengan perwakilan negara asing, termasuk KBRI Manila, berhasil menyelamatkan 1.048 orang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Dari jumlah itu, 143 merupakan warga negara Indonesia.

“Pagi ini saya mendapatkan laporan dari KBRI di kita di Manila bahwa otoritas penegak hukum Filipina bekerja dengan perwakilan negara asing di Manila termasuk KBRI kita telah melakukan operasi penyelamatan korban online scam. Operasi tersebut berhasil menyelamatkan total 1048 orang yang berasal dari 10 negara termasuk dari Indonesia. Korban WNI yang berhasil diselamatkan berjumlah 143 orang KBRI Manila saat ini sedang melakukan pendataan dan akan memfasilitasi repatriasi para korban ke Indonesia,” kata Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam keterangan yang disampaikan di Jakarta, Jumat (5/5).

Lebih lanjut, Retno Marsudi mengatakan dari jumlah yang berhasil diselamatkan tersebut, menunjukkan tingginya kekhawatiran negara terhadap kejahatan perdagangan orang. Menurutnya, bukan hanya dengan penanganan di hilir, dibutuhkan pula upaya pencegahan di hulu agar kejahatan serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang.

“Angka dan apa yang saya sampaikan mengenai operasi di Manila ini menunjukkan tingginya atau besarnya magnitude dari tindakan kriminal perdagangan manusia yang korbannya adalah warga negara ASEAN,” katanya.

Menlu Retno Marsudi juga menekankan pentingnya penegakan hukum terhadap kejahatan perdagangan orang, dan memastikan, isu ini akan dibahas oleh Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023, pada KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo mendatang.

“Law enforcement harus betul-betul ditegakkan dan jika tidak dilakukan pembenahan di hulu maka korban akan semakin banyak dan dari hari ke hari. Korban perdagangan manusia yang dilakukan melalui online scam semakin marak di Asia Tenggara dan oleh karena itu Indonesia sebagai ketua ASEAN berusaha untuk mengangkat isu ini di dalam KTT ke-42 ASEAN nanti,” katanya.

Lebih lanjut, Menlu Retno menegaskan, perlindungan WNI di luar negeri selalu menjadi salah satu prioritas pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Pemerintah Indonesia, menurutnya, terus melakukan komunikasi, baik dengan otoritas negara sahabat, otoritas lokal, dan organisasi internasional untuk memastikan perlidungan terhadap WNI sekaligus upaya repatriasi dapat berjalan lancar.