VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews, Jakarta: KBRI Panama City bersama Tim Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) menyerahkan donasi 102.000 benih kelapa sawit dari CPOPC kepada Pemerintah Honduras, di San Pedro Sula, Honduras, Selasa (28/3).

Menurut keterangan KBRI Panama City yang diterima, Sabtu (1/4), donasi benih sawit tersebut rencananya akan didistribusikan kepada petani Honduras guna penanaman kembali 700 hektar lahan kelapa sawit yang terkena dampak badai ETA dan IOTA pada 2020 lalu di wilayah Yoro, Atlántida, Cortés dan Colón.

Kegiatan ini dipimpin langsung Menteri Pertanian dan Peternakan (SAG) Republik Honduras Laura Suazo. Acara serah terima juga diselenggarakan secara hybrid di Auditorium Juan Angel Suazo, San Pedro Sula, dihadiri oleh pejabat Honduras dan Indonesia secara offline, Asosiasi Industri Produsen Minyak Kelapa Sawit Honduras (AIPAH), dan sekitar 130 petani kecil sawit dan pemilik kilang minyak sawit Honduras.

Sekretaris Jenderal CPOPC Rizal Affandi Lukman dalam sambutannya menyampaikan penyerahan donasi benih sawit tersebut merupakan bagian dari promosi kerjasama dan solidaritas antara sesama produsen minyak sawit di seluruh dunia. 

“Diharapkan akan membantu Honduras, meningkatkan kualitas hidup para petani kecil dan keluarganya dalam membangun kembali  perkebunannya pasca kerusakan perkebunannya setelah dilanda badai,” katanya.

Sementara itu Dubes RI Panama City, Sukmo Harsono menyampaikan donasi ini menunjukkan komitmen Indonesia sebagai Ketua ASEAN tahun 2023 untuk mendukung salah satu dari 4 prioritas Perspektif ASEAN tentang Indo-Pasifik, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB 2030. 

“Dalam hal ini, sektor kelapa sawit merupakan bagian dari pembangunan masa depan ekonomi yang keberlanjutan yang membantu masyarakat sejahtera dalam jangka panjang,” katanya.

Ia menambahkan, KBRI Panama City berkomitmen untuk terus mempererat hubungan dan kerjasama antara Indonesia dan Honduras di masa mendatang.

Menteri Pertanian Honduras Laura Suazo dalam kesempatan yang sama menyampaikan apresiasi atas sumbangan dari CPOPC. Menurutnya hal ini menunjukkan solidaritas yang besar setelah kerugian besar yang dialami petani kecil Honduras. 

“Atas nama Pemerintahan Presiden Xiomara Castro, kami ingin mendorong pembangunan sektor pertanian. Ini merupakan sektor kunci dalam pemberantasan kelaparan dan dalam perubahan menuju sistem pertanian berkelanjutan di Honduras,” kata Menteri Laura.

VOInews, Jakarta: Indonesia dan Korea Selatan sepakat untuk semakin memperkuat Kemitraan Strategis Spesial kedua negara. Hal itu terungkap dalam pertemuan Joint Commission Meeting (JCM) Indonesia-ROK ke-4 antara Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dengan Menteri Luar Negeri Korea Park Jin, di Seoul, Korea Selatan, Jumat (31/3).

Retno Marsudi mengatakan, penguatan Kemitraan Strategis Spesial kedua negara akan dilakukan melalui implementasi berbagai kerja sama yang tertuang dalam Rencana Aksi Kemitraan Strategis Spesial tahun 2021 – 2025 dan pemanfaatan berbagai skema kerja sama lainnya, seperti Indonesia – Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA).

“Serta sinergi dalam berbagai agenda regional dan global,” katanya dalam keterangan yang disampaikan secara daring dan diterima di Jakarta, Jumat (31/3).

Pertemuan JCM terakhir kali dilakukan pada bulan Maret 2019 lalu di Jakarta. Menurut Retno, JCM RI-ROK kali ini memiliki arti tersendiri karena bertepatan dengan perayaan 50 tahun hubungan Indonesia-Republik Korea.

“Dan Keketuaan Indonesia di ASEAN dan MIKTA,” katanya.

Di dalam pertemuan tersebut, Indonesia menyoroti perlunya perhatian khusus terhadap kerja sama di bidang teknologi informasi dan komunikasi serta Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Olahraga.

Menurut Retno Marsudi, di dalam Rencana Aksi Kemitraan Strategis Spesial RI-ROK periode 2021-2025, kedua negara memiliki mekanisme scorecard untuk memantau implementasi berbagai program kerja sama.

“Dan berdasarkan scorecard pada tahun 2021-2022, terdapat 60 aktivitas kerja sama di berbagai bidang yang berjalan dengan baik,” katanya.

Indonesia juga menyampaikan pentingnya memperluas kerja sama pertahanan, termasuk transfer teknologi pertahanan. Menteri Retno Marsudi mengatakan kedua negara perlu mengoptimalkan mekanisme Defense Industry Cooperation Committee (DICC) dan Foreign and Defense Senior Officials Meeting (2+2 SOM) untuk membahas berbagai isu strategis, seperti keamanan siber, operasi perdamaian, keamanan maritim dan kontra-terorisme.

“Selain itu, saya mendorong kerja sama pengembangan kapasitas dalam pengiriman Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB,” katanya.

Indonesia juga menekankan pentingnya kedua negara mengoptimalkan pemanfaatan perjanjian Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA) untuk memperdalam kerjasama ekonomi. Retno Marsudi mengatakan, tahun lalu, kedua negara mencatatkan nilai perdagangan tertinggi, yaitu USD 24,53 miliar, atau naik 33% dari tahun 2021.

“Namun kita masih memiliki ruangan yang cukup besar untuk meningkatkan perdagangan sehingga dapat mencapai target USD 30 miliar,” katanya.

Menurut Retno, sejak pemberlakuan IK-CEPA awal tahun ini, lebih dari 1000 certificate of origin telah diterbitkan guna mendapatkan tarif preferensi dengan nilai perdagangan USD 52,88 juta. 

Dirinya pun menyampaikan pentingnya implementasi 18 proposal proyek yang telah diajukan Indonesia dalam kerangka IK-CEPA, yaitu di bidang pertanian, kesehatan, budaya, konstruksi, perikanan, otomotif, semikondukter, dan IT, yang dapat meningkatkan kapasitas produsen Indonesia untuk memenuhi standar kualitas produk di pasar Korea.

“Saya juga meminta dukungan Korea terhadap percepatan digitalisasi industri manufaktur Indonesia guna meningkatkan kapasitas UMKM Indonesia,” katanya.

Lebih lanjut, Menlu Retno juga menekankan pentingnya peningkatan investasi sektor swasta Korea di sektor-sektor strategis Indonesia, seperti industri baja, petrokimia, baterai kendaraan listrik, energi terbarukan, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Kerja sama investasi Indonesia-ROK ini dapat berkontribusi dalam penguatan rantai pasok global dan kita menyambut baik komitmen kerja sama Korea untuk pengembangan sistem transportasi di Indonesia, antara lain studi kelayakan MRT Jakarta fase 4 dan LRT Bali, pembukaan rute penerbangan Jeju Air ke Bali, dan upgrading Pelabuhan Batam,” jelasnya.

Hal lain yang juga menjadi perhatian Indonesia dalam JCM ke-4 dengan Korea Selatan adalah terkait people-to-people contact. Menteri Retno Marsudi mendorong agar target 300 ribu wisatawan Korea ke Indonesia dapat ditingkatkan seiring semakin baiknya penanganan pandemi.

“Dalam hal ini, saya menyambut baik percepatan proses aplikasi visa Korea dari 2 minggu menjadi 3 hari. Namun, saya juga mengusulkan agar Korea dapat memberikan bebas visa kepada wisatawan Indonesia untuk kunjungan singkat,” katanya.

Di dalam konteks kerja sama sumber daya manusia, Menlu Retno Marsudi menyambut baik tambahan kuota sebanyak 1.500 orang untuk pekerja Indonesia di sektor manufaktur di Korea. Ia juga menyampaikan harapan agar Korea dapat membuka sektor baru untuk pekerja Indonesia, seperti perawat dan deep-sea welding.

“Saya dorong kerja sama pengembangan kapasitas tenaga kerja Indonesia melalui e-learning dan pendidikan vokasi dan politeknik, serta pembangunan Migrant Worker Center di Bekasi,” katanya.

Terkait isu-isu kawasan dan global, di dalam pertemuan JCM ke-4 tersebut, Indonesia menyoroti 3 isu utama, yaitu ASEAN, Myanmar, dan kerja sama Indo-Pasifik. Di dalam pertemuan itu, Menlu Retno menjelaskan tema dan prioritas keketuaan Indonesia di ASEAN, beserta tiga pilarnya, yaitu ASEAN Matters, Epicentrum of Growth, dan implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP).

“Saya harapkan dukungan Korea terhadap keketuaan Indonesia dan saya undang Korea untuk berpartisipasi dalam ASEAN Indo-Pacific Forum,” katanya.

Mengenai Myanmar, Retno Marsudi menyampaikan pendekatan dan langkah yang akan diambil oleh Indonesia sebagai Ketua ASEAN untuk membantu mengatasi krisis politik di Myanmar melalui implementasi five-point consensus (5PC).

“Saya kembali meminta Korea, sebagai mitra ASEAN untuk mendukung implementasi  5PC,” katanya.

Menlu Retno juga menggunakan kesempatan itu untuk menegaskan nilai penting kawasan Indo-Pasifik secara geostrategis. Ia pun menyampaikan peran penting Korea dalam implementasi AOIP untuk memastikan kawasan Indo-Pasifik yang aman, damai dan stabil.

“Selain itu, saya bertukar pikiran dengan Menlu Korea untuk menjadikan kawasan Pasifik menjadi bagian arsitektur kawasan Indo-Pasifik yang inklusif,” katanya.

Indonesia pun, menurut Retno, mengajak Korea untuk bekerja sama mendukung pembangunan negara-negara Pasifik, termasuk melalui kerja sama trilateral dalam pengembangan kapasitas dan pembangunan infrastruktur, termasuk follow-up dari Indonesia-Pacific Forum for Development bulan Desember lalu.

VOInews, Jakarta: Indonesia mendorong penghormatan terhadap supremasi hukum dan menolak setiap hal yang berada diatas hukum. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi saat menghadiri pertemuan 2nd Summit for Democracy sesi Indo-Pacific Regional Anti-Corruption Meeting di Seoul, Korea Selatan, Kamis (30/3).

“Lembaga anti-korupsi harus diperkuat agar dapat menjalankan fungsi pengawasan secara efektif,” katanya dalam keterangan yang disampaikan secara daring dan diterima di Jakarta, Jumat (31/3).

Retno Marsudi mengatakan, menurut Forum Ekonomi Dunia (WEF), kerugian akibat korupsi secara global mencapai USD 2,6 triliun per tahun, jauh lebih tinggi dari kebutuhan dana yang diperlukan untuk mengatasi kelaparan global sebesar USD 40 miliar per tahun.

“Yang diperlukan dunia adalah demokrasi yang kuat dan sehat,” katanya.

Ia pun menyoroti pentingnya pelibatan publik untuk bekerja bersama memerangi korupsi.

“Demokrasi membuka ruang bagi partisipasi masyarakat dalam good governance,” katanya.

Hal lain yang juga diperlukan dalam upaya membangun demokrasi yang kuat dan sehat di dunia adalah pentingnya mendorong kolaborasi global dalam memerangi korupsi. Menurut Retno, upaya melawan korupsi tidak dapat dilakukan secara sendirian terutama jika melibatkan jumlah aset yang besar dan lintas-negara.

“Kerja sama internasional yang perlu dilakukan tidak terbatas pada pertukaran informasi dan pembangunan kapasitas, melainkan harus juga melibatkan kerjasama mutual legal assistance, ekstradisi, serta mempermudah asset recovery,” katanya.

Lebih lanjut, Retno Marsudi menekankan, tidak boleh ada negara yang menjadi surga bagi koruptor untuk menyembunyikan aset mereka. Dirinya pun menegaskan, demokrasi dan good governance harus saling memperkokoh satu sama lain agar dapat memberantas korupsi.

Pertemuan 2nd Summit for Democracy sesi Indo-Pacific Regional Anti-Corruption Meeting menyepakati Seoul Declaration on Challenges and Progress in Addressing Corruption. Deklarasi ini menegaskan komitmen pemajuan demokrasi dan pemberantasan korupsi serta pentingnya kerja sama internasional dalam pencegahan, deteksi, investigasi, dan proses peradilan terkait korupsi.

VOInews, Jakarta: Presiden Joko Widodo meminta semua pihak untuk menghormati keputusan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) yang membatalkan penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola U-20 2023 di Indonesia.

“Tadi malam saya telah mendapat laporan dari Ketua Umum PSSI bahwa FIFA telah memutuskan membatalkan Piala Dunia U20 di Indonesia. Tentunya kita harus menghormati dan menerima keputusan tersebut,” kata Kepala Negara dalam keterangannya di Lanud Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kamis (30/3).

Ia mengatakan, dirinya memahami keputusan tersebut telah memberikan kekecewaan pada masyarakat Indonesia, termasuk dirinya. Namun, Presiden meminta agar masyarakat tidak menghabiskan energi untuk saling menyalahkan.

“Sebagai bangsa yang besar kita harus melihat ke depan, jangan melihat ke belakang. Jadikan hal ini sebagai pembelajaran berharga bagi kita semuanya, bagi persepakbolaan nasional Indonesia,” katanya.

Selain itu, Presiden Joko Widodo juga telah meminta Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Erick Thohir, untuk berupaya maksimal agar Indonesia tidak mendapatkan sanksi.

“Saya telah meminta Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir untuk terus berupaya semaksimal mungkin agar sepak bola Indonesia tidak terkena sanksi. Termasuk kesempatan untuk menjadi tuan rumah event-event internasional lainnya,” katanya.

FIFA mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 setelah Presiden Gianni Infantino melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Doha, Qatar, Rabu (29/3).

“Menyusul pertemuan hari ini antara Presiden FIFA Gianni Infantino dengan Presiden Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir, FIFA telah memutuskan, dengan mempertimbangkan situasi terkini, untuk membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023,” demikian pernyataan FIFA yang disampaikan melalui laman resminya.

FIFA mengatakan mereka akan secepatnya menunjuk tuan rumah baru, sedangkan tanggal penyelenggaraan kompetisi itu tidak berubah. Selain itu diumumkan pula bahwa potensi sanksi terhadap Indonesia juga akan diumumkan pada tahap berikutnya.

“FIFA ingin menggarisbawahi meski terdapat keputusan ini, pihaknya tetap berkomitmen untuk secara aktif membantu PSSI, melalui kerja sama erat dan dengan dukungan Presiden (Joko) Widodo, pada proses transformasi sepak bola Indonesia menyusul tragedi yang terjadi pada Oktober 2022. Anggota-anggota tim FIFA akan terus hadir di Indonesia dalam bulan-bulan mendatang, dan akan memberikan bantuan yang diperlukan kepada PSSI, di bawah kepemimpinan Presiden Thohir,” demikian pernyataan lanjutan FIFA.