VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews, Jakarta: Indonesia mengecam keras sikap Israel melalui Menteri Keuangan Bezalel Smotrich yang mengingkari eksistensi Bangsa Palestina dalam pidatonya di Paris beberapa waktu yang lalu.

“Indonesia mengecam keras sikap Menteri Keuangan Israel yang mengingkari eksistensi Bangsa Palestina dan tidak menghormati eksistensi serta kedaulatan wilayah Yordania,” tulis akun Twitter resmi Kementerian Luar Negeri RI, Rabu (22/3).

Kementerian Luar Negeri RI juga menyatakan sikap untuk terus mendukung perjuangan bangsa Palestina secara konsisten.

“Indonesia terus konsisten mendukung perjuangan bangsa Palestina dan menghormati kedaulatan wilayah Yordania,” tulis Kemlu.

Smotrich memicu kemarahan banyak pihak usai berpidato dalam sebuah konferensi di Paris, Prancis.

“Apakah ada sejarah atau budaya asli Palestina? Tidak ada apa-apa. Tidak ada yang namanya orang Palestina,” katanya dalam cuplikan pidato Minggu (19/3/2023) di sebuah konferensi di Prancis yang dibagikan secara luas di media sosial, dikutip Reuters.

Smotrich, yang memimpin partai nasionalis-agama dalam koalisi kanan pro-Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, menyampaikan pidato pada hari yang sama saat para pejabat Israel dan Palestina bertemu di resor Mesir Sharm el-Sheikh untuk pembicaraan deeskalasi menjelang bulan suci Ramadan dan hari raya Paskah Yahudi.

“Siapa raja Palestina pertama? Bahasa apa yang digunakan orang Palestina? Apakah pernah ada mata uang Palestina?” katanya.

Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh mengecam keras pernyataan Smotrich. Ia mengatakan bahwa itu merupakan hasutan untuk melakukan kekerasan.

Kementerian Luar Negeri Palestina juga mengatakan bahwa dengan menyangkal keberadaan rakyat Palestina dan hak-hak nasional mereka yang sah di tanah air mereka, para pemimpin Israel telah mendorong lingkungan yang memicu ekstremisme dan terorisme Yahudi terhadap rakyat Palestina.

Bezalel Smotrich juga membuat marah negara tetangga Yordania karena berbicara di podium yang ditutupi dengan variasi bendera Israel yang menunjukkan negara Israel dengan batas yang mencakup Tepi Barat, Yerusalem Timur, Gaza, dan Yordania.

Yordania, yang berdamai dengan Israel pada 1994, juga menyuarakan kemarahan atas bendera di atas panggung di sampingnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yordania Sinan al Majali mengatakan pihaknya mengatakan telah memanggil duta besar Israel untuk memprotes langsung.

“Ini adalah perilaku provokatif yang tidak bertanggung jawab oleh seorang menteri petahana dan melanggar norma-norma internasional dan perjanjian perdamaian Yordania-Israel. Perilaku ekstremis ini mendorong ke arah eskalasi,” kata Sinan al Majali.

Majali menyebut Yordania meminta pemerintah Israel untuk mengambil sikap jelas dan jujur.

VOInews, Jakarta: Kepala Stasiun Siaran Luar Negeri Voice of Indonesia RRI Soleman Yusuf mengatakan Voice of Indonesia RRI menyiapkan sebuah program khusus Ranah Diplomasi bagi perwakilan RI di luar negeri untuk berbagi informasi mengenai kegiatan diplomasi luar negeri Indonesia yang dilakukan oleh perwakilan Indonesia di luar negeri.

“Ada beberapa usulan yang bisa kita manfaatkan bersama dalam menyampaikan pesan-pesan informasi keindonesiaan yang mengangkat citra positif bangsa. Ada program yang bisa diisi oleh bapak ibu sekalian di Ranah Diplomasi,” katanya dalam Webinar Sinergi Voice of Indonesia RRI dengan Kementerian Luar Negeri RI, di Bogor, Jawa Barat, Selasa (21/3).

Ia menjelaskan Ranah Diplomasi merupakan program dialog antara Voice of Indonesia RRI dengan para perwakilan Indonesia di luar negeri dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Menurutnya program ini dilaksanakan secara live namun memungkinkan untuk direkam mengingat situasi dan kondisi di masing-masing kantor perwakilan yang beragam.

“Dan disiarkan melalui kanal streaming voinews.id dan youtube. Tentu saja partisipasi dan konsistensi dalam mengisi acara ini sangat diperlukan,” jelasnya.

Selain Ranah Diplomasi, Soleman Yusuf mengatakan Voice of Indonesia RRI juga membuka peluang bagi perwakilan Indonesia di luar negeri untuk menjadi kontributor dalam diseminasi informasi bagi masyarakat. Ia mengatakan, Voice of Indonesia RRI akan memberikan pelatihan jurnalistik secara khusus kepada perwakilan Indonesia yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Sementara itu Duta Besar Indonesia di Panama City Sukmo Harsono yang menjadi salah satu peserta webinar mengatakan sinergi Voice of Indonesia RRI dan Kementerian Luar Negeri RI menjadi peluang bagi perwakilan Indonesia di luar negeri untuk menyampaikan informasi kegiatan yang telah dilaksanakan oleh perwakilan asing kepada masyarakat.

“Voice of Indonesia sebagai sarana penyebaran informasi yang ada di Indonesia kepada negara-negara kami bertugas, sebaliknya juga kami menginformasikan berita-berita dari negara kami dan kegiatan kami kepada masyarakat Indonesia sebagai bentuk pertanggung jawaban publik bahwa kami bekerja menggunakan uang rakyat. Maka rakyat Indonesia harus tahu melalui Voice of Indonesia bahwa kami bekerja, melakukan kegiatan. Kami bukan diplomat atau Duta Besar yang sekedar liburan dibiayai negara dan tidak pernah tahu apa yang terjadi di tempat Duta Besar tersebut,” katanya.

Sukmo Harsono mengaku belum banyak masyarakat Indonesia yang mengetahui tentang Panama begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu dirinya berharap agar pelatihan khusus jurnalistik dapat segera dilaksanakan oleh Voice of Indonesia RRI agar pihak perwakilan dapat mengetahui mengenai dasar-dasar jurnalistik dalam mendukung penyebaran informasi kepada masyarakat dari masing-masing perwakilan Indonesia di luar negeri.

VOInews, Jakarta: Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) Mohamad Kusnaeni mengatakan LPP RRI melalui Voice of Indonesia membutuhkan sinergi dengan Kementerian Luar Negeri dalam upaya penguatan citra positif bangsa Indonesia di mata dunia.

“Jadi apa yang kita lakukan hari ini adalah mencoba membangun sinergi agar kita sebagai media bersama dengan teman-teman yang ada di Kementerian Luar Negeri menyatukan langkah menjalankan tugas kita untuk bangsa dan negara ini,” katanya dalam sambutan pada Webinar Sinergi Voice of Indonesia RRI dan Kementerian Luar Negeri RI, di Bogor, Jawa Barat, Selasa (21/3).

Ia mengatakan baik Voice of Indonesia RRI maupun Kementerian Luar Negeri RI sama-sama memiliki visi memperkuat citra positif bangsa Indonesia di mata dunia. Oleh karena itu menurutnya kedua pihak akan mudah untuk bekerja sama.

“Dengan memiliki pemahaman yang sama tentang peran kita sebagai media RRI terutama sebagai Lembaga Penyiaran Publik dengan Kementerian Luar Negeri bahwa kita sama-sama membawa tugas untuk memperkuat citra positif bangsa di mata dunia, menurut saya sinergi itu akan sangat mudah dibangun. Menurut saya kerja sama itu akan sangat mudah diwujudkan,” katanya.

Sementara itu Direktur Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri Hartyo Harkomoyo mengatakan media merupakan salah satu kekuatan soft power diplomacy yang harus dirangkul dalam mendukung pembangunan citra positif bangsa.

“Dan kita sangat berbahagia, saya sangat berterima kasih karena disini telah hadir Voice of Indonesia yang kita harapkan dapat menjadi soft power diplomacy kita,” katanya.

Ia pun mengajak seluruh perwakilan Indonesia yang hadir dalam webinar tersebut untuk memanfaatkan Voice of Indonesia yang memiliki layanan bahasa asing yang mampu menjangkau hampir seluruh masyarakat di berbagai belahan dunia dengan beragam bahasa.

“Voice of Indonesia itu memiliki sembilan bahasa yang ini harus kita manfaatkan. Voice of Indonesia memiliki berbagai macam platform. Dan saya menilai, dalam pengamatan kami, Voice of Indonesia merupakan salah satu media yang sangat progresif,” katanya.

Dirinya pun berharap agar perwakilan RI dapat menyambut baik dan mengambil kesempatan ini untuk membawa berbagai capaian yang telah diraih oleh seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri kepada masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri.

VOInews, Jakarta: Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk mendukung pembangunan di negara-negara Pasifik, termasuk di Papua Nugini. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pertemuan Indonesia-Pacific Forum for Development (IPFD) yang diselenggarakan pada Desember 2022 lalu telah menjadi landasan untuk keterlibatan Indonesia dalam mendukung pembangunan di Pasifik.

“Seiring upaya kita untuk tumbuh dan berkembang bersama, IPFD Desember lalu telah berfungsi sebagai platform untuk keterlibatan yang lebih besar antara Indonesia dan Pasifik, menetapkan area proyek yang akan mendukung pembangunan dan kemakmuran di Pasifik,” kata Retno Marsudi dalam keterangan yang disampaikan secara daring, usai menghadiri pertemuan Joint Ministerial Commission (JMC) ke-3 bersama Menteri Luar Negeri Papua Nugini Justin Wayne Tkatchenko, di Jakarta, Selasa (21/3).

Selain itu, Retno Marsudi juga menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kerja sama di bidang pendidikan. Menurutnya Indonesia siap menawarkan beasiswa bagi pelajar dari Papua Nugini untuk melanjutkan pendidikan di Indonesia.

“Dan kami juga berkomitmen untuk melanjutkan kerja sama dalam merevitalisasi fasilitas umum dan kesehatan di Vanimo dan Port Moresby,” tambahnya.

Sebagai bagian dari Pasifik, Indonesia, menurut Retno Marsudi, akan terus memastikan Kawasan Asia-Pasifik menjadi bagian tak terpisahkan dari Indo-Pasifik yang stabil dan makmur.

Selain itu, ia mengatakan, sebagai Ketua ASEAN, Indonesia juga ingin mendorong keterlibatan yang lebih era tantara ASEAN dan negara-negara Pasifik, termasuk dengan mendorong kerja sama antar sekretariat, yaitu antara Sekretariat ASEAN dan Sekretariat Pacific Islands Forums (PIF).

“Sehubungan dengan itu, Indonesia mengajak negara-negara Pasifik, tentunya termasuk Papua Nugini, untuk berpartisipasi dalam Indo-Pacific Infrastructure Forum (IPIF), sebagai wadah untuk mendorong kerja sama konkrit antar negara di Indo-Pasifik,” katanya.

Lebih lanjut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut, Indonesia dan Papua Nugini berbagi visi yang sama tentang pentingnya suara Pasifik didengar dalam mengatasi tantangan umum global seperti manajemen bencana, perubahan iklim dan ekonomi biru.

“Indonesia berkomitmen kuat untuk tujuan ini dan akan terus menjembatani Pasifik ke dunia,” tambahnya.

Retno Marsudi menggaris bawahi komitmen Indonesia untuk menjadikan Papua Nugini sebagai salah satu tetangga terdekat dan mitra strategis Indonesia. Dirinya pun menyampaikan kesiapan Indonesia untuk terus membina kerja sama yang erat dengan Papua Nugini berdasarkan rasa saling menghormati, percaya dan menguntungkan.