VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengadakan pertemuan Joint Ministerial Commission (JMC) ke-3 dengan Menteri Luar Negeri Papua Nugini Justin Wayne Tkatchenko di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Selasa (21/3). Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut sejumlah ruang yang dapat dimanfaatkan kedua negara untuk mengembangkan kerja sama bilateral di bidang perdagangan.

“Termasuk melalui penyederhanaan dan perampingan proses bea cukai, memfasilitasi jaringan logistik yang lebih kuat, serta mendorong pembentukan Joint Business Council Indonesia – Papua Nugini,” katanya dalam keterangan yang disampaikan secara daring usai menghadiri JMC.

Dirinya pun mengapresiasi tren positif yang terus berlanjut dalam perdagangan bilateral Indonesia dan Papua Nugini dalam lima tahun terakhir.

“Dibukanya kembali perbatasan Wutung – Skouw pascapandemi, turut mendorong meningkatnya jumlah kunjungan warga Papua Nugini ke Pasar Skouw,” katanya.

Selain itu, ia mengatakan, secara keseluruhan, kedua negara sepakat untuk mengambil langkah konkrit untuk memulai negosiasi Preferential Trade Agreement (PTA).

“Indonesia berkomitmen untuk mempercepat proses dengan menyiapkan studi kelayakan bersama yang akan menggabungkan pandangan kedua negara kita,” kata Menlu Retno.

Sementara di bidang investasi, Retno Marsudi mengatakan, kedua negara juga membahas kemungkinan kerja sama dalam melibatkan BUMN Indonesia untuk berinvestasi di Papua Nugini, antara lain di sektor energi, jasa komunikasi dan industri farmasi.

“Kami sepakat untuk mengeksplorasi hasil ekonomi yang konkret di masa depan,” katanya.

VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi bertemu dengan Menteri Luar Negeri Papua Nugini Justin Wayne Tkatchenko dalam rangka pertemuan Joint Ministerial Commission (JMC) ke-3 antara Indonesia dan Papua Nugini. Kedua negara mengadakan pertemuan yang sama pada 2010 yang lalu.

“Bagi kami berdua ini adalah pertemuan kedua dalam 4 bulan setelah pertemuan terakhir kami di sela-sela pertemuan IPFD, AIS dan BDF di Bali pada bulan Desember lalu,” kata Retno dalam keterangan bersama usai pertemuan, di Kantor Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, yang dipantau secara daring, Selasa (21/3).

Retno Marsudi mengatakan di dalam pertemuan JMC, kedua negara bertukar pandangan tentang kemajuan hubungan bilateral Indonesia-Papua Nugini. Menurutnya, Indonesia menyambut baik ratifikasi Papua Nugini pada dua perjanjian bilateral dengan Indonesia.

“Persetujuan Pelaksanaan Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Kedinasan serta Perjanjian Dasar tentang Pengaturan Perbatasan,” kata Retno.

Sementara di bidang pertahanan, menurut Retno Marsudi, Indonesia berharap agar Papua Nugini dapat mendukung percepatan proses ratifikasi yang masih berjalan.

Selain itu, menurut Retno, kedua negara juga berkomitmen untuk memastikan perlindungan warga negara di luar negeri.

“Sehubungan dengan ini, kami sepakat untuk menugaskan pejabat kami untuk menyusun Perjanjian Pemberitahuan Konsuler Wajib,” katanya.

Papua Nugini merupakan negara tetangga dekat dengan Indonesia. Menurut Retno, kedua negara berbagi perbatasan darat yang panjang, dan merupakan mitra strategis bagi Indonesia dalam menjalin kemitraan yang lebih dalam dengan negara-negara Pasifik.

Indonesia menurut Retno, juga sangat menghargai dukungan Papua Nugini yang kuat dan konsisten terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Indonesia.

VOInews, Jakarta: Indonesia mendorong Organisasi Konferensi Islam (OKI) agar menjadi organisasi yang bersatu, adaptif dan bermanfaat bagi Umat dan dunia.

“OKI harus terus memperkuat kesatuan, solidaritas dan spirit kolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi oleh Umat dan dunia saat ini,” kata Direktur Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI Tri Tharyat dalam Konferensi Tingkat Menteri (KTM) ke-49 OKI di Nouakchott, Mauritania, pada 16-17 Maret 2023.

Melalui keterangan resmi Kementerian Luar Negeri yang diterima di Jakarta, Senin (20/3), Tri Tharyat yang hadir mewakili Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan Indonesia mendorong agar OKI menjadikan isu hak-hak perempuan sebagai salah satu agenda yang menjadi perhatian utama.

Menurutnya, Islam sangat mengormati dan menjunjung tinggi hak-hak perempuan. Selain itu ia mengatakan kontribusi perempuan dalam dunia Islam juga sangat nyata.

“OKI harus berada di garda terdepan dalam mendorong pemajuan hak-hak perempuan dalam Islam,” ujar Dirjen Tri Tharyat. 

Indonesia juga menggaris bawahi pentingnya OKI memainkan peran yang lebih besar dalam mengatasi situasi di Afghanistan. Menurut Tri Tharyat, Indonesia mendorong agar OKI mendesak Pemerintah Taliban untuk membatalkan kebijakan yang membatasi hak-hak perempuan, termasuk dalam bidang pendidikan. Ia mengatakan Indonesia juga siap untuk berpartisipasi dalam kunjungan ulama negara-negara anggota OKI ke Afghanistan. 

“Komitmen Indonesia dalam mendorong pemajuan hak-hak perempuan di Afghanistan sangat jelas. Pada bulan Desember 2022, Indonesia bersama Qatar menyelenggarakan Konferensi Internasional mengenai Pendidikan bagi Perempuan Afghanistan yang berhasil mengumpulkan komitmen bantuan internasional untuk sektor pendidikan dan kesehatan di Afghanistan,” katanya.

Selain itu, dalam kesempatan tersebut, Indonesia juga menyampaikan dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Menurut Tri Tharyat, di tengah kesewenang-wenangan penjajahan Israel, OKI harus bersatu dan lakukan langkah konkrit untuk dukung Palestina.

“Hal ini termasuk melalui dukungan terhadap permintaan pendapat hukum (Advisory Opinion) dari Mahkamah Internasional  (ICJ) serta dorongan terhadap proses perdamaian,” katanya.

Hal lain yang juga menjadi perhatian Indonesia adalah pentingnya OKI untuk memperkuat kerja sama konkrit dalam bidang pembangunan. Tri Tharyat mengatakan hal ini terutama agar OKI dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan umat. 

“Beberapa bidang kerja sama yang diusulkan Indonesia antara lain dalam pengembangan vaksin, kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana dan industri halal. Indonesia juga mendorong kolaborasi OKI dengan berbagai pihak, termasuk dengan Pusat Kerja Sama Selatan-Selatan yang berkedudukan di Jakarta,” katanya.

OKI dibentuk tahun 1967 untuk meningkatkan solidaritas Islam serta menjadi wadah kerja sama di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan. OKI beranggotakan 57 negara Islam atau berpenduduk mayoritas muslim di kawasan Asia dan Afrika. Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia senantiasa memainkan peran aktif dalam mendorong kiprah dan kerja sama OKI. 

VOInews, Jakarta: Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi atas dukungan Singapura terhadap Indonesia yang saat ini tengah memegang keketuaan ASEAN. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam keterangan pers bersama yang diselenggarakan usai pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, Kamis (16/3) di Istana Kepresidenan Singapura, melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, yang dipantau dari Jakarta.

“Saya menyampaikan penghargaan atas dukungan Singapura terhadap keketuaan Indonesia di ASEAN,” ucap Presiden.

Presiden Joko Widodo menegaskan salah satu prioritas keketuaan Indonesia di ASEAN adalah untuk menjaga kesatuan dan sentralitas ASEAN.

“Menjadikan ASEAN tetap penting dan relevan bagi rakyatnya dan bagi dunia, menjaga kesatuan dan sentralitas ASEAN sehingga tetap menjadi motor perdamaian dan stabilitas di kawasan, dan menjadikan Asia Tenggara tetap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi,” tandasnya.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin juga membahas mengenai komitmen kedua negara dalam menyelesaikan isu di kawasan Asia Tenggara.

Presiden Joko Widodo menyebut Indonesia akan mendorong langkah implementasi five points consensus atau lima poin kesepakatan para pemimpin ASEAN dalam penyelesaian isu Myanmar.

“Terkait Myanmar, sebagai ketua ASEAN, Indonesia akan mendorong langkah maju implementasi five points consensus terkait engagement dengan semua pihak untuk membuka jalan dengan dilakukannya dialog nasional yang inklusif, kemudian menekankan pentingnya pengurangan ketegangan dan kekerasan, serta memastikan bantuan kemanusiaan akan menjangkau semua pihak yang memerlukan,” tegasnya.

Sementara itu, Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong menekankan Singapura akan terus bekerja bersama seluruh anggota ASEAN untuk mendorong implementasi secara penuh lima poin kesepakatan tersebut.

“Singapura akan terus bekerja dengan Indonesia dan dengan anggota ASEAN, ditambah dengan mitra ASEAN seperti PBB, untuk mendorong implementasi penuh dari lima poin kesepakatan,” jelas PM Lee.

Selain itu, PM Lee mengatakan Singapura dan Indonesia serta seluruh anggota ASEAN akan terus bekerja sama mengawal Timor-Leste sebagai anggota ASEAN.

“Kami juga akan bekerja dengan Indonesia dan anggota ASEAN dalam peta jalan untuk keanggotaan ASEAN Timor-Leste, dan melakukan bagian kami untuk membantu Timor-Leste mempersiapkan kewajiban dan komitmen yang akan diambil ketika bergabung dengan ASEAN,” ucapnya.