VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews, Jakarta: Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri (PM) Singapura Lee Hsien Loong mengadakan pertemuan bilateral, Kamis (16/3), di Istana Kepresidenan Singapura.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin membahas sejumlah kerja sama dalam berbagai bidang. 

“Secara keseluruhan dalam pertemuan hari ini terdepat 20 letter of intent—minat swasta—Singapura untuk berinvestasi di IKN Nusantara. Kemudian, 9 MoU B-to-B di bidang energi, healthcare dan digital. Dan 7 MoU G-to-G antara lain di bidang energi, kesehatan, dan digital,” ucap Presiden dalam pernyataan pers bersama selepas pertemuan bilateral, yang disampaikan melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden.

Terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Presiden menyambut baik besarnya minat investor dari Singapura. Selain itu, Kepala Negara menyambut baik kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan investasi di bidang energi baru terbarukan (EBT).

“Investasi di bidang energi baru terbarukan antara lain akan digunakan untuk pemenuhan energi kedua negara,” ucap Kepala Negara.

Selanjutnya, Kepala Negara menyambut baik kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Singapura dalam bidang digital, serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam bidang teknologi informasi. 

“Termasuk (kerja sama) investasi dan data center, dan kerja sama pengembangan SDM di bidang teknologi informasi,” tutur Presiden.

Presiden Joko Widodo juga turut menyambut baik kerja sama antara kedua negara dalam bidang perdagangan, salah satunya melalui produk peternakan Indonesia untuk memenuhi kebutuhan di Singapura.

“Di bidang perdagangan, mulai masuknya produk-produk peternakan Indonesia untuk memasok kebutuhan ayam di Singapura,” ucap Kepala Negara.

Lebih lanjut, Kepala Negara menyambut baik kerja sama antara kedua negara dalam hal penguatan pelayanan kesehatan di Tanah Air.

“(Kerja sama) penguatan pelayanan kesehatan dasar dan teknologi kesehatan serta investasi pengembangan rumah sakit di Indonesia,” tutur Presiden.

Sementara itu PM Lee mengatakan hubungan bilateral Indonesia dan Singapura telah berjalan dengan sangat baik.

Menurutnya, kedua pemimpin negara telah berhasil mengambil langkah maju yang besar sekaligus menyelesaikan isu-isu yang telah berlangsung lama.

“Kita akan membuat perbedaan untuk generasi mendatang,” tutupnya.

VOInews, Jakarta: Enam orang anak buah kapal (ABK) warga negara Indonesia (WNI) yang tenggelam di perairan Jepang masih belum ditemukan.

Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI Judha Nugraha mengatakan hingga hari ini proses pencarian dan penyelamatan (SAR) masih terus dilakukan.

Keenam ABK WNI menghilang saat kapal Taiwan Sing Chang Fa nomor 88 terbalik di perairan dekat Pulau Senkaku. Kapal tersebut membawa 7 penumpang termasuk kapten kapal berkewarganegaraan Taiwan.

“Per hari ini dapat disampaikan bahwa operasi SAR masih tetap dilaksanakan oleh coast guard Jepang dan juga coast guard Taiwan namun keenam ABK WNI yang ada di kapal tersebut belum ditemukan,” katanya dalam press briefing, Jumat (10/3) di Kemlu RI, Jakarta.

Sebelumnya dilaporkan, telah ditemukan satu jenazah dan berdasarkan identifikasi sidik jari, jenazah yang ditemukan tersebut merupakan kapten kapal.

Menurut Judha, pihak KBRI Taipei juga telah bertemu dengan otoritas Taiwan dan pemilik kapal guna memastikan hak ABK terpenuhi. Judha Nugraha mengatakan keenam ABK WNI yang hilang berasal dari Jawa Tengah.

“Dari 6 ABK kapal penangkap ikan warga negara Indonesia tersebut dapat kami sampaikan asalnya adalah antara lain mayoritas dari Jawa Tengah. Ada di Pemalang, Pekalongan, Brebes, dan juga ada yang dari Indramayu,” katanya.

Selain itu, ia menambahkan, pemerintah juga telah menghubungi pihak keluarga melalui Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk memberikan informasi terkini terkait upaya SAR yang dilakukan.

VOInews, Jakarta: Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah menegaskan posisi Indonesia yang tidak berubah dan konsisten terkait isu Palestina, meskipun Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 pada 2023. 

“Posisi pemerintah Indonesia terkait isu Palestina tidak pernah berubah dan sangat konsisten. Indonesia termasuk sedikit negara yang terus konsisten mendukung perjuangan rakyat Palestina,” katanya dalam keterangan yang disampaikan di Gedung Kementerian Luar Negeri, Jumat (10/3), di Jakarta. 

Teuku Faizasyah mengatakan, dalam semua kesempatan, termasuk kunjungan Perdana Menteri Palestina ke Indonesia pada tanggal 24 Oktober 2022 yang lalu, Palestina selalu sampaikan penghargaan tinggi atas konsistensi dukungan Indonesia terhadap Palestina. 

“Januari lalu misalnya Menlu RI secara khusus berbicara didepan Dewan Keamanan PBB dan sampaikan kembali dukungan Indonesia terhadap Palestina,” katanya. 

Pada kesempatan pertemuan Dewan HAM PBB pada awal Maret, menurut Teuku Faizasyah, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga kembali mengangkat isu Palestina meskipun tidak banyak negara yang mengangkat isu tersebut. Hal yang sama juga dilakukan Indonesia dalam Keketuaan G20 2022 dan Pertemuan Menteri Luar Negeri G20 di India. 

“Oleh karenanya saya ingin menegaskan kembali bahwa posisi Indonesia konsisten dan akan tetap konsisten,” tegasnya. 

Terkait ketuanrumahan Indonesia pada Piala Dunia U-20 tahun 2023, Teuku Faizasyah mengatakan partisipasi seluruh tim peserta Piala Dunia U-20 beserta seluruh aturan main telah diatur oleh FIFA. 

“Dalam kaitan ini ketuanrumahan Indonesia di U-20 tidak akan goyahkan sedikitpun posisi konsisten Indonesia terhadap Palestina,” katanya. 

Sementara terkait pengaturan teknis pelaksanaan Piala Dunia U-20 dan keikutsertaan tim nasional Israel, menurut Teuku Faizasyah, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mohamad Mahfud MD. telah memberikan respon dan telah melakukan pembahasan untuk mempersiapkan sesuai ketentuan. 

“Beberapa hal teknis tadi diangkat sudah juga direspon oleh Menkopolhukam, saya mengutip beliau ‘sudah dibahas dan disiapkan semua jalur ditunggu saja nanti’,” tutupnya.

VOInews, Jakarta: Indonesia menyerukan penguatan kemitraan global untuk mendukung pembangunan ekonomi negara-negara yang kurang berkembang atau least-developed countries (LDCs) pada pertemuan Fifth UN Conference on the Least Developed Countries (LDC5) di Doha, Qatar, pada 5-9 Maret 2023.

Dalam pernyataan nasional Indonesia, Dubes RI untuk Qatar Ridwan Hassan selaku Ketua Delegasi RI mengatakan bahwa LDCs masih menghadapi berbagai tantangan, seperti terbatasnya kapasitas produksi, kemampuan fiskal yang kurang memadai, tekanan utang, dan kurangnya akses terhadap teknologi.

Kondisi negara LDCs ini diperparah dengan adanya pandemi COVID-19 serta berbagai tantangan multi-dimensional lainnya, termasuk perubahan iklim serta kerentanan pangan dan energi. Saat ini terdapat 46 negara yang termasuk dalam kategori LDCs, dimana 33 di antaranya negara Afrika, 9 di Asia, 3 di Pasifik dan 1 di Karibia.

“Adopsi Doha Programme of Action 2022 merupakan bukti komitmen kolektif kita untuk mendukung LDCs. Namun kita perlu bekerja keras untuk memastikan implementasi efektifnya,” kata Ridwan.

Untuk mendorong pembangunan negara-negara LDCs, Indonesia mengusulkan sejumlah hal. Pertama, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pendanaan pembangunan di LDCs. Saat ini LDCs menghadapi keterbatasan pendanaan, baik dalam bentuk investasi asing langsung (FDI) maupun bantuan pembangunan.

Indonesia menilai, masyarakat internasional perlu mendukung LDCs melalui pemberian bantuan pembangunan, investasi, dukungan teknis, inovasi model pendanaan, dan pembebasan tekanan utang.

“Di bawah Presidensi Indonesia, G20 sepakat untuk meningkatkan pendanaan campuran (blended finance) kepada negara berkembang, termasuk LDCs,” kata Ridwan.

Kedua, Indonesia memandang pentingnya memajukan pembangunan sumber daya manusia di LDCs. Besarnya populasi usia muda di LDCs menjadi aset berharga yang harus dikembangkan, antara lain melalui pelatihan dan pendidikan yang berkualitas dan inklusif. Selama ini Indonesia aktif memberikan bantuan kapasitas kepada LDCs.

Ketiga, memperkuat kemitraan Utara-Selatan, Selatan-Selatan, dan Kerja Sama Triangular. Kerja sama tersebut harus berdasarkan permintaan dari LDCs dan mengusung prinsip solidaritas, inklusivitas, keseteraan, dan leave no one behind.

“Pandemi mengajarkan kita bahwa tidak ada satupun negara yang sanggup menghadapi tantangan global sendirian. Solidaritas, inklusivitas, kerja sama, dan kemitraan adalah kunci untuk mengatasi tantangan global. Mari gunakan kesempatan ini untuk memperkuat kemitraan global untuk dukung LDCs,” kata Ridwan.

UN Conference of the Least Developed Countries diselenggarakan setiap 10 tahun sekali sejak 1981 untuk memobilisasi dukungan internasional terhadap pembangunan ekonomi LDCs. Konferensi kelima (LDC 5) antara lain dihadiri oleh perwakilan 131 negara, dimana 25 negara diwakilkan pada tingkat Kepala Negara/Pemerintah, serta 21 Organisasi Internasional.

Delegasi RI pada konferensi LDC5 dipimpin oleh Dubes RI untuk Qatar serta terdiri dari unsur Kementerian Luar Negeri, Kementerian PPN/Bappenas dan KBRI Doha.