VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menghadiri pertemuan High-Level Meeting Right to Development, Selasa (28/2) di Jenewa, Swiss.

Dalam keterangan resmi yang diterima Rabu (1/3) di Jakarta, disebutkan pertemuan ini dilaksanakan dalam rangka peringatan 35 tahun Deklarasi Right to Development.

Di dalam pertemuan tersebut, Retno Marsudi menyampaikan Deklarasi telah menetapkan pembangunan sebagai hak semua orang dan hak semua negara.

“Namun di tengah situasi multiple crisis ini, banyak orang belum menikmati hak pembangunan. Kesenjangan semakin meningkat dan kemajuan pembangunan terhambat,” kata Menlu.

Untuk itu, pada peringatan 35 tahun Deklarasi, Menlu Retno mengajak seluruh negara untuk melakukan rekalibrasi, memfokuskan kembali sumber daya yang dimiliki, menyegarkan kembali energi, serta menyesuaikan kembali tujuan bersama. 

“Indonesia menyampaikan kolaborasi global sangatlah penting guna mewujudkan right to development dengan semangat burden sharing, bukan burden shifting,” katanya.

Di dalam pertemuan tersebut, Retno Marsudi juga menekankan semua negara berhak untuk maju dan global governance harus inklusif. 

“Kebijakan diskriminatif dan menghambat kemajuan negara lain harus dihapuskan. Semua negara, besar maupun kecil, maju maupun berkembang, harus didengar suaranya,” katanya.

Selain itu menurutnya, tatanan ekonomi global juga harus diperbarui agar kebijakan ekonomi global memberikan manfaat bagi semua negara. 

“Di dalam pernyataan, saya juga menyampaikan bahwa dalam konteks right for development ini Indonesia akan melanjutkan pembangunan industri hilir,” tutupnya.

VOInews, Jakarta: Festival Sinema Australia Indonesia (FSAI) yang menampilkan film-film terbaik dari Australia dan Indonesia kembali digelar pada 24 Februari hingga 18 Maret 2023.

Tahun ini FSAI digelar di bioskop Jakarta, Surabaya, Makassar, Mataram, Yogyakarta, Bandung dan Tangerang Selatan.

Dalam keterangan resmi Konsulat Jenderal Australia di Bali, Selasa (28/2), disebutkan Konsul-Jenderal Australia untuk Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT), Anthea Griffin, hadir di Lombok akhir pekan ini untuk membuka FSAI 2023 di Kota Mataram.

Acara pembukaan FSAI di Mataram juga dihadiri oleh Kadis Kominfo dan Statistik NTB, Najamuddin Amy yang mewakili dan menyampaikan sambutan dari Gubernur NTB. Bersama Konsul-Jenderal Griffin, dirinya secara resmi membuka kegiatan FSAI 2023 di Mataram, Lombok. 

Dalam sambutannya, Konsul-Jenderal Anthea Griffin mengatakan harapannya agar festival ini dapat menciptakan peluang kolaborasi antara Indonesia dan Australia.

“Dengan lebih dari 3.000 bisnis kreatif di industri film Australia, dan dengan cepatnya pertumbuhan sektor film Indonesia, kami ingin festival ini menciptakan peluang bagi kolaborasi baru untuk berkembang,” kata Konsul-Jenderal Anthea Griffin.

Di Mataram, festival tahun ini diadakan pada 25 - 26 Februari 2023 di CGV Transmart Cinemas dan menampilkan lima film. 

Festival dibuka dengan pemutaran film pemenang penghargaan Sweet As, sebuah film remaja yang menggembirakan tentang persahabatan yang tidak konvensional, cinta pertama, dan menemukan jati diri di jalan yang jarang dilalui. 

Selain pemutaran film, pada FSAI 2023 di Mataram juga diadakan masterclass film dengan tema ‘Penceritaan Berbasis Karakter' yang dibawakan oleh Steve Rodgers, seorang aktor Australia dan salah satu penulis skenario Sweet As.

Film-film Australia lainnya yang diputar di Mataram antara lain film drama biografi Penguin Bloom, drama yang menyentuh hati , Moon Rock for Monday, film komedi animasi Peter Rabbit 2: The Runaway yang diproduksi bersama oleh studio animasi Australia, Animal Logic.

“FSAI 2023 di Mataram juga menampilkan satu film yang diproduseri oleh alumna Australia Mira Lesmana, yaitu kisah mudik Humba Dreams,” tulis Konsulat Jenderal Australia.

2023 juga menandai perayaan 70 tahun Program Beasiswa Australia di Indonesia. Untuk memeriahkan tahun bersejarah ini, Kedutaan dan Konsulat-Jenderal Australia akan menyelenggarakan berbagai acara untuk merayakan pencapaian alumni, dan untuk mempromosikan program Alumni Global Australia kepada generasi baru pelajar. 

VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menghadiri pertemuan Conference on Disarmament, Senin (27/2) di Jenewa, Swiss. Menurut keterangan resmi Kementerian Luar Negeri RI, dalam pertemuan tersebut, Menlu mendesak negara-negara untuk melakukan aksi nyata mendorong perlucutan senjata nuklir.

“Tanpa aksi nyata yang tegas, bencana nuklir hanya soal waktu, dan risiko ini semakin besar seiring menajamnya rivalitas antar-kekuatan besar,” kata Menlu.

Ia mengatakan upaya perlucutan senjata nuklir telah mandek selama lebih dari seperempat abad akibat tidak adanya kemauan politik, kompleksitas situasi keamanan global, dan masih adanya mentalitas Perang Dingin.

Guna mendorong kemajuan perlucutan senjata nuklir, Menlu menyebut pentingnya membangkitkan kembali kemauan politik.

“Harus ada aksi nyata yang dilakukan untuk mencapai perlucutan senjata nuklir. Fokus utama yang perlu didorong adalah Negative Security Assurances (NSA) yang mengikat secara hukum,” katanya.

NSA adalah adanya jaminan bahwa negara pemilik senjata nuklir tidak akan menggunakan atau mengancam penggunaan senjata nuklir kepada negara non-pemilik senjata nuklir.

“Hal ini akan menjadi insentif bagi negara-negara yang telah mematuhi kewajibannya di bawah Non-Proliferation Treaty serta meningkatkan rasa saling percaya antara negara pemilik dan non-pemilik senjata nuklir,” katanya.

Hal lain yang menjadi perhatian Indonesia adalah pentingnya penguatan arsitektur perlucutan senjata nuklir dan non-proliferasi. Menurut Retno Marsudi, upaya ini antara lain dilakukan melalui universalisasi Traktat Pelarangan Senjata Nuklir. 

“Indonesia saat ini tengah memfinalisasi proses ratifikasi, dan mengharapkan negara-negara lain untuk segera meratifikasinya,” kata Retno.

Poin ke-3 yang menjadi perhatian Indonesia adalah pentingnya memfasilitasi kepatuhan terhadap zona bebas senjata nuklir.

“Zona bebas senjata nuklir merupakan elemen penting dalam upaya mewujudkan perlucutan senjata nuklir global,” katanya.

Retno menjelaskan, sebagai Ketua ASEAN tahun ini Indonesia akan terus memajukan zona bebas senjata nuklir di kawasan Asia Tenggara. Hal ini akan dilakukan dengan mengupayakan ditandatanganinya Protokol Zona Bebas Nuklir di Asia Tenggara.

VOInews, Jakarta: Indonesia mendorong kerja sama penguatan HAM di Sidang Dewan HAM PBB ke-52, Senin (27/2) di Jenewa, Swiss. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melalui keterangan resmi Kementeri Luar Negeri RI.

“Pertama, melakukan aksi nyata untuk kemanusiaan,” katanya.

Menurutnya, perang dan konflik harus dihentikan karena hanya menyengsarakan umat manusia. Oleh karena itu dirinya mendorong untuk mengedepankan solusi damai termasuk di Palestina, Afghanistan, Myanmar, dan Ukraina.

“Kita tidak boleh menutup mata terhadap penderitaan saudara kita di Palestina. Insiden di Huwara menunjukkan situasi HAM dan kemanusiaan di Palestina kian memburuk,” tutur Menlu Retno.

Menlu Retno juga sampaikan hak perempuan dan anak perempuan yang juga tidak boleh diabaikan, termasuk di Afghanistan.

Terkait Myanmar, sebagai Ketua ASEAN, Retno mengatakan, Indonesia akan terus upayakan komunikasi dengan semua pihak terkait, untuk dorong dialog nasional yang inklusif.

“Kedua, meningkatkan upaya pencegahan pelanggaran HAM,” katanya.

Menlu menyampaikan penguatan aspek pencegahan akan berkontribusi terhadap perlindungan yang lebih kuat untuk HAM. Karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan afirmatif, akses setara terhadap kesempatan dan sumber daya, dan mekanisme untuk mencari keadilan oleh korban.

Dalam hal ini, menurut Retno, Dewan HAM dapat berkontribusi melalui peningkatan kapasitas nasional dan fasilitasi peningkatan kapasitas.

Menlu juga menggarisbawahi pentingnya mengakui kesalahan dan pelanggaran HAM masa lalu untuk mencegah hal yang sama terjadi di masa depan. Indonesia berkomitmen untuk merehabilitasi korban, tanpa mengesampingkan penyelesaian hukum. 

“Tahun ini Presiden Joko Widodo telah mengakui dan menyesali 12 insiden pelanggaran HAM masa lalu,” kata Menlu.

Menlu juga tekankan keberanian untuk mengakui adalah hal yang krusial untuk penghormatan HAM yang lebih baik. Dan Indonesia memiliki keberanian tersebut. 

“Ketiga, memperkuat arsitektur HAM,” sambungnya.

Retno Marsudi menjelaskan Dewan HAM PBB harus beradaptasi dengan tantangan HAM terkini dan terus berbenah diri.

“Imparsialitas, transparansi, dan dialog harus menjadi ruh utama Dewan HAM. Kita harus terus menjaga Dewan HAM dari politisasi dan digunakannya Dewan HAM sebagai alat rivalitas geopolitik,” ujar Menlu.

Menurutnya saling tuding dan pemberlakuan standar ganda tidak akan menghasilkan solusi. Untuk itu, kesatuan Dewan HAM harus dikedepankan, bukan mentalitas us vs them.

Retno mengatakan, Indonesia terus berupaya memperkuat mekanisme HAM di kawasan. Sebagai Ketua ASEAN, Indonesia akan memperkuat mandat Komisi HAM ASEAN, Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak ASEAN, serta melembagakan dialog HAM kawasan.