VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

VOInews, Jakarta: Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menghadiri Sidang Dewan HAM PBB ke-52, Senin (27/2) di Jenewa, Swiss. Sidang ini bertepatan dengan Peringatan 75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

“Peringatan 75 tahun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia harus jadi momentum untuk memperteguh komitmen terhadap penegakan HAM, dan tidak boleh membuat perhatian terhadap kondisi HAM dunia menjadi terpecah,” kata Menlu dalam keterangan resmi Kementerian Luar Negeri RI, yang diterima Senin (27/2) di Jakarta.

Meski selama ini Deklarasi tersebut terus menginspirasi transformasi menuju dunia yang lebih adil, setara, dan inklusif, namun Menlu Retno menyampaikan pentingnya kerja sama yang erat untuk wujudkan hal tersebut.

“Pertanyaannya sekarang adalah apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan berdiam diri dan acuh? Atau kita akan bekerja keras secara bersama-sama dan melakukan hal yang lebih baik lagi?” katanya.

Selain mendorong kerja sama penegakan HAM, Menlu Retno juga menegaskan  kembali komitmen Indonesia terhadap penegakan HAM.

Dalam kesempatan tersebut, Menlu RI juga menyampaikan pencalonan diri Indonesia sebagai Anggota Dewan HAM PBB periode 2024-2026 dengan mengangkat tema “Inclusive Partnership for Humanity.” Ia meminta dukungan dari negara-negara terhadap pencalonan Indonesia tersebut.

Dalam kunjungan ke Jenewa, Menlu juga melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa negara/pihak, yaitu Norwegia, Belgia, Swiss, Palestina, Finlandia, Prancis, Maladewa, Iran, dan Komisioner Tinggi HAM.

Selain membahas isu pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan HAM, pertemuan-pertemuan bilateral juga membahas isu-isu perdagangan dan investasi, keketuaan Indonesia di ASEAN, tindak lanjut kesepakatan G20, serta isu-isu yang menjadi perhatian bersama seperti Myanmar, Afghanistan, dan Palestina.

VOInews, Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia melalui koordinasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyerahterimakan bantuan kemanusiaan kepada Pemerintah Suriah untuk membantu korban gempa yang terjadi pada 6 Februari lalu.

Serahterima dilakukan secara simbolis oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI Letjen TNI (P) Sudirman, didampingi oleh Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Mayjen Fajar Setyawan, Dubes RI Damaskus Wajid Fauzi, serta Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri RI Bagus Hendraning Kobarsyih.

Dikutip dari keterangan resmi Kementerian Luar Negeri RI pada Kamis (23/2), bantuan tersebut diterima oleh Deputi Menteri Urusan Administrasi Lokal dan Lingkungan Mr. Moutaz Douaji, serta jajaran lembaga kemanusiaan Bulan Sabit Merah Suriah.

“Bantuan Pemerintah RI disampaikan dalam bentuk uang sebesar USD 1 juta dan barang senilai USD 1.1 juta dengan total berat 75 ton,” tulis Kemlu.

Bantuan dibawa dengan dua pesawat Garuda Indonesia yang mendarat di Damaskus, Suriah, pada 22 Februari pukul 11.50 waktu setempat.

“Bantuan terdiri antara lain dari pakaian, pakaian dingin, tenda, tempat tidur darurat, makanan, dan generator listrik,” kata Kemlu.

Sebelumnya, Pemerintah Suriah secara resmi menyampaikan nota diplomatik permohonan bantuan kepada Pemerintah RI terkait gempa tersebut.

“Pemerintah Suriah menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah RI atas kepedulian Pemerintah dan masyarakat RI atas saluran bantuan tersebut,” tulis Kemlu.

Selain itu, menurut Kemlu, pemerintah Suriah juga menyampaikan bantuan tersebut menunjukkan persaudaraan yang erat antara kedua negara, walaupun secara geograsfis letak kedua negara berjauhan.

Sementara itu Direktur Timur Tengah Kemlu Bagus Hendraning Kobarsyih yang turut serta dalam penyerahan bantuan ke Damaskus menyatakan bantuan ini sangat penting dalam mengisi dan memperkokoh hubungan bilateral Indonesia dan Suriah.

“Ini merupakan cerminan ekpresi  kuatnya hubungan solidaritas kedua negara yang telah terjalin sejak lama di awal kemerdekaan Indonesia,” kata Bagus.

Sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo telah meresmikan pengiriman bantuan kemanusiaan untuk Pemerintah Turki dan Suriah di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta pada 21 Februari 2023.

Gempa yang mengguncang utara Suriah merenggut korban jiwa lebih dari 5.000 orang dan sejauh ini terkonfirmasi tidak ada Warga Negara Indonesia yang menjadi korban. Duta Besar RI Damaskus Wajid Fauzi juga sebelumnya telah menyalurkan bantuan logistik kepada masyarakat Suriah di wilayah Lattakia dan Aleppo.

Sementara itu dua pesawat Garuda yang mengangkut bantuan ke Suriah sudah tiba kembali di Jakarta pada 23 Februari 2023. Pesawat sekaligus dimanfaatkan untuk merepatriasi 27 WNI di Suriah, yang diantaranya merupakan WNI terdampak gempa, dan pekerja migran (PMI) kurang beruntung.

VOInews, Jakarta: Kepolisian RI berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menjalankan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 hingga selesai. Kepala Divisi (Kadiv) Humas Polri Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol) Dedi Prasetyo mengatakan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah menjalin komunikasi dengan penyelenggara Pemilu baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) ataupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun pemerintah daerah untuk bekerja sama mengamankan proses Pemilu 2024.

“Polri akan menggelar Operasi Mantap Brata pada bulan Oktober 2023 sampai nanti menjelang pelantikan Presiden terpilih,” kata Dedi saat berbincang dengan RRI Voice of Indonesia, Kamis (23/2) di Jakarta.

Dedi mengatakan Operasi Mantap Brata digelar untuk menjamin pelaksanaan tahapan-tahapan Pemilu berjalan dengan lancar dan demokratis. Menurutnya, di dalam Operasi Mantap Brata, Polri akan menurunkan kekuatan personel yang berbeda dalam tiap tahapan Pemilu. Ia menjelaskan, saat ini, Indonesia memiliki jumlah personel kepolisian terbesar kedua di dunia dengan 260 ribu personel kepolisian.

“Kita tergantung kepada tahapan-tahapannya misalkan tahapan pencoblosan ini berarti kita akan mengeluarkan 3/4 kekuatan kita dari 260.000 itu semuanya mulai dari tingkat TPS kemudian pengamanan di kantor KPU pengamanan kantor Bawaslu baik tingkat kabupaten provinsi sampai dengan nasional,” katanya.

Sementara untuk pengamanan Pemilu di luar negeri, Dedi Prasetyo mengatakan Polri juga menjalin kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan perwakilan Indonesia di luar negeri untuk mengamankan proses tahapan Pemilu.

“Kita juga akan menggelar (pengamanan) di seluruh KBRI yang ada di luar negeri. Di situ kita punya atase kepolisian. Kemudian di sentra-sentra di mana warga negara Indonesia dan diaspora akan menyampaikan hak suaranya. Kita akan mengamankan bekerja sama dengan pihak KBRI,” katanya.

Meskipun kepolisian berkomitmen untuk menjaga pelaksanaan Pemilu 2024 dengan aman dan demokratis, namun Dedi mendorong agar masyarakat juga tidak mudah terpengaruh oleh sebaran informasi hoax yang tidak terkonfirmasi. Menurutnya bangsa Indonesia adalah bangsa besar dengan kebhinekaan sebagai modal utama. Oleh karena itu, dirinya mengajak seluruh masyarakat untuk turut serta menjaga persatuan dan kesatuan, khususnya menjelang pelaksanaan Pemilu 2024.

VOInews, Jakarta: Anggota DPR RI Christina Aryani memberikan kesempatan pada pelajar Sekolah Menengah Atas untuk mengenal dari dekat tugas dan fungsi serta kinerja Anggota DPR RI. Christina menganggap penting hal ini sebagai bagian dari upaya memberikan pendidikan politik dasar untuk para pelajar.
“Hari ini saya senang mendapat kunjungan dari para siswa SMA, kebetulan mereka dari Jakarta Pusat dan saya ajak untuk mengenal dari dekat tugas pokok dan fungsi DPR RI. Ini bagian dari upaya saya memberikan pendidikan politik dasar pada pelajar,” ungkap Christina kepada wartawan, di Komplek Parlemen, Jakarta, Senin (20/2).
Dikemas dalam acara Bincang Wakil Rakyat, Christina menegaskan pentingnya upaya untuk menumbuhkan kesadaran politik pada generasi muda sejak dini.  
“Di tengah apatisme anak muda terutama kalangan pelajar pada politik, saya ingin mendorong agar mereka mulai sadar, dimulai dari mengenal DPR RI dan hal-hal dasar terkait politik,” jelas Wakil Rakyat Dapil DKI Jakarta II tersebut.
Melalui program ini, kata Christina, siswa/i SMA diundang langsung ke DPR RI untuk melihat beberapa fasilitas ruang rapat Komisi dan Badan Legislasi, Perpustakaan DPR RI dan ruang Rapat Paripurna.   
Selain itu para pelajar juga belajar langsung bagaimana proses pembuatan keputusan politik di DPR RI melalui rapat-rapat komisi, badan serta Rapat Paripurna, termasuk pengenalan proses pembuatan undang-undang.  
“Saya berharap sebagai pelajar mereka mulai aware dengan hak dan kewajiban politik yang mereka miliki, bagiamana mereka dapat menyampaikan aspirasi, dan tentunya menanamkan sejak dini rasa cinta terhadap tanah air,” pungkas Christina yang sudah menjalankan program ini untuk kali ketiga.