VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Jakarta (voinews.id) : Pemerintah Indonesia, Senin (13/2) pagi, memberangkatkan tim bantuan kemanusiaan tahap kedua dari Indonesia. 

“Tim diberangkatkan menggunakan satu pesawat A330-300 di mana Direktur PWNI Kemlu juga ikut serta di dalam rombongan,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan yang diterima, Senin.

Menurut Retno, tim kedua yang diberangkatkan merupakan 119 personel Emergency Medical Team (EMT) beserta tim pendukung dengan membawa bantuan alat kesehatan, rumah sakit lapangan, dan 18 ton obat-obatan.

“Serta bantuan logistik peralatan seberat dua ton yang antara lain terdiri dari selimut, tenda, genset, sleeping bag, dan makanan siap saji,” kata Retno.

Lebih lanjut, Retno Marsudi menyampaikan, pemerintah Indonesia juga berencana mengirimkan bantuan tahap ketiga yang direncanakan berangkat pada 18 Februari mendatang.

“Akan berangkat 4 pesawat yang membawa 80 ton bantuan kemanusiaan, tidak hanya ke Turki tetapi juga ke Suriah,” kata Retno.

Menurutnya, bantuan tahap ketiga nantinya akan kembali membawa bantuan kemanusiaan berupa makanan siap saji, matras, selimut, tenda, baju hangat, hygiene kit, sleeping bag, tenda keluarga, sweater anak-anak, dan lain-lain yang diperlukan.

“Sebagai catatan, jumlah dan jenis bantuan yang akan diberangkatkan masih dapat berubah menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan di lapangan,” jelas Retno.

Sebelum bantuan Tahap I sampai ke Turki, menurut Retno Marsudi, Pemerintah Indonesia melalui Dubes RI Ankara juga telah menyampaikan bantuan berupa bahan makanan.

“Selain itu, masyarakat Indonesia di Turki juga menggalang dana untuk bantuan dan telah terkumpul uang sebesar 324.000 lira dan USD50.000, atau sekitar 1,2 miliar rupiah, dan diserahkan melalui Palang Merah Turki,” katanya.

Sementara itu untuk Suriah, Retno menambahkan, KBRI Damaskus juga telah mengirimkan bantuan berupa makanan, pakaian dan obat-obatan yang dikumpulkan dari diaspora WNI, PPI, dan juga kedutaan Indonesia di Suriah, yang dikirim baik ke Latakia maupun ke Aleppo.

Sebelumnya, bantuan kemanusiaan Indonesia tahap pertama telah diberangkatkan pada 12 Februari 2023 dan telah tiba di Adana, Turki. Menurut Retno, bantuan tahap pertama membawa 65 personel tim MUSAR (Medium Urban Search and Rescue) beserta perlengkapan SAR dan logistik berupa bahan makanan, selimut, dan lain-lain. 

“Tim MUSAR Indonesia gelombang pertama ini sudah langsung bekerja untuk melakukan pencarian dan penyelamatan korban di salah satu lokasi di kota Antakya, provinsi Hatya,” kata Retno.

Penugasan tim MUSAR di lapangan, menurut Retno, diterima langsung dari USAR Command Cell (UCC), Turki, berdasarkan laporan warga setempat yang menginformasikan adanya korban selamat yang masih tertimbun di reruntuhan bangunan di wilayah tersebut.

Jakarta (voinews.id) : Menteri Luar Negeri Ri Retno Marsudi melakukan sejumlah pertemuan bilateral disela kunjungannya di Adelaide, Australia, untuk menghadiri pertemuan tingkat menteri Bali Process. Pertemuan bilateral dilakukan dengan tiga negara Pasifik yaitu Kiribati, Palau, dan Kepulauan Solomon.

“Didalam pertemuan dengan tiga negara tersebut antara lain kita bahas mengenai masalah kerja sama ekonomi, kerja sama pembangunan dengan negara-negara pasifik,” kata Retno dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (10/2).

Pada pertemuan tersebut, menurut Retno, ketiga negara Pasifik itu menyampaikan apresiasi kepada indonesia atas kerja sama dan bantuan yang Indonesia berikan kepada negara-negara Pasifik.

“Secara khusus Wakil Presiden Palau menyampaikan terima kasih terhadap bantuan Indonesia selama berlangsungnya Our Ocean Conference di Palau,” katanya.

Di dalam pembahasan mengenai kerja sama ekonomi dan pembangunan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga membahas pentingnya membuat plan of action untuk kerja sama pembangunan yang tailor made untuk masing-masing negara.

“Mereka sangat menyambut baik rencana untuk membuat plan of action kerja sama pembangunan Indonesia dengan negara-negara Pasifik,” katanya.

Selain itu, menurut Retno, negara-negara Pasifik tersebut juga sangat menghargai upaya-upaya lain yang dilakukan Indonesia untuk Pasifik.

“Antara lain melalui G20 dimana wakil dari Pasifik diundang, kemudian ASEAN dimana kita ingin mendekatkan kerja sama antar sekretariat, antara PIF dengan ASEAN, dan juga rencana diselenggarakannya ASIS Archipelagic Small Island State Summit yang rencananya akan dilakukan pada tahun ini,” kata Menlu RI.

Selain dengan ketiga negara Pasifik, Menteri Retno Marsudi juga melakukan pertemuan dengan Bangladesh. Menurutnya, di dalam pertemuan itu dibahas sejumlah isu, mulai dari penanganan pengungsi Rohingya, hingga kerja sama ekonomi.

“Mengenai masalah penanganan pengungsi Rohingya, upaya ASEAN mengatasi situasi di Myanmar, penguatan kerja sama IORA dan juga kerja sama ekonomi,” kata Retno.

Selain itu, Retno mengatakan, Indonesia dan Bangladesh juga berkomitmen agar negosiasi PTA dapat segera diselesaikan.

Jakarta (voinews.id) : Isu tindak pidana isu tindak pidana perdagangan orang semakin kompleks dengan meningkatnya jumlah irregular migrant. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat memimpin pertemuan Bali Process Ministerial Plenary bersama dengan Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong.

“Saya berikan data UNHCR memperkirakan 10,9 juta orang di Asia Pasifik terancam terusir secara paksa tahun ini. Penyebabnya beragam. Mulai dari konflik, perubahan iklim, hingga kesulitan ekonomi,” kata Retno dalam keterangan yang diterima, Jumat (10/2) di Jakarta.

Selain itu, menurut Retno, pelaku kejahatan tindak pidana perdagangan orang juga semakin canggih, menggunakan teknologi untuk melakukan aksi mereka, sehingga semakin sulit untuk diidentifikasi. Ia mengatakan, para korban khususnya perempuan semakin rentan mengalami kekerasan.

“Didalam konteks inilah Bali Process harus mampu beradaptasi terhadap tantangan yang semakin berkembang,” katanya.

Pada pertemuan antar menteri luar negeri tersebut, Retno Marsudi menyampaikan sejumlah hal yang menjadi fokus dari Bali Process. Pertama, memperkuat upaya pencegahan. Kedua, memerangi penyalahgunaan teknologi.

“Yang ketiga adalah mengoptimalkan dampak dari kerja-kerja Bali Process,” tambahnya.

Retno menyebut, dalam pertemuan tersebut juga dibahas sejumlah poin penting terkait isu tindak pidana perdagangan orang. Diantara isu yang dibahas, menurutnya, antara lain dukungan terhadap pembahasan kejahatan online di Bali Process dan solusi yang dapat diambil.

“Jadi memang secara khusus kejahatan online scam dibahas didalam pertemuan Plenary para menteri luar negeri,” katanya.

Selain itu, menurut Retno, pertemuan antar menteri luar negeri tersebut juga membahas pentingnya aspek perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang terutama untuk perempuan dan anak.

“Serta perlunya mencari penyelesaian bersama untuk menghadapi irregular movement yang akhir-akhir ini terjadi di kawasan termasuk di Indonesia,” katanya.

Pertemuan Bali Process Ministerial Conference dihadiri oleh 36 negara, 1 teritori khusus dan 4 organisasi internasional yang merupakan anggota dari Bali Process ditambah 6 observer. Pertemuan ini mengadopsi Adelaide Strategy of Cooperation 2023.

Jakarta (voinews.id) : Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menggaris bawahi pentingnya peran dunia usaha dalam mengatasi tindak pidana perdagangan manusia dan kerja paksa dalam kegiatan usaha dan rantai pasok mereka. Hal itu disampaikannya saat menghadiri pertemuan Government and Business Forum (GABF) yang menjadi bagian dari Pertemuan Bali Process Ministerial Conference.

Pertemuan GABF adalah forum gabungan antara pemerintah dan swasta didalam konteks Bali Process untuk bersama-sama berkolaborasi menangani isu perdagangan manusia, penyelundupan manusia dan kejahatan terkait lainnya. Didalam pertemuan GABF, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi didampingi oleh Boy Thohir selaku perwakilan dari pihak swasta Indonesia.

“Saya juga tekankan dalam pertemuan GABF mengenai pentingnya kemitraan pemerintah dan sektor swasta untuk memerangi perdagangan orang,” katanya dalam keterangan yang disampaikan melalui rekaman video dan diterima di Jakarta, Jumat (10/2).

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) memperkirakan setiap hari ada 27,6 juta orang yang menjadi korban kerja paksa. Menurut Retno Marsudi, dari angka tersebut, mayoritas bermula dari buruknya proses rekrutmen, termasuk yang dilakukan melalui tindak pidana perdagangan orang.

“Saya juga garis bawahi perlunya memberikan perhatian khusus terhadap semakin maraknya online jobs scams,” kata Retno.

Beberapa poin penting yang mencuat di dalam diskusi GABF antara lain krisis ekonomi dan sosial yang telah berdampak pada peningkatan tindak pidana perdagangan orang dan eksploitasi pekerja. Selain itu, menurut Retno, GABF juga mendorong pentingnya memastikan dunia usaha melakukan transparansi rantai pasok rekrutmen yang etis dan perlindungan pekerja sebagai upaya untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang di sektor swasta.

“Kemudian kolaborasi pemanfaatan teknologi untuk memerangi perdagangan manusia,” kata Menlu.

Lebih lanjut, Retno menambahkan, didalam pertemuan GABF juga dibahas inisiatif dari perwakilan swasta Indonesia untuk menyelenggarakan Tech Forum yang rencananya akan digelar di paruh kedua tahun 2023. Menurutnya, forum ini akan memberikan langkah konkret bersama dengan kalangan usaha dan pemerintah termasuk untuk memerangi perdagangan manusia terkait dengan online scam.