VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Jakarta (voinews.id) : Indonesia menggelar pertemuan ke-32 ASEAN Coordinating Council (ACC) di Jakarta. Acara ini merupakan rangkaian dari pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN yang merupakan acara pembuka Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan seluruh negara peserta pertemuan ASEAN Coordinating Council ke-32 mengambut partisipasi Timor Leste dalam pertemuan ASEAN untuk pertama kalinya.

“Saya mengucapkan selamat kepada Menteri Adaljiza Magno dari Timor-Leste pada kesempatan ini,” kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan pers, Jumat (3/2) di Jakarta.

Salah satu agenda utama ACC adalah memberi pengarahan pada pertemuan tentang Prioritas Keketuaan ASEAN Indonesia dan hasil-hasilnya sepanjang tahun. Terkait hal itu, Retno Marsudi menyampaikan 3 pilar keketuaan Indonesia.

“Pilar pertama adalah ASEAN Matters,” kata Retno.

Ia menjelaskan, ASEAN perlu tetap relevan dengan mempertahankan sentralitasnya dan menjadi jangkar stabilitas dan kemakmuran kawasan di Indo-Pasifik.

“Pada saat yang sama, saya juga menggarisbawahi perlunya ASEAN yang berwawasan ke depan dengan kapasitas yang kuat untuk mengantisipasi dan mengatasi tantangan masa depan,” katanya.

Dalam konteks ini, menurut Retno, Indonesia akan mengusulkan inisiatif untuk memperkuat kesiapan ASEAN dalam menghadapi tantangan saat ini dan masa depan menuju tahun 2045, melembagakan dialog tentang hak asasi manusia, dan meningkatkan kerja sama ASEAN untuk mencegah dan memerangi Perdagangan Manusia.

“Pilar kedua adalah Epicentrum of Growth,” lanjutnya.

Sejalan dengan inisiatif memperkuat ASEAN, menurut Retno, ASEAN perlu memastikan kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kuat, dan berkelanjutan.

“Di bawah pilar ini Indonesia akan mengusulkan hasil yang akan menjadikan kawasan ASEAN sebagai episentrum pertumbuhan,” katanya.

Untuk itu, menurut Retno, Indonesia sebagai dalam Keketuaan ASEAN 2023 akan berfokus pada 4 aspek utama, yaitu memperkuat arsitektur kesehatan ASEAN, memperkuat ketahanan pangan termasuk memastikan rantai pasokan yang kuat dan fasilitasi perdagangan, memastikan ketahanan energi untuk mendukung transisi dari energi fosil ke energi bersih dan terbarukan antara lain dengan mengembangkan ekosistem kendaraan listrik regional, serta memperkuat stabilitas keuangan.

“Untuk lebih memastikan ketahanan ekonomi kita terhadap guncangan eksternal di masa depan,” katanya.

Adapun pilar ketiga keketuaan Indonesia di ASEAN adalah implementasi ASEAN Outlook on Indo-Pacific (AOIP).

“Seperti yang diamanatkan oleh para Pemimpin kita, Indonesia akan mendorong tindak lanjut Pengarusutamaan Empat Area Prioritas AOIP,” kata Retno.

Terkait hal ini, Retno mengatakan, Indonesia akan mengidentifikasi daftar proyek konkrit untuk implementasi AOIP yang akan melibatkan semua mitra ASEAN.

“Keketuaan kita juga akan memperkuat hubungan ASEAN dengan Pasifik, melalui pembentukan kerja sama Sekretariat-ke-Sekretariat antara ASEAN dan Forum Kepulauan Pasifik (PIF),” katanya.

Lebih lanjut, Retno Marsudi menambahkan, dalam Keketuaannya di ASEAN tahun 2023, Indonesia juga akan menyelenggarakan beberapa acara unggulan di bawah Forum ASEAN-Indo-Pasifik untuk mengimplementasikan ASEAN Outlook on the Indo-Pasifik.

Diantara acara unggulan itu adalah Dialog Pemuda tentang Pengembangan Digital untuk SDGs yang akan diselenggarakan pada bulan April, Forum Ekonomi Kreatif pada bulan Agustus, serta Forum Infrastruktur dan KTT Bisnis dan Investasi ASEAN yang akan diselenggarakan secara berurutan dengan KTT ASEAN ke-43 pada bulan September.

Jakarta (voinews) : Rangkaian pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN dimulai dengan Working Lunch pada Jumat (3/2) di Sekretariat ASEAN Jakarta. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pertemuan tersebut didedikasikan untuk membahas Myanmar secara terbuka, mendalam dan terus terang sebagai keluarga.

“Saya memberi pengarahan pada pertemuan tentang pendekatan Indonesia terhadap Myanmar sebagai Ketua,” katanya dalam keterangan pers, Jumat.

Menurut Retno, Indonesia berpegang pada Five-Point Consensus (5PC) untuk menjadi acuan utama untuk mengatasi krisis Myanmar. Terkait hal ini, menurutnya, Indonesia akan mengedepankan tiga pendekatan.

Pertama, melibatkan semua pemangku kepentingan sebagai langkah pertama untuk memfasilitasi kemungkinan dialog nasional yang inklusif.

“Saya juga berbagi keterlibatan awal saya dengan semua pemangku kepentingan,” katanya.

Kedua, membangun kondisi yang kondusif untuk membuka jalan bagi dialog yang inklusif. Menurut Retno, dua isu penting yang harus diperhatikan untuk menciptakan iklim kondusif di Myanmar, yaitu menghentikan kekerasan dan melanjutkan pemberian bantuan kemanusiaan.

“Kedua kondisi ini sangat penting untuk membangun kepercayaan dan keyakinan,” katanya.

Ketiga, mensinergikan upaya ASEAN dengan negara tetangga yang peduli dan Utusan Khusus PBB dan negara lain. Menurut Retno, seluruh peserta yang hadir dalam Working Lunch memberikan dukungan penuh terhadap pendekatan Indonesia dalam mengatasi situasi di Myanmar.

Selain itu, di dalam Working Lunch tersebut, menurut Retno, seluruh negara peserta berdiskusi dan menyetujui sejumlah poin terkait isu Myanmar.

Pertama, mendesak kemajuan yang signifikan dalam implementasi 5PC untuk membuka jalan bagia dialog nasional yang inklusif di Myanmar. Kedua, dialog nasional adalah kunci untuk menemukan penyelesaian damai atas situasi Myanmar. Dan ketiga, lingkungan yang kondusif harus diciptakan untuk dialog yang inklusif, dengan mengurangi kekerasan, dan memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan secara tepat waktu dan tanpa hambatan.

“Dalam Working Lunch, para Menlu menegaskan kembali pendekatan bersatu, saya ulangi, pendekatan bersatu dalam menyikapi situasi di Myanmar melalui 5PC,” tandasnya.

Jakarta (voinews.id) : Konsul Jenderal RI di Sydney, Vedi Kurnia Buana, melantik anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) wilayah kerja Perwakilan RI di Sydney, New South Wales, untuk Pemilihan Umum tahun 2024.

Pelantikan dan pengambilan sumpah dilaksanakan di ruang Aula KJRI Sydney pada Kamis (2/2) dan dihadiri oleh staf KJRI Sydney, wakil organisasi komunitas dan diaspora Indonesia di Sydney. Dalam acara pelantikan tersebut, Konjen RI juga mengambil sumpah dan menyaksikan penandatanganan pakta integritas oleh 7 anggota PPLN sesuai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 54 tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Luar Negeri untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Para anggota PPLN Wilayah kerja Perwakilan RI Sydney 2024 yang dilantik adalah Adi Nugroho, Dmitri P. Sinambela, Faruq Ibnul Haqi, Juliati Maria Umboh, Nathalia Intan Restiva, Roko Patria Jati dan Soelijanti Soenarjo. Nantinya dalam pelaksanaan tugas, PPLN Sydney akan dibantu oleh tim sekretariat. Pelantikan dan Pengambilan sumpah ini menandai dimulainya masa tugas para anggota PPLN.

Pada kesempatan seusai pelantikan, Konjen RI menyampaikan harapannya agar para anggota PPLN yang dilantik dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, jujur, adil, dan cermat demi kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2024.

“Keinginan dan komitmen kita bersama pemilu 2024 dapat berlangsung dengan lancar dan tertib. Pemilu ini sudah semestinya kita sambut dengan penuh kegembiraan sebagai sebuah pesta besar demokrasi Indonesia. Tentunya hal nanti tidak terlepas dari peran PPLN,” katanya.

Sebelumnya, pendaftaran calon anggota PPLN dilaksanakan pada tanggal 16 Januari 2023 dengan jumlah pendaftar sebanyak 30 orang, dilanjutkan dengan seleksi dan penelitian berkas pendaftar serta wawancara pada 25 Januari 2023.

PPLN adalah panitia pemilihan umum yang bersifat adhoc (sementara) dan dibentuk oleh KPU guna membantu Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan pemilihan umum di luar negeri khususnya di wilayah New South Wales, Queenland dan South Australia.

Jakarta (voinews.id) : Calon Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Turkiye Achmad Rizal Purnama mengatakan Indonesia dan Turkiye memiliki hubungan kemitraan yang sangat kuat. 

“Kemitraan Indonesia-Turkiye itu sangat strategis, bukan saja untuk kedua negara, membuat indonesia maju, tapi juga berkontribusi pada permasalahan global khususnya di negara-negara berkembang dan negara muslim,” katanya usai mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia, Rabu (1/2) di Gedung DPR RI, Jakarta.

Ia menjelaskan Indonesia dan Turkiye juga memainkan peran strategis kedua negara baik di kawasan maupun global.

“Posisi strategis Indonesia dan Turkiye sebagai dua negara emerging economies, middle power, anggota G20, negara islam yang sama-sama modern dan demokratis,” katanya.

Hal itu menurutnya merupakan modal penting bagi kedua negara untuk terus meningkatkan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan, bukan saja bagi masing-masing negara namun juga di dalam berbagai forum internasional.

“Posisi strategis ini sebetulnya modal yang besar bagi Indonesia dan Turkiye kedepan menjalin kemitraan yang sangat strategis untuk kemanfaatan kedua negara,” katanya.

Achmad Rizal Purnama sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan di Kementerian Luar Negeri RI.

Alumni Al-Azhar University Kairo dan Universitas Indonesia ini sudah malang melintang dalam dunia diplomasi dan politik luar negeri sejak mulai berkarir di Kementerian Luar Negeri.

Dikutip dari linkedin.com, Achmad Rizal Purnama telah berkarir di Kementerian Luar Negeri RI sejak tahun 2004.

Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Ketiga di Kantor Perwakilan Tetap Republik Indonesia untuk PBB di New York. 

Ia juga pernah menjabat Asisten Menteri Luar Negeri pada tahun 2010-2013. Tahun 2015-2017, dirinya menjabat sebagai Konsul Politik di Kedutaan Besar RI di Washington DC Amerika Serikat. 

Saat ini dirinya menjabat sebagai Chief of Staff di Kantor Kementerian Luar Negeri. Jabatan yang telah diembannya lebih dari 3 tahun.