VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Pemerintah mengumumkan stimulus ekonomi kedua untuk mengatasi dampak penyebaran COVID-19 kepada sektor industri manufaktur maupun kegiatan perekonomian secara keseluruhan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat ,13 Maret 2020 seperti dirilis  Antara mengatakan, stimulus fiskal berupa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah bagi sektor manufaktur selama enam bulan bagi pekerja dengan penghasilan bruto tidak lebih dari 200 juta rupiah per tahun. Sektor lain yang mendapatkan kemudahan adalah Wajib Pajak yang memperoleh Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dan KITE Industri Kecil Menengah. Tujuan stimulus ini adalah pemberian tambahan penghasilan bagi para pekerja di sektor industri pengolahan untuk mempertahankan daya beli.

Untuk stimulus ini, besaran nilai PPh yang ditanggung pemerintah sebesar 8,6 triliun rupiah. Kemudian, pembebasan PPh pasal 22 impor selama enam bulan bagi 19 sektor industri manufaktur yang terkena dampak COVID-10 agar laju impor tetap terjaga. Selain itu ada pengurangan PPh pasal 25 sebesar 30 persen selama enam bulan bagi 19 sektor industri manufaktur untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri dan meningkatkan kinerja ekspor. Besaran penundaan PPh untuk stimulus ini mencapai 4,2 triliun rupiah. Pemerintah juga memberikan percepatan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) selama enam bulan untuk eksportir tanpa batasan dan non eksportir dengan nilai restitusi paling banyak 5 miliar rupiah.  Dengan adanya percepatan restitusi yang diberikan hingga 1,97 triliun rupiah, Wajib Pajak dapat lebih optimal dalam manajemen kas.

Dalam kesempatan ini, pemerintah juga merumuskan stimulus nonfiskal berupa penyederhanaan atau pengurangan barang larangan terbatas ekspor maupun impor untuk memperlancar arus barang. Stimulus nonfiskal lainnya adalah percepatan proses ekspor impor untuk reputable trader atau pengusaha bereputasi serta memperbaiki National Logistic Ecosystem. Menurut Airlangga Hartarto, dampak terhadap sektor ekonomi tidak terelakkan.

Sementara itu Menteri Keuangan Sri  Mulyani memastikan, stimulus kedua ini bukan menjadi langkah terakhir yang dilakukan pemerintah. Sebab, pemerintah bersama otoritas terkait terus memantau perkembangan dan situasi ekonomi yang kini masih dinamis. Pemerintah juga membuka diri dengan situasi yang ada dan terus menyiapkan instrumen kebijakan untuk memitigasi dan meminimalkan dampak. Baik itu terhadap pengusaha, perusahaan, korporasi maupun dari sisi masyarakat.

Pada hari Sabtu [14/3] Pemerintah Indonesia menyatakan penyebaran virus corona [Covid-19]  di negeri ini sebagai bencana nasional. Juru Bicara Penanganan Corona Achmad Yurianto mengatakan bahwa hal itu  disampaikan untuk menanggapi surat dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang meminta Presiden Joko Widodo [Jokowi] mendeklarasikan darurat nasional virus corona.

Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia [WHO], Thedros Adhanom Ghebreyesus, dalam surat bertanggal 10 Maret 2020 mendesak agar negara di dunia, terutama yang memiliki populasi besar dan kemampuan sistem kesehatan yang tidak merata, untuk fokus pada pendeteksian kasus dan peningkatan kapasitas tes laboratorium.

Di area-area tempat virus corona [Covid-19 ] baru tidak terdeteksi atau sukar terdeteksi, WHO merekomendasikan agar diterapkan status darurat nasional.

Organisasi Kesehatan Dunia itu juga mendorong agar pemerintah Indonesia terus mengedukasi publik dan secara aktif menginformasikan soal penyebaran virus corona.

Pemerintah juga diminta lebih gencar lagi mencari pengidap virus corona, melacak orang-orang yang pernah melakukan kontak dengan penderita, mengkarantina, dan mengisolasi mereka yang sudah terinfeksi.

Selain itu WHO juga meminta Presiden Jokowi untuk menambah fasilitas laboratorium pengecekan kasus virus corona untuk mendeteksi munculnya klaster-klaster transmisi baru di Nusantara.

Himbauan dari Organisasi Kesehatan Dunia itu boleh dikatakan wajar saja, mengingat  jumlah orang yang terjangkit virus Corona di Indonesia dan warga negara Indonesia (WNI) yang terjangkit COVID-19 di luar negeri juga bertambah. Hingga hari Minggu (15/3/2020) pagi sudah ada 96 orang yang positif COVID-19 di Indonesia.

Untuk menangani penyebaran Covid-19, Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers hari Minggu siang [15/3]  meminta kepala daerah mulai tingkat provinsi hingga kabupaten/kota untuk berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk menentukan apakah kondisi di daerah masing-masing masuk kategori siaga atau tanggap darurat bencana non alam.  Selain itu kepala negara juga meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan bekerjasama saling tolong menolong agar penanganan Covid-19 bisa dilakukan dengan baik.

Jelas keterlibatan masyarakat dalam menekan laju penyebaran virus Corona sangatlah penting.  Masyarakat hendaknya  tetap waspada, menjaga kesehatan diri pribadi dan lingkungan agar tidak mudah tertular atau menularkan.  Dengan mengurangi aktivitas di luar rumah yang tidak terlalu penting diharapkan akan dapat mengurangi percepatan penyebaran Covid-19.

Saat ini ada sekitar 3,6 juta warung tradisional di Indonesia yang perlu diberdayakan agar tetap bertahan karena menjadi tulang punggung ekonomi keluarga di tengah desakan pedagang ritel. Demikian dikatakan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah-UKM Teten Masduki usai acara peluncuran Program Virtual Terbaru Mitra Bukalapak di Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu, 8 Maret lalu.

Teten Masduki mengapresiasi langkah usaha rintisan e-commerce yang telah memberdayakan UKM atau warung-warung tradisional di Indonesia. Teten juga mengatakan, dengan adanya binaan dari platform digital atau e-commerce, para pelaku warung tradisional bisa meningkatkan jumlah dan jenis produk yang dijualnya. Selain itu, jangkauan pemasarannya pun bisa semakin luas dengan harga yang kompetitif. Yang dijualpun bukan hanya barang kebutuhan sehari-hari tapi, juga bisa jadi agen pembayaran untuk listrik, transfer uang, dan lainnya.

Terkait merebaknya wabah virus corona, Teten Masduki meyakini sektor yang terpukul wabah tersebut adalah industri yang menggunakan bahan baku impor. Dampaknya bahkan dirasakan secara internasional. Merebaknya virus corona justru jadi peluang bagi Usaha Mikro, Kecil, menengah-UMKM, karena banyak kebutuhan produksi berbahan baku impor, termasuk konsumsi, yang bisa digantikan produk UMKM.

Menurut data Euromonitor International tahun 2018, mayoritas masyarakat Indonesia, India, dan Filipina berbelanja di toko kelontong. Dari nilai pasar ritel senilai 7,5 juta triliun rupiah, sebanyak 6,85 juta triliun rupiah atau sekitar 92 persen diantaranya merupakan transaksi di warung kelontong.

Teten Masduki menjelaskan, yang diperlukan dalam kesempatan ini adalah bagaimana UMKM mendapat kemudahan permodalan. Pembiayaan dari perbankan bisa dialirkan ke UMKM supaya mereka bisa meningkatkan kapasitas produksinya. Tahun ini, anggaran yang dialokasikan untuk pembiayaan UMKM lebih dari 220 triliun rupiah.

Untuk itu, Teten Masduki meminta pelaku UMKM tidak perlu khawatir. Wabah Virus Corona  COVID 19 justru harus dijadikan momentum menjadi lebih baik. Bahkan kalaupun terjadi perlambatan ekonomi, UMKM harus mampu mengambil alih. Ia menambahkan, yang penting ada pendampingan dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, kementerian, dan pembiayaan yang masif. Untuk itu, 18 kementerian yang mengurus UMKM berkonsolidasi. Kementerian Koperasi dan UKM  akan melakukan percepatan sehingga UMKM menjadi andalan dan penyelamat situasi krisis. Seperti saat krisis ekonomi 1998. Saat itu, penyelamat Indonesia adalah UMKM. Nilai ekspor produk UMKM saat itu naik sekitar 350 persen.

Kementerian Perindustrian terus mendorong industri otomotif termasuk kendaraan komersial agar semakin produktif dan inovatif dan mampu bersaing di tingkat global. Demikian dikatakan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada pembukaan pameran kendaraan niaga Gaikindo Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) 2020 di Jakarta, Kamis (5/3).

Ia memberikan apresiasi kepada Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) yang menyelenggarakan GIICOMVEC 2020 dengan konsep business-to-business untuk menampilkan produk unggulan dan terbaru dari industri kendaraan komersial dan pendukungnya. Pameran ini  berlangsung 5 hingga 8 Maret 2020 di Jakarta Convention Center (JCC).

Agus Gumiwang menambahkan, pameran ini merupakan salah satu bentuk komitmen Gaikindo mendorong industri otomotif, khususnya industri kendaraan niaga. Indonesia harus optimistis dalam membangun sektor industri di tengah tekanan kondisi ekonomi global saat ini dan ditambah lagi adanya wabah virus corona Covid-19. Agus mengatakan, GIICOMVEC 2020 menjadi momentum dalam menunjukkan kepercayaan diri para pelaku industri nasional.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, pihaknya akan meningkatkan kinerja industri kendaraan niaga pada tahun ini. Apalagi, industri otomotif menjadi satu dari lima sektor manufaktur yang mendapat prioritas pengembangan dalam kesiapan memasuki era industri 4.0 sesuai peta jalan Making Indonesia 4.0. Agus Gumiwang Kartasasmita  meyakini industri otomotif memiliki kontribusi yang besar untuk menekan defisit neraca perdagangan melalui peningkatan ekspor. Sepanjang tahun 2019, pengapalan kendaraan bermotor roda empat atau lebih menujukkan tren posistif. Menteri Perindustrian juga menyampaikan apresiasi kepada para pelaku industri kendaraan niaga di dalam negeri atas partisipasi dan dukungannya terhadap kebijakan mandatori biodiesel (B30) yang diluncurkan Presiden Joko Widodo pada Desember 2019 lalu. Sebab, program tersebut akan membawa efek berganda bagi perekonomian nasional.

Sementara itu Ketua Umum Gaikindo Yohanes Nangoi berharap GIICOMVEC 2020 menjadi ajang yang tepat untuk memberikan dorongan yang dibutuhkan industri kendaraan niaga pada awal tahun ini dengan kehadiran berbagai inovasi terbaru dari industri di tanah air. Ia menambahkan, untuk pasar domestik tahun ini Gaikindo mematok target penjualan mencapai 1 juta 30 ribu unit.