VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Demi mengantisipasi dampak penyebaran virus corona terhadap perekonomian nasional, pemerintah mengeluarkan empat  stimulus fiskal. Sebelumnya, pemerintah telah memberikan potongan harga tiket pesawat terbang menuju 10 destinasi dalam negeri mulai Minggu 1 Maret hingga 31 Mei 2020 agar pariwisata Indonesia terus bergerak.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono di Jakarta, Selasa, 3 Maret 2020  mengatakan, kini pemerintah mulai mengeluarkan stimulus kedua guna mendorong ekspor dan impor. Saat ini sudah waktunya memikirkan bagaimana pasokan bahan baku industri termasuk kinerja ekspor Indonesia ke depan. Untuk itu, dalam stimulus kedua ini, ada empat kebijakan yang akan diberikan pemerintah terutama untuk mendorong kelancaran arus ekspor impor.

Pertama, pemerintah menyederhanakan aturan larangan pembatasan atau tata niaga terkait ekspor. Mulai dari aturan Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) untuk produk kayu, health certificate, dan keterangan asal. Jadi seluruh aturan tata niaga ekspor disederhanakan, dan kalau tidak perlu dihapuskan.

Kebijakan kedua adalah pengurangan pembatasan impor.  Pemerintah-pun berencana melakukan pengurangan larangan pembatasan tata niaga terhadap impor, terutama impor bahan baku. Hanya saja pemerintah tetap tidak membolehkan impor hewan hidup. Susiwijono menegaskan,Impor bahan baku ini supaya tidak terkendala di dalam proses impornya. Larangan pembatasan impornya dikurangi sebisa mungkin.

Ketiga, pemerintah melakukan percepatan proses impor. Pemerintah juga berencana melakukan percepatan proses impor kepada 500 importir bereputasi baik atau mempunyai reputasi tinggi berdasarkan data pemerintah.

Terakhir menurut Susiwijono biaya logistik dikurangi oleh pemerintah. Caranya dengan menerapkan sistem Indonesia Nasional Single Window (NSW) yang merupakan sistem dengan fungsi sebagai gerbang komunikasi dan integrasi antara sistem-sistem yang sudah ada. Susiwijono menjelaskan empat kebijakan ini merupakan paket stimulus kedua yang diberikan pemerintah dalam upaya antisipasi dan penanganan virus Corona. Kalangan pengusaha menyambut baik rencana pemerintah memberikan stimulus kedua untuk menghadapi dampak penyebaran virus corona.

Sementara itu Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Shinta W. Kamdani mengatakan, stimulus  terkait kemudahan impor menjadi angin segar mengingat pasar Indonesia sedang dalam kondisi kekurangan pasokan bahan baku industri. Dia menilai, jika hanya  mengandalkan pasokan bahan baku domestik, cepat atau lambat kenaikan harga di pasar nasional akan melampaui daya beli industri.

Lima Destinasi Wisata Super Prioritas Nasional yaitu Danau Toba, Labuan Bajo, Candi Borobudur, kawasan Mandalika, dan kawasan Likupang telah diagenda menjadi pusat peringatan Hari Peduli Sampah Nasional - HPSN tahun 2020. Peringatan HPSN 2020 diharapkan menjadi momentum awal untuk dapat bergerak bersama seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi, sistematis dan berkelanjutan menuju era baru pengelolaan sampah di Indonesia.

Di Danau Toba, peringatan ini dipusatkan di Geosite Sipinsur, Desa Pearung, Kecamatan Paranginan, Kabupaten Humbang Hasundutan pada Hari Sabtu 29 Februari 2020 dengan tema “Indonesia Bersih, Indonesia Maju, Indonesia Sejahtera”. Karena Danau Toba merupakan salah satu tujuan destinasi super prioritas , maka sarana penunjang termasuk pengelolaan sampah di kawasan Danau Toba harus menjadi prioritas utama untuk mendukung kawasan destinasi yang bersih, dan bebas sampah.

Wakil Menteri (Wamen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Alue Dohong dalam sambutannya pada peringatan HPSN ini, mengatakan, kunci pariwisata maju adalah kebersihan. Lokasi wisata yang bersih akan menjadi promosi yang positif bagi obyek wisata dimanapun juga. Kuncinya adalah pada membangun kesadaran manusia terhadap pengelolaan sampah.

Dikatakannya, kesadaran semua pihak untuk mau bersama-sama bersinergi dalam pengelolaan sampah  juga akan meningkatkan dampak positif dan peningkatan kualitas pengelolaan sampah di Indonesia, termasuk juga akan memberikan dukungan yang penuh terhadap perkembangan destinasi wisata di Indonesia.

Alue Dohong pun bersyukur karena perkembangan partisipasi publik berupa komunitas masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan sampah kian meningkat. Ia menjelaskan, 2015 kelompok atau komunitas yang terlibat baru 1.100 di 18 kabupaten/kota. Namun pada tahun 2019 telah mencapai 5.440 komunitas yang melibatkan 9,5 juta masyarakat di 186 kabupaten/kota.

Ia menambahkan, persoalaan sampah membutuhkan upaya dan kebijakan luar biasa dari semua pihak, mengingat kondisi timbulan sampah nasional telah mencapai sekitar 67,8 juta ton hingga tahun 2020 ini. Jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan gaya hidup yang semakin kompleks dan praktis. Aloe memberi contoh, pada tahun 2050 komposisi sampah plastik diperkirakan akan bertambah 2 kali lipat menjadi 35% dari total timbulan sampah.

Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada Senin 2 Maret 2020 mengumumkan adanya dua orang di Indonesia yang positif terjangkit virus corona atau Covid-19. Menurut Presiden, dua warga negara Indonesia tersebut sempat kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia. Warga Jepang itu terdeteksi virus corona setelah meninggalkan Indonesia dan tiba di Malaysia. Dengan pengumuman ini, maka untuk kali pertama ada penemuan orang yang terjangkit virus corona di Indonesia. Selama ini diketahui  ada sejumlah WNI yang terjangkit virus corona, tetapi mereka berada di luar Indonesia. Misalnya, seorang perempuan WNI yang berada di Singapura dan sembilan WNI yang terjangkit virus corona saat bekerja sebagai awak kapal pesiar Diamond Princess.

Sebelumnya,  pernyataan pemerintah Indonesia bahwa negara ini negatif virus corona sempat diragukan berbagai pihak, mulai dari Sekretaris Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia WHO hingga Perdana Menteri Australia. Namun Perwakilan WHO di Indonesia, Dr N. Paranietharan dalam wawancara dengan harian Kompas mengakui Indonesia telah mengambil langkah konkret untuk bersiap menghadapi penyebaran virus corona COVID-19. Ia mengatakan, pihaknya bersama Kementerian Kesehatan dan sejumlah mitra di Indonesia melakukan pemantauan dan mempersiapkan sistem. Menurut Paranietharan, Indonesia saat ini telah memiliki alat yang diperlukan untuk melakukan tes khusus demi  mendeteksi infeksi coronavirus COVID-19 dengan cepat.

Pemerintah pun telah berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai apa yang harus dilakukan untuk mencegah tertular penyakit mematikan itu. Seperti  rumah sakit mana saja yang dirujuk untuk menangani pasien infeksi virus corona, dan langkah apa saja yang telah dilakukan pemerintah untuk mencegah masuknya virus ini.

Kini dengan ditemukannya pasien dengan status positif terjangkit Covid-19,  bangsa Indonesia harus mengatasi situasi ini dengan pola pendekatan yang berbeda. Pencegahan penyebaran infeksi yang lebih luas bukan lagi tanggung jawab pemerintah atau    beberapa institusi tertentu  saja.  Di daerah,  bupati dan walikota berperan sangat penting dalam memimpin warga mencegah penyebaran penyakit ini. Polanya kini harus berbasis masyarakat. Semua komponen bangsa harus berkolaborasi. Setiap individu harus diberi pengetahuan tentang bagaimana cara penularan penyakit ini dan bagaimana menjaga diri agar tidak tertular.

Keberadaan dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (disingkat BPIP) disorot akhir-akhir ini. Beberapa pernyataan kontroversial Kepala BPIP, Yudian Wahyudi menjadi pemicunya. Akibatnya, Kongres Umat Islam Indonesia  ke-7 yang diadakan di Bangka Belitung, Provinsi Riau  pada 26-29 Februari 2020 mendesak Presiden Joko Widodo untuk membubarkan lembaga teresebut. Wakil Ketua Umum MUI Pusat, KH Muhyiddin Junaidi saat menghadiri penutupan Kongres tersebut menyebut,  keberadaan BPIP dalam penafsiran Pancasila tidak diperlukan lagi. Dia mendesak pemerintah mengembalikan penafsiran Pancasila kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat -MPR.

Dalam merespon tuntutan tersebut, pihak Istana mengatakan, tidak akan membubarkan BPIP. Wakil Presiden, Maruf Amin mengatakan, jika saat ini kinerja BPIP dinilai belum maksimal, maka kinerjanya harus diperbaiki, bukan lembaganya dibubarkan.

Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa dari seluruh bangsa Indonesia yang mampu memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Pancasila sebagai dasar negara  tidak bisa ditawar-tawar lagi untuk ditegakkan di Indonesia. Karena Pancasila sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Pada masa lalu, sistem pembelajaran  tentang penanaman nilai-nila pancasila yang dilakukan melalui penataran mengenai Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ( disingkat P4) dinilai kaku dengan pendekatan indoktrinasi. Akibtanya, indoktrinasi menghasilkan keberhasilan semu dalam waktu singkat, sekaligus menimbulkan antipati.

Sesuai Peraturan Presiden No.7/2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, tugas lembaga ini adalah membantu Presiden merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Mengingat fungsinya yang sangat mulia ini, BPIP tidak perlu dibubarkan. Tetapi saat ini kinerja BPIP harus ditingkatkan secara maksimal. Paling penting lagi, seluruh stakeholder, khususnya pejabat Negara dan tokoh-tokah masyarakat harus berperilaku Pancasilais sesuai lima prinsip dasar yang terkandung di dalam Pancasila itu.