VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Perjuangan Palestina dan negara negara pendukungnya menghadapi tantangan berat pasca Pemilihan Umum Israel yang diselenggarakan Senin, 2 Maret yang lalu. Benyamin Netanyahu, unggul untuk sementara dalam hasil hitung cepat. Berita berita mengenai Pemilu Israel menyebutkan, untuk sementara Koalisi Benjamin Netanyahu meraih 59 kursi di Parlemen.

Perhitungan jumlah kursi itu merupakan gabungan perolehan suara Partai Likud pimpinan Netanyahu dengan kelompok blok koalisi sayap kanan. Jumlah kursi itu lebih unggul sedikit dari pesaing Netanyahu yang untuk sementara memperoleh 54 kursi.

Penghitungan suara masih berlangsung, namun  Netanyahu melalui media sosial menyatakan telah memenangi pemiiihan suara dan mengalahkan lawan lawannya.

Meski belum final, Netanyahu bahkan telah  langsung menyampaikan ucapan terima kasih kepada  para pendukungnya melalui Twitter.  Netanyahu mengklaim bahwa kemenangannya adalah kemenangan besar untuk Israel. Lawan politik yang tergabung dalam Partai Biru Putih dan berselisih angka sedikit dari Partai Likud, menyatakan sangat kecewa dengan hasil pemilihan umum kali ini. 

Kemenangan Benyamin Netanyahu, sangat boleh jadi didorong oleh kampanye yang dilakukannya menjelang pemungutan suara.

Seperti pernyataan bahwa pemerintahan Netanyahu setuju dengan rencana pembangunan 1800 pemukiman baru di wilayah tepi barat. Keputusan itu diambil Kamis, 27 Februari, lima hari sebelum rakyat Israel memberikan suaranya.

Hal itu sekaligus telah menyiratkan arah politik Israel atas negara dan rakyat Palestina.  Sebelumnya Netanyahu bahkan sudah menyetujui rencana pembangunan pemukiman Yahudi di tepi barat sebanyak 3500 rumah.

Keputusan Netanyahu   telah  mendapat kecaman dari organisasi internasional lantaran semakin mendekat ke wilayah  negara Palestina dan tepi barat.Tindakan  Netanyahu dan pengakuan kemenangannya, menyiratkan kebijakan Israel tidak akan berubah, bahkan bisa jadi akan semakin gencar melawan Palestina.

Rakyat Palestina serta negara-negara yang  mendukungnya   sudah harus memperhitungkan kenyataan ini.  Satu hal yang pasti, perjuangan bangsa dan negara Palestina bersama negara negara pendukungnya  masih akan  terus berlanjut sampai Palestina memperoleh kedaulatannya.

Pemerintah Indonesia memberikan potongan harga tiket pesawat terbang menuju 10 destinasi dalam negeri mulai Minggu 1 Maret hingga 31 Mei 2020. Diskon diberikan untuk penerbangan ke 10 destinasi wisata yakni Batam, Denpasar, Yogyakarta, Lombok, Labuan Bajo, Malang, Manado, Silangit, Tanjung Pandan, dan Tanjung Pinang. Demikian diumumkan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam konferensi pers di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu 29 Februari lalu. Langkah tersebut diambil terkait wabah virus corona Covid-19 yang telah menurunkan aktivitas pariwisata di seluruh dunia.

Budi Karya Sumadi menjelaskan, pemerintah menyediakan dana tunai lebih dari 500 miliar rupiah. Potongan yang diberikan pemerintah sebesar 30 persen ke sepuluh destinasi. Dana itu kemungkinan bertambah apabila penumpang bertambah. Menteri Perhubungan memperkirakan jumlah penumpang yang mendapat diskon tiket pesawat dalam kurun waktu tiga bulan itu berkisar 430 ribu kursi.

Potongan harga tiket akan diberikan untuk 25 persen dari setiap penerbangan. Artinya, jika satu pesawat memiliki kapasitas penumpang sebanyak 100 kursi, berarti ada 25 kursi yang diberikan diskon.

Presiden Joko Widodo telah melakukan rapat terbatas dua kali guna mencari solusi terhadap aktivitas pariwisata dalam negeri yang sedang menurun, terutama akibat wabah virus corona.

Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Novie Riyanto, dampak virus corona telah menyebabkan sejumlah negara memberikan larangan bepergian dan membuat jumlah penumpang pesawat menurun signifikan. Ia memberi contoh penerbangan dari dan ke Bali, biasanya rata-rata ada 470-480 pergerakan pesawat per hari. Saat ini tinggal 400 pergerakan.

Selain pemberian diskon tiket pesawat penumpang, pemerintah juga memberikan insentif kepada perusahaan penyedia hotel di sepuluh destinasi tersebut dengan membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN). Kebijakan itu dilakukan melalui Kementerian Keuangan yang akan memberikan subsidi ke hotel atau penundaan PPN. Tambahan insentif diberikan pula untuk biro perjalanan yang mengurusi wisatawan mancanegara. Insentif tersebut diberikan Kementerian Pariwisata.

Pemerintah mengakui dampak dari virus corona atau Covid-19 akan memukul perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo mengalokasikan anggaran senilai 10,3 triliun rupiah untuk merealisasikan paket kebijakan guna meminimalisir perlambatan pertumbuhan ekonomi. Terutama mengantisipasi terkait dengan industri pariwisata dan turunnya turis akibat corona dan juga terkait dengan bagaimana membuat stimulus agar daya beli masyarakat dapat bertahan.

Pemerintah di antaranya akan memberikan tambahan uang kepada keluarga penerima manfaat sebanyak 30 persen menjadi 200.000 rupiah. Hal itu dikatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas soal dampak Covid-19 terhadap ekonomi Indonesia di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa,25 Februari lalu. Kenaikan tersebut berlaku selama 6 bulan dan akan dimulai Maret 2020. Selain itu, pemerintah juga menambah kuota rumah subsidi sebanyak 175.000 unit, sehingga menjadi 330.000 unit.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, rumah bersubsidi menjadi fokus pemerintah agar konsumen dapat menyerap stok rumah yang telah dibangun. Dengan adanya subsidi tersebut, pemerintah berharap menghabiskan stok lama dan memunculkan stok baru.

Sementara itu, terkait sektor pariwisata, pemerintah menyiapkan insentif untuk penerbangan luar negeri, subsidi tiket pesawat domestik, dan juga pembebasan pajak hotel dan restoran. Ia berharap ini akan menstimulasi daerah pariwisata serta kegiatan ekonomi masyarakat.

Lebih lanjut subsidi terhadap penerbangan domestik akan diberikan dalam bentuk diskon tiket 30 persen. Hal ini akan berlaku untuk 10 destinasi wisata yang berlaku sejak Maret 2020 hingga Mei 2020. Destinasi wisata yang dimaksud adalah Danau Toba di Sumatra Utara, Yogyakarta, Malang di Jawa Timur, Manado di Sulawesi Utara, Bali, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, Bangka Belitung, serta Batam dan Bintan di Kepulauan Riau.

Akan diberlakukan pula pembebasan pajak hotel dan restoran di 10 destinasi wisata tersebut. Terkait hal ini pemerintah menyiapkan dana hibah yang akan diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebanyak 3,3 triliun rupiah untuk 33 kabupaten dan kota. Sri Mulyani menjelaskan pajak hotel dan restoran tersebut merupakan satu sumber pendapatan asli daerah. Dana hibah dari pemerintah pusat memastikan daerah tidak kehilangan pendapatan utama. Seluruh tambahan anggaran, menurut Sri Mulyani berasal dari pos cadangan yang memang sifatnya untuk membiayai sesuatu yang tidak terencana. Apakah untuk bencana atau merespons kondisi yang terjadi seperti saat ini.

Untuk mencegah penyebaran virus Corona baru atau Covid 19, pemerintah Arab Saudi menghentikan sementara kedatangan jemaah umroh dari berbagai negara, termasuk Indonesia.  Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menginstruksikan bahwa saat ini, arus masuk jemaah ke Arab Saudi untuk melakukan umroh, dan mengunjungi Masjid Nabawi di Madinah dihentikan sementara. Tentu saja, kebijakan yang diambil oleh pemerintah Saudi Arabia patut diapresiasi untuk mencegah penyebaran virus Corona terhadap warga Saudi dan sesama Jemaah umroh.

Namun sebagai penganut agama Islam di berbagai negara di dunia, hal ini mengejutkan ratusan juta calon jemaah umroh yang hendak melakukan ibadah umroh. Tetapi memang Mekkah dan Madinah dua tempat suci bagi umat Islam tempat berkumpulnya warga dunia dalam jumlah besar menjadi tempat yang sangat rentan terhadap penyebaran virus Corona. Jika ini tidak diantisipasi dengan baik, penyebaran virus Corona akan mengakibatkan dampak buruk bagi warga dunia.

Langkah pemerintah Saudi Arabia perlu didukung oleh khususnya negara-negara Muslim dengan mengadakan dukungan tenaga medis dan bantuan teknis yang dibutuhkan, hingga langkah antisipatif yang efektif  dapat segera ditemukan dan diaplikasikan. Sehingga, umat Muslim tidak perlu terlalu lama menunggu untuk kembali melaksanakan ibadah umroh. 

Pemerintah Saudi Arabia belum menyampaikan sampai kapan penghentian sementara berlaku. Tentu saja, seluruh umat Muslim dunia yang hendak beribadah baik umroh maupun haji berharap dan mendoakan penghentian itu segera berakhir. Pada akhirnya, mereka dapat menunaikan puncak pelaksanaan ibadah haji sebagai rukun Islam ke-5 ke Tanah Suci, Mekkah pada pertengahan tahun ini. Insya-Allah!