VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Indonesia berencana memulangkan para Warga Negara Indonesia –WNI yang berada di kapal pesiar Diamond Princess yangsedang dinegosiasikan dengan pemerintah Jepang untuk evakuasi. Memulangkan para WNI yang terkena bencana wabah di luar negeri tidak semudah dengan memulangkan warga yang terkena kasus imigrasi. Namun, rencana kepulangan dari daerah bencana butuh proses panjang. Selain diplomasi antar-negara, pemerintah juga harus menyediakan daerah khusus untuk mengobservasi sebelum para WNI tersebut kembali ke asalnya masing-masing.

Terkait pemulangan WNI di kapal pesiar, Presiden Joko Widodo di Jakarta Rabu 26 Februari, mengatakan bahwa proses evakuasi WNI Anak buah Kapal –ABK  kapal pesiar Diamond Princess masih menunggu proses diplomasi dengan pemerintah Jepang. Menurut Presiden Presiden Joko Widodo,  saat ini, Indonesia sedang mengevakuasi 188 WNI ABK World Dream dari Hong Kong. Dia mnegaskan proses evakuasi WNI dilakukan secara bertahap. Usai ABK World Dream, nanti dibicarakan proses WNI di Kapal Diamond Princess di Jepang. Presiden Joko Widodo juga menjelaskan keputusan pemulangan WNI di luar negeri terkait wabah virus, Covid-19  harus ekstra hati-hati. Karena hal itu menyangkut 267 juta penduduk Indonesia. Pemindahan itu harus tepat seperti apa yang dilakukan di Pulau Natuna.

Sementara itu, Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto memastikan, 9 WNI yang bekerja sebagai ABK Diamond Princess terkena virus dirawat dengan baik oleh otoritas Jepang. Dari sembilan WNI itu, lima orang di antaranya dirawat di rumah sakit, sedangkan empat orang masih di kapal.  Sedangkan, sisanya  69 orang masih dalam kondisi sehat. Dia juga menegaskan, evakuasi harus dilakukan secara hati-hati guna menghindari penyebaran virus corona di Tanah Air.

Saat ini, Pemerintah Indonesia sangat serius melakukan penanganan penangkalan penyebaran virus corona. Karena Indonesia ingin mempertahankan zona hijau dalam penyebaran virus. Berkaca dari wabah Flu Burung pada tahun 2004 yang berhasil dituntaskan pada 2017 dengan upaya cukup melelahkan. Wajar jika pemerintah melakukan tindakan lebih selektif serta melakukan hal-hal baru seperti  penunjukan daerah tertentu: Pulau Natuna dan Pulau Sebaru sebagai rehabilitasi dan observasi para WNI yang berasal dari negara terkena wabah virus corona.

Selain itu, pemeriksaan intensif dan teliti para terduga korban virus corona di beberapa rumah sakit menunjukan kemampuan yang cukup handal para dokter dan ahli medis Indonesia dalam menangani para korban dan  menghadapi serangan serta ancaman virus tersebut. Selain dari pihak medis, pihak otoritas pintu masuk dari luar negeri, seperti Bandara dan Pelabuhan di setiap daerah juga disiagakan dan dilakukan pengawasan secara teliti dan akurat agar tidak terjadi penyebaran ke Indonesia.

Merebaknya wabah Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) menjadi fokus pembahasan pada pertemuan Khusus Menteri Luar Negeri ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok - RRT di Vientienne, Laos, Kamis, 20 Februari 2020. Seperti dikutip laman kemlu.go.id  Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi  mengatakan, diperlukan kolaborasi negara di kawasan khususnya antara negara-negara ASEAN dan RRT untuk mencegah dan memberantas wabah COVID-19 di kawasan. Menurutnya wabah COVID-19 telah menjadi tantangan global yang tidak mengenal batas negara, dunia tidak memiliki pilihan lain kecuali berkolaborasi. Retno Marsudi secara khusus menyampaikan tiga  langkah penting untuk meningkatkan kolaborasi negara di Kawasan.

Pertama, koordinasi erat antara negara di kawasan untuk mencegah, mengendalikan dan meminimalkan dampak wabah COVID-19 merupakan langkah penting. Retno Marsudi menjelaskan, pertukaran informasi antara negara ASEAN-RRT sangat penting. Kemampuan mekanisme ASEAN-RRT dalam mengatasi wabah SARS tahun 2003 memberikan pelajaran berharga bagi ASEAN dan RRT dalam menghadap wabah COVID-19 ini . Dalam pertemuan tersebut, Indonesia mengusulkan adanya jalur komunikasi hotline antara ASEAN-RRT untuk melakukan pertukaran informasi terbaru

Langkah kedua yang disampaikan adalah mekanisme ASEAN-RRT dalam menghadapi krisis wabah endemic seperti COVID-19 harus diperkuat. Ketiga, memperkuat strategi komunikasi menjadi sebuah keharusan. Indonesia mengusulkan pembentukan ASEAN-China Ad-Hoc Health Ministers Joint Task Force.

Menlu RI menekankan Gugus Tugas  ini dapat memfokuskan kerja sama untuk pertukaran informasi dan data khususnya penanganan wabah COVID-19, pertemuan tim ahli dan mendorong riset dan produksi bersama untuk deteksi virus dan vaksin.

Langkah ketiga untuk memperkuat kolaborasi kolaborasi negara di Kawasan adalah memperkuat strategi komunikasi menjadi sebuah keharusan.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga  memaparkan Komunikasi dan edukasi publik terkait wabah COVID sangat penting untuk mencegah kepanikan dan kebingunan masyarakat akibat wabah ini. Narasi publik yang akurat dan kampanye yang terkoordinasi akan memberikan kepercayaan dan sentiment publik yang baik untuk mencegah stigmatisasi dan meminimalkan berita bohong atau hoaxes yang hanya akan memperburuk situasi. Dalam kesempatan ini Indonesia juga menyampaikan bahwa Indonesia siap berbagi pengalaman dalam penanganan wabah dan penyakit tropis.

Menlu menyampaikan apresiasi kepada pemerintah RRT atas fasilitasi terhadap pemulangan 237 WNI dari Provinsi Hubei dan Kota Wuhan. Pemulangan 237 WNI dari Provinsi Hubei dan Kota Wuhan telah dilaksanakan tanggal 1 Februari 2020/.

Pemerintah menggandeng Denmark dan Korea Selatan dalam meluncurkan program nasional kemitraan untuk pertumbuhan ramah lingkungan dan tujuan global atau Partnering for Green Growth and Global Goals-P4G National Platform. Program ini bertujuan mencapai pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Peluncuran dilaksanakan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa di Jakarta, Senin (24/2/2020).

Dalam sambutannya Suharso mengatakan, perubahan adaptasi dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dibutuhkan agar pembangunan menjadi lebih ramah lingkungan. Hal itu bertujuan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim global.

Masyarakat dunia kini dihadapkan pada terjadinya perubahan iklim global. Selain perubahan adaptasi, kolaborasi berbagai pemangku kepentingan dibutuhkan agar pembangunan menjadi lebih ramah lingkungan.

Suharso Monoarfa berharap, Indonesia P4G National Platform ini dapat berperan penting dalam mendorong dan mempercepat pembangunan berkelanjutan di tengah tantangan perubahan iklim ini. Dikatakannya, dampak perubahan iklim meningkatkan intensitas dan frekuensi bencana. Kenaikan suhu global yang telah mencapai 1,1 derajat celsius pada tahun ini dibandingkan tahun 1800-an lalu juga mengancam berbagai sektor kehidupan, terutama pertanian dan perikanan, sehingga bisa memperdalam ketimpangan sosial.

Suharso Monoarfa menambahkan, perubahan iklim sudah menjadi perhatian semua negara. Pemerintah Indonesia juga sudah menetapkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27,3 persen sebagai salah satu dari enam target pembangunan nasional 2020-2024.

Untuk memenuhi target penurunan emisi ini, Indonesia dituntut memperbaiki mutu lingkungan, menggunakan energi bersih, efisiensi sumber daya alam, dan mengurangi deforestasi, terutama di lahan gambut. Saat ini P4G mendukung sejumlah kemitraan di Indonesia, salah satunya percepatan akses pendanaan dan penyelarasan kebijakan dalam mengatasi hambatan bagi sektor swasta untuk berinvestasi dalam efisiensi energi.

Di sisi lain, Pemerintah Indonesia juga menyadari pentingnya pembangunan berkualitas guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) pada 2030. Platform diharapkan mendukung terjalinnya bentuk kemitraan baru dan inovatif dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau, serta membantu mempercepat pencapaian target pembangunan berkelanjutan ini.

Peluncuran Indonesia P4G National Platform ini juga dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Pangan Denmark Lea Wermelin, Menteri Lingkungan Hidup Republik Korea Cho Myung-rae, Duta Besar Denmark untuk Indonesia Rasmus A. Kristensen, Duta Besar Republik Korea Selatan untuk Indonesia Kim Chang-beom, serta Perwakilan Kedutaan Besar Belanda Ardi Stoios-Braken, dan sejumlah pejabat lain. 

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mendukung koperasi simpan pinjam untuk menerapkan dan mengaplikasikan modernisasi teknologi yang transparan sekelas perbankan agar pelayanan terhadap anggota semakin meningkat. Dalam pertemuan dengan pengurus Asosiasi Koperasi Simpan Pinjam Indonesia (Askopindo), di kantornya, Jumat (21/2), Teten Masduki mengatakan, modernisasi juga sebagai langkah untuk menghadapi persaingan zaman di era teknologi finansial.

Sementara itu Ketua Umum Askopindo Sahala Panggabean mengatakan, selama ini ada kesan koperasi dipinggirkan, tapi sekarang pemberdayaan koperasi mengarahkan pada upaya agar koperasi naik kelas. Koperasi juga mulai masuk sektor usaha skala besar seperti komoditas pangan, maritim, dan teknologi sesuai program dari pemerintah.

Pertemuan dengan menteri Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dimaksudkan untuk melaporkan rencana Askopindo akan mengadakan kongres pada Juni 2020. Sahala menjelaskan dalam kongres tersebut semua Koperasi Simpan Pinjam dapat bersatu untuk mengakselerasi kemajuan moderninasi KSP yang profesional berbasis digital dan naik kelas. Menurut Sahala modernisasi dan digitalisasi Koperasi Simpan Pinjam pasti akan sangat penting dibahas di era disrupsi agar menjadi perhatian di era perubahan zaman bagi KSP. Harmonisasi pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah-UMKM di 18 kementerian dan lembaga jadi kebijakan satu pintu juga menarik untuk dibahas.

Dalam Kongres Askopindo yang diadakan pada Juni 2020 mendatang akan digelar pula rangkaian seminar yang membahas topik menarik seputar penguatan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah-UMKM sebagai arus utama transformasi ekonomi nasional.

Sahala mengatakan, dalam Kongres KSP Nasional nantinya, Askopindo akan meluncurkan Gerakan Nasional Transformasi Seribu Koperasi Modern guna Mencetak Sejuta Wirausaha Milenial. Adapun gerakan ini dimaksudkan pula mendukung program Kartu Pra Kerja dari Presiden Joko Widodo.

Sahala melaporkan, dari total sekitar 120 ribu jumlah koperasi, 20 ribu diantaranya adalah koperasi simpan pinjam.

Menanggapi rencana penyelenggaraan Kongres Askopindo tersebut, Menteri Teten mengatakan, pemerintah pasti membutuhkan peran asosiasi untuk menerjemahkan program pemerintah agar konkrit terlaksana. Teten Masduki memastikan pemerintah mendukung rencana Kongres Askopindo guna akselerasi perwujudan Modernisasi Koperasi dan UMKM.