VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Pemerintah menyiapkan berbagai strategi untuk mengantisipasi penurunan kinerja neraca perdagangan yang diakibatkan mewabahnya virus Corona, Covid-19. Tiongkok menjadi pangsa pasar ekspor non-migas terbesar di Indonesia. Secara tidak langsung, hal tersebut mulai berdampak terhadap neraca perdagangan Indonesia. Demikian dikatakan Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Bobby Hamzar Rafinus, saat membuka acara “Penanaman Perdana Tanaman Pisang Cavendish Pengembangan Hortikultura Berorientasi Ekspor”, di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, Selasa (18/2). Acara tersebut juga dihadiri Bupati Bener Meriah, Tengku H. Sarkawi.

Seperti dikutip Bisnis Indonesia, Bobby mengatakan, salah satu yang disiapkan adalah mendorong ekspor produk-produk potensial berdaya saing tinggi di pasar global. Selain itu, pemerintah juga melakukan diversifikasi pasar ekspor ke luar negara tujuan utama, misalnya Timur Tengah, dan mengoptimalkan produksi dalam negeri dengan mendorong peningkatan kinerja ekspor produk-produk yang berasal dari sektor lain, seperti sektor pertanian. Menurut Bobby, sebagai negara agraris, peran sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi nasional memang semakin penting dan strategis.

Bobby Hamzar Rafinus mengatakan, meningkatnya kinerja ekspor sektor pertanian, salah satunya didorong oleh peningkatan ekspor subsektor hortikultura, khususnya buah-buahan tahunan. Pisang merupakan salah satu komoditas buah-buahan tahunan yang memiliki prospek bagus karena memiliki nilai ekonomi tinggi dan potensi pasar yang masih terbuka luas. Menurut data dari Trade Map International Trade Statistics (ITC) sepanjang 2018, Indonesia telah mengekspor pisang sekitar 30 ribu ton atau senilai lebih dari 14 ribu dolar Amerika ke seluruh dunia. Ekspor pisang terbesar adalah ke Tiongkok.

Untuk mempercepat program peningkatan ekspor produk pertanian, Kementerian Koordinator Perekonomian mendorong pengembangan hortikultura berorientasi ekspor sebagai salah satu program prioritas melalui kerjasama kemitraan pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan petani. Program ini telah berhasil dilakukan dalam pengembangan komoditas ekspor pisang dan nanas yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, di provinsi Lampung. Keberhasilan ini menjadi acuan pelaksanaan di daerah-daerah lainnya. 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI mengatakan Indonesia berkomitmen untuk berkontribusi kepada dunia terkait pengendalian perubahan iklim pada 2030 dalam upaya pencegahan kenaikan temperatur dua derajat celsius.

Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) Ruandha Agung Sugardiman di Jakarta, Selasa, menyatakan, hal ini dilakukan dengan menurunkan emisi gas rumah kaca 29 persen melalui upaya sendiri dan sampai dengan 41 persen dengan dukungan bantuan luar negeri.

Komitmen tersebut pada hakikatnya telah disampaikan pula dalam "Nationally Determined Contribution" atau kontribusi yang ditentukan secara nasional. Hal tersebut merupakan bagian penting dari "Paris Agreement" atau perjanjian Paris yang telah diratifikasi Indonesia pada 2016.

Ruandha Agung Sugardiman juga mengatakan, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial dan mata pencaharian serta ketahanan ekosistem dan lansekap.

Untuk itu, pemerintah telah mengambil beberapa langkah terkait komitmen tersebut melalui penyiapan regulasi serta implementasi program-program langsung di tingkat masyarakat termasuk Program Kampung Iklim.

Menurut Sugardiman tantangan utama dalam perubahan iklim adalah menjelaskan tentang perubahan iklim dengan bahasa yang dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat luas. Dikatakannya, saat ini, pemerintah terus berupaya melakukan pengarusutamaan dan integrasi perubahan iklim serta kebencanaan ke dalam perencanaan pembangunan baik di level nasional maupun daerah.

Bahkan, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden 18 tahun 2020 merefleksikan perhatian pemerintah yang besar pada isu perubahan iklim. Hal ini dapat dilihat dari salah satu babnya yang secara khusus membahas lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Namun, upaya pengendalian perubahan iklim tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah saja, melainkan juga memerlukan peran swasta, lembaga swadaya masyarakat, akademisi dan masyarakat. Selain itu, kerja sama bilateral dan multilateral juga digalang untuk mendukung pengendalian perubahan iklim di Indonesia.

Menteri Perdagangan Republik Indonesia Agus Suparmanto berkunjung ke Amerika Serikat dari 13 hingga 15 Februari lalu, untuk mengupayakan peningkatan ekspor dan menghilangkan hambatan perdagangan antara Amerika Serikat dan Indonesia.

Pada hari pertama kunjungannya, Agus Suparmanto bertemu dengan perwakilan dari Kantor Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (United State Trade Representative/USTR) di Washington. Mereka membahas fasilitas keringanan bea masuk atau Generalized System of Preferences (GSP). Agus menjelaskan dalam pertemuan yang digelar Kamis pagi tersebut, USTR disebutnya telah sepakat soal sejumlah hal yang belum selesai dirundingkan.

Sejumlah hal itu, diantaranya terkait dengan asuransi yang telah rampung urusannya dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga regulasi impor produk hortikultura yang baru, setelah AS memenangkan gugatan terhadap RI di Badan Penyelesaian Sengketa dan Badan Banding WTO. Agus Suparmanto berharap soal GSP selesai dibahas, sebelum kedatangan Presiden Joko Widodo ke Las Vegas untuk menghadiri Association of Southeast Asian Nation-US (ASEAN-US) Summit pada pertengahan Maret mendatang.

Pada hari kedua kunjungannya, Menteri Agus Suparmanto menerima sejumlah perwakilan pengusaha Amerika Serikat yang tergabung dalam US-ASEAN Business Council (US-ABC). Mereka membahas sejumlah hambatan perdagangan, termasuk dalam  bidang e-commerce. Usai pertemuan Agus Suparmanto menjelaskan, aturan e-commerce memang dibuat untuk mendata bisnis di platform elektronik yang dilakukan di Indonesia. Tujuan aturan tersebut melindungi konsumen di Indonesia.

Sementara itu, delegasi US-ABC yang dipimpin President & CEO US-ASEAN Business US-ASEAN Business Council Alexander C. Feldman berharap, Indonesia bisa meningkatkan upaya agar siap menerima investasi Information and Communication Technology-ICT yang datang, terutama dalam hal regulasi, infrastruktur, serta mengurangi hambatan investasi di bidang itu.

Agus Suparmanto juga menjelaskan soal perkembangan Omnibus Law yang disebutnya akan dapat memudahkan para investor dan pebisnis yang menanamkan modalnya di Indonesia.

Omnibus Law juga disebutnya menjadi salah satu kebijakan yang ditunggu pengusaha karena banyak aturan yang memberatkan pengusaha, umumnya terkait dengan perizinan, yang akan disederhanakan.

Dalam pertemuan tersebut hadir pula Menteri Koordinator bidang  Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate serta Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar.

Selain membahas mengenai perkembangan bidang perdagangan, dalam pertemuan itu delegasi Indonesia juga mempromosikan potensi investasi, termasuk soal peluang investasi pembangunan di ibu kota baru. 

Negeri Jiran Malaysia mengalami guncangan politik di dalam negeri. Kesepakatan antara Mahathir Muhammad dengan rekannya Anwar Ibrahim berujung drama politik, ketika Mahathir Muhammad, politisi senior berusia 94 tahun itu mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri Malaysia. Guncangan politik di Malaysia terjadi ketika tiba tiba Mahathir Muhammad mengirimkan surat pengunduran dirinya kepada Raja Malaysia Yang Dipertuan Agung  Sultan Abdullah Senin (24/2).  Padahal pekan lalu, Mahathir masih menyatakan akan terus menjadi Perdana Menteri Malaysia hingga terselenggaranya KTT Asia Pacific APEC di Kuala Lumpur hingga November 2020.

Kejutan politik pasca pengunduran Mahathir Muhammad adalah langkah yang dilakukan Raja Malaysia Sultan Abdullah. Kepala Negara Malaysia itu menunjuk Mahathir Mohammad sebagai Perdana Menteri sementara, atau ad interim. Untuk menghindari kekosongan pemerintahan, Yang Dipertuan Agung Malaysia menugasi Mahathir Muhammad menjalankan pemerintahan sampai terpilihnya Perdana Menteri Malaysia yang baru beserta kabinetnya.

Seiring dengan penugasan Mahathir sebagai PM ad interim, Raha Abdullah memberhentikan  seluruh anggota kabinet. Dalam kabinet yang dibubarkan itu terdapat  Wakil Perdana Menteri Wan Azizah Wan Ismail yang merupakan istri dari Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR), Anwar Ibrahim. Sebelum menerima pengunduran diri Mahathir Muhammad, Yang Dipertuan Agung Sultan Abdullah sudah bertemu Anwar Ibrahim dan Wan Azizah. 

Indikasi akan terjadinya krisis politik di negeri Jiran itu muncul saat adanya kabar  bahwa  Mahathir akan membentuk  koalisi baru yang akan didukung oleh kubu oposisi Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) dan Partai Islam Se-Malaysia (PAS). Koalisi baru itu tentu akan membuyarkan   koalisi yang tengah berkuasa,  Pakatan Harapan,  yang berencana   menjadikan Anwar Ibrahim sebagai pengganti Mahathir Muhammad pada bulan Mei 2020. Anwar Ibrahim yang kecewa, telah mengecam konspirasi politik yang meruntuhkan komitmen untuk menjadikannya Perdana Menteri Malaysia menggantikan Mahathir Muhammad. Koalisi baru yang konon rencananya akan  dibentuk Mahathir sebelum pengunduran dirinya sebagai Perdana Menteri, memungkinkan Menteri Ekonomi Azmin Ali berpeluang menggantikan Anwar Ibrahim. Bahkan ada yang menengarai Azmin Ali yang nota bene  merupakan kepercayaan Anwar Ibrahim, adalah sosok yang mengusulkan adanya koalisi baru yang  semula memang akan dibentuk Mahathir Muhammad dan  memungkinkan dirinya menjadi Perdana Manteri.

Adagium bahwa tidak ada teman maupun lawan  abadi dalam politik, yang ada hanyalah kepentingan,  dapat dijadikan acuan dalam memandang krisis politik di Malaysia yang belum dapat diketahui bagaimana akhirnya.