Komisi Pemilu Afghanistan 18 Februari 2020, secara resmi mengumumkan Ashraf Ghani terpilih lagi sebagai Presiden Afghanistan untuk periode kedua. Dalam Pilpres Afghanistan ini, Ghani meraih 50,64% atas rivalnya Abdullah Abdullah. Politik Afghanistan berada dalam polemik setelah saingan utama Presiden Ashraf Ghani menolak hasil awal pemilihan September. Tim Abdullah mengajukan ribuan bukti kecurangan tentang hasil awal dan mengatakan puluhan ribu suara untuk Ghani adalah penipuan. Dia menolak hasil penghitungan setelah diumumkan dengan menyebut dirinya “pemenang berdasarkan suara bersih.”
Kembali terpilihnya Ashraf Ghani sebenarnya juga menjadi sorotan. Mengingat pada 2014, putaran kedua digelar di tengah keluhan kecurangan besar-besaran. Setelah kesepakatan yang difasilitasi AS, Ghani pun menjadi presiden, berbagi kekuasaan dengan Abdullah di Pemerintahan Persatuan Nasional. Kedua figur ini telah berbagi kekuasaan selama lima tahun terakhir dalam pemerintah persatuan yang dibentuk oleh Amerika Serikat setelah adanya dugaan penipuan dan korupsi yang meluas dalam jajak pendapat 2014. Taliban, yang digulingkan oleh pasukan AS pada 2001menuntut penarikan pasukan asing dari negara itu, dan mengecam pemilu sebagai 'penipuan'. Kelompok Taliban bahkan sempat mendesak warga Afghanistan untuk memboikot pemungutan suara dan mengancam akan menyerang pasukan keamanan, memblokade jalan dan menargetkan tempat pemungutan suara di seluruh negeri. Lebih dari 72.000 personel keamanan telah dikerahkan ke 49.402 tempat pemungutan suara nasional, sementara 410 pusat pemungutan suara ditutup Sabtu karena kekhawatiran keamanan
Dengan selesainya proses Pemilu di Afghanstan, sebenarnya pekerjaan rumah Presiden terpilih masih cukup banyak. Diantaranya, memastikan rival politiknya mendukung masa kepemimpinannya hingga selesai, dan mengamankan negosiasi dengan Taliban.
Semoga Afghanistan dapat mengatasi berbagai masalah yang tengah dihadapi.
Presiden Joko Widodo menyatakan keinginannya untuk memberikan stimulus atau insentif bagi sektor pariwisata berupa diskon bagi wisatawan mancanegara terkait mewabahnya COVID-19 atau virus Corona akhir-akhir ini. Presiden mengungkapkan hal itu saat rapat terbatas bertema Peningkatan Peringkat Pariwisata Indonesia di Kantor Presiden Jakarta, Senin, 17 Februari.
Menurut Presiden ia telah bertemu dengan Menteri Keuangan untuk bersama-sama menghitung diskon yang mungkin diberikan untuk dunia pariwisata dalam menghadapi dampak merebaknya virus Corona.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah memberikan keterangan terkait insentif untuk maskapai penerbangan, menyusul lesunya penerbangan karena terdampak virus Corona. Salah satunya adalah pengurangan kewajiban penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk maskapai penerbangan.
Menteri Perhubungan juga telah membahas dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan bertemu dengan seluruh operator penerbangan dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Kedua Menteri sepakat untuk memberikan insentif atau membuat paket wisata antara maskapai dan hotel agar dapat membangkitkan lagi gairah wisata dan penerbangan yang tengah lesu.
Menurut Budi Karya Sumadi, penerbangan berkurang sebesar 30 persen, terutama dari dan ke Tiongkok, karena dampak virus corona. Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio menyebutkan potensi kerugian di sektor pariwisata akibat serangan virus corona mencapai 2,8 miliar dolar AS atau Rp38,2 triliun. Angka tersebut, jika dihitung dari kunjungan jumlah wisatawan Tiongkok ke Indonesia selama satu tahun.
Usai rapat dengan Presiden Senin lalu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio menjelaskan, besaran perhitungan diskon memang masih belum ditetapkan. Namun diperkirakan antara 25-30 persen ke destinasi-destinasi wisata populer di Indonesia. Seperti Bali, Likupang, Sulawesi Utara, Bintan, Batam, Yogyakarta, Lombok, Labuan Bajo, dan yang lainnya.
Patut dihargai gerak cepat pemerintah dalam menghadapi dampak buruk wabah COVID-19 atau virus Corona yang telah menyebar ke 27 negara. Dapat dimaklumi jika sebagian besar penduduk dunia menahan diri untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, bahkan untuk berbisnis sekalipun, apalagi untuk berwisata, dengan alasan keselamatan. Situasi ini terjadi justru pada saat Indonesia sedang berjuang membangun sektor pariwisata sebagai andalan penerimaan negara.
Namun patut dipertimbangkan pula pasar domestik yang juga besar. Dengan jumlah penduduk sekitar 260 juta orang, sektor pariwisata dalam negeri juga dapat digairahkan. Pelancong domestik juga akan senang jika pemerintah juga memberi insentif kepada mereka dengan berbagai diskon dan berbagai event menarik. Diskon sebaiknya tidak hanya berlaku untuk penerbangan saja, tetapi juga berbagai moda transportasi lain seperti kapal laut, kereta api dan bus. Publik menunggu aksi pemerintah.
Tahun ini Indonesia kembali mengadakan Sensus Penduduk yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan menggunakan dua metode, daring (online ) dan wawancara langsung dengan petugas. Metode daring dilakukan secara mandiri mulai hari Sabtu 15 Februari hingga 31 Maret 2020. Adapun metode konvensional atau petugas mengunjungi rumah penduduk, dimulai Juli 2020 untuk masyarakat yang belum terdata secara daring.
Hasil sensus penduduk untuk yang ketujuh kalinya dilakukan Indonesia ini diharapkan menjadi solusi dalam mengatasi kesimpangsiuran data kependudukan serta dapat digunakan untuk mengoptimalkan manfaat bonus demografi yang akan dinikmati Indonesia. Sensus tidak hanya untuk mendapatkan informasi kapan dimulainya bonus demografi, tetapi juga apa yang harus dilakukan pemerintah berkaitan dengan itu.
Indonesia diperkirakan akan mengalami bonus demografi, yaitu saat jumlah usia produktif antara 15- 64 tahun lebih banyak dari jumlah usia tidak produktif di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun, pada tahun 2030.
Menurut Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Badan Pembangunan Nasional [Bappenas] Pungky Sumadi, salah satu data terpenting yang akan diperoleh dari sensus penduduk adalah tentang kemiskinan penduduk. Selama ini masalah data kemiskinan dinilai kurang akurat sehingga harus ada kolaborasi dari pemerintah pusat dan daerah untuk akurasi data dalam mengatasi kemiskianan.
Sementara Sekretaris Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, I Gede Suratha mengatakan, Sensus Penduduk 2020 akan membuat perencanaan hidup kaum milenial lebih matang. Dengan begitu, peluang sukses di masa depan akan terbuka lebih luas di berbagai sektor.
Hasil Sensus Penduduk 2020 diharapkan akan menjadi menjadi basis data yang akurat untuk menentukan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam Sensus Penduduk 2020 kali ini sangat penting untuk membantu pemerintah dalam menyusun kebijakan yang pada akhirnya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.
Pemerintah Indonesia terus berupaya membuka peningkatan akses pasar ekspor Indonesia ke Selandia Baru untuk akses pasar tenaga kerja dan produk pertanian sehingga hubungan bilateral kedua negara terus meningkat. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Iman Pambagyo yang menjadi ketua Delegasi RI saat menghadiri Forum Senior Official’s Meeting on Trade and Investment Framework (SOMTIF) ke-7 di Wellington, Selandia Baru, Rabu,12 Februari 2020. Iman Pambagyo lewat keterangannya di Jakarta, Jumat, 14 Februari mengatakan, pada SOMTIF kali ini, delegasi RI memperjuangkan akses pasar tenaga kerja Indonesia agar dapat memasuki Selandia Baru. Selain itu, juga akses untuk produk buah-buahan tropis Indonesia, khususnya terkait penyelesaian hambatan nontarif untuk produk buah manggis, pisang, nanas, salak, dan mangga.
Menurut Iman Pambagyo, selain isu akses pasar tenaga kerja dan pertanian, Indonesia juga mengundang para investor Selandia Baru ke Indonesia di sektor peternakan, pariwisata, pendidikan vokasional dan tinggi, serta kebudayaan ekonomi kreatif. Kerja sama yang ditawarkan di sektor ekonomi kreatif antara lain perfilman dan animasi. Iman Pambagyo menegaskan, Selandia Baru memiliki industri perfilman yang cukup maju. Banyak film box office yang dibuat di Selandia Baru, seperti the Hobbit dan Lord of the Ring. Oleh karena itu, Indonesia ingin membangun kerja sama melalui forum tersebut. Iman menambahkan, isu-isu yang diupayakan Delegasi RI dalam pertemuan SOMTIF tersebut sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo untuk mengembangkan sumber daya manusia dan meningkatkan kinerja ekspor, termasuk ke Selandia Baru. Ia kembali menegaskan,di tengah perlambatan ekonomi dunia saat ini, SOMTIF memiliki arti penting dalam meningkatkan kerja sama Indonesia dan Selandia Baru.
Senior Official’s Meeting on Trade and Investment Framework-SOMTIF merupakan forum bilateral reguler tahunan antara Indonesia dan Selandia Baru. Forum ini mendiskusikan isu-isu perdagangan dan investasi, sekaligus menjadi momen peningkatan kinerja perdagangan dan investasi melalui kerja sama teknis. SOMTIF mulai dibentuk pada 2005 dan pertama kali dilaksanakan pada 14-15 Juli 2008 di Wellington. Selanjutnya, agenda SOMTIF dilaksanakan secara bergantian oleh kedua negara.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan total perdagangan Indonesia dengan Selandia Baru pada 2019 mencapai 1,2 miliar dolar Amerika. Ekspor Indonesia ke Selandia Baru tercatat sebesar 445,2 juta dolar Amerika dan impor Indonesia dari Selandia Baru tercatat sebesar 763,5 juta dolar Amerika. Produk ekspor utama Indonesia ke Selandia Baru adalah oil cake, batu bara, kayu, dan ban. Sedangkan, produk impor utama Indonesia dari Selandia Baru adalah susu dan krim, mentega, keju, tepung gandum, dan bubur kayu kimiawi. Sementara itu, berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), nilai realisasi investasi Selandia Baru di Indonesia tercatat mencapai 2,6 juta dolar Amerika di 81 proyek. Mayoritas investasi berada di sektor tersier/jasa seperti hotel, restoran, dan pariwisata. Sedangkan perusahaan Indonesia yang berinvestasi di Selandia Baru bergerak di bidang distributor fosfat dansurfaktan. Demikian Indonesiaku kali ini.