VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Kementerian Perhubungan menyiapkan skema pemberian insentif kepada maskapai penerbangan agar tetap bisa bertahan di tengah-tengah dampak dari wabah virus Corona. Demikian dikatakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai rapat dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio dan operator penerbangan di Jakarta, Rabu (12/2). Budi Karya berharap dengan kebijakan ini penerbangan dan perhotelan bisa bertahan, dan akhirnya kesempatan tidak bekerja tidak terjadi. Budi Karya tak ingin karyawan penerbangan dan hotel dirumahkan seperti di Tiongkok.

Pemberian insentif itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, di antaranya pengurangan kewajiban maskapai dalam menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak-PNBP dan pemangkasan tarif mendarat atau landing fee. Menurut Budi Karya operator bandara, maskapai, perhotelan sama-sama harus memberikan insentif.

Selain memberikan insentif, Kementerian Perhubungan juga akan memberikan kemudahan dan tarif-tarif yang lebih murah ke tiga destinasi yang banyak dikunjungi wisatawan Tiongkok, seperti Bali, Manado dan Kepulauan Riau. Insentif tersebut dilakukan terutama agar tarif pesawat jadi lebih murah sehingga orang-orang akan tetap memiliki keinginan untuk berlibur.

Selain itu pemerintah akan mendorong penyelenggaraan kegiatan-kegiatan di tempat tujuan destinasi supaya daerah-daerah itu tetap ramai.

Terkait pengurangan frekuensi pengurangan penerbangan dari ke Tiongkok sebesar 30 persen, Kementerian Perhubungan mengalihkan penerbangan ke Asia Selatan, seperti Pakistan, Bangladesh, dan lainnya. Untuk itu pemerintah meminta kepada maskapai penerbangan Garuda, Batik Air, Lion Air dan Air Asia untuk mencari konektivitas ke Asia Barat.

Sementara itu, Budi menegaskan, tidak ada pengurangan frekuensi untuk pengiriman kargo melalui kapal laut dari dan ke Tiongkok.

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson sedang memikirkan perombakan kabinetnya, setelah berhasil terpilih sebagai kepala pemerintahan Inggris. Dia berhasil menjabat perdana menteri setelah Partai Konservatif yang dipimpinnya memenangi pemilu pasca kisruh Brexit.   Johnson akan merombak kabinet dengan mempertimbangkan penambahan jumlah menteri perempuan.  Penambahan kuota perempuan dalam kabinet Boris Johson dilakukan atas pertimbangan tuntutan berbagai pihak agar Perdana Menteri meningkatkan jumlah menteri perempuan di dalam kabinet.  

Berita di berbagai media di Inggris melaporkan spekulasi akan terjadinya pencopotan setidaknya 3 menteri perempuan dari kabinet Boris Johnson. Tiga nama yang diperkirakan media akan dicopot adalah Theresa Villiers, Andrea Leadsom, dan Liz Truss. Atas spekulasi itu muncul tekanan agar Boris Johnson tetap menempatkan perempuan di dalam kabinetnya. Menanggapi hal itu,  kalangan pemerintah memasikan bahwa sosok perempuan di kabinet akan dipertahankan. Kalangan media dalam negeri memperkirakan ada lima perempuan yang akan masuk dalam kabinet baru Johnson. Jumlah itu lebih banyak dibanding sebelumnya. Pihak internal pemerintahan mengungkapkan, jika saat ini menteri perempuan hanya 18 persen, dalam reshuffle mendatang jumlahnya akan menjcapai 60 persen dari komposisi kabinet.

Perombakan kabinet dilakukan oleh Boris Johnson guna melancarkan jalan pemerintahannya, utamanya mengantisipasi keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Beberapa menteri dalam kabinet saat ini akan diganti.

Sebelum Pemilu dilakukan, Boris Johson sering menghadapi masalah dengan parlemen dan beberapa menteri di kabinetnya. Dalam perspektif itulah, perombakan dilakukan. Selain mengefektifkan pemerintahannya, penambahan jumlah sosok perempuan di kabinet baru juga dapat meningkatkan citra Boris Johnson di mata rakyat Inggris. Untuk itu, Boris Johnson tentu perlu cermat dalam memilih sosok-sosok perempuan yang akan dia pilih. Pertimbangannya tentu bukan sekedar baik di mata masyarakat, tetapi lebih penting kelancaran jalannya pemerintahan.

Presiden Joko Widodo menginstruksikan para menteri ekonomi di Kabinet Indonesia Maju menciptakan kebijakan-kebijakan yang mampu mengurangi nilai impor besi dan baja. Besarnya impor baja menjadi salah satu sumber defisit neraca perdagangan Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total nilai impor besi dan baja Indonesia pada 2019 mencapai 10,3 miliar dolar Amerika, naik tipis dari 2018 yang menyentuh 10,2 miliar dolar Amerika. Dengan nilai sebesar itu, besi dan baja kini jadi komoditas impor terbesar kedua di Indonesia setelah mesin dan perlengkapan elektrik. Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu,12 Februari meminta tren negatif tersebut segera disudahi. Jika kebijakan impor terus dibuka besar-besaran, utilitas pabrik baja lokal tidak akan pernah berkembang dan industri tersebut tidak akan bisa maju. Padahal, menurut presiden Jokowi, industri dalam negeri sudah mampu memproduksi sebagian besi dan baja yang diimpor tersebut.

Oleh karena itu, ia mendorong para menteri ekonomi menyediakan regulasi yang mampu mendorong produksi besi dan baja nasional, seperti penyediaan bahan baku yang lebih mudah dan murah. Presiden Jokowi menegaskan, Indonesia perlu memperbaiki ekosistem penyediaan bahan baku industri baja dan besi, seperti ketersediaan dan kestabilan harga bahan baku. Menurut Presiden, bahan baku dari hasil tambang nasional, dapat diprioritaskan untuk digunakan demi meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Hal tersebut bukan hanya untuk mengurangi impor, tapi juga bisa membuka lapangan kerja.

Dalam menanggapi permintaan Presiden tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang memastikan akan mengurangi impor bahan baku besi dan baja. Langkah itu dilakukan untuk memperkuat daya saing produksi industri nasional sehingga Indonesia tidak terus-menerus bergantung pada baja impor. Salah satu bahan baku yang akan direlaksasi ialah scrap logam atau besi bekas yang merupakan bahan baku produksi baja billet. Dari total kebutuhan 14 juta ton per tahun, industri besi bekas dalam negeri hanya mampu menyuplai 5 juta ton sehingga masih ada sekitar 9 juta ton yang harus didatangkan dari luar negeri. Namun, dengan alasan untuk melindungi industri scrap logam di dalam negeri dan mengurangi impor limbah nonbahan berbahaya dan beracun, impor scrap logam dibatasi hanya 5 juta ton.

Tujuh Kementerian/Lembaga menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Keselamatan Pelayaran dan Perlindungan Lingkungan Maritim, serta Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan dan Wisata Bahari di Kantor Kementerian Bidang Kemaritiman dan Investasi di Jakarta, Rabu, 12 Februari lalu.

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dipimpin oleh Pelaksana tugas Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman dan Investasi Purbaya Yudhi Sadewa. Perjanjian ditandatangani oleh para perwakilan Kementerian/Lembaga seperti, Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata, Badan Informasi Geospasial serta Tentara Nasional Indonesia.

Menurut Purbaya Yudhi Sadewa, penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memadukan, mengharmonisasikan dan memudahkan akses terkait keselamatan perlayaran dan Perlindungan lingkungan maritim, pengelolaan kawasan konservasi perairan, taman nasional laut, taman wisata  dan  wisata bahari.

Selain itu, dalam penandatangan kerja sama itu juga dibahas kekuatan masing-masing kementerian atau lembaga dalam menjaga dan mengawasi laut Indonesia. Hal itu penting dilakukan agar ketika ada permasalahan seperti di perairan Natuna bisa langsung diambil tindakan. Kekuatan di masing-masing kementerian, lembaga, maupun TNI nanti bisa dibagikan untuk mengoptimalkan respons yang diperlukan kalau memang diperlukan satu kebijakan untuk mengatasi satu keadaan tertentu.

Lebih lanjut, Purbaya menegaskan pentingnya keselamatan pelayaran dan perlindungan maritim. Ia tidak mau kejadian seperti kecelakaan kapal yang menabrak terumbu karang di Raja Ampat beberapa waktu lalu terulang kembali. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi kejadian serupa terjadi di kemudian hari, saat ini sedang membuat alur navigasi dan peta laut di Kawasan Konservasi Laut Raja Ampat.

Sehingga dalam kerja sama ini juga ditekankan dalam penyusunan peta laut Indonesia yang digunakan para pelaut baik dari Indonesia maupun luar negeri. Hal itu, menurut Purbaya, bisa untuk mencegah dan menanggulangi kecelakaan di laut.

Melalui Perjanjian Kerja Sama ini, disepakati sinkronisasi data dan peta laut. Kementerian/Lembaga yang melaksanakan kegiatan di laut menggunakan satu peta laut yaitu keluaran Pusat Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut.

Selain sebagai navigasi, sinkronisasi data juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi potensi wisata bahari, perhitungan nilai jasa ekosistem, serta perhitungan dampak kerusakan lingkungan di perairan Indonesia. Itu semua akan diimplementasikan dalam perlindungan lingkungan, keselamatan pelayaran, dan pengelolaan kawasan konservasi perairan dan wisata bahari.