VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Menteri Perdagangan RI, Agus Suparmanto mengatakan pemerintah akan membatasi impor makanan dan minuman dari Republik Rakyat Tiongkok. Pembatasan dilakukan menyusul merebaknya Virus Corona (nCoV) di negara tersebut. Agus  Suparmanto di sela inspeksi mendadak di Pasar Wonokromo Surabaya, Jawa Timur  Jumat, 31 Januari 2020 mengatakan, selain melakukan pembatasan, pihaknya juga akan meminta para importir untuk selektif mengimpor makanan dan minuman.  Permintaan disampaikan karena saat ini penyebaran virus tersebut sudah dalam taraf mengkhawatirkan. Namun, Agus enggan merinci jenis makanan dan minuman apa yang akan dibatasinya untuk masuk ke Indonesia. Ia menyebut semua makanan bakal diseleksi dengan ketat.

Wabah Virus Corona menyebar belakangan ini. Wabah tersebut sudah membunuh lebih dari 200 orang dan menginfeksi ribuan lainnya. Kementerian Kesehatan sebelumnya menyatakan Virus Corona hanya bisa hidup pada benda bernyawa. Sekretaris Direktorat Jenderal  Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Achmad Yurianto mengatakan virus juga hanya bisa berkembang di sel hidup. Atas dasar itulah, ia mengatakan sebenarnya impor barang asal Tiongkok tetap aman.

Kendati demikian Menteri Perdagangan Agus Suparmanto  menegaskan, pemerintah tetap berhati-hati. Ia mengaku belum akan total menghentikan impor dari Tiongkok. Sebab, beberapa importir Indonesia juga telah terikat kontrak. Agus mengaku tak ingin membuat kebijakan yang merugikan. Agus menambahkan, pembatasan ini nantinya akan mempengaruhi turunnya angka impor, namun hal itu tak akan berpengaruh banyak pada ekspor.

Beberapa hari sebelumnya Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengatakan, saat ini pemerintah tengah fokus mewaspadai pergerakan orang antar negara untuk mengantisipasi virus tersebut masuk ke kawasan Indonesia. Namun demikian, pihaknya akan mengantisipasi perkembangan terbaru dari persebaran virus tersebut. Jika memang diharuskan, pembatasan produk impor dari Tiongkok bisa saja dilakukan.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal-BKPM Bahlil Lahadalia di Jakarta, Senin, mengatakan, seluruh perizinan usaha telah didelegasikan kepada BKPM mulai Senin, 3 Februari 2020. Dengan demikian, perwakilan dari 25 kementerian dan lembaga mulai berkantor di BKPM untuk melayani pengurusan perizinan secara satu pintu.

Bahlil Lahadalia menuturkan, hal itu sejalan dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 yang mengamanatkan kepada BKPM untuk mengevaluasi seluruh perizinan. Kemudian memerintahkan kepada kementerian untuk mendelegasikan beberapa kewenangan perizinan kepada BKPM.

Bahlil mengatakan, proses hingga perizinan dikeluarkan di BKPM. Akan tetapi, perizinan terkait hulu migas tidak berada di BKPM, melainkan tetap menjadi kewenangan Kementerian Energi dan sumber Daya Mineral-ESDM. Namun hilirnya seperti angkutan, pompa bensin, hingga Izin Usaha Pertambangan(IUP) berada di BKPM.

Namun Bahlil Lahadalia belum bisa menentukan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perizinan itu, tetapi dipastikan akan ada percepatan. Waktu proses perizinan tergantung pada model atau jenis izin usaha, seperti izin analisis dampak lingkungan (amdal) maupun Izin Usaha Pertambangan (IUP) butuh kajian teknis sehingga tak selesai dalam waktu satu hari.

Bahlil melanjutkan, sejak pemberian insentif pajak kepada investor berpindah ke BKPM, pengusaha yang menanamkan modalnya dan memenuhi ketentuan mendapatkan insentif tak perlu lagi mendatangi kantor kementerian. Sehingga proses perizinan dapat lebih efisien dalam hal biaya dan waktu, termasuk adanya kepastiannya.

Sementara itu, perizinan usaha yang berada dalam kewenangan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota langsung dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan surat edaran kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota agar perizinan cukup diurus di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tingkat provinsi.

Bahlil Lahadalia mengatakan saat ini pihaknya sedang membuat Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). Bila dulu setelah mendapatkan Nomor Izin Berusaha (NIB) pengusaha harus mendapatkan persetujuan dari semua Kementerian dan Lembaga terkait. Namun saat ini pihak Kementerian dan Lembaga yang terkait perizinan akan menaruh satu perwakilan di Kantor BKPM. Hal ini karena pengusaha hanya membutuhkan tiga hal yaitu,  kecepatan, kepastian, dan efisiensi.

Bupati Bogor Ade Yasin bersama Presiden Joko Widodo menanam puluhan ribu bibit akar wangi atau vetiver di wilayah yang terdampak bencana longsor di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor Jawa Barat, Senin, 3 Februari lalu.

Bencana longsor menerjang Kecamatan Sukajaya pada awal Tahun Baru 2020.

Bupati Bogor Ade Yasin kepada ANTARA di Bogor, Senin, mengatakan, sudah disiapkan untuk penanaman bibit. Pada 27 Januari lalu sudah dilakukan penanaman dengan rencana jumlah keseluruhannya sekitar 50 ribu bibit.

Ia menjelaskan, bibit tanaman akar wangi yang memiliki akar kuat itu akan ditanam di setiap lereng dan tebing beberapa desa yang ada di Kecamatan Sukajaya dengan harapan dapat mencegah terjadinya longsor di kala kondisi cuaca sedang buruk.

Bupati mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dibantu oleh anggota TNI dalam menanam puluhan ribu bibit akar wangi itu, mengingat permukaan tanahnya yang sulit dijangkau.

Tidak hanya tanaman akar wangi, ia bersama Presiden Joko Widodo juga menanam bibit pohon buah-buahan di lahan datar, sehingga ketika berbuah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar.

Ade Yasin menambahkan, penaman dilakukan selang-seling. Untuk di tebingan ditanam akar wangi sedangkan di lahan datar buah-buahan supaya bisa diambil manfaatnya untuk masyarakat.

Presiden Joko Widodo tiba di Desa Harkat Jaya, Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor pada Senin pagi untuk meninjau pengendali jurang atau "gully plug" dan meninjau bekas longsor yang sudah ditanami akar wangi.

Setelah itu, Presiden Joko Widodo menanam vetiver atau akar wangi di bekas lokasi longsor di Desa Pasir Madang, Sukajaya. Presiden Jokowi mengatakan, tumbuhan tersebut ampuh mencegah longsor karena memiliki akar yang panjangnya bisa mencapai 4 hingga 6 meter ke dalam tanah. Ia pun meminta semua pihak mulai mereboisasi lahan di hulu untuk mencegah terjadinya banjir dan longsor. Menurut Presiden pencegahan bencana tak hanya bisa dilakukan dengan membangun sejumlah infrastruktur di hilir, tetapi juga harus dibarengi dengan memperbaiki kerusakan di hulu. Karenanya, ia meminta semua pihak mulai dari pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan masyarakat mulai memikirkan langkah-langkah reboisasi di daerah masing-masing.

Presiden menekankan, di tempat-tempat yang terjadi bencana banjir dan tanah longsor, diperlukan bukan hanya pendekatan fisik, tetapi juga pendekatan vegetatif seperti penanaman rumput akar wangi tersebut.

Pada Rabu (05/2/2020), Badan Pusat Statistik  (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia 2019 mencapai 5,02 persen secara tahunan (year on year). Angka pertumbuhan ekonomi 2019 lebih rendah dibandingkan pada tahun 2018 yang mencapai 5,17 persen.

Kepala BPS, Suhariyanto menjelaskan, angka pertumbuhan ekonomi Indonesia tersebut  dipengaruhi oleh berbagai indikator, salah satunya indikator ekonomi global meliputi perang dagang AS-Cina, tensi geopolitik di Timur Tengah, dan harga komoditas yang berfluktuasi.

Menurut Suhariyanto, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sebesar 5,02 persen masih berasal dari konsumsi rumah tangga yang mencapai 2,73 persen dari produk domestik bruto  (PDB). Kemudian, investasi mencapai 1,47 persen.

Secara spasial, daerah yang menyumbang pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Pulau Jawa yang terdiri dari Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, serta Pulau Sumatera meliputi Sumatera Utara, Riau, dan Sumatera Selatan.

Pulau Jawa memberikan kontribusi 59 persen terhadap perekonomian nasional dengan pertumbuhan 5,52 persen. Selanjutnya, Sumatera berkontribusi 21,32 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nacional dengan pertumbuhan 4,57 persen. Kemudian, Kalimantan mencapai 8,05 persen dengan angka pertumbuhan 4,99 persen.

Kemudian Sulawesi dengan kontribusi 6,33 persen dengan pertumbuhan 6,65 persen, Maluku dan Papua 2,24 persen dengan  minus 7,40 persen, dan Bali dan Nusa Tenggara yang kontribusi 3,06 persen dengan pertumbuhan 5,07 persen.

Melihat pertumbuhan ekonomi dan kontribusi daerah-daerah ini yang masih didominasi oleh daerah-daerah di pulau Jawa dan Sumatra, dapat dikatakan bahwa langkah pemerintah untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi besar-besaran di luar Pulau Jawa belum mampu menggeser posisi Jawa dan Sumatra sebagai kontributor utama pertumbuhan. Ini artinya bahwa pemerintah perlu melakukan upaya lebih keras untuk membuat konsep Indonesiasentris menjadi nyata demi menggerakkan perekonomian di luar Pulau Jawa dan Sumatra.

Untuk tahun 2020, tentu diharapkan ada peningkatan kontribusi daerah-daerah di luar Pulau Jawa dan Sumatra terhadap pertumbuhan ekonomi. Ada beberapa langkah penting untuk menggerakkan perekonomian di luar Pulau Jawa dan Sumatra agar pertumbuhan ekonominya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pertama, pembangunan konektivitas perlu terus dilakukan guna mengurangi kesenjangan antardaerah. Kedua, pemerintah perlu mendorong munculnya magnet-magnet pertumbuhan baru di daerah dengan cara mendorong penyaluran kredit perbankan ke daerah. Kredit perbankan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi daerah. Keterbatasan penyaluran kredit perbankan ke daerah  menjadi faktor yang mempengaruhi turunnya ekonomi Indonesia. Pada tahun 2019, Indonesia menargetkan kredit tembus 8,0 persen, sedangkan sampai akhir tahun 2019 hanya mampu menembus 6,0 persen.

Bagaimanapun juga, masyarakat Indonesia perlu bersyukur karena di tengah tekanan ekonomi global, ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh di angka 5 persen. Bersyukur bukan berarti berpuas diri dan berhenti berupaya keras melainkan terus berupaya untuk mencapai pertumbuhan maksimal.