VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Ditengah hiruk pikuk rencana perdamaian baru yang digagas Presiden Donald Trump, yang konon akan  lebih menjanjikan perdamaian di Timur Tengah, Pemerintah Israel memberikan lampu hijau bagi warganya untuk bepergian ke wilayah kerajaan Arab Saudi. Namun pemberian izin tersebut hanya bagi warga muslim Israel untuk beribadah.

Selama ini, warga muslim Israel bepergian untuk umroh dan haji melalui jalur dokumen sementara  negara Yordania. Menurut Menteri Dalam Negeri Israel, Aryeh Deri, Minggu (26/1/2020), selain melakukan kegiatan ibadah para warga muslim Israel diperbolehkan juga melakukan perjalanan ke Arab Saudi untuk kegiatan bisnis. Tetapi    dengan ketentuan ada undangan resmi dari Instansi Arab Saudi. Otoritas Israel memberikan surat izin bagi warga muslimnya  selama kurang lebih 90 hari. Seperti diketahui, Israel dan Kerajaan Arab Saudi tidak memiliki hubungan diplomatik sehingga terdapat kesulitan bagi warga Israel bepergian ke Arab Saudi.

Namun berita dari otoritas Israel tersebut dijawab oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi bahwa mereka masih belum memberikan izin masuk langsung kepada warga Israel. Seperti yang dikutip dari AFP, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan menegaskan untuk saat ini, kebijakan kerajaan masih   tetap belum mengizinkan warga Israel ke Arab Saudi karena tidak ada hubungan diplomatik.  Namun  tidak menampik, jika penyelesaian konflik Israel dan Palestina dapat terwujud dengan damai,  semua hal dapat dibicarakan dan dinegosiasikan dengan pemerintah Benyamin Netanyahu.

Memang Arab Saudi belum membuat perjanjian dengan Israel, namun dengan Mesir dan Yordania,  Tel Aviv  sudah membuat perjanjian damai. Tapi bukan berarti kedua belah pihak tidak melakukan hubungan. Kenyataannya, sudah beberapa tahun ini, sejak tampuk pemerintahan dipegang Oleh Raja Salman, perubahan drastis telah terjadi di Arab Saudi. Berbagai kelonggaran telah diberlakukan dalam penerapan syariah atau hukum Islam, termasuk dalam berbisnis. Tampaknya hal ini ada kaitannya dengan  melemahnya harga   minyak dunia yang  merupakan  sumber devisa utama bagi Arab Saudi. Selain itu, ditengarai  Arab Saudi dan Israel telah melakukan pertemuan bahkan  kerjasama secara sembunyi sembunyi. Pertemuan secara rahasia tersebut bukan hanya untuk masalah bisnis namun juga politik dan perdamaian. Apalagi saat ini, Israel dan Arab Saudi menghadapi musuh yang sama yaitu Iran.  Israel menemukan kesulitan menghadapi Iran,  baik terkait masalah Palestina dengan pasukan Hisbullahnya,  maupun kepentingan lainnya di dunia. Sedang Arab Saudi menghadapi rongrongan masalah Syiah di di dalam negeri. 

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia  Retno L.P. Marsudi menerima kunjungan resmi Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Hongaria Péter Szijjártó pada Kamis lalu (23/1). Pertemuan itu diselenggarakan di sela-sela kunjungan Perdana Menteri Hongaria, Viktor Orbán ke Indonesia. Seperti dikutip laman kemlu.go.id ,  Menteri Retno Marsudi mengatakan  dakam pertemuan ini, kedua Menteri mempersiapkan kunjungan Presiden Hongaria pada tahun 2020 yang diharapkan dapat menghasilkan hasil-hasil yang konkret. Retno Marsudi  menjelaskan kunjungan Presiden Hongaria menjadi acara puncak bagi peringatan hubungan Indonesia-Hongaria ke-65 tahun. Diharapan kunjungan tersebut membuahkan hasil nyata.

Hal lain yang disampaikan dalam pertemuan itu adalah kerjasama dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri meminta dukungan Hongaria, sebagai mitra sejati Indonesia, untuk dapat menyebarkan pandangan yang komprehensif dan seimbang mengenai minyak sawit Indonesia kepada negara-negara Uni Eropa. Kedua menteri juga mendiskusikan implementasi kerja sama dalam bidang investasi dan perdagangan, pembangunan infrastruktur perhubungan e-toll, fasilitas kesehatan rumah sakit, teknologi informasi dan ekonomi digital.  Retno L.P. Marsudi dan  Péter Szijjártó juga membahas rencana pembentukan Indonesia Hungary Investment Fund untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pada kesempatan itu Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Péter Szijjártó menyampaikan  nilai pendanaan ditambah dengan investasi swasta bisa mencapai 1.5 miliar Dolar AS.

Dalam bidang pendidikan, Hongaria meningkatkan pemberian beasiswa bagi mahasiswa Indonesia. Mulai tahun 2020 ini meningkat dari sebelumnya 50 orang, menjadi 100 mahasiswa yang berkesempatan mendapatkan beasiswa  untuk melanjutkan studi di Hongaria pada berbagai disiplin ilmu.   Di sisi lain, Indonesia akan meningkatkan alokasi bagi peserta Hongaria untuk program Darmasiswa.  Péter Szijjártó juga menegaskan dukungan Hongaria untuk proses pembebasan visa ke Eropa bagi Warga Negara Indonesia.

Hongaria merupakan negara mitra penting Indonesia di kawasan Eropa Tengah.  Negara dengan pertumbuhan ekonomi terlaju di Eropa itu kini merupakan mitra perdagangan dan investasi terbesar ke-3 di kawasan Eropa tengah. Sementara jumlah wisatawan dari Hongaria ke Indonesia menempati kedua terbesar diantara negara-negara Eropa Tengah lainnya.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meninjau Kapal Selam KRI Alugoro-405, di Surabaya, Senin (27/1). Kapal selam Alugoro merupakan yang  ketiga dari batch pertama kerja sama pembangunan kapal selam antara PT PAL Indonesia (Persero) dengan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) asal Korea Selatan. Keberhasilan pembangunan kapal selam Alugro mengukuhkan Indonesia sebagai  satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara saat ini, yang mampu membangun kapal selam. Indonesia menargetkan akan membangun sepuluh kapal selam hingga 2025.

Industri Pertahanan menjadi salah satu fokus pemerintahan Presiden JokoWidodo. Dalam rapat terbatas tentang Kebijakan Pengembangan Alat Utama Sistem Senjata, di Hanggar Produksi Kapal Selam PT PAL Surabaya, Senin, pengembangan industry pertahananan menjadi pembahasan. Presiden Joko Widodo ingin memastikan bahwa program pengembangan alutsista itu betul-betul dapat memperkuat industri pertahanan Indonesia. Presiden juga menjelaskan, bahwa belanja pertahanan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mencapai  127 triliun  rupiah dan diarahkan terutama ke industri pertahanan.  Dalam rapat terbatas itu, presiden juga menyampaikan harapannya agar  industri pertahanan tanah air bisa memenuhi pasar dalam negeri yang  menjadi prioritas utama.

Undang-Undang No 16 tahun 2012 Tentang  Industri Pertahanan mengamanatkan salah satunya,  mewujudkan kemandirian pemenuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan. Saat ini, Indonesia memiliki puluhan Badan Usaha Milik Negara di bidang pertahanan, antara lain PT Dirgantara Indonesia (PT DI), PT Dahana, PT Industri Nuklir Indonesia (Inuki), PT LEN Industri, PT Pindad, dan PT INTI. Industri Pertahanan ini seharusnya dapat meyakinkan pengguna Industri pertahanan, yaitu Tentara Nasional Indonesia–TNI bahwa  produk yang dihasilkan dapat memenuhi kekuatan pokok minimum atau minimum essential force  TNI hingga 100%. Kepercayaan terhadap hasil produksi  Industri Pertahanan Dalam Negeri harus diperkuat. Misalnya, PT PINDAD  yang memiliki kapasitas produksi hingga 250 juta amunisi setiap tahun,   dapat memenuhi kebutuhan TNI.

Keberadaan Industri pertahanan Indonesia memang harus dimaksimalkan. Sehingga produk-produk yang dihasilkan bukan hanya dapat memenuhi kekuatan pokok minimum TNI, Polri dan Kementerian serta lembaga lain, tetapi juga bisa menghasilkan produk untuk mengatasi ancaman terhadap pertahanan dan keamanan. Seperti krisis perbatasan perairan, terorisme, penyelundupan narkoba, dan serangan siber. Pesan Presiden Joko Widodo dalam pengantar  rapat terbatas bisa menjadi dasarnya, yaitu Indonesia mampu mengembangkan alat utama sistem persenjataan yang menyerap dan mengadopsi pengembangan teknologi militer terkini yang serba digital. Mampu mengatasi lompatan teknologi militer dalam jangka waktu 20, 30, 50 tahun ke depan. Hingga  akhirnya, dapat mewujudkan industri pertahanan yang maju, kuat, mandiri dan berdaya saing.

Awal tahun 2020 masyarakat dunia dikejutkan dengan merebaknya virus Corona jenis baru atau dikenal dengan Novel coronavirus yang diduga kuat berasal dari Wuhan, Tiongkok.  Seperti diberitakan  CNET, saat ini sudah 56 orang tewas karena virus corona di negara itu.

Virus corona jenis baru ini pertama kali diidentifikasi pada 31 Desember di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Jumlah populasi masyarakat yang mencapai 11 juta dan lokasinya yang terhubung dengan berbagai wilayah diperkirakan membuat virus corona menyebar sampai ke kota lain, bahkan luar negeri.

Dengan karakteristik mirip SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome- Sindrom Pernapasan Akut Berat) dan juga memiliki risiko kematian, virus  ini bahkan diberitakan telah menyebar ke berbagai negara. Tercatat sampai Minggu (26/01), terdapat 13 negara yang mengonfirmasi adanya kasus tersebut, termasuk  negara tetangga Indonesia, yaitu Singapura dan Malaysia.

Bagaimana dengan di Indonesia? Apa tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mencegah masuknya penyakit mematikan itu?

Sampai Minggu malam memang belum ada konfirmasi resmi dari pemerintah mengenai adanya kasus Warga Negara Indonesia,  di luar negeri khususnya  Tiongkok, maupun di dalam negeri, yang positif terpapar virus corona. Beberapa wilayah di Indonesia melaporkan adanya kasus suspect virus corona, seperti di Jambi dan Jakarta. Kebanyakan pasien yang dicurigai terinfeksi virus ini memiliki riwayat perjalanan dari Tiongkok. Namun sejauh ini belum ada yang dikonfirmasi positif terjangkit virus corona. Berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencegah masuknya virus corona jenis baru ini. Misalnya memasang alat pendeteksi suhu badan (Thermal Scanner) di beberapa bandara di Indonesia. Selain itu, sebanyak 100 rumah sakit juga disiapkan Kementerian Kesehatan RI sebagai rujukan penyakit infeksi dengan   gejalanya atau  emerging. Pasien yang dicurigai terinfeksi virus ini dapat segera diperiksa dan diisolasi di rumah sakit rujukan tersebut.

Tindakan pemerintah untuk mencegah masuknya virus corona yang mematikan ke Indonesia patut diapresiasi. Namun, selain upaya pencegahan di dalam negeri, hal lain yang harus diperhatikan adalah nasib Warga Negara Indonesia di Tiongkok. Seperti mahasiswa Indonesia yang sedang melanjutkan pendidikan di beberapa universitas di Wuhan, kota yang menjadi sumber mulanya virus corona berasal.  Mereka terperangkap di Wuhan, dan tidak dapat keluar  karena kota itu kini tengah diisolasi.   Untuk itu pemerintah Indonesia wajib   mengambil tindakan yang perlu untuk memastikan keselamatan warganya di manapun mereka berada.

Dan  yang tak kalah pentingnya, masyarakat juga perlu mendapat informasi yang cukup tentang apa itu virus corona, apa gejalanya, dan bagaimana pencegahannya.

Semoga upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dapat mencegah Indonesia menjadi negara yang terkonfirmasi memiliki pasien yang terinfeksi virus corona yang mematikan ini.