Daniel

Daniel

17
January

 

Industri pengolahan masih konsisten memberikan kontribusi terbesar ekspor nasional dengan menyumbang ekspor senilai lebih dari 126 miliar dolar Amerika atau 75,5 persen dari total pada Januari-Desember 2019. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita melalui keterangan tertulis di Jakarta, Kamis mengatakan, pemerintah memang sedang fokus meningkatkan nilai ekspor untuk memperbaiki neraca perdagangan Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), lima sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap capaian nilai ekspor industri pengolahan sepanjang tahun 2019, yaitu industri makanan, industri logam dasar, industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia dan industri pakaian jadi. Adapun lima negara tujuan utama ekspor produk tersebut adalah Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, Singapura dan India. Dikatakan, pemerintah terus berupaya memperluas pasar ekspor, terutama ke negara-negara nontradisional. (antara)

17
January

 

Presiden Joko Widodo menyebut Indonesia akan segera memiliki aturan terkait "Sovereign Wealth Fund" (SWF) atau dana abadi untuk mewadahi lebih banyak investasi yang berpeluang masuk melalui instrumen dengan konsep tersebut. Hal tersebut dikatakan Presiden Jokowi dalam sambutannya saat menghadiri acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan Tahun 2020 di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan saat ini sudah ada lembaga-lembaga yang tertarik untuk berinvestasi melalui instrumen SWF ke Indonesia. Presiden masih enggan menyebut lembaga-lembaga yang dimaksud namun menurut dia peluang tersebut harus disambut. Pada kesempatan itu, ia menyampaikan sektor keuangan di Indonesia secara umum bergerak stabil. (antara)

17
January

Inggris merupakan salah satu mitra dagang penting di Eropa dan investor besar di Indonesia. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Mahendra Siregar, saat menerima kunjungan Menteri Inggris untuk Asia Pasifik, Heather Wheeler, di Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Selasa 14 Januari. Dalam keterangan tertulisnya, Selasa, Wakil Menteri Luar negeri Mahendra Siregar menyebut Inggris menjadi prioritas penting bagi penguatan diplomasi ekonomi Indonesia di kawasan Eropa. Kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerja sama ekonomi di bidang-bidang potensial seperti perdagangan dan investasi, industri kreatif termasuk teknologi digital di sektor keuangan (Fintech), energi terbarukan, pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, maritim, dan lain-lain.

Menteri Heather Wheeler menyambut positif pernyataan Wamenlu RI, dan sepakat untuk terus meningkatkan kerja sama kedua negara, utamanya dalam rangka meningkatkan kinerja perdagangan bilateral termasuk investasi dan pendidikan melalui mekanisme Trade Review (Ulasan Perdagangan). Hal ini dipandang penting sebagai langkah konkret mempersiapkan kerja sama ekonomi komprehensif RI-Inggris pascaBrexit, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi kedua negara.

Menurut Mahendra Siregar kunjungan Menteri Wheeler merupakan penegasan kembali komitmen kemitraan dan hubungan persahabatan Indonesia-Inggris. Selain isu bilateral, dibahas pula upaya penguatan kerja sama kedua negara dalam isu-isu global dan regional yang menjadi kepentingan bersama. Pertemuan tersebut merupakan sinyal baik untuk menambah intensitas kerja sama kedua negara di berbagai bidang guna mencapai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Dalam pertemuan tersebut, Wamenlu Mahendra Siregar juga menyampaikan rencana Indonesia menjadi tuan rumah World Economic Forum - ASEAN Indo-Pacific Infrastructure and Connectivity Forum pada Juli 2020. Mahendra juga mengundang partisipasi Inggris dalam Halal Industry Summit yang akan diselenggarakan di Jakarta pada akhir 2020. Kunjungan kerja Menteri Heather Wheeler di Jakarta berlangsung pada 13 hingga 15 Januari 2020. Kunjungan ke Indonesia ini merupakan kali pertama bagi sang menteri, sejak ia menduduki jabatannya pada Juli 2019.

16
January

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun ini fokus merehabilitasi Pulau Jawa melalui program Perhutanan Sosial. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bambang Supriyanto mengatakan, dalam upaya rehabilitasi ini, nantinya akan ada penambahan Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial untuk Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial di Pulau Jawa. Bambang Supriyanto di Jakarta, Senin (13/1), mengatakan, degradasi hutan di pulau Jawa di bawah 10 persen, dan lokasinya sudah dipetakan dan itu menjadi lokasi untuk Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial.

Adapun pada revisi ketiga Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencadangkan areal untuk perhutanan sosial seluas 13,8 juta hektare. Sementara tambahannya untuk Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial di Pulau Jawa nantinya sekitar 326.000 hektare, mencakup wilayah Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten. Lokasinya berada di 44 kabupaten 74 kecamatan.

Bambang mengatakan, realisasi program Perhutanan Sosial hingga 31 Desember 2019 tercatat telah memberi akses kelola kepada 818.457 kepala keluarga dengan jumlah izin/hak kelola sebanyak 6.411 atau total seluas 4,048 juta hektare.

Dikatakannya, setelah Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial Pulau Jawa disetujui Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pendampingan dari penyuluh kehutanan akan langsung dilakukan. Mereka akan mendampingi pra hingga pascaizin, menyusun rencana kerja, dan menentukan tanaman atau pola agroforestri apa yang cocok untuk area yang sudah ditentukan.

Bambang menyebutkan, pihaknya ingin menambah jumlah pendamping namun mengurangi target luasan Perhutanan Sosial pada 2020. Hal ini dilakukan karena Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ingin membenahi akses pendampingan supaya kelompok usaha perhutanan sosial yang sudah berjalan sebelumnya berkualitas dan naik kelas.

Hingga November 2019, telah terbentuk 5.208 kelompok usaha perhutanan sosial dalam program Perhutanan Sosial yang tersebar di 33 provinsi.