VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan membangun 2 ribu balai latihan kerja (BLK) Komunitas pada tahun ini. Angka tersebut ditetapkan jauh lebih besar dari jumlah BLK komunitas yang dibuka sejak 2017 hingga 2019 yakni sebanyak 1.113 unit. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, program pengembangan BLK komunitas merupakan sebuah terobosan dalam upaya meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) lokal. Balai-balai latihan tersebut dibangun di kawasan lembaga pendidikan keagamaan seperti pondok pesantren, seminari, dhammasekha, dan pasraman guna memberikan hard skill dan melengkapi soft skill serta pendidikan karakter yang telah diberikan pada lembaga pendidikan formal. Ida Fauziyah  melalui keterangan resmi di Jakarta  Jumat (3/1) mengatakan, dengan program ini, para santri atau murid dari lembaga pendidikan keagamaan serta masyarakat di sekitar bisa memiliki akses untuk mendapatkan pelatihan ketrampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal.

Penentuan kejuruan di BLK komunitas sudah didasarkan pada permintaan pihak penerima bantuan, dalam hal ini lembaga pendidikan keagamaan di tiap-tiap lokasi, supaya lebih tepat sasaran. Karena mereka adalah pihak yang paling mengetahui potensi apa yang terdapat di daerah itu. Selain untuk memenuhi kebutuhan industri setempat, melalui BLK komunitas, pemerintah juga berupaya menghasilkan banyak wirausahawan yang bisa menciptakan lapangan kerja bagi banyak orang. Ida menambahkan setiap lembaga pendidikan penerima bantuan akan mendapatkan dukungan berupa pembiayaan pembangunan satu unit gedung workshop, peralatan pelatihan vokasi untuk satu kejuruan, bantuan biaya operasional dan bantuan biaya untuk melaksanakan dua paket program pelatihan.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo juga telah meresmikan Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) se-Indonesia, di Pesantren Alfadlu 2, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Menurut presiden persaingan sumber daya manusia antarnegara akan berfokus kepada daya keterampilan dan kejuruan tenaga kerja. Karena itu, pendidikan kejuruan melalui Balai Latihan Kerja Komunitas diharapkan meningkatkan  tenaga kejuruan yang berkualitas, salah satunya melalui lembaga pendidikan agama, seperti di pesantren.

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un  mengumumkan bahwa pihaknya telah mencabut moratorium senjata nuklir dan uji coba rudal balistik antar-benua.  Dia menetapkan batas waktu 31 Desember 2019 bagi Amerika Serikat untuk membuat beberapa konsesi setelah selama 18 bulan diplomasi dengan Presiden Donald Trump tidak membuahkan hasil yang memuaskan.

Dalam rapat Pleno ke-5 Komite Pusat Partai Buruh Korea Utara pada hari Selasa (31/12), Pemimpin Kim Jon g-un menegaskan bahwa negaranya akan beralih ke tindakan nyata yang mengejutkan and akan membuat Amerika Serikat membayar rasa sakit yang ditanggung oleh rakyat negaranya.

Korea Utara akan memperkenalkan senjata strategis baru dalam waktu dekat. Namun, masih belum jelas apakah uji coba akan segera dilakukan. Ada kemungkinan bahwa pengumuman Pemimpin Kim Jong-un merupakan “tembakan” peringatan bagi Presiden Donald Trump untuk mencabut sanksi.

Pyongyang akan terus mengembangkan senjata strategis dan prasyarat yang diperlukan bagi keamanan negara itu hingga AS mengubah kebijakan tak ramahnya dan membangun mekanisme pemeliharaan perdamaian yang lebih kuat dengan Korea Utara.

Sementara, President Amerika Serikat Donald Trump, yang telah bertemu Pemimpin Kim Jong-un selam tiga kali, sering menyebut pengekangan Korea Utara sebagai pencapaian diplomatik utama. Berbeda dengan pernyataan Kim Jong-un, saat berbicara dengan wartawan Selasa (31/12) malam di resor Mar-a-Lago di Florida, Prssiden Dobnald Trump malah mengatakan bahwa dia masih memiliki "hubungansangat baik" dengan Kim Jong-un. Presiden Donald Trump  percaya pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un akan menjunjung tinggi komitmennya untuk melakukan denuklirisasi.

Korea Utara pernah melakukan uji coba rudal balistik yang dapat mencapai daratan Amerika Serikat. Namun, tentu tindakan kekerasan bukan jalan tebaik untuk menyelesaikan masalah di Semenanjung Korea, seperti yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo agar Washington dapat memilih perdamaian dan kemakmuran daripada perselisihan dan pertempuran dengan Korea Utara.

Pemerintah Indonesia memiliki beberapa alasan untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Salah satunya adalah untuk meningkatkan efisiensi fungsi administrasi di Indonesia. Demikian disampaikan Dr. Riza Yosia Sunindijo, Associate Professor dan Direktur Penelitian Pascasarjana di Fakultas Lingkungan Buatan di Universitas New South Wales, Australia, dalam wawancara khusus di radio komunitas Sydney Educational Radio, di Sydney, Kamis. Menurutnya, 40 persen wilayah kota Jakarta berada di bawah permukaan laut sehingga sering terjadi banjir.

“Jadi saat ini sekitar 40 persen Jakarta sebenarnya berada di bawah permukaan laut, sehingga sering terjadi banjir. Dan bahkan Rabu ada banjir besar di Jakarta. Maka dari itu memindahkan ibu kota ke kota yang baru berpotensi untuk meningkatkan efisiensi fungsi administrasi negara”.

Dr. Riza Yosia Sunindijo menambahkan selama ini masyarakat Indonesia berpendapat pembangunan yang dilakukan pemerintah selama ini lebih berpusat di pulau Jawa, sehingga dengan memindahkan ibu kota negara Indonesia ke Kalimantan Timur diharapkan dapat mengubah persepsi tersebut. Selain itu, pemindahan ibu kota negara diharapkan dapat meningkatkan pembangunan di wilayah lain di Indonesia. (VOI/STEPHEN/AHM)

Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un  mengumumkan bahwa pihaknya telah mencabut moratorium senjata nuklir dan uji coba rudal balistik antar-benua.  Dia menetapkan batas waktu 31 Desember 2019 bagi Amerika Serikat untuk membuat beberapa konsesi setelah selama 18 bulan diplomasi dengan Presiden Donald Trump tidak membuahkan hasil yang memuaskan.

Dalam rapat Pleno ke-5 Komite Pusat Partai Buruh Korea Utara pada hari Selasa (31/12), Pemimpin Kim Jon g-un menegaskan bahwa negaranya akan beralih ke tindakan nyata yang mengejutkan and akan membuat Amerika Serikat membayar rasa sakit yang ditanggung oleh rakyat negaranya.

Korea Utara akan memperkenalkan senjata strategis baru dalam waktu dekat. Namun, masih belum jelas apakah uji coba akan segera dilakukan. Ada kemungkinan bahwa pengumuman Pemimpin Kim Jong-un merupakan “tembakan” peringatan bagi Presiden Donald Trump untuk mencabut sanksi.

Pyongyang akan terus mengembangkan senjata strategis dan prasyarat yang diperlukan bagi keamanan negara itu hingga AS mengubah kebijakan tak ramahnya dan membangun mekanisme pemeliharaan perdamaian yang lebih kuat dengan Korea Utara.

Sementara, President Amerika Serikat Donald Trump, yang telah bertemu Pemimpin Kim Jong-un selam tiga kali, sering menyebut pengekangan Korea Utara sebagai pencapaian diplomatik utama. Berbeda dengan pernyataan Kim Jong-un, saat berbicara dengan wartawan Selasa (31/12) malam di resor Mar-a-Lago di Florida, Prssiden Dobnald Trump malah mengatakan bahwa dia masih memiliki "hubungansangat baik" dengan Kim Jong-un. Presiden Donald Trump percaya pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un akan menjunjung tinggi komitmennya untuk melakukan denuklirisasi.

Korea Utara pernah melakukan uji coba rudal balistik yang dapat mencapai daratan Amerika Serikat. Namun, tentu tindakan kekerasan bukan jalan tebaik untuk menyelesaikan masalah di Semenanjung Korea, seperti yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo agar Washington dapat memilih perdamaian dan kemakmuran daripada perselisihan dan pertempuran dengan Korea Utara.