VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Produk keramik Indonesia untuk lantai dan dinding terbebas dari pengenaan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atau safeguard yang dipungut Filipina. Pembebasan tarif merupakan hasil penyelidikan kasus safeguard yang diumumkan Komisi Tarif Filipina pertengahan Desember lalu. Menteri Perdagangan Agus Suparmanto seperti dikutip Antara, Senin (30/12) mengatakan, pembebasan tarif membuka peluang besar untuk pertumbuhan ekspor keramik Indonesia ke Filipina.

Agus Suparmanto menjelaskan, pembebasan BMTP jelas menguntungkan Indonesia, mengingat Filipina pernah menerapkan BMTP pada produk keramik Indonesia selama 10 tahun. Pembebasan ini akan membuat produk keramik Indonesia lebih kompetitif di pasar Filipina. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, produk yang terbebas dari pengenaan BMTP adalah produk keramik dengan 13 nomor kode dalam harmonized system (HS) yaitu nomenklatur klasifikasi barang yang digunakan secara seragam di seluruh dunia. Menurut Agus, pembebasan pengenaan bea masuk tersebut karena produk keramik RI tidak terbukti membuat lonjakan impor yang signifikan. Sesuai dengan peraturan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) Agreement on Safeguards, suatu negara diperbolehkan menerapkan bea masuk tambahan terhadap suatu produk impor apabila ditemukan lonjakan impor yang menyebabkan kerugian atau ancaman kerugian bagi industri dalam negeri. MenurutAgus Suparmanto belakangan, banyak negara, seperti Filipina, aktif mengenakan instrumen pengamanan perdagangan kepada Indonesia. Di antaranya dengan mengenakan special agricultural safeguard terhadap produk kopi instan, serta melakukan penyelidikan tindakan pengamanan perdagangan terhadap produk semen dan kaca.

Sementara itu, Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan Pradnyawati menambahkan, hasil positif penyelidikan tidak terlepas dari peran aktif pemerintah Indonesia bersama dengan produsen dan eksportir selama proses pemeriksaan berlangsung. Sejak dimulai penyelidikan, pemerintah mengikuti prosedur sesuai ketentuan WTO. Mulai dari mendaftarkan diri sebagai pihak berkepentingan, melakukan koordinasi dengan para pelaku usaha, hingga menyampaikan sanggahan tertulis hingga dengar pendapat publik.

Asosiasi Perikanan Pole & Line and Handline Indonesia (AP2HI)  menginisiasi proses sertifikasi dari Marine Stewardship Council (MSC), terhadap delapan pelaku usaha perikanan tuna yang fokus pada penangkapan dengan cara satu-persatu (one by one). Sertifikasi tersebut, menjadi rujukan bisnis perikanan tuna dunia dalam melakukan transaksi bisnis dan menjadi penanda bahwa produk tuna yang dihasilkan sudah memenuhi prinsip keberlanjutan (sustainable fisheries).

Kegiatan tersebut dilakukan Asosiasi Perikanan Pole & Line and Handline Indonesia (AP2HI) dengan menggandeng International Pole & Line Foundation (IPNLF) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Ketua Umum AP2HI Janti Djuari dalam keterangan resmi yang dikirim kepada Mongabay, Senin 30 Desember lalu mengatakan, masuknya delapan perikanan tuna dalam proses sertifikasi MSC, menjadi bukti bahwa upaya kolaboratif pemangku kepentingan di Indonesia membuahkan hasil positif. Capaian itu, juga menjadi tonggak penting bagi perjalanan perikanan tuna di Indonesia.

Adapun, kedelapan perikanan tuna itu tersebar di seluruh kepulauan Indonesia, mulai dari Sulawesi Utara, Maluku Utara, Laut Banda, hingga ke Flores di selatan Indonesia.

Janti Djuari mengatakan, masuknya delapan perikanan tuna dalam proses sertifikasi MSC, menjadi bukti bahwa upaya kolaboratif pemangku kepentingan di Indonesia membuahkan hasil positif. Capaian itu, juga menjadi tonggak penting bagi perjalanan perikanan tuna di Indonesia.

Dalam melaksanakan proses sertifikasi MSC untuk delapan perikaan tuna one by one tersebut, total ada sembilan perusahaan anggota AP2HI yang ikut terlibat di dalamnya. Selain itu, ada juga 471 kapal ikan yang 70 persen lebih berukuran di bawah 10 gros ton (GT) dan terlibat aktif pada tahap awal dengan selektif melakukan penangkapan tuna.

Janti mengungkapkan, proses sertifikasi MSC menjadi program perbaikan untuk perikanan tuna secara nasional yang mencakup pengumpulan dan pemantauan data. Prosesnya dilakukan oleh pengamat lokal (observer) dari Pemerintah yang memantau dan mengumpulkan informasi penting, baik yang ada di laut maupun yang ada di beberapa pelabuhan.

Fasilitas Bank Wakaf Mikro di pesantren dapat menghindarkan masyarakat dari rentenir untuk mendapatkan modal usaha. Demikian dikatakan Presiden Joko Widodo saat meresmikan Bank Wakaf Mikro di Alun-Alun Kaliwungu, Kendal, provinsi Jawa Tengah, pada Senin, 30 Desember. Presiden meresmikan Bank Wakaf Mikro Apik Kaliwungu dan Bank Wakaf Mikro Pesantren Al Fadllu 2. Menurut Presiden, telah ada 56 bank wakaf mikro yang telah menjangkau 25 ribu nasabah Usaha Mikro, Kecil dan menengah-UMKM.

Bank Wakaf Mikro, merupakan lembaga keuangan non-bank bersifat non-formal yang berbentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Bank Wakaf Mikro didirikan atas izin Otoritas Jasa Keuangan-OJK yang menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal. Sementara dalam operasionalnya, OJK bekerjasama dengan Lembaga Amil Zakat, pesantren dan juga tokoh masyarakat termasuk dalam pembinaan dan pendampingan kepada nasabah.

Menurut Presiden Joko Widodo, dana yang telah disalurkan oleh bank wakaf mikro sebesar 34 miliar rupiah. Presiden menjelaskan akan dibuka lagi bank wakaf mikro sebanyak 50 unit pada 2020 dengan izin dari Otoritas Jasa Keuangan. Presiden menjamin, pemerintah berusaha untuk membuka banyak bank wakaf mikro dengan tujuan memberikan akses keuangan bagi masyarakat untuk mencari modal bagi UMKM.

Presiden juga menjelaskan agar penerima manfaat mengkalkulasi usaha secara matang dan tidak menggunakan dana untuk membeli hal-hal yang konsumtif. Dengan demikian masyarakat bisa mendapat keuntungan dan membayar angsuran secara baik.

Dalam kesempatan itu Presiden Joko Widodo berpesan kepada masyarakat agar berhati-hati dalam penggunaan dana dari bank wakaf mikro. Menurut Presiden, sistem pinjaman Bank Wakaf Mikro adalah saling percaya dan akadnya harus tatap muka, tidak ada jaminan apapun dalam proses pinjam meninjam, karena Bank Wakaf Mikro bertujuan untuk mengangkat UMKM yang tidak bisa meminjam pada bank agar tidak ada kesenjangan.

Sementara itu Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoro meminta kepada para pegiat UMKM untuk memanfaatkan kehadiran Bank Wakaf Mikro karena yang disasar adalah mereka yang tidak diterima bank karena tidak mempunyai jaminan selain usaha, Nomor Poko Wajib pajak dan ijin usaha karena nasabah adalah pedagang kecil. Wimboh menegaskan, OJK menggandeng perusahaan besar sebagai donatur. Kemudahan yang diberikan Bank Wakaf Mikro untuk para pelaku UMKM agar mereka tidak terpedaya oleh Rentenir. 

Sudah hari ke dua, kita memasuki tahun 2020; beberapa harapan telah disuarakan di tahun sebelumnya. Menurut Astrologi Tiongkok yang sudah berusia ribuan tahun, tahun 2020 merupakan tahun Tikus Logam.  Seperti dikutip dari Wikepedia, dalam astrologi Tiongkok, ada dua belas hewan yang mewakili tahun, bulan, dan jam. Banyak harapan yang diinginkan oleh setiap orang pada tahun 2020. Suhu politik nasional diperkirakan memanas seiring Pemilu kepala daerah serentak -Pilkada  September 2020 dan  proyeksi ekonomi cenderung statis. Namun optimisme pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan isu-isu sosial terus tertanam seiring rencana strategis pembangunan infrastructur yang ditargetkan tuntas di tahun 2020.

Pada bidang ekonomi, proyeksi 2020 oleh Organisation for Economic Cooperation and Development  memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 mencapai 5 persen lebih rendah dibandingkan proyeksi IMF dan World Bank yang memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,1 persen dan Asian Development Bank 5,2 persen.  Namun perkiraan pihak asing terhadap Indonesia agaknya tidak terlalu jauh  perkiraan pemerintah pada kisaran 5,3 % – 5,6 % seperti apa yang diutarakan  oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani pada dengar pendapat dengan DPR. Menteri Sri Mulyani mengatakan bahwa semua kerangka yang disusun untuk 2020 tersebut sudah mempertimbangkan kondisi global saat ini dan ke depan.

Mendorong potensi pemasukan devisa yang berasal dari sumber non-fosil telah membuat pemerintah mendorong para pemangku kepentingan di setiap daerah untuk memaksimalkan potensi yang ada. Banyak kepala daerah telah melakukan transformasi dalam menghasilkan devisa melalui jalur pertumbuhan wisata. Karena pada sector pariwisata tersebut, perputaran ekonomi cukup tinggi mulai membuka lapangan kerja baru, ekonomi Usaha Kecil Menengah yang menggeliat hingga kunjungan turis dalam dan luar negeri dalam membelanjakan uangnya. Semoga tahun 2020 akan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya dengan semangat kebersamaan dan pemahaman toleransi. Pada akhirnya, hal ini membuat kedewasaan bangsa Indonesia semakin maju.