VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Pemerintah Indonesia siap memperkuat kerja sama di berbagai bidang dalam sektor kelautan dan perikanan dengan Malaysia, yang selama ini sudah terjalin dengan baik. Demikian dikatakan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) KKP Sjarief Widjaja, saat mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan menerima kunjungan kerja Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia Dato Salahuddin bin Ayub di Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan, Jakarta, Rabu (4/9). Sjarief Widjaja mencontohkan, kerja sama yang sudah terjalin baik seperti dalam hal pemberantasan pencurian ikan atau illegal, unreported, unregulated (IUU) fishing.

Sjarief Widjaja juga menyampaikan upaya Indonesia dalam memberantas penangkapan ikan secara ilegal yang telah membuahkan hasil positif. Hal itu dibuktikan dengan kenaikan stok ikan dari 7,3 juta ton pada tahun 2013 menjadi  12,54 juta ton pada tahun 2017, peningkatan konsumsi ikan per kapita dari 33,89 kilogram per kapita pada tahun 2012 menjadi 46,49 kilogram per kapita pada tahun 2017. Sjarief Widjaja juga menyebut kenaikan produk domestik bruto (PDB) yang selalu berada di atas PDB nasional sejak tahun 2014.

Sjarief Widjaja pun berharap kerja sama bilateral Indonesia dan Malaysia bidang kelautan dan perikanan terkait pemberantasan pencurian ikan dapat semakin diperkuat. Di samping itu, Sjarief mengungkapkan pentingnya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, melalui kerja sama pengembangan sumber daya manusia SDM antara Indonesia dengan Malaysia. Menurut Sjarief Widjaja kerja sama peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia ini akan menjadi semakin penting dalam menghadapi tantangan dan meraih peluang investasi di bidang kelautan dan perikanan.

Sjarief Widjaja pun turut mengapresiasi Malaysia atas investasi yang sudah dilakukan di Indonesia.

Pertemuan ini merupakan kunjungan balasan. Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, pada 10 Juli 2019, mengunjungi parlemen Malaysia dan melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Dalam Negeri Malaysia dan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia.

Kunjungan tersebut membuahkan kesepakatan akan perlunya kerja sama bilateral di bidang kelautan dan perikanan dalam bentuk komunike bersama. Disepakati pula nota kesepahaman tentang kerjasama di bidang kelautan dan perikanan, dan peninjauan kembali nota kesepahaman tentang Pedoman Umum tentang Penanganan terhadap Nelayan oleh Lembaga Penegak Hukum di Laut Republik Indonesia dan Malaysia.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan meyakini Indonesia saat ini sudah saatnya menjadi produsen kendaraan listrik, antara lain karena berbagai bahan komponen pendukung pembuatannya ada di Indonesia. Demikian dikatakan Luhut Binsar Panjaitan saat membuka Indonesia Electric Motor Show (IEMS) 2019 di Jakarta, Rabu (4/9).

Luhut mengingatkan, sekitar 70 sampai 80 persen komponen pembentuk baterai lithium yang esensial bagi kendaraan listrik, terdapat di Indonesia. Selain itu, ia juga mengingatkan, berbagai pihak ingin berinvestasi di dalam negeri, yang terkait pula dengan produksi berbagai komponen pendukung pembentuk kendaraan listrik. Di lain pihak, saat ini udara di berbagai kota besar seperti Jakarta sudah tercemar sehingga penting untuk menggantikan kendaraan yang masih menggunakan energi fosil agar berubah menjadi kendaraan listrik yang dinilai lebih ramah lingkungan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebutkan, berbagai manfaat terkait penggunaan kendaraan listrik, antara lain bisa mengurangi impor migas, membentuk lingkungan yang lebih sehat untuk anak cucu atau generasi mendatang. Selain itu, menurut Moeldoko, penggunaan kendaraan listrik juga dapat membantu menyehatkan  Perusahaan Listrik Negara (PLN) karena akan semakin banyak kendaraan listrik yang menggunakan energi aliran listrik dari PLN untuk melakukan pengisian daya muat baterai. Ia yakin sebentar lagi masyarakat Indonesia mampu membeli mobil listrik yang harganya saat ini relatif mahal.

Sebagaimana diberitakan, pemanfaatan nikel kadar rendah menjadi bahan baku baterai menjadi prioritas pelarangan ekspor bijih nikel, hal itu sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Battery Untuk Transportasi Jalan. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai bahan baku terbaik di dunia untuk memproduksi baterai lithium ion, yaitu bijih nikel kadar rendah atau yang biasa disebut limonite dengan kandungan nikel 0,8-1,5 persen.  

Sementara itu, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir meyakini, penggunaan kendaraan listrik akan mengurangi tingkat polusi di kota-kota besar di Indonesia.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya pekan lalu mengunjungi Kawasan Candi Borobudur untuk melihat upaya pengelolaan sampah dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Rehabilitasi tersebut berupa pembuatan taman hutan di sekitar kawasan Borobudur. Seluruh upaya Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) yang dilakukan di Borobudur, juga akan dilakukan di destinasi wisata super prioritas lainnya, yaitu Danau Toba, Labuan Bajo, dan Mandalika.

Pemerintah akan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur pada empat destinasi tersebut. Percepatan pembangunan di Borobudur maupun destinasi wisata super prioritas lainnya akan dilaksanakan lintas sektor Kementerian dan Lembaga.

Dalam kunjungan tersebut Siti Nurbaya mengatakan, dalam hal pengelolaan sampah, Kementerian LHK akan membantu Pemerintah Kabupaten Magelang untuk membangun fasilitas penyediaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Selain TPA, KLHK juga akan menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah seperti alat berat, angkutan, dan sarana pemilahan sampah untuk mencapai penanganan atau pelayanan 100 persen.

Sedangkan di kawasan Borobudur sendiri, KLHK akan membantu untuk mengembangkan sistem pengelolaan sampah kawasan secara mandiri seperti sistem pengumpulan dan daur ulang. Selain itu, di desa-desa penyangga akan dibantu melakukan pengelolaan sampah. Pengurangan sampah akan terus dikampanyekan melalui pelarangan penggunaan plastik sekali pakai.

Siti Nurbaya menambahkan, untuk pembuatan taman hutan, Kementerian LHK telah menyiapkan rancangan teknis penanaman di Kompleks Candi Borobudur yang sudah dikoordinasikan dengan Balai Konservasi Borobudur. Adapun pohon yang akan ditanam di Taman Hutan ini, meliputi Pohon Bodhi, Nangka, Sukun, Pulai, Tanjung, Mangga, Manggis, Kepel dan Nagasari.

Saat ini secara bertahap telah ditanam 200 batang pohon, meliputi jenis Kepel, Tanjung, Pulai dan Nagasari dari 400 batang yang direncanakan, dengan menggunakan media taman aquasorb atau butiran gel yang berfungsi untuk mengikat dan menyimpan air.

Kawasan konservasi di sekitar Borobudur juga akan dioptimalkan untuk mendukung Borobudur sebagai destinasi pariwisata prioritas. Di sekitar Borobudur, terdapat kawasan konservasi antara lain Taman Nasional Gunung Merapi dan Gunung Merbabu, serta Taman Wisata Alam Telogo Warno dan Telogo Pengilon di Dieng, dan Taman Wisata Alam Guci di Kabupaten Tegal.

Situasi tak  menentu  di Hongkong terus berlangsung. Masyarakat yang menentang usulan RUU Ekstradisi ke China daratan masih melanjutkan unjuk rasa. Pemimpin Hongkong Carrie Lam pun bersikukuh untuk tidak akan mencabut kembali RUU ekstradisi itu. Carrie Lam juga telah membantah pemberitaan bahwa ia berniat  mundur dari jabatannya. Sementara pengunjuk rasa melebarkan aksinya dengan mengganggu bandara internasional di Hongkong.

Pemeritahan di Hongkong menegaskan bahwa RUU  ekstradisi diperlukan,   dan bahwa di dalamnya juga dicantumkan aturan yang melindungi hak asasi warga Hongkong. RUU tersebut, menurut penguasa Hongkong dijamin tidak akan menggerus kebebasan khusus yang selama ini dinikmati warga Hongkong. Sebaliknya para pemrotes menganggap  RUU itu akan membuat mereka yang diekstradisi diadili dengan aturan hukum China yang tidak diharapkan. Penolakan RUU ekstradisi ke China daratan ini menarik diamati, karena sesungguhnya Hongkong sudah menandatangani kesepakatan ekstradisi dengan sekitar 20 negara.

Masyarakat internasional masih menantikan bagaimana akhir dari krisis di Hongkong. Fakta menunjukkan bahwa unjuk rasa terus meluas dengan melibatkan ribuan pelajar sekolah menengah. Ribuan pelajar itu telah memboikot kegiatan belajar mengajar dengan turun ke lapangan berpartisipasi dengan kegiatan unjuk rasa. Dalam situasi ini, kesabaran pemerintah China di Beijing terus diuji. Jika mereka akhirnya turun tangan dengan mengerahkan tentaranya untuk mengatasi unjuk rasa di Hongkong, boleh jadi situasi di Hongkong menjadi semakin  memburuk. Salah satu cara yang mungkin  merupakan solusi terbaik adalah mengadakan  pembicaraan dan negosiasi antara penguasa Hongkong dengan tokoh penggerak unjuk rasa.