VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia wadahi acara  Regional Conference on Humanitarian Assitance (RCHA) pertama yang berlangsung 8 – 9 Agustus di Jakarta .  Acara tersebut dihadiri 112 delegasi dari 17 negara mewakili pemerintah, non-pemerintah dan organisasi internasional serta regional yang aktif bertukar pandangan tentang peningkatan kapasitas bantuan kemanusiaan di kawasan. Seperti dikutip dari laman kemlu.go.id,  dalam sambutannya pada pembukaan pertemuan itu, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia  AM Fachir menyatakan bahwa dalam mengatasi isu kemanusiaan yang bersifat multi-dimensional, diplomasi track 1.5 diperlukan dalam melibatkan pemangku kepentingan yang relevan, untuk memperoleh skema kerjasama dan solusi yang tepat. Wamenlu Fachir juga menyampaikan bahwa diplomasi kemanusiaan, khususnya terkait isu pemberian bantuan kemanusiaan, merupakan agenda yang diprioritaskan oleh Pemerintah Indonesia, sebagaimana telah diatur di dalam konstitusi nasional.

Sementara, Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral,Kementerian Luar Negeri RI,  Febrian A. Ruddyard, dalam acara penutupanmenyampaikan bahwa Konferensi Regional yang digagas oleh Pemerintah Indonesia ini diharapkan dapat menjadi langkah yang mengawali perjalanan panjang kerja sama penggiat kemanusiaan di kawasan.   Berdasarkan banyaknya inisiatif dan pengalaman positif yang dikemukakan selama dua hari waktu penyelenggaraan konferensi tersebut,  menunjukan bahwa terdapat peluang besar untuk mendorong intensitas diskusi dan kerja sama secara lebih mendalam. Konferensi tersebut membahas lima tema besar dalam Kelompok Kerja, dimana tiap kelompok secara spesifik membahas dan mengajukan rekomendasi terkait topik-topik yang erat dengan isu pemberian bantuan kemanusiaan.

Yang pertama,  memperkuat aksi kemanusiaan di tingkat nasional dan lokal.  Peserta menyepakati bahwa komunitas internasional dan regional memainkan peran penting dalam mendukung kapasitas nasional dan lokal dalam aksi kemanusiaan.   Tindakan yang diambil oleh komunitas internasional dan regional tidak boleh menggantikan atau tumpang tindih dengan aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh komunitas di tingkat nasional dan local.   Sebaliknya, harus diperkuat dan didasarkan pada kebutuhan di tingkat lokal dan nasional.

Kedua yaitu, kemitraan multi-sektoral dalam aksi kemanusiaan .  Bantuan kemanusiaan yang efektif membutuhkan kontribusi aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Ketiga, inklusivitas dalam bantuan kemanusiaan: melindungi dan Memberdayakan Perempuan, Anak-anak, Penyandang Disabilitas, dan Orang Lanjut Usia. Inklusivitas adalah suatu keharusan.   Aktor kemanusiaan harus memperhatikan bahwa ada perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas serta orang tua merupakan kelompok yang memerlukan perhatian khusus dalam suatu bencana.  Aktor kemanusiaan harus terus mempromosikan dan mendukung upaya meningkatkan dan memperkuat keterwakilan, inklusivitas, dan kepemimpinan kelompok-kelompok rentan tersebut dalam semua tahap tindakan kemanusiaan, termasuk perencanaan, implementasi, dan evaluasi tindakan kemanusiaan.

Hal lain yang tidak kalah penting dalam pemberian bantuan kemanusiaan adalah aspek keberlanjutan dan aspek perencanaan dari bantuan kemanusiaan.  Ini menjadi poin keempat yang dibahas. Hal Ini akan memperkuat implementasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan kemanusiaan mendukung untuk melancarkan transisi dari fase darurat ,  bantuan ke fase pemulihan ,  pembangunan.  Sedangkan yang kelima adalah perlindungan aktor kemanusiaan dalam aksi kemanusiaan.   Perlindungan ini dapat dalam bentuk kebijakan, fasilitasi, dan dukungan lain yang diperlukan sesuai dengan kapasitas pihak-pihak terkait, termasuk negara, aktor non-negara, sektor swasta, dan masyarakat. Peningkatan kapasitas bagi para aktor kemanusiaan sengat penting khususnya untuk melindungi diri mereka sendiri selama berjalannya aksi kemanusiaan.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyoroti kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Taman Nasional Tesso Nilo, Riau, yang berlangsung secara sporadis hingga mengancam kelangsungan hidup satwa dilindungi, seperti gajah dan harimau sumatera. Hal itu disampaikan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya kala mendampingi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian di Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin Pekanbaru, Senin (12/8/2019).

Siti Nurbaya menegaskan proses hukum bagi pelaku pembakaran lahan di Tesso Nilo akan terus berlanjut. Menurut dia, akan ada dua pelaku lainnya melibatkan perorangan, namun memiliki lahan dalam jumlah yang cukup luas yang akan segera diproses hukum.

Siti mengungkapkan, persoalan penegakan hukum menjadi persoalan penting dalam memberikan efek jera kepada para pelaku pembakar lahan. Untuk itu pihaknya memastikan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku pembakar lahan, baik perorangan maupun korporasi harus optimal.

Tidak hanya itu, kementerian LHK juga tengah menelisik sejumlah perusahaan yang ada di wilayah Siak, Pelalawan, Indragiri huli dan Indragiri hilir. Pihaknya menyinyalir kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di empat wilayah itu ada kaitanya dengan perusahaan perkebunan.

Dikatakannya, jika memang nantinya ada perusahaan yang terlibat dalam kasus karhutla, maka pihaknya akan memberikan saksi tegas, mulai dari saksi administrasi berupa pencabutan izin, hingga sanksi perdata dan pidana.

Lebih jauh, Siti Nurbaya juga menyatakan telah memperingatkan 55 perusahaan yang tersebar di sejumlah provinsi terkait karhutla. Meski tidak menjelaskan secara rinci 55 perusahaan yang dimaksud, namun dia memastikan beberapa di antaranya ada di Provinsi Riau.

Siti Nurbaya mengatakan KLHK akan melaksanakan langkah kolaboratif bersama Polri untuk menindak pelaku pembakar lahan, termasuk di Taman Nasional Tesso Nilo yang kini dalam kondisi memprihatinkan akibat dijarah hingga berujung pada karhutla.

Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo, Halasan Tulus, mengakui kondisi memang sangat kering karena kemarau, namun sangat kecil kemungkinan kebakaran terjadi secara alami. Area yang terbakar banyak terdapat di lokasi yang diokupasi oleh masyarakat, seperti di daerah Toro. Halasan Tulus lebih lanjut mengatakan, area Tesso Nilo yang terbakar belum sampai ke hutan alamnya, namun memang mendekati area Kamp Tim Flying Squad, yang terdapat delapan ekor gajah jinak binaan WWF-Indonesia bersama balai taman nasional. 

Kashmir, sebuah wilayah yang berbatasan antara India dan Pakistan kembali bergolak sejak beberapa waktu terakhir.  Daerah yang dikenal akan keindahannya dan berhawa sejuk ini perlahan mulai ditinggalkan wisatawan India karena konflik terus memanas antara dua negara yang mengapitnya, India dan Pakistan. 

Bahkan Rabu (7/8), Pemerintah Pakistan menyatakan akan menurunkan tingkat hubungan diplomatik dengan India, terkait konflik tak kunjung berakhir di Kashmir. Mereka menyatakan akan mengusir Komisioner Tinggi India sebagai bentuk kekecewaan. India belum memberikan pernyataan terkait sikap Pakistan ini. Lebih seru lagi, Pakistan akan membawa masalah ini ke Dewan Keamanan PBB.  Bahkan kini, kedua negara juga sudah mulai saling mengancam akan menggunakan senjata nuklir milik mereka selama ini.

Kalau ingin merunut lebih panjang kebelakang, konflik India dan Pakistan memperebutkan wilayah Kashmir selama lebih 7 dekade.Bahkan, Tiongkok juga ikut memperebutkan wilayah Kashmir. Konflik Kashmir adalah dampak perpecahan antara India dan Pakistan.  Inggris hengkang dari India pada tahun 1947, membuat negara itu terpecah menjadi dua, mayoritas Hindu membentuk negara India dan Muslim mendirikan Pakistan dengan batas wilayah masing-masing.

Namun, pemicu keresahan sejak sepekan terakhir adalah aparat keamanan India mendapat laporan ancaman serangan dari kelompok militan yang bersembunyi di Pakistan. Pakistan membantah tuduhan itu. Namun, peringatan itu membuat para turis, peziarah hingga pekerja mulai meninggalkan Kashmir sejak pekan lalu. Bahkan, Pemerintah India telah mencabut Undang-Undang 370 yang memberikan status daerah khusus terhadap Kashmir dan Jammu. Berdasarkan aturan itu, bagian Kashmir diperbolehkan membuat aturan hukum secara mandiri. Pemerintah Pakistan mengecam langkah India mencabut status daerah istimewa Kashmir. Mereka menyatakan akan berupaya untuk melawan keputusan India.

Meski hidup bertetangga, India dan Pakistan selalu terganjal konflik di Kashmir. Sejak merdeka dari Inggris, Kashmir dibagi dua menjadi wilayah untuk India dan Pakistan. Kedua negara kemudian bertarung untuk memperebutkan keseluruhan wilayah Kashmir.

Terlepas bagaimana reaksi masyarakat Internasional melihat konflik dua negara yang telah berlangsung beberapa dekade dan memakan korban ratusan  ribu orang, maka konflik India-Kashmir-Pakistan harus mendapat perhatian khusus bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa –PBB  guna mengupayakan solusi terbaik antara India dan Pakistan. Konflik tersebut juga menjadi pelajaran penting tentang makna dua negara bertetangga dan bagaimana sebuah negara berdaulat. Semoga konflik ini dapat segera berakhir!

Pada hari Kamis (8/8), dalam Kongress Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP) ke-5 yang berlangsung di Bali, Ketua Umum partai Megawati Sukarnoputri memberikan pernyataan terbuka mengenai posisi  PDIP dalam kabinet Presiden Joko Widodo pada masa pemerintahannya yang ke dua. Menurut Megawati PDIP  harus menjadi partai dengan jumlah menteri terbanyak di kabinet mendatang. Tanpa menyebut jumlah maupun presentase, Jokowi pun langsung membalas pernyataan tersebut. Dipastikan PDIP akan mendapatkan kursi menteri yang terbanyak dibanding partai lain.

Tampaknya pernyataan Megawati tersebut serius. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan Puan Maharani,  politisi Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan. Menurut Puan, Ketua Umum PDIP sudah mengantongi lebih dari 10 nama calon menteri yang telah  dibahas dalam internal partai, dan  akan disodorkan kepada Presiden Jokowi .

Tentu bukan hanya Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan yang meminta jatah posisi menteri dalam kabinet Presiden Jokowi mendatang. Sebelumnya pada bulan Mei lalu,  Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang merupakan partai koalisi pendukung Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden, Muhaimin Iskandar juga meminta jatah 10 menteri. Bagaimana dengan partai lainnya yang juga mengusung Jokowi di Pilpres?  Mereka tentu juga menginginkan agar kader-kadernya dapat masuk kabinet Jokowi periode 2019-2024. 

Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Pusat  Partai Nasional Demokrat (NasDem) Irma Suryani Chaniago menganggap wajar Megawati minta jatah menteri paling banyak karena PDIP merupakan partai pemenang Pemilu 2019. Namun Irma mengingatkan Jokowi untuk  memperhatikan proporsionalitas dalam pembagian kursi menteri di kabinet mendatang. 

Perlu diketahui, dalam Kabinet Kerja Jokowi (2014-2019), jumlah menteri dari partai politik lebih sedikit dibandingkan dari profesional, yaitu hanya sekitar 41%.

Partai-partai pendukung Jokowi dalam Pilpres  memang  boleh saja menyampaikan keinginan mereka, namun perlu diingat keputusan akhir ada ditangan presiden. Penentuan menteri adalah hak Prerogatif presiden.