VOI - Voice of Indonesia | Informing, Connecting, Dignifying

Di tengah meningkatnya ketegangan hubungan Iran dengan Amerika Serikat, Rusia  meningkatkan kerjasama  milter dengan Iran. Dalam waktu dekat, Teheran dan Moskow akan melakukan latihan militer bersama di wilayah Teluk Persia. Komandan Angkatan Laut Iran, Laksamana Muda Hossein Khanzadi dalam keterangan yang disiarkan PressTv menyatakan bahwa atas dasar kesepakatan kedua pemerintahan, latihan bersama angkatan laut akan dilaksanakan akhir tahun ini. Para pimpinan angkatan bersenjata kedua negara telah menandatangani perjanjian mengenai latihan angkatan laut bersama di Samudera Hindia, perairan Makran, Selat Hormuz dan Teluk Persia. Latihan bersama angkatan laut Iran dan Rusia itu adalah yang pertama kali akan dilaksanakan yang menandai peningkatan kerjasama militer di antara kedua negara.

Informasi mengenai akan dilaksanakannya kerjasama militer antara Iran dan Rusia, bisa jadi akan memancing reaksi Amerika Serikat yang sebelumnya telah mengajak negara negara sekutunya di Eropa untuk bekerjasama meningkatkan pengamanan di kawasan Teluk. Jika ajakan Washington yang disampaikan beberapa waktu lalu belum mendapatkan cukup sambutan, Iran dan Rusia sudah melakukan langkah yang lebih konkrit dalam bentuk ditandatanganinya perjanjian pelatihan bersama.

Persetujuan Moskow untuk melakukan kerjasama bidang militer dengan Iran, bagaimanapun dapat dilihat sebagai wujud dukungan politik terhadap Iran yang terus mendapat tekanan dari Amerika Serikat. Selama ini Rusia dan Iran telah melakukan kerjasama di bidang milter dalam konflik di Suriah. Iran tentu  masih menunggu reaksi Washington mengenai kerjasama baru di bidang militer ini.

Bagi Iran kerjasama militer dengan Rusia tentu dilakukan sebagai upaya mengimbangi tekanan Amerika Serikat dan bagi Rusia, dukungan terhadap Iran dapat diamati sebagai langkah untuk tetap mempertahankan posisinya dalam geopolitik, khususnya di kawasan Timur Tengah.

Mobil listrik sedang hangat dibicarakan  di Indonesia. Beberapa produsen mobil memamerkan mobil listrik di GAIKINDO Indonesia International Auto Show 2019. Pada  pameran yang digelar pada 18 hingga 28 Juli 2019 di BSD City Tangerang itu, mobil listrik menjadi salah satu primadona.

Dalam beberapa tahun terakhir, mobil listrik memang telah menjadi fokus industri otomotif Indonesia. Presiden Joko Widodo bersemangat mendorong pengembangan mobil listrik, termasuk kendaraan listrik bermerek nasional. Presiden Joko Widodo  juga memastikan akan memberikan insentif untuk orang-orang yang terlibat dalam pengembangan mobil listrik di Indonesia.  Sementara,  regulasi untuk mewujudkan produksi mobil listrik masih dinantikan.

Peraturan  Presiden tentang mobil listrik memang belum ditanda tangani. Beberapa menteri mengabarkan Presiden Joko Widodo akan menanda tangani peraturan itu dalam pekan  ini.  Pelaku industri mobil, tentu sangat menantikan regulasi yang akan menjadi payung hukum dalam memproduksi kendaraan yang diharapkan menjadi kendaraan masa depan Indonesia.

Industri mobil listrik di Indonesia sepertinya memiliki nilai  komersial cukup tinggi. Paling tidak terlihat dari perusahaan otomotif Hyundai dari Korea, dan juga  Group Softbank dari Jepang, yang sudah bertemu  secara langsung dengan  Presiden Joko Widodo. Mereka  menyampaikan minat untuk berinvestasi dan membangun basis produksi untuk pengembangan kendaraan berbasis listrik di Indonesia. Paket regulasi mengenai program percepatan pengembangan kendaraan listrik tentunya akan menjawab semua keinginan itu.

Meski belum ditandatangani, pemerintah Indonesia sudah sangat serius  melakukan persiapan untuk pengembangan kendaraan listrik. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral  sedang menyiapkan infrastruktur yang mendukung penggunaan mobil listrik. Salah satunya melalui pembangunan Stasiun Pengisian Listrik Umum. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan  menyarankan kepada PLN agar Stasiun Pengisian Listrik Umum massif dibuat di tempat-tempat keramaian.  PT PLN pun dikabarkan sudah membangun lebih dari 3.000 Stasiun Pengisian Listrik Umum.

Kesiapan Indonesia untuk pengembangan mobil listrik memang harus terus ditingkatkan. Apalagi Indonesia berkomitmen menurunkan emisi gas kaca sebesar 29 persen dengan kemampuan sendiri hingga 2030. Mobil listrik diyakini bisa membirukan kembali langit kota-kota besar di negeri ini. Indonesia juga berkeinginan memiliki mobil listrik karya sendiri, dengan bahan baku baterai juga berasal dari dalam negeri pada tahun 2025. Semoga regulasinya segera terbit.

Hukuman dengan menenggelamkan kapal yang menangkap ikan secara illegal di perairan Indonesia tampaknya belum membuat jera para nelayan asing.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) baru-baru ini kembali berhasil menangkap 6 kapal perikanan asing. Tiga kapal asal Vietnam dan 3 kapal asal Filipina ditangkap di 2 lokasi perairan yang berbeda karena melakukan aktivitas ilegal.

Ketiga kapal dan 36 ABK berkewarganegaraan Vietnam yang berhasil diamankan selanjutnya dikawal menuju ke Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam untuk proses penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan.

Sementara itu, 3 kapal asal Filipina, berjenis pumpboat beserta 11 orang awak kapal berkewarganegaraan Filipina dibawa menuju ke Pangkalan PSDKP Bitung Sulawesi Utara. 

Penangkapan kapal asal Vietnam dan Filipina tersebut menambah jumlah pelaku pencurian ikan yang telah berhasil ditangkap oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Setidaknya, selama 2019 dari Januari hingga akhir Juli 2019, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah berhasil menangkap 43 kapal penangkap ikan asing yang melakukan kegiatan ilegal di wilayah perairan Indonesia.

Sesuai Undang-Undang Perikanan Indonesia, para pelaku dapat diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling banyak Rp 20 miliar. Sementara kapal-kapal yang  ditangkap bisa dilelang atau ditenggelamkan apabila sudah ada kekuatan hukum. 

Namun Kementerian Kelautan dan Perikanan lebih memilih untuk menenggelamkan kapal-kapal ilegal tersebut karena kapal asing pencuri ikan yang selama ini dilelang berpotensi kembali digunakan untuk kejahatan serupa. 
Menteri  Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti pernah mengungkapkan bahwa kapal pelaku illegal fishing dilelang dengan harga Rp 100 hingga Rp 500 juta saja . Sementara keuntungan mereka mencapai 1- 2 miliar rupiah dari sekali melaut dengan mencuri di wilayah Indonesia. 

Keputusan untuk menenggelamkan kapal-kapal asing yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia dipandang sebagai pilihan yang tepat. Namun sayang,  nampaknya belum memberikan efek jera yang diharapkan. Hal ini terbukti dengan penangkapan yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan baru-baru ini. Selain pemberian hukuman, tampaknya cara-cara diplomasi juga perlu diperkuat  agar negara-negara terkait memberikan pendidikan kepada warganya tentang bahaya dan konsekuensi hukum bahkan terganggunya  hubungan diplomatik akibat tindakan menangkap ikan secara ilegal di perairan negara lain.

Alexander Boris de Pfeffel atau biasa dikenal sebagai Boris Johnson,   akhirnya resmi menjadi Perdana Menteri Inggris yang baru, menggantikan Theresia May mengundurkan diri sebagai perdana menteri Inggris akibat kebuntuan Brexit pada 7 Juni lalu. Beberapa kalangan menilai May terpaksa mundur karena gagal menyampaikan rencana Brexit-nya untuk meninggalkan Uni Eropa. Dalam pemungutan suara internal di kalangan Partai Konservatif, Johnson meraih 92.153 suara dan mengungguli rivalnya, Jeremy Hunt yang saat ini menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Inggris, yang meraih 46.656 suara.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyampaikan ucapan selamat kepada Boris Johnson melalui akun twitternya, @jokowi pada hari Kamis (25/7). Dia berharap ada peningkatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Inggris serta dapat mempererat hubungan kedua negara.  Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga menyampaikan ucapan selamat dan keyakinan bahwa Boris Johnson akan mencapai hasil terbaik dalam posisinya sebagai Perdana Menteri. 

Respon berbeda terlihat dari ucapan selamat dari Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif menyusul terpilihnya Boris Johnson dalam pemungutan suara internal partai berkuasa Inggris, Partai Konservatif. Minister Zarif menyampaikan bahwa Iran tidak mencari konfrontasi; Iran menginginkan hubungan normal atas dasar saling menghormati. Hal ini terkait dengan desakan Iran agar Inggris melepaskan tanker setelah pemerintah otoritas Inggris menyita sebuah kapal tanker Iran di lepas pantai Gibraltar karena dicurigai membawa minyak ke Suriah. Menteri Zarif menuding langkah Inggris tersebut dipengaruhi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Sementara itu, nada kekhawatiran terbaca dalam ucapan selamat yang disampaikan ketua Komisi Eropa, Ursula von der Leyen yang menyebutkan akan  ada masa-masa berat menanti Inggris dan Komisi Eropa.  Senada dengan von der Leyen, negosiator Uni Eropa untuk Brexit, Michel Barnier menyebut  ketika Boris Johnson resmi menjabat, maka pihaknya akan memfasilitasi ratifikasi Kesepakatan Keluar dan mencapai Brexit yang sesungguhnya.

 Hungga saat ini, parlemen Inggris menolak Kesepakatan Brexit. Inggris seharusnya meninggalkan Uni Eropa pada 29 Maret 2019 lalu. Namun, hal ini ditolak tiga kali oleh anggota parlemen Inggris. Brexit kemudian diperpanjang menjadi 12 April 2019 dan akhirnya diperpanjang lagi hingga 31 Oktober 2019 bahkan bisa lebih cepat. 

Dalam posisi ini, sikap politik Boris Johnson menimbulkan kontroversi. Dia berjanji akan membawa Inggris keluar dari Uni Eropa (Brexit) sampai 31 Oktober mendatang, tenggat waktu yang ditentukan oleh Uni Eropa, apapun caranya. Beberapa kali, PM Boris Johnson dia menegaskan bahwa ia akan memutuskan Brexit, baik dengan maupun tanpa kesepakatan dengan Uni Eropa (No Deal Brexit).  Pernyataan itu menyulut kontroversi sengit. Karena berbagai institusi ekonomi di Inggris, termasuk Bank Sentral, sudah memperingatkan bahwa Brexit tanpa kesepakatan akan menjerumuskan Inggris ke resesi ekonomi berkepanjangan.

Akhirnya, untuk menjwab berbagai prediksi dan kekhawtiran, kita tinggal wait and see apa yang akan dilakukan oleh Perdana Menteri baru Inggris, Boris Johnsion. Selamat memimpin Inggris.